Garuda - Garba Rujukan Digital

KEBIJAKAN MONETER ISLAM Fuad, Ahmad
Syari'ah Vol 8 No 1 (2020)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Moneter Islam memiliki kebijakan tersendiri yang berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Pada aspek menejemen, dengan tidak berlakunya bunga, Islam memilki perbedaan yang besar dengan sistem konvensional, dan secara tidak langsung, terhindar dari dampak buruk sistim bunga. Pengaruh yang terbesar yang membuat krisis moneter selama ini adalah sistem Konvensional, kalaulah tidak hilang, dapat diminimalisir penerapan profil and los Sharing pada finansial intermediation dapat menciptakan perekonomian yang lebih stabil, karena dapat meminimalisasi pemanfaatan agregeat money demand untuk kegiatan yang non esensial dan non produktif, sehingga efesiensi dan pemerataan pemanfaatan sumber daya dapat ditingkatkan dan ketidak seimbangan makro ekonomi yang menyebabkan inflasi dapat dikurangi.

PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF Instrumen Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Bingkai Kebhinnekaan Syarifuddin, Syarifuddin; Damasari, Andini Febrianty
Syari'ah Vol 8 No 1 (2020)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Persoalan ekonomi memang suatu persoalan yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah perkembangan maupun kejatuhan suatu bangsa. Semakin baik suatu negara mengelola ekonomi maka semakin baik pula harapan kemakmuran suatu negara. Sebaliknya, jika buruk dan tidak piawai mengelola ekonomi dalam suatu negara, maka kejatuhan dan krisis bisa menjadi ancaman bagi negara tersebut. Indonesia memiliki pengalaman gagal dua kali disebabkan krisis ekonomi, ketika zaman Orde Lama dan akhir kekuasaaan Orde Baru. Indikatornya, ekonomi yang berjalan hanya terpusat pada titik-titik peredaran sentralistik belaka, tidak merata pada seluruh daerah dan warga negara. Akibatnya jurang kesenjangan konomi menganga lebar dalam kehidupan sosial ekonomi Indonesia. Umat Islam sebagai warga mayoritas di Indonesia, turut merasakan akibat krisis ini. Kondisi ini hendaknya menjadi suatu introspeksi, untuk menata ekonomi umat lebih baik lagi. Dalam formula mengatasi kesenjangan dan pemerataan ekonomi, Islam memiliki salah satu konsep tentang wakaf, yang bisa dimanfaatkan sebagai instrumen solusi permasalahan di atas. Tentu saja pemaknaan wakaf dalam tulisan ini tidak hanya dalam konteks klasik dan fungsional saja, seperti pemanfaatan tempat-tempat ibadah, pendidikan dan layanan publik belaka. Namun menjangkau pada pengelolaan wakaf secara produktif dan mempunya nilai tambah ekonomi keummatan melalui pengelolaan wakaf produktif secara profesional dalam bidang investasi keuangan syariah maupun investasi sumber daya manusia berkelanjutan. Usaha-usaha wakaf produktif itu pun dalam timbangan aplikasi pemberdayaannya ke depan tidak melulu pada peruntukkan untuk umat Islam saja, tetapi juga bisa untuk ekonomi bangsa Indonesia yang majemuk sesuai dengan prinsip Islam Rahmatan Lil’Alamin dan tujuan berbangsa dan bernegara dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

POLA PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MUSTAHIK Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hilir Wilanda, Yola
Syari'ah Vol 8 No 1 (2020)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Zakat merupakan ibadah yang berorientasi sosial yang diwajibkan kepada umat Islam. Agar harta yang dikeluarkan oleh muzakki tersalurkan secera tepat, maka diperlukan sebuah lembaga pengelola yang profesional untuk menyalurkannya. Maka oleh pemerintah dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota sebagai amil resmi yang mengelola dana zakat umat Islam. Dalam pendistribusian zakat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Dalam artikel ini aka dibahas bagaimana pengelolaan zakat produktif dilingkungan BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Dari temuan penulis didapatkan bahwa dengan pola pendistribusian zakat produktif mampu meningkatkan tingkat ekonomi para mustahik.

JASA LAUNDRY DALAM TINJAUAN ISLAM Studi Kasus Jasa Laundry di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Fitri, Sintia
Syari'ah Vol 8 No 1 (2020)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Artikel ini merupakan penelitian tentang praktik jasa laundry di Kota Tembilahan Kabupaten Indargiri Hilir yang ditinjau dari sisi akadnya. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek jasa laoundry di kota Tembilahan? Serta bagaiama pandangan Islam terhadap praktek tersebut? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan 20 orang responden sebagai sumber datanya dengan teknik purposive sample. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan dari sisi akad, parktik jasa laundry telah memenuhi unsur syariah

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN LEGISLASI WAQAF DI INDONESIA DAN APLIKASINYA Qusthoniah, Qusthoniah; Khairudin, Fiddian
Syari'ah Vol 8 No 1 (2020)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Endowment practice in Indonesia has been accepted by the societies (customary law) since the first time of Islam comes to Archipelago. It is designated by the establishment of mosques being built on waqf land. Subsequent to Indonesia's liberty, the government issued several regulations regarding waqf, such as Government Regulation No. 28 of 1977 concerning Perwakafan Tanah Milik (Endowment of freehold estate), PMA No. 1 of 1978 concerning Implementing Regulation Government Regulation No. 28 of 1977 concerning waqf lands, Islamic Law Compilation (KHI), and other regulations. Devining to the enahncement of waqf law, it is necessary to review the historical overview deeply to recognize the development of waqf in the Indonesia

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN LEGISLASI WAQAF DI INDONESIA DAN APLIKASINYA Qusthoniah, Qusthoniah; Khairudin, Fiddian
Syari'ah Vol 8 No 1 (2020)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Endowment practice in Indonesia has been accepted by the societies (customary law) since the first time of Islam comes to Archipelago. It is designated by the establishment of mosques being built on waqf land. Subsequent to Indonesia's liberty, the government issued several regulations regarding waqf, such as Government Regulation No. 28 of 1977 concerning Perwakafan Tanah Milik (Endowment of freehold estate), PMA No. 1 of 1978 concerning Implementing Regulation Government Regulation No. 28 of 1977 concerning waqf lands, Islamic Law Compilation (KHI), and other regulations. Devining to the enahncement of waqf law, it is necessary to review the historical overview deeply to recognize the development of waqf in the Indonesia

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. indragiri hilir,

Riau

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. indragiri hilir, Riau INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. indragiri hilir,

Riau

INDONESIA