Garuda - Garba Rujukan Digital

AL-BUKHARY INTELLECTUL GENEALOGY: TRACING THE AUTHORITY OF AN HADITH AND FIQH Hasyim, Muh. Fathoni
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Abstract: This article aims to reveal the authority of al-Bukhary as intellectul figures who have independence in dul scientific authority. He is often assumed as an expert of hadith only. In fact, as a collector of hadiths, he studied those hadiths deeper as a source of law which produced ijtihad products that are different compared to the predecessors. Therefore, some people argue that he is not only an expert of hadith but also a mujtahid (fiqh expert). In this context, it is interesting to explore the intellectul genealogy of al-Bukhary. The findings of this study prove that he succeeded in occupying a high position as an expert of both hadith and fiqh by interacting with many scholars from various regions. This interaction form his intellect which worthy of being called the absolute mujtahid. Al-Bukhary succeeded in exploring fiqh thoughts based on his extensive and deep mastery of hadiths. Through his ijtihad products, al-Bukhary had built a dynamic and authoritative tradition of Islamic intellectul treasure. Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengungkap otoritas al-Bukhary sebagai tokoh intelektual yang memiliki independensi dalam otoritas ilmiah. Ia sering dianggap sebagai ahli hadis saja. Bahkan, sebagai pengumpul hadis, ia mempelajari hadits-hadits tersebut sebagai sumber hukum yang menghasilkan produk ijtihad yang berbeda dibandingkan dengan para pendahulunya. Oleh karena itu, beberapa orang berpendapat bahwa ia bukan hanya ahli hadits tetapi juga seorang mujtahid (ahli fiqh). Dalam konteks ini, menarik untuk mengeksplorasi silsilah al-Bukhary yang intelek. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ia memiliki otoritas independen sebagai ahli hadits dan fiqh. Otoritas tersebut merupakan hasil interaksi dengan banyak ulama dari berbagai wilayah. Interaksi guru-murid dalam upaya kodifikasi hadis ini membentuk kecerdasannya yang layak disebut mujtahid mutlak. Al-Bukhary berhasil mengeksplorasi pemikiran fiqh berdasarkan penguasaan haditsnya yang luas dan mendalam. Melalui produk ijtihadnya, al-Bukhary telah membangun tradisi yang dinamis dan otoritatif dari khazanah intelektual Islam.

LEGAL PROTECTION OF CONVENTIONAL BANK AS MANDATORY CONVERTIBLE BOND HOLDER Sutikno, Franciska Mifanyira
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Bank as legal entity has legal right to do Investment to the another party by several investment instrument in Stock Market, Money Market or another agreement. Mandatory Convertible Bond is one of Investment Instrument which has hybird characteristic of Debt and Equity based on the Central Bank Regulatio and International Mandatory Convertible Bond concept leads to the double legal standing to the Bank as the holder. The Objective of this research is to analyze the usage of Mandatory Convertible Bonds and the protection of Bank as its holder. The result of the research are Mandatory Convertible Bond used as equity participation through debt mechanism and the protection of Bank provided by Prospectus and Trust Agreement.

THE VILLAGE DEVELOPMENT IN VILLAGE AUTONOMY CONTEXT BASED ON COMMUNITYEMPOWERMENT (THE IMPLEMENTATION OF ACT NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING VILLAGES) Pujiningsih, Sri
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Abstract : The village development carried out in the village cannot be separated from the village autonomy authority that it has. The purpose of village development is directed at improving the welfare of the village community, supported by more and more village affairs now as stipulated in Act Number 6 of 2014. Village development cannot be carried out by one party alone, without involving other parties, therefore it must be coordinated with other parties both with the government and the community. In community empowerment it means that there is a process that builds the community through developing community capacity, changing human behavior and even reaching the level of community organizers. Village development in the context of village autonomy based on community empowerment does not always lead to the form of programs that are physical in nature. Through this writing, village development is more directed at the form of community empowerment programs.Keywords : village development, village autonomy, community empowerment Abstrak : Pembangunan desa yang dilaksanakan di desa tidak terlepas dari kewenangan otonomi desa yang dimilikinya. Tujuan pembangunan desa diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desanya, didukung pula urusan desa sekarang ini semakin banyak sebagaimana diatur dalam UU Nomor.6 Tahun 2014. Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, tanpa melibatkan pihak lainnya, oleh karena itu harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat berarti ada suatu prosesyang membangunmasyarakatmelaluipengembangankemampuan masyarakat, perubahan perilaku manusia dan bahkan bisa sampai pada tingkatan pengorganisasi masyarakat. Pembangunan desa dalam konteks otonomi desa yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat ini tidak selalu mengarah pada bentuk program pembangunan yang sifatnya fisik. Melalui tulisan ini pembangunan desa lebih diarahkan pada bentuk program-program pemberdayaan masyarakat.Kata Kunci : pembangunan desa, otonomi desa, pemberdayaan masyarakat

HAND CUT SENTENCE FOR CORRUPTORS (THEMATIC STUDY OF TAFSIR AHKAM SURAH AL-MAIDAH VERSE 38) Mansyurah, Firqah Annajiyah
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Abstract: Corruption is one of the most hated and combated criminal acts, because corruptors are grasped as taking away people?s welfare. At present, the penalties for corruptors are considered too light, so that many people think corruptors had better punished by cutting their hands. The call to enforce the law of cutting hands on perpetrators of corruption gets an idea from the law for thieves as stated in the Alquran surah Al-Maidah verse 38. But the big question is whether corruptors can be associated to the terms of the thief so that they can be punished by hand. Therefore the author feels the need for a thematic study of the interpretation of the Alquran surah Al-Maidah verse 38 in order to answer this question, in order to get clarity whether the meaning of theft can be equated with acts of corruption. The method that author use in this paper is a qualitative descriptive study with the main references to book of interpretations, hadis books and fiqh books relating to the law of cutting hands. The results of the study that author get, it turns out Al-Maidah verse 38 cannot be applied to criminal acts of corruption because the term thief in the verse is not the same as the corruptor. Keywords: sharia law, corruptors, cutting hands, tafsir ahkam Abstrak: Korupsi adalah salah satu tindakan pidana yang paling dibenci dan diperangi, karena koruptor dianggap merenggut kesejahteraan rakyat banyak. Saat ini, hukuman untuk koruptor dianggap terlalu ringan sehingga banyak orang berpendapat agar koruptor dihukumi dengan hukuman potong tangan. Seruan untuk memberlakukan hukum potong tangan pada pelaku korupsi mendapat gagasan dari hukum bagi pencuri seperti yang telah tertuang pada Alquran surah Al-Maidah ayat 38. Namun yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah koruptor bisa disamakan seperti term pencuri pada ayat tersebut sehingga bisa diberikan hukuman potong tangan. Oleh karena itu penulis merasa perlunya kajian tematik tafsir Alquran surah Al-Maidah ayat 38 guna menjawab pertanyaan tersebut, agar mendapatkan kejelasan apakah makna pencurian bisa disejajarkan dengan perbuatan korupsi. Metode yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan rujukan utama kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis dan kitab fikih yang berkaitan dengan hukum potong tangan. Hasil kajian yang penulis dapatkan, ternyata Al-Maidah ayat 38 tidak bisa diterapkan pada tindak pidana korupsi karena term pencuri pada ayat tersebut tidaksama dengan koruptor.

A PARTY'S RECALL RIGHT IN THE CONCEPT OF DEMOCRATIC COUNTRY Danmadiyah, Shevierra; Nugraha, Xavier; Insiyah, Sayyidatul; Insiyah, Sayyidatul
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Abstrak: Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis. Salah satu konsekuensi yuridis dianutnya sistem demokratis tersebut adalah adanya pemilihan umum, termasuk dalam hal ini adalah pemilihan anggota legislatif, khususnya DPR dan DPRD. Sebagaimana konstitusi yang mengamanahkan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, maka partai politik memiliki peranan yang besar dalam menentukan siapa-sapa saja yang akan mewakili partai dalam kursi parlemen. Salah satu wewenang yang dimiliki oleh partai politik adalah terkait adanya hak recall. Namun, keberadaan hak recall tersebut masih menimbulkan beberapa perdebatan. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana keberadaan hak recall partai politik dalam konsep negara demokrasi? dan 2) Bagaimana implementasi hak recall partai politik di Indonesia? Penelitian ini dilakukan dengan penelitian normatif, dengan mengaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan ataupun bahan hukum lain yang berkaitan dengan hak recall. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan pembahasan konsep hak recall, hak recall ternyata tidak sesuai dengan konsep negara demokrasi. Sekalipun hak recall merupakan kewenangan partai politik, namun hak recall tersebut pada hakikatnya telah mengkhianati konstituen yang telah memberikan legitimasinya terhadap anggota partai politik untuk menjadi wakil di parlemen.Kata Kunci: hak recall, partai politik, pemilu, demokrasi. Abstract: Indonesia is a democratic law state. One of the legal consequences of the democratic system adopted by Indonesia is general elections, including the election of legislators, specifically the DPR and DPRD. As the Indonesia constitution mandates that election participants to elect members of the DPR and DPRD are political parties, then political parties have a large role in determining who will represent the party in the parliament. One of the authorities possessed by political parties is related to recall rights. However, the existence of recall rights is still involves several considerations. Based on this fact, the problems in this study are: 1) How is the existence of the political party recall rights regarding to the concept of a democratic law state? and 2) How is the implementation of recall rights of political parties in Indonesia? This research was conducted by normative research, by reviewing and analyzing statutory regulations or other materials relating to the recall rights. This study uses a statute approach, conceptual approach, and case approach. Based on the result of this study, it found that indeed, the recall rights is incompatible with the concept of a democratic state. Even though the recall rights is the authority of a political party, the recall rights has essentially betrayed the constituents who have given the legitimacy for the political party?s member to become the member of the parliaments. Keywords: recall rights, political party, elections, democracy.

(Ø§Ù„Ø¹Ù„Ø§Ù‚Ø§Øª Ø§Ù„Ø¯ÙˆÙ„ÙŠØ©ÙˆÙ‚Øª Ø§Ù„ØØ±Ø¨ ÙÙŠ Ù†Ø¸Ø± Ø§Ù„Ù‚Ø§Ù†ÙˆÙ† Ø§Ù„Ø¯ÙˆÙ„ÙŠ Ø§Ù„Ø¹Ø§Ù…ÙŠ ÙˆØ§Ù„ÙÙ‚Ù‡ Ø§Ù„Ø¥Ø³Ù„Ø§Ù…ÙŠ (Ø¯Ø±Ø§Ø³Ø© Ù…Ù‚Ø§Ø±Ù†Ø© Bashori, Yudhi Achmad
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Abstrak: Agama Islam telah sebagai agama yang komprehensif telah menetapkan prinsip-prinsip dasar norma yang mengatur tentang hubungan antar manusia termasuk di dalamnya hubungan antar bangsa dan antar negara yang kemudian kita sebut sebagai hukum internasional. Penelitian ini disusun oleh penulis berdasarkan atas semakin banyaknya pertikaian perselisihan antar bangsa yang terjadi. Adapun masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai prinsip hubungan internasional dalam waktu damai dan perang menurut pandangan hukum Islam. Pembahasan dalam penelitian berjenis kualitatif ini diawali dengan pembahasan sederhana tentang hubungan internasional menurut hukum internasional konvensional. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan hubungan internasional saat perang menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatifPenelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Islam mengatur hubungan internasional yang lengkap dan bertolak belakang dengan konsep Barat. Selain itu, terungkap bahwa prinsip awal atau asasi hubungan internasional dalam Islam adalah damai. Adapun peperangan yang terjadi di dalam Islam mempunyai motif dasar yang berbeda dengan motif peperangan di Barat. Keuntungan materilah yang menjadi dasar utama dalam peperangan Barat, sedangkan membela diri dari serangan musuh serta melindungi dakwah Islam merupakan alasan utama peperangan yang diperbolehkan oleh Islam. Kata Kunci: Prinsip Hubungan Internasional, Hukum Internasional, Islam, Perang.???????????: ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????. ?????????????????????????????????????????????????????????????????. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. ??????????????????????????????????????????????????????????????. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. ????????????????????????????????????????.???????????????: ????????????????????????????????????????????

IRSYADUL MURID HISAB OF THE BEGINNING ISLAMIC LUNAR MONTH ON DIGITAL FALAK WEB-BASED Ashidiqi, Iqnaul Umam
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Abstract:The development of astronomy in determining the beginning of the Islamic lunar month has occurred so rapidly, along with the sophistication of technology that makes it easy for users to get information. The digital falak web-based application was made by Ahmad TholhahMa'ruf an astronomy scholar from Islamic boarding school who presented the astronomy books. This web- based application displayed data and calculations in several books of astronomy inclusion including IrsyadulMuridbook. The research method used was qualitative with descriptive approach. The type of data used was library research. The results showed that the algorithm used in the early reckoning of Islamic lunar inIrsyadulMuridbook based on the digital falak web was different toIrsyadulMuridbook. The results of calculating the book IrsyadulMuridwith the digital falak web of celibacy were inappropriate which was done manually within the last 3 years making the results different. So, it could be concluded that the digital Falak web was inaccurate if it was used for rukyat data. Evaluation was necessarily needed, thus hisab(astronomical calculation) result in digital falak web-based would be equivalent to hisab in IrsyadulMuridbook. Keywords:digital falak web,Islamic lunar month,IrsyadulMurid.

Al-Bukhary Intellectul Genealogy: Tracing The Authority of An Hadith and Fiqh Muh. Fathoni Hasyim
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Abstract: This article aims to reveal the authority of al-Bukhary as intellectul figures who have independence in dul scientific authority. He is often assumed as an expert of hadith only. In fact, as a collector of hadiths, he studied those hadiths deeper as a source of law which produced ijtihad products that are different compared to the predecessors. Therefore, some people argue that he is not only an expert of hadith but also a mujtahid (fiqh expert). In this context, it is interesting to explore the intellectul genealogy of al-Bukhary. The findings of this study prove that he succeeded in occupying a high position as an expert of both hadith and fiqh by interacting with many scholars from various regions. This interaction form his intellect which worthy of being called the absolute mujtahid. Al-Bukhary succeeded in exploring fiqh thoughts based on his extensive and deep mastery of hadiths. Through his ijtihad products, al-Bukhary had built a dynamic and authoritative tradition of Islamic intellectul treasure. Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengungkap otoritas al-Bukhary sebagai tokoh intelektual yang memiliki independensi dalam otoritas ilmiah. Ia sering dianggap sebagai ahli hadis saja. Bahkan, sebagai pengumpul hadis, ia mempelajari hadits-hadits tersebut sebagai sumber hukum yang menghasilkan produk ijtihad yang berbeda dibandingkan dengan para pendahulunya. Oleh karena itu, beberapa orang berpendapat bahwa ia bukan hanya ahli hadits tetapi juga seorang mujtahid (ahli fiqh). Dalam konteks ini, menarik untuk mengeksplorasi silsilah al-Bukhary yang intelek. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ia memiliki otoritas independen sebagai ahli hadits dan fiqh. Otoritas tersebut merupakan hasil interaksi dengan banyak ulama dari berbagai wilayah. Interaksi guru-murid dalam upaya kodifikasi hadis ini membentuk kecerdasannya yang layak disebut mujtahid mutlak. Al-Bukhary berhasil mengeksplorasi pemikiran fiqh berdasarkan penguasaan haditsnya yang luas dan mendalam. Melalui produk ijtihadnya, al-Bukhary telah membangun tradisi yang dinamis dan otoritatif dari khazanah intelektual Islam.

Legal Protection of Conventional Bank as Mandatory Convertible Bond Holder Franciska Mifanyira Sutikno
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Bank as legal entity has legal right to do Investment to the another party by several investment instrument in Stock Market, Money Market or another agreement. Mandatory Convertible Bond is one of Investment Instrument which has hybird characteristic of Debt and Equity based on the Central Bank Regulatio and International Mandatory Convertible Bond concept leads to the double legal standing to the Bank as the holder. The Objective of this research is to analyze the usage of Mandatory Convertible Bonds and the protection of Bank as its holder. The result of the research are Mandatory Convertible Bond used as equity participation through debt mechanism and the protection of Bank provided by Prospectus and Trust Agreement.

The Village Development in Village Autonomy Context Based on CommunityEmpowerment (The implementation of Act Number 6 of 2014 concerning Villages) Sri Pujiningsih
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Abstract : The village development carried out in the village cannot be separated from the village autonomy authority that it has. The purpose of village development is directed at improving the welfare of the village community, supported by more and more village affairs now as stipulated in Act Number 6 of 2014. Village development cannot be carried out by one party alone, without involving other parties, therefore it must be coordinated with other parties both with the government and the community. In community empowerment it means that there is a process that builds the community through developing community capacity, changing human behavior and even reaching the level of community organizers. Village development in the context of village autonomy based on community empowerment does not always lead to the form of programs that are physical in nature. Through this writing, village development is more directed at the form of community empowerment programs.Keywords : village development, village autonomy, community empowerment Abstrak : Pembangunan desa yang dilaksanakan di desa tidak terlepas dari kewenangan otonomi desa yang dimilikinya. Tujuan pembangunan desa diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desanya, didukung pula urusan desa sekarang ini semakin banyak sebagaimana diatur dalam UU Nomor.6 Tahun 2014. Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, tanpa melibatkan pihak lainnya, oleh karena itu harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat berarti ada suatu prosesyang membangunmasyarakatmelaluipengembangankemampuan masyarakat, perubahan perilaku manusia dan bahkan bisa sampai pada tingkatan pengorganisasi masyarakat. Pembangunan desa dalam konteks otonomi desa yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat ini tidak selalu mengarah pada bentuk program pembangunan yang sifatnya fisik. Melalui tulisan ini pembangunan desa lebih diarahkan pada bentuk program-program pemberdayaan masyarakat.Kata Kunci : pembangunan desa, otonomi desa, pemberdayaan masyarakat

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rizanizarli

Contact Email
rizanizarli@unsyiah.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Editorial Address
Jalan Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan

Location
Kota banjarbaru,

Kalimantan selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rizanizarli

Contact Email rizanizarli@unsyiah.ac.id

Phone -

Journal Mail Official anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Editorial Address Jalan Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan

Location Kota banjarbaru, Kalimantan selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rizanizarli

Contact Email
rizanizarli@unsyiah.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Editorial Address
Jalan Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan

Location
Kota banjarbaru,

Kalimantan selatan

INDONESIA