NOTARIUS
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Articles
61 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4, No 1 (2013): Notarius"
:
61 Documents
clear
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TENTANG PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP NOTARIS YANG MEMBUAT AKTA OTENTIK DENGAN MEMASUKKAN KETERANGAN TIDAK BENAR (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1099 K/PID/2010) ]]>
<![CDATA[Yuristiani, Santik]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5681
<![CDATA[Akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya. Permasalahan  dalam penelitian ini adalah, mengenai akibat hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta partij yang tidak memasukkan keterangan para pihak dengan benar. Kemudian mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap keterlibatan Notaris yang tidak memasukkan keterangan para pihak dengan benar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui akibat hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta partij yang tidak memasukkan keterangan para pihak dengan benar serta penjatuhan sanksi pidana bagi Notaris tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, akibat hukum dari seorang Notaris dalam pembuatan akta partij yang tidak memasukkan keterangan para pihak dengan benar maka aktanya bisa dibatalkan oleh Hakim di Pengadilan. Penjatuhan sanksi pidana terhadap keterlibatan Notaris yang memuat keterangan tidak benar dapat dikenakan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 266 ayat (1), yaitu “turut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentikâ€.]]>
<![CDATA[Urgensi Penerapan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Asuransi Syariah (Studi Pada PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Semarang) ]]>
<![CDATA[Juhaida, Azazah]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5713
<![CDATA[Dalam asuransi syariah, DPS memiliki peran penting, yaitu bertanggung jawab memastikan bahwa semua produk dan sistem operasional asuransi syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah serta membantu mewujudkan corporate culture yang Islami. Permasalahan yang akan diteliti adalah penerapan fungsi DPS pada lembaga asuransi syariah dan hambatan-hambatan yang timbul dalam penerapan fungsi DPS pada lembaga asuransi syariah. Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis-empiris yang menekankan pada peraturan-peraturan yang berlaku, dengan melakukan penelaahan kaidah-kaidah hukum yang berlaku yang berkenaan dengan masalah yang sedang diteliti, dan bagaimana pelaksanaannya dalam praktik. Penerapan fungsi DPS pada lembaga asuransi syariah berdasarkan studi pada PT. Syarikat Takaful Indonesia sudah baik, hanya kurang maksimal, karena sistem pengawasan hanya diberlakukan di tingkat pusat saja. Hambatan-hambatan yang timbul dalam penerapan fungsi DPS ada dua yaitu hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal meliputi sistem pengawasan DPS PT. Syarikat Takaful Indonesia yang hanya mengawasi di tingkat pusat, terbatasnya jumlah SDM yang memenuhi kualifikasi sebagai DPS, serta masih adanya SDM pendukung yang kurang memahami syariat Islam. Hambatan eksternal meliputi Keputusan DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Angota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah yang memperbolehkan anggota DPS melakukan rangkap jabatan dan adanya anggota DPS yang memiliki profesi selain menjadi DPS.]]>
<![CDATA[PERKEMBANGAN KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM MEWARIS MENURUT HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG MENGENAI PERADILAN AGAMA ]]>
<![CDATA[-, Nurhasanah]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5704
<![CDATA[Mengenai ahli waris perempuan, banyak terjadi polemik yang berkembang di masyarakat sekarang ini, sehingga sebagian masyarakat mengharapkan kesetaraan dalam pembagian waris antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Sehingga antara ahli waris laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama terhadap harta waris sang pewaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif perbandingan hukum. Penelitian normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder,menggunakan spesifikasi penelitian deskriftif analitis, sumber data sekunder, teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, tekhnik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif yang menyimpulkan hal-hal