Garuda - Garba Rujukan Digital

Proses Sosialisasi Nilai-nilai Politik Dalam Keluarga Di Gampong Kulu Kuta Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen Very Afrizal; Mujibussalim Mujibussalim
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 2, No 2 (2017): Mei 2017
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

ABSTRAKVERY AFRIZAL, 2017 PROSES SOSIALISASI NILAI-NILAI POLITIK DALAM KELUARGA DI GAMPONG KULU KUTA KECAMATAN KUTA BLANG KABUPATEN BIREUEN Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (ix,72), pp., bibl., app.(Dr. Mujibussalim, SH, M.Hum) Sosialisasi nilai-nilai politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para amggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi nilai-nilai ini para anggota masyarakat akan memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan piolitik. Sosialisasi politik melibatkan proses pendidikan dan indoktrinisasi. Proses ini berlangsung seumur hidup baik yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, non formal maupun informal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-harI, salah satunya melalui keluarga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk peran orang tua sebagai agen sosialisasi nilai-nilai politik dalam keluarga dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sosialisasi politik bagi remaja di Gampong Kulu Kuta Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan orang tua merupakan agen primer dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai politik dan telah dilakukan sejak usia dini. Melalui interaksi sosial yang terjadi antara orang tua dan anak dapat membantu anak dalam membentuk kepribadian dan dapat membantu anak belajar nilai-nilai politik yang baik. Disamping itu, terdapat peran agen atau melalui media, baik media elektronik seperti televisi, radio, dan hp maupun media cetak seperti koran dan spanduk dalam proses sosialisasi nilai-nilai politik. Terdapat beberapa hambatan dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai politik seperti adanya dogma yang menyatakan bahwa anak-anak yang belum dewasa tidak berhak ikut campur urusan politik yang diperoleh anak dari lingkungan sekitar, namun tidak dominan, kemudian perbedaan pendapat dalam keluarga misalnya perbedaan pendapat dalam penentuan kriteria calon pemimpin. Kesimpulan menunjukkan bahwa sosialisasi nilai-nilai penting untuk dilakukan dalam lingkungan keluarga sebagai tempat pertama remaja mendapatkan pendidikan. Kemudian semua hambatan yang terjadi dalam hal proses sosialisasi nilai-nilai politik dapat diatasi oleh para orang tua baik melalui diskusi maupun memberi contoh teladan yang baik mengenai kehidupan sosial politik yang baik. Kata Kunci: Sosialisasi, Nilai-nilai Politik, Keluarga ABSTRACTVERY AFRIZAL, 2017 PROCESS OF SOCILIZATION POLITICAL VALUES ON THE FAMILY IN GAMPONG KULU KUTA DISTRICT OF KUTA BLANG IN BIREUEN DISTRICT Faculty of Social and Political Sciences, University of Syiah Kuala (ix, 72), pp., Bibl., App. (Dr. Mujibussalim, SH, M. Hum) Socialization of political values is the process of forming attitudes and political orientation of the society member. Through the process of socialization of these values community members will acquire the attitude and orientation towards politics life. Political socialization involves a process of education and of understanding. This process either intentionally acquired through formal education, non-formal and informal or accidentally by contact and daily experience, one of them by family. The purpose of this study was to the role of parents as agents of socialization of political values in the family and the factors that influence the success of political socialization for teenagers in Gampong Kulu district of Kuta Blang in Bireuen district. The method used in this research is descriptive qualitative method. Data collection techniques were used field research and library research. The results of this study show parents are the primary agents in socializing the political values and has done since an early age. Through social interaction that occurs between parents and children can help children in shaping the personality and can help children learn the values of good politics. In addition, there is the role of agents or through the media, both electronic media such as television, radio, and phone and print media such as newspapers and banners in the process of socialization of political values. There are several obstacles to disseminate political values such as the dogma which states that children who are minors are not entitled to interfere political affairs obtained children from the neighborhood, then the dissent in the family such a difference of opinion in determining the criteria potential leaders. The conclusion showed that the socialization of values important to be done within the family as a teenager to get an education first. Then all the obstacles that occur in the process of socialization of political values can be overcome by the parents either through discussion and give good exemplary of the political and social life.Keywords: Socialization, Political Values, Family

