Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

LAW REFORM

lawreform
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : 18584810 EISSN : 25808508 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

s a peer-reviewed journal published since 2005. This journal is published by the Master of Law, Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Semarang. LAW REFORM is published twice a year, in March and September. LAW REFORM publishes articles from research articles from scholars and experts around the world related to issues of national law reform with pure law or general law studies.

Arjuna Subject : -

Articles 5 Documents

Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2007)" : 5 Documents clear

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA Maria Goretti Etik Prawahyanti
LAW REFORM Vol 3, No 1 (2007)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Hukum adalah salah satu alat yang amat diandalkan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Hukum sangat diharapkan dapat memberikan keadilan dan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan. Namun fakta menunjukkan lain. Hukum di Indonesia justru seringkali melakukan kekerasan terhadap perempuan. Akibat hukum yang tidak berspektif gender, perempuan korban kekerasan justru dipersalahkan, diperlakukan secara tidak hormat atau dikorbankan lebih jauh lagi (re-victimised). Hukum di Indonesia belum memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak-hak perempuan baik sebagai manusia dan warga masyarakat.Perlindungan hukum atas kasus kekerasan terhadap perempuan belum mendapatkan perhatian yang maksimal baik dari pemerintah, masyarakat maupun aturan hukum yang ada. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia belum memberikan perlindungan yang maksimal atas kasus kekerasan terhadap perempuan, maka perlu dilakukan terobosan atau pembaharuan sistem hukum kearah sistem hukum yang lebih berspektif gender, yakni Sistem Peradilan Pidana Terpadu untuk Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)Kata Kunci : Kekerasan Terhadap Perempuan, Perlindungan Hukum, Perspektif Gender, Sistem Peradilan Pidana Terpadu

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE Bagus Hanindyo Mantri
LAW REFORM Vol 3, No 1 (2007)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Kegiatan perdagangan di masyarakat telah berkembang sangat pesat. Hal tersebut dipengaruhi salah satunya dengan teknologi yang berbasis internet yang dikenal dengan nama e-commerce. E-commerce merupakan bentuk perdagangan yang mempunyai karakteristik tersendiri yaitu perdagangan yang melintasi batas negara, tidak bertemunya penjual dan pembeli, media yang dipergunakan internet. Kondisi tersebut di satu sisi sangat menguntungkan konsumen, karena mempunyai banyak pilihan untuk mendapatkan barang dan jasa tetapi di sisi lain pelanggaran akan hak-hak konsumen sangat riskan terjadi karena karakteristik e-commerce yang khas. Maka dari itu sangat diperlukan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce.Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini diharapkan dapat menjamin kepastian hukum terhadap konsumen dalam bertransaksi e-commerce.Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Transaksi E-commerce

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI INVESTASI PMA/PMDN DALAM ERA OTONOMI DAERAH Sumarsono Sumarsono
LAW REFORM Vol 3, No 1 (2007)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Keadaan ekonomi Idonesia sejak terjadinya krisis ekonomi, mengalami kemerosotan daya beli masyarakat secara terus menerus, tingkat pengangguran meningkat, perbedaan tingkat hidup yang makin menonjol, keadaan seperti ini hendaknya jangan dibiarkan terus menerus, sehingga segera diambil langkah-langkah untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat dengan menambah produksi barang dan jasa. Untuk mencapai peningkatan produksi barang dan jasa dapat melalui penanaman modal atau investasi, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen, Dalam rangka ini penananman modal memegang peranan yang sangat penting. Sehingga modal harus diberikan tempat yang sewajarnya, sesuai arti dan pentingnya dalam pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan ekonomi tidak akan mungkin berjalan tanpa adanya pemupukan modal baik dari dalam sendiri maupun modal dari luar negeri, Apalagi dengan pemberian Otonomi yang luas kepada daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, diharapkan akan mempengaruhi kebijakan dibidang investasi di Indonesia, karena dengan berlakunya otonomi daerah maka pemerintah daerah-lah yang akan memegang peranan penting dalam menentukan perekonomian daerahnya termasuk dalam urusan perizinan yang berkaitan di bidang investasi.Dalam penelitian ini mengangkat tiga masalah pokok yang terkait dengan Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah mengenai Investasi PMA/PMDN dalam Era Otonomi Daerah, manfaat dan kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Sedangkan yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah mengenai investasi PMA/PMDN dalam Era Otonomi Daerah di Provinsi Jawa Tengah, untuk mengetahui manfaat yang diperoleh dengan adanya kebijakan investasi dalam Era Otonomi Daerah, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dengan adanya kebijakan Investasi dalam Era Otonomi Daerah.Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah mengenai investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN selalu mengalami perubahan, penambahan dan bahkan pencabutan, namun dalam pelaksanaannya yang digunakan sebagai acuap dasar adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Investasi PMA/PMDN, Otonomi Daerah

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING Tuty Budhi Utami
LAW REFORM Vol 3, No 1 (2007)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Penelitian dengan judul “ Kebijakan Hukum Pidana dalam MenanggulangiTindak Pidana Illegal Logging” dengan pendekatan yuridis normatif yang dilengkapidengan studi kasus, hal ini dimaksudkan untuk 1. mengetahui dan menganalisiskebijakan formulasi tindak pidana illegal logging dan penerapan sanksinya yangberlaku sekarang 2) memberikan kontribusi sumbangan pemikiran kepada badanlegislatif dalam merumuskan undang-undang khususnya dalam permasalahan illegallogging dan penerapan sanksi tindak pidana dimasa yang akan datang. Dari hasilpenelitian menunjukkan bahwa :1. Formulasi Tindak Pidana illegal logging dan penerapan sanksinya yangberlaku sekarang.- Tindak pidana dibidang kehutanan diatur dan dirumuskan dalam pasal 50dan pasal 78 Undang-undang No.41 tahun 1999, namun mengenaidefinisi yang dimaksudkan dengan illegal logging tidak dirumuskansecara limitatif sehingga banyak para praktisi hukum yang menafsirkanillegal logging sendiri-sendiri.- Subyek hukum illegal logging menurut UU No. 41 Tahun 1999 adalahorang dalam pengertian baik pribadi, badan hukum maupun badanusaha, diatur dalam satu pasal yang sama tidak dibedakan pasalmengenai pribadi atau korporasi sehingga korporasi dikenakan ancamansanksi yang sama dengan pribadi. Tentang pejabat yang mempunyaikewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkanintensitas kejahatan illegal logging. Belum terakomodasi dalam undangundangini oleh karena itu, hal tersebut menjadi celah hukum yang dapatdimanfaatkan oleh pelaku yang tidak diatur secara tegas dalam undangundangtersebut untuk lolos dari tuntutan hukum.- Ancaman pidana yang dikenakan adalah sanksi pidana bersifatkumulatif, pidana pokok yakni penjara dan denda, pidana tambahanberupa perampasan hasil kejahatan dan atau alat-alat untuk melakukankejahatan, ganti rugi serta sanksi tata tertib.- Pidana denda untuk korporasi belum dilengkapi dengan aturan khusus.Kebijakan aplikasi formulasi tindak pidana illegal logging danpenerapan sanksi dirasakan tidak memenuhi aspek kepastian dankeadilan. Hal ini terjadi dalam berbagai kasus illegal logging yangterjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora, Purwodadi danBojonegoro ;2. Kebijakan formulasi tindak pidana illegal logging yang akan datangdiharapkan memuat secara jelas dan lengkap mengenai 1. Definisi IllegalLogging 2. Subyek Hukum tindak pidana Illegal Logging (pribadi danbadan hukum atau badan usaha atau korporasi dan pegawai negeridirumuskan dalam pasal-pasal yang komprehensif 3. Sanksi Pidana,hendaknya dirumuskan tidak secara kaku kumulatif, namun lebih fleksibeldengan perumusan alternatif atau kumulatif-alternatif.Kata kunci : Tindak Pidana Illegal Logging, sanksi pidana.

KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN SEBAGAI PERWUJUDAN EKONOMI KERAKYATAN (STUDI KELOMPOK WANITA TANI DESA NGALIYAN KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG) Novita Dewi Masyithoh
LAW REFORM Vol 3, No 1 (2007)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Sistem ekonomi kerakyatan merupakan wujud demokrasi ekonomi yang saat ini dianut Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan dalam menggali sumber daya daerah berada di tangan daerah. Oleh karena itu, pengembangan potensi ekonomi dengan sistem ekonomi kerakyatan pun menjadi kewenangan daerah. Penelitian ini membahas tentang Kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan sebagai Perwujudan Ekonomi Kerakyatan (Studi Kelompok Wanita Tani Desa Ngaliyan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang).Kebijaksanaan pemerintah yang dibuat lintas sektoral antara Dinas Pertanian dan Kantor Koperasi dan PKM Kabupaten Batang merupakan modal sistem politik, di mana pembuatan kebijaksanaan didasarkan pada konsep dan respon dari situasi politik terhadap kekuatan-kekuatan sosial, politik, dan ekonomi. Jadi, kebijaksanaan pemerintah dipandang sebagai output dari sistem politik.Prospek pemberdayaan perempuan dalam wadah Kelompok Wanita Tani ini pada masa yang akan datang akan mendukung terciptanya ekonomi kerakyatan. Akan tetapi, haruslah dirumuskan kebijaksanaan pemerintah yang lebih jelas, terarah, dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat politis. Terlebih lagi, Desa Ngaliyan akan direncanakan menjadi Agropolitan dalam bidang emping.Kata Kunci : Kebijaksanaan Pemerintah, Pemberdayaan Perempuan, Ekonomi Kerakyatan

Page 1 of 1 | Total Record : 5

Filter by Year

2007 2007

Filter By Issues

All Issue Vol 21, No 2 (2025): Law Reform Vol 21, No 1 (2025) Vol 20, No 2 (2024) Vol 20, No 1 (2024) Vol 19, No 2 (2023) Vol 19, No 1 (2023) Vol 18, No 2 (2022) Vol 18, No 1 (2022) Vol 17, No 2 (2021) Vol 17, No 1 (2021) Vol 16, No 2 (2020) Vol 16, No 1 (2020) Vol 15, No 2 (2019) Vol 15, No 1 (2019) Vol 14, No 2 (2018) Vol 14, No 1 (2018) Vol 13, No 2 (2017) Vol 13, No 1 (2017) Vol 12, No 2 (2016) Vol 12, No 1 (2016) Vol 11, No 2 (2015) Vol 11, No 1 (2015) Vol 10, No 1 (2014) Vol 9, No 2 (2014) Vol 9, No 1 (2013) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 1 (2012) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 1 (2011) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 1 (2010) Vol 5, No 2 (2010) Vol 5, No 1 (2009) Vol 4, No 2 (2009) Vol 4, No 1 (2008) Vol 3, No 2 (2008) Vol 3, No 1 (2007) Vol 2, No 2 (2007) Vol 2, No 1 (2006) Vol 1, No 2 (2006) Vol 1, No 1 (2005) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA