cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
JIMFISIP menerbitkan artikel ilmiah mahasiswa dari delapan Program Studi, yaitu Prodi Sosiologi, Prodi Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Politik dan Prodi Ilmu Pemerintahan. JIMFP terbit satu volume dan empat nomor dalam setahun, yaitu bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Arjuna Subject : -
Articles 42 Documents
Search results for , issue "Vol 7, No 4 (2022): November 2022" : 42 Documents clear
PROBLEMATIKA PENYALURAN BLT DANA COVID-19 TERHADAP MASYARAKAT PEDESAAN (Studi Kasus Bantuan Langsung Tunai di Gampong Bunot Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya) Maya Nurul Husna
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi ini berjudul “Problematika Penyaluran BLT Dana Covid-19 terhadap Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus di Gampong Bunot Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya). Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis berbagai peta masalah sosial penyaluran BLT pada masa Covid-19 di Gampong Bunot Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya. Penelitian ini menggunakan teori struktural fungsional Robert K Merton yang menfokuskan pada disfungsi. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini memakai teknik pengumpulan data secara observasi yang dilakukan selama tiga bulan di Gampong Bunot, wawancara dengan beberapa narasumber penerima manfaat BLT-D Covid-19 anggaran Tahun 2020 dan dokomentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peta permasalahan penyaluran BLT Dana Covid-19 di Gampong Bunot Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya mengikuti tahapan Kementrian Sosial Dari segi penentuan sasaran masih terdapat masalah yang menimbulkan persepsi masyarakat yang keliru dengan proses penentuan sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai masa Covid-19 dinamika tersebut terjadi dikarenakan Ketiadaan wadah bagi masyarakat menyampaikan keluhan terhadap penentuan penerima BLT-D Covid-1 dan Tiada aturan sanksi khusus baik pemerintah pelaku pendataan atau masyarakat penerima terhadap masalah yang terjadi dalam proses penentuan sasaran BLT-D Covid-19. Kata kunci: Bantuan Langsung Tunai (BLT), Covid-19, Masyarakat Miskin
STRATEGI BAITUL MAL ACEH DALAM OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT DI PROVINSI ACEH Husni Mubaraq
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, Pasal 1 Angka 31 disebutkan bahwa zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan dipungut langsung oleh BMA atau BMK atau BMG sebagai kewajiban atas harta atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Baitul Mal Aceh merupakan lembaga yang memiliki wewenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan zakat di Aceh dengan tujuan mengotimalkan pengumpulan zakat. Namun realitanya, masih terdapat permasalahan terkait optimalisasi pengumpulan zakat di Provinsi Aceh. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan strategi Baitul Mal Aceh dalam optimalisasi pengumpulan zakat di Provinsi Aceh dan Untuk mengetahui dan menjelaskan apa saja faktor yang menghambat strategi Baitul Mal Aceh dalam optimalisasi pengumpulan zakat di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Baitul Mal Aceh dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat di Provinsi Aceh sudah membentuk beberapa strategi diantaranya strategi regulasi, strategi audiensi dan sosialisasi, strategi jemput bola dan strategi pengembangan website. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat hambatan dari aspek regulasi, aspek pelaksanaan, serta kurangnya kepercayaan pedagang terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh yang menyebabkan pengumpulan zakat di Provinsi Aceh belum optimal. Diharapkan Baitul Mal Aceh dapat melakukan perbaikan terhadap regulasi yang telah ada, membuat program sosialisasi serentak dengan stakeholder wajib zakat dan menjalankan fungsi koordinasi dengan pihak lembaga vertikal memaksimalkan proses pelaksanan dan penerapan startegi di lapangan agar pengumpulan zakat di Provinsi Aceh optimal.Kata Kunci: Strategi, Baitul Mal Aceh, Optimalisasi