Partisipasi Politik Perempuan di Parlemen Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2019 Shafura Nuzula; Mujibussalim Mujibussalim
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 2, No 2 (2017): Mei 2017
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

ABSTRAK Partisipasi politk perempuan di parlemen Kabupaten Pidie Jaya, pokok permasalahan dalam penelitian terdiri dari dua hal, yaitu: bagaimana partisipasi perempuan untuk menjadi anggota di parlemen kabupaten pidie jaya dan bagaimana pengaruh terhadap partisipasi poltik perempuan di parlemen di Kabupaten Pidie Jaya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetehui pastisipasi perempuan untuk menajadi anggota di parlemen kabupaten Pidie Jaya dan mengetahui pengaruh terhadap partisipasi politik perempuan di parlemen di kabupaten pidie jaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitiaan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan politisi perempuan di Parlemen menjadi sangat penting, dimana partisipasi dan representasi perempuan dalam politik merupakan sebuah keharusan dari perspektif hak asasi manusia, karena lebih dari setengah penduduk dunia adalah perempuan. Ada tiga faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan di parlemen Kabupaten Pidie Jaya, pertama, faktor budaya yang ditumbuh kembangkan yang cenderung berpengaruh negatif terhadap partisipasi perempuan didunia politik. Kedua, tingkat pendidikan dan keterampilan perempuan. Ketiga, sistem pemilu dan sistem kuota di Kabupaten Pidie Jaya belum memenuhi kuota30% sesuai dengan ketentuan UU Pemilu. Ini bisa dilihat dari jumlah anggota legislatif di kabupaten Pidie Jaya yang 1 orang dari 25 kursi yang di sediakan atau hanya 4%. Satu orang anggota legislatif perempuan tersebut adalah Juraida, S.Pd dari Partai Aceh. meski hanya sendiri sebagai anggota DPRK, Juraida, S.Pd akan tetap memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak di kabupaten di Pidie Jaya. Juraida juga memperkuat dan mendukung lembaga PD2TP2A , dan mendorong lembaga tersebut lebih aktif dalam pemberdayaan perempuan dan anak, serta memperjuangkan anggarannya dan juga mengawasi lembaga tersebut. Kata Kunci: Partispasi politk, Perilaku Politik Political Participation of Women In Parliament of Pidie Jaya Regency 2014-2019 ABSTRACT The political participation of women in Parliament of Pidie Jaya regency, the purpose of this research consists of two things, firstly, how the participation of women to become members in parliament of Pidie Jaya regency and secondly, how the influence of women political participation in parliament of Pidie Jaya Regency.The purpose of this study was to determine the participation of women to become members of the Pidie Jaya regency parliament and to know the effect on women's political participation in parliament in Pidie Jaya regency. The research method used is qualitative research method with descriptive approach.The results show that the presence of women politicians in Parliament becomes very important, where the participation and representation of women in politics is a necessity from the perspective of human rights, because more than half the world's population is women.There are three factors that influence the participation of women in parliament of Pidie Jaya Regency. Firstly, the political culture factor that developed here is tends to minimize the affect the women participation in political domain. Second, the level of education and skills of women.Third, the electoral system and quota system of Pidie Jaya Regency has not fulfilled of 30% in accordance with the provisions of the election law. in Pidie Jaya regency. Which only 1 person from 25 that provided. It means only 4% of member of Parliament. She is Juraida, S.Pd from Partai Aceh. Although only her in Parliament, she will continue to fight for the right of women and children in regency of Pidie Jaya. She also strengthens and supports the PD2TP2A institution, and encourages that institution to be more active in empowering women and children, as well as fighting for its budget and thencontrol over that institution. Keywords: Political Participation, Political Behavior

Modal Sosial Lulusan Sarjana Lulusan Dalam Mencari Pekerjaan (Studi Kasus di Gampong Blang Puuk Kulu, Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya) Rahmat Agusti
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 2, No 2 (2017): Mei 2017
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui modal sosial lulusan sarjana dalam mencari pekerjaan, keterkaitan modal sosial dengan hal mendapatkan pekerjaan, dan konstribusi modal sosial dalam meningkatkan pendapatan ekonomi lulusan sarjana. dalam mengkaji permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan instrumen pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari lulusan sarjana yang berada di Gampong Blang Puuk Kulu. adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori modal sosial. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Modal sosial lulusan sarjana di gampong Blang Puuk Kulu terdiri dari relasi-relasi sosial atau jaringan sosial yang berupa hubungan-hubungan yang terjalin antara lulusan sarjana dengan aktor yang membantu mencarikan pekerjaan, trust atau kepercayaan yang berupa sikap saling percaya antara lulusan sarjana dengan aktor yang membantu mencari pekerjaan, pembalasan atau timbal balik yang terjadi antara lulusan sarjana dengan aktor yang membantu mencari pekerjaan sehingga memunculkan sikap saling tukar kebaikan, norma sosial lulusan sarjana di gampong Blang Puuk Kulu berupa aturan-aturan yang ada dalam keluarga lulusan sarjana itu sendiri atau kesepakatan yang terjalin antara lulusan sarjana dengan aktor yang membantu mencarikan pekerjaan. kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan adanya modal sosial berupa hubungan-hubungan sosial, trust atau kepercayaan, timbal balik, dan norma sosial membuat lulusan sarjana jadi mudah mendapatkan pekerjaan. Karena modal sosial di Gampong Blang Puuk Kulu bersifat mengikat dimana ada ikatan antara lulusan sarjana dengan aktor dalam keluarga maupun dengan aktor diluar keluarga. ABSTRACTThis study was meant to find out social capital of graduate students in finding a job, and the correlation between social capital and finding a job, as well as the contribution of social capital in boosting up the income of graduate students. In terms of this matter, the writer employed descriptive qualitative method. The research instruments used to collect the data were interview, observation, and documentation. The informants selected in this study were 5 (five) people consisting graduate students from Gampong Blang Puuk Kulu. The theory applied in this study was social capital. The results of the study illustrated that the social capital of graduate students of Gampong Blang Puuk Kulu were social relations or social network between them and actors who can help them find a job, well-maintained trust between graduate students and the actor, mutual relationship which make them share mutual benefits, and social norms which consist of rules applied in their family and the deals agreed between them. In conclusion, social network, trust, mutual relationship, and social norms have enabled graduate students to more easily have a job. Such phenomena happened because the social capital in Gampong Blang Puuk Kulu was bound relationship between graduate students and actors in family or actors who did not belong to the same family.

Upaya Institusi Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Anak Di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Institusi Formal Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Di Kota Banda Aceh) NURUL HIDAYATI; Khairulyadi Khairulyadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 2, No 2 (2017): Mei 2017
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

ABSTRAK. Perubahan dan perkembangan dunia industrialisasi seakan menuntut masyarakat bekerja tiada henti dalam mencukupi kebutuhan untuk menunjangi proses kehidupan sehari-hari sehingga beberapa keluarga melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang salah satunya dengan mengikutsertakan anak-anaknya bekerja untuk mengemis. Untuk mengembalikan kehidupan yang tak terarah menjadi kehidupan yang teratur tidak lepas dari upaya pemerintah khususnya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana upaya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam menanggulangi pengemis anak di Kota Banda Aceh? Dan Apa faktor pendukung dan penghambat Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam menanggulangi pengemis anak di Kota Banda Aceh? Skripsi ini bertujuan untuk melihat upaya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda dalam menanggulangi pengemis anak di Kota Banda Aceh dan melihat faktor pendukung dan penghambat upaya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam menanggulangi pengemis anak di Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Proses pengambilan data di lakukan melalui wawancara, dan dokumentasi. Teori yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu teori Kontrol Sosial yang di kemukakan oleh Horton dan Hunt untuk melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam menanggulangi pengemis anak di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan upaya dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yaitu, Pengontrolan, Teguran, Sosialisasi, Modal Usaha, dan Sanksi Psikologi. Faktor pendukung, Satpol PP, Kepolisian Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika, dan faktor penghambat, tidak adanya Qanun, Keluarga, Masyarakat dan Lingkungan. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa upaya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sudah tepat namun tetap membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh komponen masyarakat dalam melakukan upaya terkait dalam penanggulangan pengemis anak di Kota Banda Aceh. ABSTRACT. The transformations and the developments of industrialiazed world as if demanded the people to works relentless for sufficient the support of daily life processes, so that some family do a variety ways to earn some finances, one of the ways is involving the childrens to beg. To return misguided life into regular life is a responsibility of the government, especially the Social Welfare and Labor Department of Banda Aceh. The Formulation of problem in this research is how the Department of Social Welfare and Labor Efforts in resolving the problem of child beggars in Banda Aceh? And what are the supporting and inhibiting factors for the Department of Social Welfare and Labor Banda Aceh in resolving of child beggars?. This thesis aims to look at the efforts of the Department of Social Welfare and Labor Banda Aceh in resolving child beggars and what are the supporting and inhibiting factors for the Department of Social Welfare and Banda Aceh. The using method is qualitative descriptive method, the taking of information is through interview, and documentation. The using theory in this research is social control theory that stated by Horton and Hunt to look how the Social Welfare and Labor Department efforts in resolving the problem of child beggars in Banda Aceh. The results of research told the efforts of Social Welfare and Labor Department are: controlling, trimming, Socialization, fund, effort, psychology sanctions. Supporting factor are: satpol PP, the police of department communication information and telematic. And the inhibiting factors are: absence of qanun, family, society and environment. As for, the conclusions of this research is the efforts of Social Walfare and Labor Department is absolutely right, but it still need the support from the entire society in the efforts of resolving child beggars in Banda Aceh.

Hubungan Social Bond dengan Perilaku Membolos Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Se Kota Banda Aceh Izazakia Izazakia; kartika Sari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 2, No 2 (2017): Mei 2017
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

ABSTRAKPerilaku membolos merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang paling banyak dilakukan oleh remaja di sekolah, hal ini disebabkan oleh lemahnya kontrol sosial. Kontrol sosial diartikan sebagai ikatan sosial antara individu dengan kelompok konvensional (seperti, sekolah) yang dapat mengendalikan perilaku individu agar sesuai dengan norma yang ada di masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan social bond dengan perilaku membolos pada siswa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kota Banda Aceh.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan gabungan dua teknik pengambilan sampel yaitu multi stage cluster dan disproportionate stratified random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 158 siswa/siswi Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Banda Aceh. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala kontrol sosial (School Bond) Libbey yang telah diterjemahkan dan disusun ulang oleh Adilla dan skala perilaku membolos yang disusun oleh peneliti.Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pearson Product Moment Correlation yang menunjukkan nilai koefisien korelasi (r) sebesar -0,595 dengan nilai (p) = 0,000 (p0,05). Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara social bond dengan perilaku membolos pada siswa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kota Banda Aceh. Hal ini dapat diartikan semakin tinggi social bond maka semakin rendah perilaku membolos. ABSTRACTTruant behavior is one of deviant behavior forms which is mostly found in school age children. It is believed this behavior is caused by a lack of social control. Social control is social bond among individual and conventional groups, such as schools. This bond has a power to control individual behavior in accordance with the existing norms applied in local society.This study was meant to find out the correlation between social bond and truant behavior of senior high school students in Banda Aceh.This study employed quantitative approach with mixed sampling techniques of multi stage cluster and disproportionate stratified random involving 158 senior high school students in Banda Aceh as research samples. The instrument used in this study was Libbey social bond scale control which was transplanted and rearranged by Adilla and truant behavior scale designed by the writer. Pearson Product Moment Correlation was chosen as data analysis method and it showed that correlation coefficient (r) was -0.595 with (p) = 0.000 (p0.05). The proposed hypothesis was accepted showing that there was a correlation between social bond and truant behavior of senior high school students in Banda Aceh. It suggested that the higher social bond, the lower truant behavior.

