cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+62248312419
Journal Mail Official
hukumprogresif@live.undip.ac.id
Editorial Address
Doctor of Law, Diponegoro University Imam Bardjo, SH. No.1, Semarang, Central Java, Indonesia
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum Progresif
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 18580254     EISSN : 26556081     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Progressive Law journal is a container and pouring the idea of progressive legal thought. published 2 (two) times a year in April and October. Editors receive, edit and publish manuscripts that meet the requirements. Editors are not responsible for the content of published manuscripts.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2005): Volume: 1/Nomor1/April/2005" : 7 Documents clear
Pengembangan Hukum Tata Kota Berkelanjutan (Studi Kasus Kota Surabaya) Rijadi Prasetijo
Jurnal Hukum Progresif Vol 1, No 1 (2005): Volume: 1/Nomor1/April/2005
Publisher : Doctor of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4.93 KB) | DOI: 10.14710/hp.1.1.87-106

Abstract

Keberadaan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang yang bertumpu pada Undang-undang No.24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (UUPR) dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum yang menjamin kepastian hukum dan keadilan sosio-ekologis bagi upaya pemanfaatan ruang. Melalui pengembangan hukum tata ruang kota diharapkan akan terdapat kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang di Kota Surabaya yang akan membawa dampak positif berupa kejelasan tentang peruntukkan masing-masing ruang sesuai dengan realitas sosialnya.
Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan Satjipto Rahardjo
Jurnal Hukum Progresif Vol 1, No 1 (2005): Volume: 1/Nomor1/April/2005
Publisher : Doctor of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (28.434 KB) | DOI: 10.14710/hp.1.1.1-24

Abstract

Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting bagi membangun kehidupan berhukum dalam masyarakat. Progresivisme mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia.
Meniti Kegamangan Mencapai Harmoni: Kajian Antropologi terhadap Hukum yang Berkenaan Tanah pada Masyarakat Osing-Banyuwangi Rato Dominikus
Jurnal Hukum Progresif Vol 1, No 1 (2005): Volume: 1/Nomor1/April/2005
Publisher : Doctor of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (27.901 KB) | DOI: 10.14710/hp.1.1.107-128

Abstract

The aimed of this study to understand the law relating to land in cosmology of Osing society and the cosmology of Osing society.
Menggali Kembali Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia Muladi Muladi
Jurnal Hukum Progresif Vol 1, No 1 (2005): Volume: 1/Nomor1/April/2005
Publisher : Doctor of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (28.267 KB) | DOI: 10.14710/hp.1.1.25-44

Abstract

Dalam proses reformasi telah terjadi perubahan yang mendasar dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana posisi dan peranannya ditegaskan dalam TAP MPR No.II/MPR/1978 tentang P4 (Ekaprasetya Pancakarsa), ternyata materi muatan dan pelaksanaannya dianggap tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara. 
Reorientasi dalam Reformasi Pembangunan Hukum Tanah (Apakah Masih Ada Peluang?) Wiranata A.B. I. Gede
Jurnal Hukum Progresif Vol 1, No 1 (2005): Volume: 1/Nomor1/April/2005
Publisher : Doctor of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4.19 KB) | DOI: 10.14710/hp.1.1.129-151

Abstract

Berbagai kasus yang muncul pasca ditetapkannya UU No.5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok mengenai Agraria (UUPA) menunjukkan bahwa tidak serta merta disadari manfaat, kepentingan dan efektivitasnya oleh masyarakat termasuk kalangan petani yang sesungguhnya memerlukan undang-undang tersebut. Dalam konteks globalisasi dan reformasi hukum, terdapat banyak peluang yang masih dapat dioptimalkan berkaitan dengan pengaturan tanah meski sifatnya sangat kompleks. Menghadapi hal tersebut perlu dilakukan reorientasi dalam reformasi pembangunan hukum tanah.
Konstruksi Yuridis Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Financial Goverment Soekarwo Soekarwo
Jurnal Hukum Progresif Vol 1, No 1 (2005): Volume: 1/Nomor1/April/2005
Publisher : Doctor of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (28.377 KB) | DOI: 10.14710/hp.1.1.45-68

Abstract

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari totalitas manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang secara legalistik-positivistik membutuhkan formulasi hukum dalam perangkat peraturan peraturan perundang-undangan yang mengkristalisasi serta mencerminkan pengimplementasian prinsip-prinsip dasar "good governance" yang demokratis, berupa transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik
Translokasi Hukum di Indonesia Koeksistensi Beberapa Sistem Hukum Purwadi Hari
Jurnal Hukum Progresif Vol 1, No 1 (2005): Volume: 1/Nomor1/April/2005
Publisher : Doctor of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3.663 KB) | DOI: 10.14710/hp.1.1.69-86

Abstract

This study aims to explain translocation of laws that cause mixed legal system. Indonesian law is therefore an intriguing mixed legal system, blending civilian rules fashioned, in style, structure and content, with the common law, the law of islam and folk law. Both civil law and common law system, islamic legal system and folk law make valuable constributions to mixed legal system. The research was conducted by using comparative law method.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2005 2005


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2024): Volume: 12/Nomor2/Oktober/2024 Vol 12, No 1 (2024): Volume: 12/Nomor1/April/2024 Vol 11, No 2 (2023): Volume: 11/Nomor2/Oktober/2023 Vol 10, No 2 (2022): Volume: 10/Nomor2/Oktober/2022 Vol 10, No 1 (2022): Volume: 10/Nomor1/April/2022 Vol 9, No 2 (2021): Volume: 9/Nomor2/Oktober/2021 Vol 9, No 1 (2021): Volume: 9/Nomor1/April/2021 Vol 8, No 2 (2020): Volume: 8/Nomor2/Oktober/2020 Vol 8, No 1 (2020): Volume: 8/Nomor1/April/2020 Vol 7, No 2 (2019): Volume: 7/Nomor2/Oktober/2019 Vol 7, No 1 (2019): Volume: 7/Nomor1/April/2019 Vol 4, No 1 (2008): Volume: 4/Nomor1/April/2008 Vol 3, No 2 (2007): Volume: 3/Nomor2/Oktober/2007 Vol 3, No 1 (2007): Volume: 3/Nomor1/April/2007 Vol 2, No 2 (2006): Volume: 2/Nomor2/Oktober/2006 Vol 2, No 1 (2006): Volume: 2/Nomor1/April/2006 Vol 1, No 2 (2005): Volume: 1/Nomor2/Oktober/2005 Vol 1, No 1 (2005): Volume: 1/Nomor1/April/2005 More Issue