cover
Contact Name
Hendra Try Ardianto
Contact Email
htardianto@live.undip.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
politika@live.undip.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Politika: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 20867344     EISSN : 2502776X     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Politika: Jurnal Ilmu Politik (e-ISSN 2502-776X) (p-2086-7344) is a multi-disciplined journal focused on the study of political science, governance issues and public policy in and on Indonesia and Asia. The journal publishes theoretical and empirical research articles with an aim to promote and disseminate academic atmosphere in and on the region. The journal has areas of concern that includes political science, Indonesian politics, Asian politics, governance issues in Indonesia and Asia, public policy in Indonesia and Asia, decentralization, political parties and national and local election. The journal publication includes articles, research notes, notices on conferences, workshops and seminars, and book reviews. Politika is published on April and October every year.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 11, No 1 (2020)" : 7 Documents clear
Can CSR be Politically Transformative? Discussing Its Prospects and Challenges Ashari Cahyo Edi
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.905 KB) | DOI: 10.14710/politika.11.1.2020.76-95

Abstract

Tulisan ini mengeskplorasi relevansi gagasan transformative politics (Tornquist & Stokke, 2013) dalam praktik corporate social responsibility (CSR) di industri ekstraktif dalam konteks desa di Indonesia. Penjajakan ini penting karena pendekatan pembangunan partisipatif dalam praktik CSR belum mampu mengikis defisit kapasitas politik warga komunitas di sekitar operasi industry agar lebih berdaya secara politik. Yang jamak berbagai prosedur, mekanisme, desain program, dan piranti kelembagaan CSR belum berdampak signifikan dalam menyeimbangkan timpangnya relasi-relasi kuasa komunitas-perusahaan dan komunitas-elite lokal. Alhasil wacana dan siklus program CSR (agenda setting, formulasi program, pembuatan keputusan, implementasi, dan framing atas klaim kesuksesan) masih jauh dari kontrol warga komunitas. Gagasan transformative politics menempatkan agenda, strategi, dan aliansi untuk menggunakan berbagai kelembagaan yang sudah ada—namun minimalis dari sisi substansi demokratisasinya—untuk mengenalkan politik dan kebijakan yang bisa membuka kesempatan-kesempatan bagi warga komunitas guna mendorong pengelolaan CSR yang lebih demokratis. Sebagai upaya awal, tulisan ini menghimpun sejumlah keterbatasan dan tantangan penguatan dimensi transformative politics dalam praktik CSR.
Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Fitriyah Fitriyah
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.245 KB) | DOI: 10.14710/politika.11.1.2020.1-17

Abstract

Pasca terbit Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-Xlll/2015 sebagai pem-batalan larangan politik dinasti, sejumlah calon  dari kerabat petahana maju dalam Pilkada 2015 dan terus berlanjut di pilkada setelahnya. Selain karena hambatan regulasi yang telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi, maraknya calon yang berlatar belakang dinasti terindikasi adanya masalah di partai politik dalam melaksanakan fungsi rekrutmen politik. Artikel ini berusaha menjelaskan bagaimana partai-partai politik melaksanakan proses rekrutmen politik untuk pencalonan pilkada yang ikut menyuburkan politik dinasti. Artikel ini menggunakan data dari studi literatur, hasilnya menunjukkan bahwa rekrutmen politik untuk pencalonan pilkada oleh partai politik  bersifat sentralistis dan informal, serta menggunakan pertimbangan pragmatis dengan menambahkan syarat  kemampuan finansial dan tingkat elektabilitas calon, sehingga lebih memberi jalan bagi calon yang berlatar belakang dinasti. 
Politisasi Perekrutan Anggota Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc: Studi Kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi Mardiana Mardiana
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (573.718 KB) | DOI: 10.14710/politika.11.1.2020.96-114

Abstract

Kehadiran badan penyelenggara Pemilu Ad Hoc di baik tingkat kecamatan, kelurahan, dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara regulasi hadir untuk mendukung penyelenggaraan pemilu secara teknis di lapangan. Praktiknya, perekrutan anggota badan penyelenggara pemilu ad hoc juga bisa jadi sangat politis. Penelitian ini didasarkan pada studi kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dalam konteks pilkada 2015. Politisasi iini melibatkan birokrasi dan partai politik secara simultan. Politisasi di level birokrasi berlangsung melalui jalur PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan jalur pilkades. Politisi ini terjadi melalui kanal-kanal seperti lewat jalur camat, kades/lurah, kadus, ketua RW, ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan PPS hasil politisasi kades/lurah. Politisi perekrutan anggota badan penyelenggara pemilu ad hoc semakin kuat ketika sampai di level birokrasi di hirarkhi bawah dikarenakan aturan rekrutmen yang longgar, tidak spesifik, dan kurangnya campur tangan KPU kabupaten/kota di hierarki tingkatan bawah tersebut.
Membedah Diskursus Modal Sosial dan Gerakan Sosial: Kasus Penolakan Pabrik Semen di Desa Maitan, Kabupaten Pati Priyatno Harsasto
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.45 KB) | DOI: 10.14710/politika.11.1.2020.18-30