STRATEGI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA BANDA ACEH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI ERA DIGITAL Mochamad Jaelani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Perdagangan Kota Banda Aceh. Permasalahan yang terjadi di lapangan tentang pemberdayaan UMKM di kota Banda Aceh, salah satunya adalah kemampuan pelaku usaha dalam bersaing yang disebabkan oleh belum optimalnya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah, program seminar dan pelatihan yang bersifat sementara, dengan jumlah UMKM Kota Banda Aceh mencapai 16.300 jiwa pada 2021 dengan pelatihan yang terhitung masih sedikit di laksanakan sehingga dirasa kurang efektif dalam menjadikan pelaku usaha kreatif dan inovatif di kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi dinas koperasi UKM dan perdagangan kota Banda Aceh dalam memberdayakan para pelaku UMKM di era digital. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskripstif. Penelitian ini menggunakan teori strategi dan teori pemberdayaan. Data penelitian ini di peroleh dari hasil penelitian di lapangan dan kepustakaan. Hasil peneletian ini menunjukan bahwa dalam pelaksaanaan strategi programnya belum dapat tersampaikan secara optimal informasi mengenai program-program dinas kepada pelaku UMKM. Sehingga program yang dilaksanakan belum secara tepat dan menyeluruh. Faktor penghambat diantaranya kurangnya pemahaman akan teknologi dan kemauan untuk berkembang mengikuti kemajuan teknologi bagi pelaku UMKM dan belum sepenuhnya mencari informasi untuk mengembangkan UMKM mereka dalam hal strategi pemasaran tentang produknya. Disarankan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh harus mampu melihat apa yang di butuhkan oleh para pelaku UMKM selain promosi secara langsung dengan kemitraan promosi juga harus dilakukan dengan cara berperan aktif mengelola akun sosial media nya untuk mempromosikan program-programnya secara tepat, agar program-programnya dapat tepat sasaran dan efektif kepada para pelaku UMKM di Kota Banda Aceh, dan dapat meningkatkan perkonomian UMKM Kota Banda Aceh di era digital. Kata Kunci : Strategi, Pemberdayaan,UMKM, Era DigitalABSTRACT The Department of Cooperatives, SMEs and Trade of Banda Aceh City has the main task of carrying out government affairs in the fields of Cooperatives, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and Trade of Banda Aceh City. Problems that occur in the field regarding the empowerment of MSMEs in the city of Banda Aceh, one of which is the ability of business actors to compete caused by the not yet optimal empowerment carried out by the government, seminars and training programs that are temporary, with the number of MSMEs in Banda Aceh City reaching 16,300 people in 2016. 2021 with relatively little training being carried out so that it is deemed less effective in making creative and innovative business actors in the city of Banda Aceh. This study aims to explain the strategy of the SME cooperative and trade department of Banda Aceh in empowering MSME actors in the digital era. This research method is qualitative with descriptive approach. This research uses strategy theory and empowerment theory. The data of this research were obtained from the results of research in the field and the literature. The results of this research indicate that in the implementation of the program strategy, information has not been optimally conveyed about official programs to MSME actors. So that the program has not been implemented properly and comprehensively. Inhibiting factors include a lack of understanding of technology and a willingness to develop following technological advances for MSME actors and not yet fully seeking information to develop their MSMEs in terms of marketing strategies for their products. It is recommended that the SME Cooperatives and Trade Office of Banda Aceh City should be able to see what MSME actors need in addition to direct promotion with promotional partnerships that must also be carried out by playing an active role in managing their social media accounts to promote their programs appropriately, so that programs can be implemented properly. the program can be targeted and effective for MSME actors in the city of Banda Aceh, and can improve the MSME economy in the city of Banda Aceh in the digital era. Keywords: Strategy, Empowerment, MSMEs, Digital Era
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI GAMPONG TRIENG MATANG UBI KECAMATAN LHOKSUKON KABUPATEN ACEH UTARA Ipah Nazira
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi ini berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Trieng Matang Ubi Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) yang dijalankan oleh pelaksana PKH serta menemukan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan PKH. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori otoritas legal rasional Max Weber penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Trieng Matang Ubi Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara pelaksana PKH telah menjalankan tugas-tugas yang berupa pertemuan awal dan sosialisasi PKH, pendampingan PKH dan penyaluran bantuan PKH dengan menerapkan prinsip otoritas legal rasional Max Weber. Faktor pendukung dalam Program Keluarga Harapan meliputi dapat membantu masyarakat miskin baik dalam pendidikan dan kesehatan anaknya hingga kebutuhan sehari-hari dan membawa perubahan dalam masyarakat baik jaminan sosial maupun pola pikir masyarakat. Faktor penghambat dalam Program Keluarga Harapan yaitu pendampingan PKH tidak dilaksanakan setiap bulan tetapi dilaksanakan tiga bulan sekali di karenakan banyak masyarakat penerima PKH di Gampong Trieng Matang Ubi bekerja di sawah. Karena pendampingan tidak berjalan dengan baik maka sebagian penerima PKH Gampong Trieng Matang Ubi menghadiri pertemuan kelompok di gampong lain dengan pendamping PKH yang sama. Kata Kunci: Implementasi, Program Keluarga Harapan (PKH), Otoritas Legal Rasional
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN HUKUM JINAYAT SEBAGAI SOLUSI MENGATASI MAISIR DI KABUPATEN ACEH BESAR Ilham A. Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

anun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 yang menjelaskan tentang larangan serta hukuman bagi pelaku dan penyedia maisir, berdasarkan data yang didapat dari media dan hasil observasi tentang permasalahan maisir khususnya game judi online, ditemukan bahwa pada tahun 2021 seorang remaja ditangkap karena menjadi penjual chip domino yang melanggar qanun jinayat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas dan upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam mengatasi maisir. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas dan teori kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi yang selanjutnya data akan di olah menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan qanun jinayat dalam mengatasi maisir di Kabupaten Aceh Besar belum efektif, karna berdasarkan hasil observasi di warung kopi pada 4 kecamatan di Kabupaten Aceh Besar masih dapat ditemui masyarakat yang bermain game judi online. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk  mengatasi maisir  adalah dengan mengupayakan adanya satu orang WH di setiap gampong dan berupaya untuk menetapkan status BKO terhadap beberapa anggota WH di bawah Dinas Syariat Islam, kemudian melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku maisir tersebut. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar diharapkan dapat melakukan pengawasan secara berkala di warung-warung kopi yang banyak terdapat pemain game judi online dan memberikan sosialisasi, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar diharapkan melakukan pengadaan sarana dan prasarana, menambah anggota yang melakukan pengawasan di lapangan dan mengadakan rekrutmen pegawai yang menguasai di bidang IT atau melakukan pelatihan kepada pegawai yang ada saat ini. Kata Kunci: Efektivitas, Qanun Jinayat, Maisir, Kabupaten Aceh Besar
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DI KOTA BANDA ACEH (Studi Kasus Program Kota Tanpa Kumuh di Kecamatan Kutaraja) Muhammad Firhan Maulana; Iqbal Ahmady
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh juga tidak sepenuhnya terlepas dari permasalahan kekumuhan ini. Di wilayah Kota Banda Aceh masih banyak terdapat lingkungan dan permukiman yang memiliki kualitas rendah. Berdasarkan data wilayah kumuh Kota Banda Aceh, kawasan Kecamatan Kutaraja meliputi Gampong Keudah dan Gampong Jawa menjadi wilayah dengan luasan kumuh yang tinggi serta mendapatkan prioritas tinggi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui proses implementasi kebijakan dari program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kota Banda Aceh terkhusus di wilayah Kecamatan Kutaraja. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan Edward III sebagai alat untuk membedah fenomena ini. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh di Kecamatan Kutaraja belum berjalan secara maksimal. Sumber daya, komunikasi dan disposisi dari implementator merupakan faktor penghambat jalannya program ini dikarenakan keterbatasan anggaran hingga keseriusan dari pelaksana program menjadi penghambat terlaksananya program ini secara maksimal. Dalam proses implementasi program Kota Tanpa Kumuh ini juga memiliki beberapa hambatan dalam pelaksanaannya yang menjadikan penyelesaian kumuh di wilayah Kutaraja belum sepenuhnya selesai dan kurang tepat sasaran. Sikap eksekutor harus lebih serius dalam melaksanakan kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh dan melibatkan elemen-elemen diluar pemerintahan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan Stekholder lainnya sehingga Program Kota Tanpa Kumuh bisa berjalan sesuai prosedur dan tepat sasaran.Kata Kunci : implementasi kebijakan, KOTAKU, hambatanANALYSIS OF POLICY IMPLEMENTATION OF KOTA TANPA KUMUH MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND HOUSING IN THE CITY OF BANDA ACEH(Case Study of Kota Tanpa Kumuh Program in Kutaraja District)Banda Aceh as the capital of Aceh Province, is also not completely separated from this slum problem. In the Banda Aceh City area, there are still many neighborhoods and settlements that have low quality. Based on data from the slums of Banda Aceh City, the Kutaraja sub-district area, including Gampong Keudah and Gampong Jawa, is an area with a high slum area and gets high priority in its implementation. This study aims to determine the policy implementation process of the Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) program carried out by the Ministry of Public Works and Public Housing in Banda Aceh City, especially in the Kutaraja District area. This research uses Edward III's Policy Implementation theory as a tool to dissect this phenomenon. The method in this study uses a qualitative approach. The results showed that the implementation of the KOTAKU Program in Kutaraja District has not run optimally. The resources, communication, and disposition of the implementer are factors that hinder the course of this program due to budget constraints and the seriousness of the program implementer to inhibit the implementation of this program to the fullest. The process of implementing the KOTAKU program, also has several obstacles in its implementation, which makes the settlement of slums in the Kutaraja area not yet fully completed and not on target. The executor's attitude must be more serious in implementing the KOTAKU Program policy and involve elements outside the government, such as non-governmental organizations and other stakeholders, so that the KOTAKU Program can run according to procedures and on target.Keywords: Policy implementation, KOTAKU, obstacle
ANALISI STRATEGI PEMASARAN INDUSTRI KOPI DI ACEH ( Studi Kasus Solong Kopi Banda Aceh ) YUDI ARITONA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT  This research is entitled "Analysis of the Marketing Strategy of the Coffee Industry in Aceh (Case Study in Solong Coffee Ulee Kareng)". This study aims to find out how to analyze the strategy of maintaining the marketing of the Aceh coffee industry in Solong Coffee Ulee Kareng, how the marketing strategy of the coffee industry in Solong Coffee Banda Aceh when viewed from a SWOT analysis and whether product quality affects customer satisfaction sold by Solong Coffee Ulee Kareng. This research method uses Mix method research, data collection techniques using questionnaires, interviews and observations. Meanwhile, to test the validity of the questionnaire using SPSS version 25. Based on the results of the study, it showed that the quality of the products marketed by Solong Coffee Ulee Kareng met the standards of consumer taste and the results of the data validity test showed that the level of satisfaction and quality indicated an average number of agreeing with the products and services of Solong Coffee Ulee Kareng. Keywords: Marketing, Solong Coffee Ulee Kareng and SWOT Analysis.
MANAJEMEN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DALAM MELAKSANAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN DANA OTSUS TAHUN 2019-2021 Dy Hakimil Mahmud
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Barat merupakan lembaga penunjang Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang bertugas membantu Bupati dan jajarannya dalam merumuskan kebijakan di bidang perencanaan dan pembangunan wilayah Kabupaten Aceh Barat. Dalam pelaksanaannya masih terdapat wilayah-wilayah yang belum mendapatkan perhatian oleh pemerintah dan mengalami masalah seperti jalan yang rusak dan jembatan penghubung antar desa yang belum dibangun. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui manajemen dan hambatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. Penelitian ini menggunakan teori manajemen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam menganalisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjalankan salah satu fungsi manajemen yaitu perencanaan pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat sudah melaksanakan lima fungsi manajemen dengan baik serta memiliki skala prioritas dalam penentuan perencanaan pembangunan. Hambatan yang dialami oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat adalah anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, dan persepsi masyarakat. Untuk itu diharapkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat memaksimalkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada dengan mengadakan pelatihan, melakukan sosialisasi kepada seluruh aktor pembangunan, menambah Sumber Daya Manusia baru, baik yang berstatus PNS atau tenaga kontrak, membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih baik lagi dengan aparatur desa dan masyarakat agar penentuan skala prioritas tidak merugikan masyarakat di wilayah tertentu serta adanya pemerataan pembangunan.Kata Kunci: Manajemen, Perencanaan Pembangunan, Aceh Barat
PENERAPAN MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA DINAS SOSIAL DAN DINAS TENAGA KERJA DALAM PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA BANDA ACEH CUT NAISA ZAHARA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan gelandangan dan pengemis dalam wilayah Kota Banda Aceh semakin meningkat jumlahnya sehingga mulai meresahkan masyarakat, mengurangi kenyamanan dan ketertiban di tempat-tempat umum. Penanganan masalah gelandangan dan pengemis menggunakan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 yang diatur di dalam Pasal 2. Gelandangan dan pengemis menjadi permasalahan yang sulit ditemukan solusinya, salah satu penyebab sulitnya untuk menemukan solusi dari berbagai alasan seperti kurangnya sumber daya dan juga tidak adanya kolaborasi yang bisa memberikan realisasi penyelesaian. Oleh karena itu, perlu dilakukan penerapan model Collaborative Governance untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan model Collaborative Governance pada Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja serta hambatan dalam pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini menggunakan teori Collaborative Governance. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa penerapan model collaborative governance pada Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja masih berjalan hingga saat ini. Dinas Sosial Kota Banda Aceh memiliki wewenang untuk menangani gelandangan dan pengemis dengan melakukan beberapa kegiatan seperti razia, pembinaan mental/aqidah dan pembinaan fisik. Sedangkan Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh memberikan pembinaan dan pelatihan skill/keterampilan. Kolaborasi yang dilakukan Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dapat dijumpai melalui program Balai Latihan Kerja. Namun, sampai saat ini program tersebut belum bisa mengoptimalkan pembinaan yang dilakukan berdasarkan data jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh masih mengalami fluktuasi, faktor penghambat Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dalam pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh adalah keterbatasan nya sarana dan prasarana, anggaran dan yang terakhir adalah kurangnya partisipasi masyarakat.Kata Kunci : Collaborative Governance, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja.
INTERNALISASI NILAI SULUK PADA SANTRI DI DAYAH DARUL AMAN KABUPATEN ACEH BESAR nur kasmi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPerubahan sosial setelah mengikuti suluk merupakan hasil yang harus dicapai oleh santri. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan sikap yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari setelah mengikuti suluk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana internalisasi nilai suluk pada santri di Dayah Darul Aman kabupaten Aceh Besar ditinjau dari teori Peter Berger dengan mengacu pada tiga aspek yaitu eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian deskriptif, dimana yang menjadi informan diperoleh dengan metode Purposive sampling. Untuk menganalisis penitian ini, peneliti menggunakan teori konstruksi sosial. Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini  yaitu untuk mencapai internalisasi nilai suluk pada santri di Dayah Darul Aman kabupaten Aceh Besar yaitu santri harus memiliki tahapan eksternalisasi, objektivasi baru kemudian pada tahap internalisasi. Adapun santri di Dayah Darul Aman yang telah mengikuti suluk belum terinternalisasi nilai suluk secara signifikan karena pengaruh pola interaksi dan proses pembauran dengan lingkungan luar sehingga belum terjadi perubahan sikap dari segi aspek agama dan aspek sosial secara signifikan.  Kata kunci: Perubahan Sosial, Santri, Suluk.