cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+62248312419
Journal Mail Official
hukumprogresif@live.undip.ac.id
Editorial Address
Doctor of Law, Diponegoro University Imam Bardjo, SH. No.1, Semarang, Central Java, Indonesia
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum Progresif
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 18580254     EISSN : 26556081     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Progressive Law journal is a container and pouring the idea of progressive legal thought. published 2 (two) times a year in April and October. Editors receive, edit and publish manuscripts that meet the requirements. Editors are not responsible for the content of published manuscripts.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11, No 1 (2023): April 2023" : 8 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP PEREDARAN BARANG PALSU Nashir, M. Anwar
Jurnal Hukum Progresif Vol 11, No 1 (2023): April 2023
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.11.1.1-12

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa tentang perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap peredaran barang palsu. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap peredaran barang palsu dapat dilakukan berdasarkan hukum pidana, perdata, maupun hukum administrasi. Pelanggaran terhadap merk berupa pemalsuan merek diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kendala dalam perlindungan hukum terhadap peredaran barang palsu adalah: a) Pelanggaran terhadap pemalsuan barang merupakan delik aduan sehingga membutuhkan peran aktif dari pemilik merk; b) Keterbatasan informasi kepada masyarakat (konsumen) atas adanya permohonan pendaftaran merek; c) Kesulitan dari pemegang hak atas merek untuk menemukan pelaku pelanggaran merek; d) Adanya gugatan dari pemegang hak atas merk akan memperburuk reputasi produk; dan, e) Kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat.
KONSUMEN INDONESIA: DILINDUNGI DAN MELINDUNGI Fibrianti, Nurul
Jurnal Hukum Progresif Vol 11, No 1 (2023): April 2023
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.11.1.71-81

Abstract

Konsumen memiliki hak yang dilindungi namun faktanya konsumen memiliki kecenderungan tidak perduli terhadap haknya sehingga muncul permasalahan bagaimana peran konsumen dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pada prinsipnya peran konsumen sangat dibutuhkan karena masyarakat selaku konsumen menjadi salah satu faktor penegakan hukum. Guna terselenggara perlindungan konsumen maka konsumen dituntut untuk memiliki peran ganda sebagai konsumen yang dilindungi dan konsumen yang melindungi. Sebagai konsumen yang dilindungi, konsumen menjadi objek perlindungan untuk pengimplementasian peraturan perundang-undangan. Peran yang berikutnya adalah sebagai konsumen yang melindungi, dimana konsumen memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen karena peraturan dapat berjalan efektif apabila terdapat peran dari masyarakat dalam bekerjanya hukum.    
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR SEBAGAI BENTUK PENYALAHGUNAAN WEWENANG MELALUI SABER PUNGLI Salipu, M. Rendra
Jurnal Hukum Progresif Vol 11, No 1 (2023): April 2023
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.11.1.13-22

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang penegakan hukum terhadap pungutan liar sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang melalui saber pungli. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pungutan liar termasuk dalam kategori kejahatan jabatan. Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemberantasan praktik pungli kemudian diperkuat dengan ditandatanganinya Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Satgas Saber Pungli terdiri dari aparat penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, ORI, Badan Intelijen Negara, dan Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia yang memiliki kewenangan untuk memberantas praktik pungli secara efektif dan efisien dengan pengoptimalan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana baik di tingkat kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
Daftar Isi Jurnal Hukum Progresif, Vol. 11, No. 1, April 2023 Progresif, Jurnal Hukum
Jurnal Hukum Progresif Vol 11, No 1 (2023): April 2023
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.11.1.i

Abstract

Daftar Isi Jurnal Hukum Progresif, Vol. 11, No. 1, April 2023
PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS MELALUI E-TILANG DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS Singgamata, Singgamata
Jurnal Hukum Progresif Vol 11, No 1 (2023): April 2023
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.11.1.23-35

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang penegakan hukum lalu lintas melalu E-Tilang dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan dalam penegakan tertib lalu lintas bernama E-TLE yaitu adalah sebuah sistem elektronik pengawasan dan penegakan Hukum lalu lintas yang berbentuk elektronik yang memanfaatkan alat pendukung yaitu CCTV. Rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan kamera video untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup. Kesadaran hukum masyarakat terhadap tertib lalu lintas di Indonesia dianggap masih jauh dari harapan, oleh karenanya Penerapan E-TLE diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berkendara untuk mematuhi tata tertib lalu lintas demi terciptanya keselamatan dan kemaslahatan bersama.
TINJAUAN YURIDIS PERAN DAN FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA Heriyadi, Hengki
Jurnal Hukum Progresif Vol 11, No 1 (2023): April 2023
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.11.1.36-44

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tujuan untuk melakukan analisis terhadap peran fungsi yang melekat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pembentukannya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa OJK memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Merujuk pada wewenang yang terdapat pada OJK, peran dan fungsinya meliputi pengatur dan pengawas lembaga keuangan baik dalam kategori bank maupun lembaga keuangan non bank.
STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENANGANI DAN MEREHABILITASI PENGEDAR NARKOTIKA DAN KORBAN DARI NARKOTIKA DI INDONESIA Chanif, Muhamad
Jurnal Hukum Progresif Vol 11, No 1 (2023): April 2023
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.11.1.45-57

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan program pemerintah terkait pencegahan kejahatan Narkotika di Indonesia; untuk mengetahui tindakan pemerintah terhadap oknum pejabat yang terlibat di dalam perkara pidana narkotika di Indonesia serta untuk mengetahui upaya pemerintah untuk merehabilitasi korban narkotika di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data sekunder. Di Indonesia permasalahan kejahatan tindak pidana narkotika telah menjadi permasalahan bangsa dan juga menjadi permasalahan bangsa-bangsa di dunia. Penyalahgunaan narkotika tentunya dapat mengakibatkan kerusakan secara fisik, kesehatan mental, emosi dan sikap dalam masyarakat. Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah mengancam kehidupan masyarakat dan bangsa dapat dikatakan kejahatan tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan yang terorganisasi dalam lingkup Nasional maupun bagi dunia Internasional.
URGENSI PERLINDUNGAN FISIK TERHADAP PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI Mansyah, Muh Sutri
Jurnal Hukum Progresif Vol 11, No 1 (2023): April 2023
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.11.1.58-70

Abstract

Penyidik dalam menjalankan tugasnya ternyata mengalami ancaman bahkan kekerasan, sedangkan dari aspek perlindungan belum memiliki aturan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Pentingnya penyidik diberikan perlindungan fisik yaitu aspek sosiologis ditemukan penyidik mengalami ancaman dan penganiayaan oleh pihak yang memiliki kepentingan perkara yang sedang ditangani. Aspek yuridis: konstitusi Indonesia telah menjamin setiap warga untuk menjamin perlindungan hal ini berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa “jaminan perlindungan dari berbagai ancaman”, selain itu membandingkan dengan Pasal 33 UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur perlindungan terhadap penyidik. Perlu langkah proaktif dari pemerintah untuk melakukan preventif dengan memberikan perlindungan terhadap penyidik. Sehingga seharusnya penyidik tindak pidana korupsi diatur perlindungan fisik.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 1 (2025): April 2025 Vol 12, No 2 (2024): Oktober 2024 Vol 12, No 1 (2024): April 2024 Vol 11, No 2 (2023): Oktober 2023 Vol 11, No 1 (2023): April 2023 Vol 10, No 2 (2022): Oktober 2022 Vol 10, No 1 (2022): April 2022 Vol 9, No 2 (2021): Oktober 2021 Vol 9, No 1 (2021): April 2021 Vol 8, No 2 (2020): Oktober 2020 Vol 8, No 1 (2020): April 2020 Vol 7, No 2 (2019): Oktober 2019 Vol 7, No 1 (2019): April 2019 Vol 4, No 1 (2008): April 2008 Vol 3, No 2 (2007): Oktober 2007 Vol 3, No 1 (2007): April 2007 Vol 2, No 2 (2006): Oktober 2006 Vol 2, No 1 (2006): April 2006 Vol 1, No 2 (2005): Oktober 2005 Vol 1, No 1 (2005): April 2005 More Issue