Abstract

Social capital is a result of social movement  and vice versa. Social movement’s theories such as the mobilization of resource model tries to explain the anatomy of collective action in the context of liberal political system in the West. These theories can be used to dechiper collective action in general but may be not enough to explain rural social action in Indonesia which under transitional democracy political regime. In present rural Indonesia,  social movement participated by “weak” groups of peasants break out most frequently. These peasents movements are against local governments or enterprises who distupt citizens’  rights. The civic protest against semen enterprise in Maitan Village in Pati District is the case in point. The social networks created thecollective action. However, the horizontal networks among  protesters themselves cannot be succesful without the help of vertical network such as support that they may have received from high-ranking officials in the local government bureaucracy.
Keterwakilan Perempuan di Ranah Lokal: Studi Kasus di Kecamatan Boawae, Nusa Tenggara Timur dalam Pemilu Legislatif 2014 Veronika Ina Assan Boro; Alexander Efraim Tade Kale
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.837 KB) | DOI: 10.14710/politika.11.1.2020.115-130

Abstract

Penelitian ini mendiskusikan faktor-faktor yang menghambat keterwakilan caleg perempuan di ranah lokal dalam konteks Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mewawancarai informan yang merupakan kandidat pemilu legislative tahun 2014. Temuan penelitian menunjukkan kendala utama keterwakilan perempuan terletak di politik partai yang lebih memprioritaskan calon legislatif (caleg) laki-laki dibandingkan caleg perempuan. Penentuan nomor urut juga berat sebelah. Caleg perempuan ditempatkan pada nomor “urut sepatu”. Hambatan kedua pada faktor sosial ekonomi. Dukungan sumber-sumber keuangan bagi caleg perempuan sangat minim. Ketiga adalah hendala kultural budaya terkait dengan kuatnya budaya patriarki di daerah. Perempuan terikat dengan tradisi belis yang dianggap sebagai warge kelas dua. Keempat terkait hambatan dalam diri perempuan sendiri. Calon anggota legislatif perempuan tidak memanfaatkan kelompok-kelompok organisasi kemasyarakatan untuk mendukung mereka dalam berkompetisi dengan caleg laki-laki.
Ekspansi Geografis dan Perampasan Lahan: Sisi Lain Pembangunan Yogyakarta International Airport Luthfian Haekal
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1710.357 KB) | DOI: 10.14710/politika.11.1.2020.31-52

Abstract

The construction of the new airport in Kulon Progo, Indonesia does not stop at the seizure of people's agricultural land. The seizure will expand due to displacement capital to obtain a new space for capital accumulation. With its various designs, space is conditioned in such a way as to maximixe the capital accumulation. As a displacement capital, YIA will connect the business sectors, especially tourism. In this article, I try to uncover the spatial expansion that occurs due to the construction of the new airport and how the space is defined as capital accumulation by using David Harvey and Henri Lefebvre. Through spatial analysis, this article explains how infrastructure development affects to the marginalization of the people through spatial projections made by the state and corporations. In addition, the imagery of spatial expansion also influences the expansion of labor transferred for the needs of capital accumulation. 
Strategi Survivalitas Warga dan Politik Survivalitas Aktor Politik pada Konflik Pertambangan Abdul Rozak; Dede Sri Kartini; Yusa Djuyandi
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.564 KB) | DOI: 10.14710/politika.11.1.2020.53-75

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan bentuk strategi bertahan hidup yang diperankan warga masyarakat dan strategi mempertahankan kekuasaan dan pengaruh oleh pemilik kekuasaan dan pengaruh dalam konflik di wilayah kerja pertambangan panas bumi di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2015. Guna mengkaji masalah ini dipergunakan acuan teori relasi negara-masyarakat dari Joel S. Migdal (1988) dan teori perlawanan orang-orang lemah dan terpinggirkan oleh James Scott (1985). Data dikumpulkan melalui FGD, wawancara mendalam, observasi dan kajian pustaka serta dianalisa secara kualitatif. Kajian ini menemukan bahwa relasi negara-masyarakat yang terbangun adalah relasi yang menempatkan negara sebagai entitas yang lemah (weak state) dan menjadikan lembaga sosial sebagai entitas yang kuat (strong society). Pada situasi ini, warga dan elit politik serta kekuaasan menerapkan strategi dan politik survivalitas yang sifatnya konvensional dan inkonvensional seperti menggunakan pendekatan agama dalam melakukan perlawanan dan mempertahankan pengaruh. Kajian ini merekomendasikan perlunya instusi negara ditempatkan kembali sebagai lembaga yang kuat serta menjadi otoritas utama dalam melakukan kontrol sosial di tengah masyarakat.

Page 1 of 1 | Total Record : 7