Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum NOTARIUS Diponegoro Law Journal Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)
Sa'adah, Nabitatus
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
AKTA KUASA DALAM KAITANNYA DENGAN PEMUNGUTAN PAJAK PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KOTA SEMARANG Laksita, Safira Dini; Sa'adah, Nabitatus; Anggita Lumban Raja, Doramia
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (468.32 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i1.26979

Abstract

PELAKSANAAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM RANGKA PERCEPATAN PERIZINAN BERUSAHA DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) JAWA TENGAH Assegaf, Muhammad Iqbal Fitra; Juliani, Henny; Sa'adah, Nabitatus
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.198 KB)

Abstract

Pemberian pelayanan perizinan yang cepat kepada pelaku usaha atau masyarakat (Public Services) dan kesejahteraan umum merupakan kewajiban utama bagi negara. Pelayanan perizinan yang cepat, tidak berbelit-belit, berbiaya ringan menjadi keinginan setiap pelaku usaha dan investor.Perizinan menjadi legalitas utama bagi pelaku usaha untuk menjalankan usahanya dan perizinan memiliki sifat controlling bagi pemerintah. Perizinan merupakan upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan pada kepentingan umum. Ketatnya penerapan prosedur perizinan tidak berarti harus berbelit-belit, akan tetapi sesuai dengan fungsinya yaitu untuk pengaturan. Pelayanan perizinan yang diberikan pemerintah melalui sistem baru yaitu Online Single Submission (OSS) menjadi solusi atas kendala yang umum dihadapi bagi pelaku usaha dalam mengurus perizinan berusahanya. Sistem perizinan berbasis elektronik menjadi solusi bagi segala hambatan yang dikeluhkan oleh para pelaku usaha. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menjadi fasilitator lancarnya pelaksanaan sistem OSS. Adapun hambatan yang dihadapi DPMPTSP yaitu kurang pahamnya pelaku usaha pada sistem, pelaku usaha tidak melakukan pemenuhan komitmen dan sulitnya akses internet di Indonesia Bagian Timur.Upaya sementara yang dilakukan DPMPTSP yaitu dengan melakukan pendampingan dan koordinasi penyelesaian hambatan dengan lembaga terkait
Permasalahan Perbedaan Luas Tanah Antara Letter C dengan Hasil Pengukuran Pada Pendaftaran Tanah Pertama Kali Harun Natadiarta, Ignatius; Sa'adah, Nabitatus; Lumbanraja, Anggita Doramia
Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (574.32 KB) | DOI: 10.14710/nts.v13i2.31070

Abstract

IMPLEMENTASI PELAYANAN PAJAK E-SYSTEM DI WILAYAH KERJA KPP PRATAMA MAGELANG Arumsari, Soima Desy; Ispriyarso, Budi; Sa'adah, Nabitatus
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.39958

Abstract

Sumber pendapatan utama negara Indonesia dalam mendanai APBN adalah melalui pajak. Pemerintah sebagai penyedia layanan publik bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat termasuk pelayanan dalam sektor perpajakan. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam sektor perpajakan adalah dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan menggunakan layanan e-system. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana implementasi pelayanan pajak e-system saat ini serta kendala apa saja yang dihadapi wajib pajak pada saat penggunaan layanan e-system tersebut dan bagaimana solusi yang ditawarkan. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan, wawancara, dan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pelayanan e-system (eregistration, e-SPT, e-filling, dan e-form) di KPP Pratama Magelang berpengaruh positif terhadap loyalitas Wajib Pajak karena Wajib Pajak merasa puas dengan adanya layanan e-system tersebut. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik dan berkualitasnya pelayanan pajak yang disediakan maka akan meningkatkan loyalitas Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Implementasi pelayanan pajak yang baik tersebut masih dijumpai beberapa kendala seperti Wajib Pajak di wilayah kerja KPP Pratama Magelang yang kurang memahami teknologi digital dan terjadinya eror pada system yang kemudian KPP Pratama Magelang menyediakan beberapa solusinya yaitu melalui penyuluhan, sosialisasi, dan konsultasi.
Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Pada Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik Pratama, Edwin Yoga; Sa'adah, Nabitatus
Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i3.41661

Abstract

AbstrakTanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang dibuat secara elektronik berfungsi sama dengan tanda tangan biasa pada dokumen kertas. Dokumen elektronik dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis, prinsip hukum yang menyebabkan sulitnya pengembangan penggunaan dan dokumen elektronik, dokumen tersebut harus dapat dilihat, dikirim dan disimpan dalam bentuk kertas dan juga mengenai data digital merupakan data yang sangat rentan untuk di rekayasa. Teori penelitian ini adalah teori tujuan hukum Gustav Radbruch, perlu menggunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum, yaitu: keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum dan metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwasanya tanda tangan elektronik ini sudah didaftaran ke BSSN, maka dari itu tanda tangan elektronik yang dikeluarkan sudah terjamin karna BSSN salah satu badan yang dipercaya oleh Negara,  UU ITE sudah mengakui bahwa dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan sempurna, upaya dari kantor badan pertanahan nasional yaitu bahwa BPN telah memiliki dua aplikasi tervalidasi yaitu veryds dan PDF writer, BPN juga telah memiliki server sendiri hanya pengguna terdaftar saja yang bisa mengakses data. Kata Kunci: Tanda Tangan Elektronik;Dokumen;Elektronik
A Juridical Study of the Death Penalty for Premeditated Murder in the Perspective of Indonesian Criminal Law Reform Agusta, Evelin Nur; Pujiyono, Pujiyono; Sa'adah, Nabitatus; Putra, Aista Wisnu
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 7, Nomor 1, Tahun 2025
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v7i1.98-117

Abstract

One of the most serious crimes is premeditated murder because it is carried out with deliberate planning and conscious thought of the loss of the victim's life. The definition and specifications of the planning aspect in premeditated murder are not regulated in the Criminal Code. The deterrent effect of the death penalty in premeditated murder must be considered by the judge very carefully, because the death penalty is irreversible . In addition, in terms of the implementation of the death penalty which still reaps protests from human rights activists. This paper aims to re-describe the relevance and urgency of the death penalty in terms of punishment for perpetrators of premeditated murder. The type of research used in this writing is a type of doctrinal research, using an analytical approach method to the norms behind the text of the legislation, both legally and philosophically. This study produces an analysis of the element of planning in the Criminal Code and the conclusion is that there are no clear details about the element of "planning" in Article 34 of the old Criminal Code or Article 459 of the new Criminal Code.
Constitutional Guarantees and Justice in Indonesia’s Poverty Alleviation Programs (2014–2024) Abqa, Muhammad Ardhi Razaq; Saraswati, Retno; Sa'adah, Nabitatus; Yusliwidaka, Arnanda
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 1 (2025): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v5i1.26369

Abstract

Poverty alleviation is a central issue in sustainable development and is the constitutional mandate of the Indonesian state. This article analyses the role of constitutional guarantees, the positive impact of poverty alleviation programs 2014-2024, and policy implementation challenges. This study uses a qualitative approach with a normative and empirical legal research design. Normative legal studies focus on the legal basis of policies, while empirical studies examine policy implementation in the field. This research uses the theory of justice. The results show; First, Indonesia's constitutional guarantee is a strong legal basis for poverty alleviation. Articles in the 1945 Constitution provide a solid foundation for realizing justice. Second, the KIS, KIP, and PKH programs improve the welfare of low-income people. Third, challenges in policy implementation include access gaps between regions, budget instability, limited supervision, weak institutional capacity, and uneven digital infrastructure. This research concludes that the KIS, KIP, and PKH programmes reflect the mandate of social justice in the 1945 Constitution and are proven to improve the welfare of the poor. However, structural and implementation barriers require strengthening regulations, coordination, and digital infrastructure to realize equitable and sustainable poverty alleviation.
Reconstructing The Legal Protection Of Indonesian Migrant Workers Facing The Death Penalty (Jinayat) In Saudi Arabia: National And International Legal Perspectives Muchlis, Ahmad; Pujiyono, Pujiyono; Sa'adah, Nabitatus
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 25 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/sjhp.v25i1.18269

Abstract

  This study examines the reconstruction of the legal protection model for Indonesian migrant workers (PMI) facing the death penalty in Saudi Arabia from both national and international legal perspectives. The research aims to evaluate the effectiveness of existing legal instruments, identify implementation gaps, and propose a comprehensive, human rights–based model of protection. Employing a normative juridical (doctrinal) method, the study analyzes Indonesia’s constitutional and statutory framework, international conventions such as the Vienna Convention on Consular Relations (1963), and the structure of Saudi Arabia’s jināyāt legal system. The findings reveal that although Indonesia possesses a robust national legal framework, weak implementation, inadequate inter-agency coordination, and limited bilateral enforcement mechanisms continue to expose migrant workers to severe human rights risks, particularly due to Saudi Arabia’s non-compliance with Mandatory Consular Notification (MCN). The study recommends the establishment of binding bilateral agreements, the strengthening of legal diplomacy and attaché functions, and the harmonization of national law with international human rights standards. The implications highlight that migrant worker protection must operate as an integrated system—covering prevention, legal assistance, and post-trial support—to effectively realize the state’s constitutional duty to protect its citizens abroad.  
Feasibility Analysis Of Implementing Alternative Dispute Resolution In Tax Dispute Settlement In Indonesia Sa'adah, Nabitatus; Budi Ispriyarso; Susila Wibawa, Kadek Cahya; Susila Wibawa, Lery Kristofer Panjaitan; Susila Wibawa, Muhammad Ikhwanurrohiim Septenta
Pandecta Research Law Journal Vol. 19 No. 2 (2024): December, 2024
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v19i2.9593

Abstract

The number of cases and the backlog of tax disputes in Indonesia underline the need to reform the dispute resolution system. To avoid prolonged dispute resolution and minimize the backlog, other dispute resolution areas, particularly civil disputes, recognize the non-litigation route known as Alternative Dispute Resolution (ADR). What are the opportunities for ADR in resolving tax disputes? ADR is less suitable for resolving tax disputes. This is due to the nature of tax disputes, which fall under public law, where the state's tax collection is based on norms established by law. If ADR is implemented, it may create opportunities for discretion on the part of tax officials, leading to the potential for abuse of authority.
SYMBOLS, EVIDENCE, AND POLICY: INTEGRATING LEGAL SEMIOTICS FOR SUSTAINABLE CRIME PREVENTION Ekowati, Debby; Saraswati, Retno; Sa'adah, Nabitatus
Masalah-Masalah Hukum Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM (in press)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.54.3.2025.328-352

Abstract

This study explores crime prevention using legal semiotics, applying a doctrinal approach grounded in an extensive literature review and critical text analysis. The discussion is initiated by delineating the core principles of legal semiotics and examining legal norms and practices as sign systems that communicate cultural meanings and influence behaviour. The study examines forensic semiotics, emphasising the role of sign analysis in enhancing investigative procedures and expert linguistic testimony within criminal and civil frameworks, including authorship attribution, identification of falsified texts, and the interpretation of linguistic evidence. Additionally, courtroom discourse and decision-making are also examined, illustrating various semiotic resources (such as text design, layout, and language) influencing the authority and legitimacy of judicial outcomes. Police interactions, interpreting interview dynamics and power negotiations through semiotic frameworks are examined to enhance understanding of witness communication and investigative effectiveness. Furthermore, it examines the framing of crime narratives in the media, highlighting the impact of mediated signs on public perception and the possibility of judicial biases. The research advocates for comprehensive crime prevention policies combining penal and non-penal strategies, emphasizing the importance of symbols and meanings that underpin criminal behaviour to promote collaborative, culturally informed, and sustainable responses.
Co-Authors Agusta, Evelin Nur Ahmad Muchlis Anggita Lumban Raja, Doramia Arnanda Yusliwidaka Arumsari, Soima Desy Assegaf, Muhammad Iqbal Fitra Budi Ispriyarso Ekowati, Debby Harun Natadiarta, Ignatius Henny Juliani, Henny Kadek Cahya Susila Wibawa Laksita, Safira Dini Lumbanraja, Anggita Doramia Muhammad Ardhi Razaq Abqa Pratama, Edwin Yoga Pujiyono Pujiyono Putra, Aista Wisnu Retno Saraswati Susila Wibawa, Lery Kristofer Panjaitan Susila Wibawa, Muhammad Ikhwanurrohiim Septenta