yang bersifat umum ke khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai perkara waris bagi orang-orang yang beragama Islam tidak lagi memiliki opsi atau pilihan hukum ke pengadilan umum (pengadilan negeri) atau pengadilan Agama. setelah undang-undang tentang Peradilan Agama di amandemen untuk pertama kalinya dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006. Mengenai kedudukan ahli waris anak perempuan dalam putusan-putusan pengadilan agama diketahui telah terlepas dari sistem kewarisan adat dan kewarisan perdata barat. Dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara waris di Pengadilan Agama di dasarkan pada hukum Islam yang berpedoman pada Al Qur’an, hadits dan kompilasi hukum Islam.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM SISTEM PRA PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK UNTUK PERTAMA KALI PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PATI ( Studi Tentang Pendaftaran Tanah Letter C di Desa Jepat Lor Kecamatan Tayu Kabupaten Pati ) ]]>
<![CDATA[-, SUYUTI]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5904
<![CDATA[Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, menentukan bahwa untuk menjamin kepastian hukum (Das Sollen), oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Persoalannya adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali yang harus diawali dengan penyertaan alas bukti hak atas tanah. Pemerintah Desa berperan untuk menyediakan data-data yang diperlukan sekaligus ikut langsung dalam proses penerbitan data fisik dan data yuridis tanah yang didaftarkan (Das Sein). Problem dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan aparat pemerintah desa dalam penyediaan data-data yang diperlukan dalam pendaftaran tanah? Bagaimana model sistem pra pendaftaran tanah di tingkat desa tersebut, yang merupakan awal dari proses pendaftaran tanah? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk menganalisa ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan sistem pendaftaran tanah pada umumnya dan pendaftaran tanah di tingkat desa khususnya, yang diaktualisasikan dalam pelaksanaan pada Kantor Pertanahan.                                                                                                Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan kepastian peranan aparat pemerintah desa dalam proses pendaftaran tanah sekaligus kepastian model baku proses pra pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa tersebut, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan yang menjadi payung hukumnya. Kedepan diharapkan bahwa pra pendaftaran ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendaftaran tanah pada umumnya.                                                                                           Saran kepada pemerintah agar proses pra pendaftaran tanah menjadi bagian tak terpisahkan dan terintegrasi dengan sistem pendaftaran tanah. Peranan aparat pemerintah desa perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusianya agar data-data awal pertanahan yang disajikan benar-benar valid secara fisik dan yuridis.]]>
<![CDATA[PELANGGARAN TERHADAP KARYA CIPTA SENI LUKIS I NYOMAN GUNARSA DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR (Studi Kasus Putusan Nomor : 244/Pid.B/2001/PN.Dps) ]]>
<![CDATA[Arini, Ni Kade]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5695
<![CDATA[PELANGGARAN TERHADAP KARYA CIPTA SENI LUKIS I NYOMAN GUNARSAÂ DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR (Studi Kasus Putusan Nomor : 244/Pid.B/2001/PN.Dps)]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM BAGI KREDITOR TERHADAP AKTA FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN KE KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA JIKA DEBITOR WANPRESTASI (STUDI KASUS DI BPR BANK DANA WIRA BUANA) ]]>
<![CDATA[HALOMOAN, JOKO]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5895
<![CDATA[Jaminan Fidusia mulai efektif dan diatur secara tegas dalam undang-undang setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Das Sollen), dalam praktik perkreditan di lingkungan bank masih ada perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Akibat hukum dari perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter kebendaan seperti ‘droit de suite’ dan ‘hak preferen’ tidak melekat pada kreditor penerima fidusia (Das Sein). Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang meneiiti data sekunder terlebih dahulu baru dilanjutkan dengan data primer di lapangan. Spesifikasi penelitian ini menggunakan desktiptif analitis. Problem yang diangkat dalam penelitian ini terkait pelaksanaan perjanjian kredit dengan akta jaminan Fidusia di PT. BPR Bank Dana Wira Buana dan akibat hukum bagi penerima Fidusia terhadap akta jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia jika debitor wanprestasi. Hasil penelitian ini pada akhirnya menjelaskan bahwa dalam hal debitor wanprestasi, sedangkan objek jaminan fidusianya tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, sebagaimana ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012, maka tidak lahir jaminan fidusia, dan apabila tidak lahir jaminan fidusia, maka perjanjian tersebut hanya merupakan perjanjian utang piutang biasa, sehingga kedudukan kreditor hanya sebagai kreditor konkuren. Perlindungan hukumnya bagi kreditor, apabila kreditor merasa dirugikan karena debitor wanprestasi dan ingin menuntut piutangnya kembali, maka kreditor dapat menuntut berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata. Saran dari penelitian ini adalah Terhadap pihak-pihak yang terkait dengan proses pendaftaran fidusia, hendaknya benar-benar konsekuen terhadap jangka waktu pendaftaran fidusia sebagaimana yang dijadwalkan, sehingga tidak memakan waktu terlalu lama, yang akan mengakibatkan pihak kreditor selaku penerima fidusia enggan mendaftarkan obyek jaminan fidusia sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[DEBITOR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) DI KOPERASI SIMPAN PINJAM “SEJAHTERA†KOTA MATARAM ]]>
<![CDATA[Putu Yuwinda, Ni Luh]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5686
<![CDATA[Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera di Mataram memberikan kredit keuangan dengan jaminan berupa hak tanggungan dari para calon debitor. Hal ini menarik untuk dikaji dan dilakukan penelitian seiring perkembangan dunia perkoperasian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjan kredit dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera, serta tentang penyelesaian eksekusi jika debitor wanprestasi. Hasil penelitian ini akhirnya memperoleh tahapan pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera dimulai dengan tahap permohonan, penyidikan, loan komite, keputusan, tanda tangan akad kredit, pembandelan dokumen, dan pada tahap terakhir adalah pencairan dana pinjaman. Jika debitor wanprestasi terhadap kewajibannya, maka pihak koperasi akan mengeluarkan Surat Peringatan hingga 3 kali teguran, jika debitor masih belum bisa melaksanakan kewajibannya, maka koperasi akan mengajukan permohonan lelang atas jaminan milik debitor berdasarkan SKMHT. Jika hasil penjualan hasil penjualan melebihi pinjaman debitor maka hasil bersih yang berlebih tersebut dikembalikan kepada debitor.Dalam pelaksanaan penyaluran kredit diharapkan pihak koperasi selalu memperhatikan dan menerapkan prinsip kehatian-hatian dan melakukan analisis kredit secara cermat, teliti dan mendalam dari berbagai aspek.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PARAMETER USIA DEWASA MENGENAI KECAKAPAN BERTINDAK DALAM BIDANG PROFESI NOTARIS DAN PPAT DI KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[HEDININGSIH, BUNGA PERMATA]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5886
<![CDATA[Kedewasaan mempunyai hubungan erat dengan kecakapan bertindak mesti dicermati oleh Notaris dan PPAT, kedua profesi tersebut menggunakan parameter usia dewasa yang berbeda (Das Sein). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 39 ayat (1) menentukan bahwa penghadap harus telah berusia 18 tahun, sedangkan PPAT menggunakan batas usia dewasa adalah 21 tahun yang berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Das Sollen). Perbedaan tersebut kurang memberi ketegasan terhadap batasan usia dewasa, sehingga kepastian hukum menjadi tidak jelas. Problem yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap perbedaan parameter usia dewasa dalam bidang kenotariatan dan PPAT? Bagaimana akibat hukum bilamana terjadi benturan parameter usia dewasa khususnya di bidang profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris (socio legal). Pasal 39 ayat (1) UUJN hanya dapat diterapkan pada akta-akta yang berkaitan dengan akta Notaris saja, yang sifatnya umum dan tidak berkaitan dengan BPN. Terhadap akta-akta PPAT, harus tunduk pada ketentuan dewasa yang diberlakukan di BPN dengan dasar Pasal 330 KUHPerdata. Upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap perbedaan parameter usia dewasa di bidang kenotariatan dan PPAT adalah dengan melalui penetapan Pengadilan Negeri dan upaya pendewasaan terbatas atau sepenuhnya. Akibat terhadap akta yang sudah dibuat bilamana terdapat perbedaan parameter usia dewasa adalah akta tersebut tetap sah menurut UUJN, hanya saja tidak dapat digunakan dalam pembuatan akta PPAT. Saran yang dapat diberikan kepada pemerintah perlu segera membuat suatu peraturan yang mengatur mengenai batas usia dewasa yang bersifat satu kesatuan secara nasional sehingga tidak terjadi tumpang tindih peraturan tentang kedewasaan atau kecakapan bertindak. Kepada masyarakat dan Stakeholder yang akan melakukan perbuatan hukum sebaiknya dapat bersikap lebih aktif untuk menanyakan atas keragu-raguan kepada pihak-pihak yang dianggap mengerti mengenai batas usia dewasa.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS TERKAIT DENGAN AKTA YANG DIBUAT DIHADAPANNYA MANAKALA TERJADI SENGKETA ANTARA PARA PIHAK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.1519.K/PDT/2007) ]]>
<![CDATA[SURJANI, RADEN SUSANTY]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5709
<![CDATA[Dalam praktiknya Notaris sering kali dilibatkan jika terjadi perkara antara para pihak. Akan tetapi permasalahan timbul akibat ketidak jujuran dari para pihak terkait kebenaran syarat administrasi sebagai dasar pembuatan akta, maka berakibat akta tersebut batal demi hukum, sebagaimana menimpa notaris NSW. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris yang dinyatakan bersalah dan bagaimana akibat hukum dari putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap notaris terkait dengan akta yang dibuat dihadapannya berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1519 K/PDT/2007. Metode pendekatan penelitian ini  yang bersifat yuridis empiris dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, dimana sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, dan dari data yang diperoleh melalui hasil penelitian di lapangan dan studi kepustakaan, untuk kemudian hasilnya akan dianalisa secara sistematis. Hasil dari pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa akta yang dibuat dihadapan notaris NSW merupakan akta partij, dimana didalamnya berisi keterangan, pernyataan para pihak dan dibuat atas kehendak atau permintaan para pihak, dan notaris membuatnya dalam bentuk yang sudah ditentukan menurut undang-undang, sehingga notaris tidak dapat dikatakan bersalah, karena notaris bukanlah pihak dalam akta tersebut. Adapun akibat hukum dari putusan pengadilan, akta yang dibuat dinyatakan batal demi hukum.]]>
<![CDATA[PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MEWUJUDKAN NOTARIS YANG PROFESIONAL DI KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Eliana Legoh, Junita]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5700
<![CDATA[Studi ini meneliti tentang penyimpangan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris baik pelanggaran kode etik maupun pelanggaran hukum di wilayah kerja MPD Kota Semarang. Studi ini merupakan suatu penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris atau non doktrinal, yaitu suatu penelitian hukum yang mengkaji fenomena dengan sudut pandang ilmu sosial. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk mengetahui makna dan hubungan yang ada di antara fakta-fakta empiris yang terjadi, serta menemukan solusi atas fenomena yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPD kota Semarang belum menjalankan peran pengawasan dan pembinaan secara efektif disebabkan adanya sejumlah hambatan berupa: kurangnya biaya operasional, minimnya infrastruktur, belum adanya kesamaan persepsi baik di antara sesama anggota MPD, Notaris, penegak hukum lainnya dan masyarakat, belum adanya program kerja yang jelas, belum ada standar kriteria penilaian, pengawasan dan pembinaan Notaris, serta belum ada standar kinerja dan target capaian kinerja MPD. Selain itu terdapat ketidakjelasan, inkonsistensi dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan Jabatan Notaris. Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini, maka dapat disarankan agar DPR merevisi UUJN dan peraturan hukum lainnya yang tidak jelas, inkonsisten, dan tumpang tindih; pemerintah menyediakan biaya operasional dan infrastruktur yang memadai, dan MPD meningkatkan kinerjanya agar dapat mewujudkan Notaris yang profesional]]>
