Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Progresif Jurisprudentie INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Journal Of Human And Education (JAHE)
Mansyah, Muh Sutri
Unknown Affiliation
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Penyuluhan Hukum Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Adnan, La Ode; Dewi, Rasmala; Salam, Safrin; Mansyah, Muh Sutri
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 1 (2024): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i1.531

Abstract

Bahwa kesamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara telah dilindungi oleh konstitusi sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia dalam memenuhi rasa keadilan hukum. Jaminan kesamaan dihadapan hukum tersebut harus dijunjung tinggi tampa kecuali sebagaimana dimanahkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, hal ini sejalan dengan doktrin Hukum yang menyatakan bahwa keadilan harus dapat diakses oleh semua warga negara tanpa terkecuali (justice for all/accessible to all)”. Namun akses hukum dan keadilan belum sepenuhnya menyentuh lapisan masyarakat tidak mampu, olehnya itu dipandang perlu ada sarana untuk dapat menfasilitasi layanan bantuan hukum cuma-cuma/ gratis bagi masyarakat tidak mampu. Melalui kegiatan penyuluhan hukum dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan hukum masyarakat terkait pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu yang diselenggarakan oleh Pemerintah dengan menggunakan metode tatap muka langsung, agar masyarakat dapat mengetahui tata cara memperoleh layanan bantuan hukum gratis sehingga mewujudkan perubahan sosial yang berkedilan.
Peningkatan Pemahaman Tentang Perancangan Pembuatan Peraturan Desa (PERDES) Mashendra, Mashendra; Gurusi, La; Karim, La Ode Muhammad; Satria, Eko; Hayun, Hayun; Hasri, Hasiruddin; Kahar, Amrun; Mansyah, Muh Sutri; Waru, Ahmad Zein L
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 1 (2024): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i1.655

Abstract

Sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama pejabat pemerintah desa. Aparat pemerintah desa yang secara proaktif berhubungan dengan masyarakat. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memastikan bahwa perangkat desa memahami hal-hal yang berkaitan dengan perumusan peraturan di dalam Peraturan desa, untuk memastikan bahwa peraturan tersebut memenuhi standar. Secara khusus, pengabdian ini bertujuan untuk membahas aspek filosofis, aspek sosiologis, dan aspek yuridis. Standar-standar yang baik ditegakkan dalam peraturan desa terkait aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi yang diakhiri dengan sesi tanya jawab. Sebagai hasil dari pengabdian masyarakat ini, perangkat desa telah memperoleh pengetahuan tentang proses teoritis dan teknis yang terlibat dalam pembuatan peraturan di tingkat desa, termasuk peraturan yang spesifik untuk desa dan peraturan kepala desa. Keahlian dan pengetahuan aparatur desa dalam pembuatan peraturan diperlukan untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang dirumuskan secara konsisten menguntungkan bagi desa dan untuk memastikan bahwa masyarakat desa selalu mendapatkan manfaat dari pembuatan peraturan desa.
GOGOLI'S PENALTY IN RENEWING DEATH CRIMINAL SANCTIONS TO IMMIGRANTS OF NARCOTICS CRIMES IN INDONESIA (STUDY ON THE AGE OF BUTON) Ali, La Ode Bunga; Mansyah, Muh Sutri
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 3, No 2 (2018): November 2018 Indonesian Journal of Criminal Law Studies
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v3i2.17169

Abstract

Currently, the country of Indonesia is experiencing unresolved narcotics problems. various efforts to eradicate and prevent narcotics have been done, but have not caused a deterrent effect in law enforcement. There is a difficulty in eradicating it to its roots, it becomes one of the obstacles experienced by our law enforcement officers, in this study using normative juridical research method with historical approach, conceptual approach which has been studied the customary criminal sanction which is applicable during the reign of the buton sultanate and obstacles in the application of gogoli punishment. The results of this study indicate that the renewal of national criminal law in relation to criminal sanctions may originate from customary law prevailing in the sultanate of buton as intended is gogoli punishment, while the concept of gogoli punishment is a rope encircled on the body of a person convicted and withdrawn by in opposite direction until the loss of endurance or death, the punishment is included in the type of death penalty, this is relevant to immigrants who commit a narcotics criminal act in Indonesia which has been sentenced to death several times but apparently until now still not cause effects, the authors has the hope that the punishment can be applied nationally considering narcotic criminal acts that occur almost throughout the region and will damage the morale of the nation today.
URGENSI PERLINDUNGAN FISIK TERHADAP PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI Mansyah, Muh Sutri
Jurnal Hukum Progresif Vol 11, No 1 (2023): April 2023
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.11.1.58-70

Abstract

Penyidik dalam menjalankan tugasnya ternyata mengalami ancaman bahkan kekerasan, sedangkan dari aspek perlindungan belum memiliki aturan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Pentingnya penyidik diberikan perlindungan fisik yaitu aspek sosiologis ditemukan penyidik mengalami ancaman dan penganiayaan oleh pihak yang memiliki kepentingan perkara yang sedang ditangani. Aspek yuridis: konstitusi Indonesia telah menjamin setiap warga untuk menjamin perlindungan hal ini berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa “jaminan perlindungan dari berbagai ancaman”, selain itu membandingkan dengan Pasal 33 UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur perlindungan terhadap penyidik. Perlu langkah proaktif dari pemerintah untuk melakukan preventif dengan memberikan perlindungan terhadap penyidik. Sehingga seharusnya penyidik tindak pidana korupsi diatur perlindungan fisik.
Protection Model For Minors As Witnesses And Victims Of Sexual Violence: A Local Wisdom Approach From The Buton Archipelago Community Mansyah, Muh Sutri; La Ode Fajrul Islam Sabti; Yetty Purnamasari; Subhan Alfajar
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 12 No 2 (2025): Volume 12 Nomor 2 Desember 2025
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v12i2.61322

Abstract

Sexual violence is a serious crime requiring multidimensional handling, making this research highly urgent due to the absence of prior studies specifically analyzing a local wisdom-based child protection model in the region. The findings reveal differences and similarities in the child protection models across the three districts. In Central Buton, perpetrators face customary and social sanctions, including partial body burial or a pocong oath (swearing while wrapped in a shroud) if they refuse to admit their actions. In South Buton, offenders are required to pay boka (customary fines). Meanwhile, in Buton District, perpetrators are exiled from the village, subjected to customary fines, and undergo the Kaleoleo ritual submerging their head in the sea; if dishonest, they cannot endure long underwater. All three customary institutions share similarities in their decision-making process for imposing sanctions through council deliberations involving the Mosque Imam, Sara, Parabela, Village Head, and Neighborhood Chief. It is recommended to revise regulations both at the legislative and regional levels to ensure effective implementation.
Co-Authors Abda Abda Adnan, La Ode Ali, La Ode Bunga Dewi, Rasmala Eko Satria Gurusi, La Hasri, Hasiruddin Kahar, Amrun Karim, La Ode Muhammad La Ode Fajrul Islam Sabti Mashendra Safrin Salam Subhan Alfajar Waru, Ahmad Zein L Yetty Purnamasari