Keterwakilan Anggota Legislatif Perempuan Dalam Perumusan Qanun Jinayat Provinsi Aceh. (Suatu Kajian Terhadap Peran Anggota Legislatif Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) Syahnaz Oriza Keumala; Prof Dr. Adwani, SH, M.Hum
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 2, No 2 (2017): Mei 2017
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

ABSTRAKPada 27 September, DPRA mengesahkanQanunJinayat, PengesahanQanunJinayatbanyakmengundangkontroversi.Salah satunyadatangdarialiansikebangsaanuntukkebebasanberagamadanberkeyakinan (AKKBB).Didalamperumusanqanunjinayatbanyakmengandungdiskriminasiterhadapperempuandananak-anak, perluadanyaketerwakilanperempuan yang memadai, namundalamkenyataannyabahwaperumusanqanuntersebut di DPRA masihsangat minim keterlibatanperempuansebagaisuatuketerwakilanrakyat. Penelitianinibertujuanuntukmengetahuipeluangdankendala yang dihadapiperanperempuandalammembuatQanunJinayat di DPRA.Untukmengetahui, mengidentifikasidanmenganalisisperanperempuandalamproduktivitasQanunJinayatpada DPRA periode 2009-2014. Metode penelitian yang digunakanadalahmetodepenelitiankualitatifdenganpendekatandeskriptif.Data diperolehmelaluisumber data primer dan data skunder, data primer melaluipenelitianlapanganyaitudenganwawancarainforman.Sedangkan data skundermelaluipenelitiankepustakaanyaitudengandokumen-dokumen, buku-bukudanbacaan-bacaanterkait.HasilpenelitianmenunjukkanPeranperempuandalam proses penyusunanQanunJinayat di DPRA antaralainsama-samamembahas, menjelaskan, danbertanyahalapasaja yang menyangkutdalammerugikanperempuan, memberikan ide dalamperumusanqanun, selaluhadirdalamrapatperumusanqanunjinayat, danmaumenyibukandiridanberperanaktif.AdapunFaktor yang menjadihambatanperempuandalammewakilisuaraperempuanpadaQanunJinayat di DPRA adalahperempuantidakmemilikiperan yang terlalubesardalammenyusunQanunJinayat di Banda Aceh haltersebutdisebabkanolehbeberapafaktorhambatanyaitukurangnyakepercayaanmasyarakatterhadapperempuan, adanyadoktrin agama yang mempengaruhipola pikirmasyarakatdalampemilihan, danketerwakilanperempuan yang belumsampai 30% di DPRA.Kepadaanggotalegislatifperempuandalampenyusunanqanunjinayat agar dapatlebihmemperhatikanmasalah yang dapatmembuatperempuanmerasadiskriminasikarenabagiperempuanakanmelekatdalamhidupnya stigma negatif di tengahmasyarakatbiladiamelakukanpelanggaran. Kata Kunci :PeranPerempuan, QanunJinayat ABSTRACTOn September 27, DPRA Passed Qanun Jinayat (Islamic Criminal Law). The approval of this law by the Aceh Provincial Legislative Council has attracted controversies, one of which was voiced by the National Alliance for Freedom of Faith and Religion (AKKBB). The draft of Qanun Jinayat contains lots of discrimination elements against women nd children. There is still a need for sufficient representation of women, but in reality, the drafting process of the qanun atProvincial Legislative Council bore little involvement of women as part of people representation. Therefore, this study was aimed at knowing opportunities and challenges faced in terms of promoting women’s roles in the drafting of Qanun jinayat at the DPRA in the period of 2009-2014. This is a qualitative research using descriptive approach. The research uses primary and secondary data. Primary data were collected from field research based on interviews with informants. Secondary data were obtained from library research by studying documents, books, and relevant literatures. The results of the research show that women play roles in the drafting of QanunJinayat at the Aceh Provincial Legislative Council in, among others, discussing, explaning, questioning anything potensial for women disadvantage, offering their argument and ideas for the Qanun draft, attending the meeti

Pendekatan Komunikasi Interpersonal Pengasuh Dalam Memberikan Pelayanan Bagi Lansia Di Panti Jompo (Studi di UPTD Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang, Lamglumpang Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh) Riska Miranti; Amsal Amri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 2, No 2 (2017): Mei 2017
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

Penelitian ini berjudul “Pendekatan Komunikasi Interpersonal Pengasuh dalam Memberikan Pelayanan bagi Lansia di Panti Jompo (Studi di UPTD Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang, Lamglumpang Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendekatan komunikasi interpersonal pengasuh dalam memberikan pelayanan bagi lansia di panti jompo, serta untuk mengetahui hambatan yang muncul ketika pengasuh berkomunikasi dengan lansia. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori model peranan yang memandang hubungan interpersonal sebagai panggung sandiwara, dimana setiap orang harus memainkan perannya sesuai dengan “naskah” yang telah dibuat masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 5 orang pengasuh dan 5 lansia yang dipilih berdasarkan teknik purposive. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal pengasuh dengan lansia telah berlangsung secara baik karena pengasuh menerapkan pendekatan informatif, dialogis dan persuasif dalam memberikan pelayanan kepada lansia. pendekatan informatif pada hakikatnya komunikator hanya menyampaikan informasi kepada komunikan dengan tujuan komunikan bisa mendapatkan pengetahuan baru. Pendekatan dialogis merupakan cara mempengaruhi dan mengubah pandangan maupun sikap orang lain dengan terbuka. Sedangkan pendekatan persuasif adalah untuk mengubah sikap secara halus dengan cara membujuk tanpa memaksanya dan tanpa kekerasan. Adapun pendekatan instruktif tidak dapat diterapkan karena pendekatan ini bersifat memerintah dan paksaan. Hambatan yang muncul saat pengasuh berkomunikasi dengan lansia disebabkan karena gangguan pendengaran, perbedaan bahasa, gangguan fisik yang dialami oleh lansia serta usia pengasuh yang lebih muda dari lansia.Caregiver Interpersonal Communication Approach in Providing Care for the Elderly in Nursing Home (A Study at UPTD Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang, Lamglumpang Ulee Kareng Sub-district, Banda Aceh)This study titled "Caregiver Interpersonal Communication Approach in Providing Care for the Elderly in Nursing Home (A Study at UPTD Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang, Lamglumpang Ulee Kareng Sub-district, Banda Aceh)". The aim of this study is to determine the interpersonal communication approach caregivers in providing services for the elderly in nursing homes, as well as to know the obstacles that arise when communicating with elderly caregivers. The theory used in this research is a theoretical model that sees the role of interpersonal relationships as a stage, where every man must play its role in accordance with the "manuscript" which has been made. This is a descriptive qualitative study. Informants in this study consisted of 5 caregivers and 5 elderly were selected based on purposive technique. Data collection methods used in this research are interview and observation. The results showed that interpersonal communication with elderly and caregivers have been going well for the caregivers applied the informative approach, dialogue and persuasive in providing services to the elderly. Informative approach is when the communicator discloses information to the communicant with the purpose of the communicant can get new knowledge. Dialogical approach is a way to influence and change the views and attitudes of others openly, while persuasion is to change attitudes subtly by persuading without forcing and without violence. The instructive approach cannot be applied because this approach is to rule and coercion. The obstacles that arise when the caregivers communicate with the elderly due to hearing impairment, language differences, physical disturbance experienced by the elderly as well as the ages of the caregivers which are younger.

Penerapan Kebijakan E-Demokrasi dalam konsep Smart City Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Kota Bandung Rizki Mulyadi; Radhi Darmansyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 2, No 2 (2017): Mei 2017
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

Smart city yang di terapkan Bandung saat ini merupakan sistem tatakelola pemerintahan yang berbasis teknologi, ini merupakan pergeseran dikarenakan era globalisasi yang terus berkembang. smart city di harapkan menjadi solusi untuk menjawab segala permaslahan yang ada di kota Bandung, seperti di amanatkan pada undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pemerintah kotasebagai salah satu sarana penyelenggara pelayanan publik mempunyai peran yang sangat penting dalam memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sejauh ini Bandung sudah menerapkan kebijakan smart city dengan baik, penulis inggin menguji apakah hal itu benar atau hanya untuk pecitraan pemimpin saja,Penelitian ini juga bertujuan untuk Untuk mengetahui penerapan e-demokrasi di kota Bandung dan Untuk menganalisis dampak penerapan E-demokrasi terhadap peningkatkan pelayanan publik di kota Bandung.Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan turun langsung ke lapangan dangan melakukan mewawancara narasumber secara terbuka sehingga penulis bisa mengetahui lebih dalam mengenai persoalan yang diteliti (kualitatif), observasi dan dokumentasi data yang di peroleh. berikutnya menggabung semua data yang di dapat melalui penelitian sekunder dan penelitian primer dan berikutnya data masuk dalam tahap pengolahan data sebelum penulis pengambilan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan kebijakan smart city di kota Bandung saat ini sudah sangat baik, dikarenakan ada 4 indikator Edward III yang ditawarkan dan memenuhi syarat penerapat kebijakan, Namun tidak ada SOP khusus yang mengatur.Dampak penerapan kebijakan e-demokrasi dalam konsep smart city terhadap peningkatan pelayanan publik di kota Bandung, menjadi solusi dalam menjawab keluhan masyarakat, dan telah mengubah wajah birokrasi kota Bandung. Namun ada dampak negatif terhadap sosial yaitu berkurangnya interaksi sosial secara langsung, dan masyarakat menjadi manja.Pemerintahan kota Bandung harus terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan serta membuat aturan khusus atau SOP yang jelas.Pemerintah juga terus melakukan pendekatan secara real tidak hanya dengan menggunakan media elektronik saja kepada masyarakat. Kata kunci: Kebijakan Publik, Smart city, Implementasi Kebijakan Smart City.

Pengambilalihan Tahapan Pilkada Kabupaten Aceh Timur oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh Pada Tahun 2016; Local Election Takeover Stages of East Aceh District by Aceh Independent Election Commission in 2016 Muhammad Almuntashar; Zainal Abidin SH., M.Si., MH.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 2, No 2 (2017): Mei 2017
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

ABSTRAK Kekosongan komisioner di lembaga KIP Aceh Timur menyebabkan tahapan pilkada Aceh Timur diambilalih oleh KIP Aceh sebagai lembaga setingkat di atas KIP Aceh Timur. P engambilalihan tahapan pilkada ini mendapat banyak kritikan dari berbagai kalangan yang menilai keputusan KIP Aceh tidak sesuai dengan qanun dan akan berdampak kepada efektivitas dalam meyelenggarakan tahapan pilkada Aceh Timur.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apakah kebijakan KIP Aceh dalam mengambilalih tahapan pilkada Aceh Timur sudah tepat, serta dampak pengambilalihan tahapan pilkada Aceh Timur oleh KIP Aceh terhadap tahapan pilkada di Aceh Timur.Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara informan, sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku, skripsi, jurnal, peraturan perundang-undangan dan bahan bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan Kebijakan KIP Aceh dalam Pengambilalihan.Tahapan pilkada Aceh Timur tidak tepat. Dampak dari pengambilalihan tahapan pilkada Aceh Timur oleh KIP Aceh yaitu : kurang efektifnya KIP Aceh dalam menyelenggarakan tahapan pilkada di Aceh Timur, karena disebabkan jarak yang terlalu jauh antara kantor domisili KIP Aceh yang terletak di Banda Aceh dengan kabupaten Aceh Timur dan rawan akan gugatan terhadap pelaksanaan tahapan pilkadanya.Diharapkan Qanun nomor 7 tahun 2007 dapat diamandemenkan,dikarenakan masih kurang dalam mengatur yang dimaksud dengan kekosongan komisioner, agar kasus yang serupa tidak terulang kembali. Kata Kunci : Pengambilalihan Tahapan Pilkada, KIP ABSTRACT The vacancy of commissioners in KIP (Independent Commission of Election) in East Aceh resulted in takeover of the stage of Pilkada (regional election) by KIP Aceh as an institution which has a higher level than KIP of East Aceh. This decision has led certain sides to express their critics that the decision was made because of political interest. This study was meant to elaborate whether the decision made by KIP Aceh dealing with takeover the stage of pilkada in East Aceh was appropriate and to see the impact of the decision. The data of this study were obtained by conducting field and library study was done by reading books, scripts, journal, laws, and other related references. The results showed that the decision made by KIP Aceh in taking over the stage of Pilkada in East Aceh was not appropiate because it was not allowed by the laws of KPU as well as Qanun, the regional laws made by Aceh Government. There were several impacts as a result of the decision i.e. the ineffectiveness of KIP Aceh in holding the regional election in East Aceh because the distance from the office of KIP Aceh to East Aceh was too far, and it was susceptible to accusation that the process of election was unfair. It can be concluded that the decision made by KIP Aceh in taking over the stage of regional election in East Aceh led the election out of control because KIP also haveresponbility to ensure the success of Governor Election in Aceh. Keywords: Takeover Pilkada, KIP

Status dan Fungsi Komite Nasional Pemuda Indonesia Analisis Sosiologi (Studi Penenlitian pada DPD KNPI Aceh) Vonna De Fitri; Bukhari Bukhari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 2, No 2 (2017): Mei 2017
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

Abstrak. Bahwasanya untuk melanjutkan dan melaksanakan cita–cita bangsa serta mempersiapkan tunas–tunas bangsa dengan panggilan sejarah dan mewujudkan tanggung jawabnya, maka organisasi kemasyarakatan pemuda dan seluruh potensi pemuda Indonesia berhimpun dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia, dengan semangat kebersamaan untuk menumbuhkan, menggerakkan serta menyalurkan dinamika, militansi dan idealisme pemuda Indonesia demi tercapainya masa depan yang lebih baik. Berdasarkan status dan fungsinya, status KNPI adalah wadah berhimpun Organisasi Kemasyarakatan Pemuda.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status dan fungsi Komite nasional Pemuda Indonesia berdasarkan analisa Sosiologi pada KNPI Aceh. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konsep structural fungsional Robert K. Merton fungsi laten dan fungsi manifest sebuah organisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Proses pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini telah ditetapkan sekitar 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari pengurus KNPI Aceh, Pemuda/Mahasiswa Banda Aceh dan yang merupakan informan kunci dalam penelitian ini adalah OKP.Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Status Komite Nasional Pemuda Indonesia adalah wadah berhimpun Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP). Sebagai status tersebut Komite Nasional Pemuda Indonesia belum sesuai dengan harapan pemuda, karena banyak masih Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang belum hidup, masih belum jalan, seharusnya dengan anggaran yang ada yang sudah di plot oleh pemerintah untuk pemuda melalui KNPI bisa menghidupkan semua Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, bukan hanya KNPI yang bisa hidup, namun lembaga-lembaga kepemudaan lainnya juga hidup. KNPI Aceh belum berfungsi sebagaimana mestinya atau bisa dikatakan disfungsi terhadap OKP. Namun untuk pemuda secara umum Komite Nasional Pemuda Indonesia sudah menjalankan berbagai program terkait itu. ABSTRACT. In the point of fact to continue and implement the future goals of the nation and prepare for shoot buds with hail of the history and realizing the commitment, so then youth society organization and the whole potential of Indonesian youth gathered in the Indonesian youth national committee, with the spirit of unity to grow up, to motivate and distribute the dynamics, militancy and idealism of Indonesian youth for the sake of better future. Based on status and function, KNPI is the gathering place of youth society organization.The purpose of this research is to aims the status and function of Indonesian youth national committee based on sociology analysis over KNPI of Aceh. The using theory in this research is functional structural concept that stated by Robert K. Merton, the latent function and manifest function from the organization.The using method in this research is qualitative descriptive method. The process of collecting data through the observation, interview and documentation. An informant in this research was set about 10(ten) person who consist from the organizer of KNPI of Aceh and the youth students from Banda Aceh and the key informant in this research is OKP.The conclusion that based on the result the research, status of Indonesian youth national committee is the gathering place of youth society organization(OKP). As such status of Indonesian youth national committee was not as expected, because there were many of youth society organization are not exist, still not running. The existing budgets that have been already plotted by the government to the youth through KNPI was should be activate all of the youth society organization, not only KNPI, but it could be activate the other youth society organizations. KNPI of Aceh is not yet function as it should be or dysfunction against OKP. However, Indonesian youth national committee have been implement the various programs about those problem.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. aceh besar, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA