Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Politika: Jurnal Ilmu Politik

politika
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : 20867344 EISSN : 2502776X DOI : -

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Environmental Science Social Sciences

Politika: Jurnal Ilmu Politik (e-ISSN 2502-776X) (p-2086-7344) is a multi-disciplined journal focused on the study of political science, governance issues and public policy in and on Indonesia and Asia. The journal publishes theoretical and empirical research articles with an aim to promote and disseminate academic atmosphere in and on the region. The journal has areas of concern that includes political science, Indonesian politics, Asian politics, governance issues in Indonesia and Asia, public policy in Indonesia and Asia, decentralization, political parties and national and local election. The journal publication includes articles, research notes, notices on conferences, workshops and seminars, and book reviews. Politika is published on April and October every year.

Arjuna Subject : -

Articles 5 Documents

Search results for , issue "Vol 9, No 2 (2018)" : 5 Documents clear

ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DPRD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGJAKARTA (DIY) TERHADAP IMPLEMENTASI KEISTIMEWAAN Muhammad Quranul Kariem
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 9, No 2 (2018)
Publisher : Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Artikel ini menjelaskan tentang fungsi pengawasan DPRD DIY terhadap pelaksanan Keistimewaan pada tahun 2017. Pengawasan tersebut dilaksanakan dengan konsep pengawasan apriori dana aposteriori. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa keistimewaan memiliki kecenderungan dijalankan dominan oleh eksekutif, sedangkan legislatif menjadi minim peran karena berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Artikel ini beragumen bahwa kecenderungan Pemerintah Daerah DIY dalam merespon pengawasan yang dilakukan DPRD DIY adalah hanya dalam konteks yang berhubungan dengan hal administratif semata,namun dalam persoalan dana istimewa, eksekutif tidak responsif terhadap pengawasan legislatif. Pelaksanaan desentralisasi asimteris di Daerah Istimewa Yogyakarta dijalankan secara parsial karena terdapat faktor peran pemerintah pusat yang secara tidak langsung mereduksi kewenangan penyelenggara pemerintahan daerah, tidak hanya itu dominasi eksekutif juga sangat terlihat dalam hubungan antara penyelenggara pemerintahan daerah.

POLITIK ETNIS FLORES TIMUR DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) 2015 Yakobus Kolne; Dian Festianto
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 9, No 2 (2018)
Publisher : Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Penelitian ini bertujuan menggali informasi mengenai politik etnis Flores Timur (Flotim) yang berdomisili di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) pada Pilkada tahun 2015 dalam perspektif politik identitas. Penentuan informan yang terdiri dari tokoh dan komunitas etnis Flotim menggunakan teknik purposive sampling dengan metode penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang relevan dengan politik etnis Flotim. Hasil penelitian menunjukkan dinamika politik etnis Flotim membentuk enam pola relasi bersifat resiprokal. Kesimpulan penelitian ini adalah dari aspek kultural kohesifitas etnis Flotim cenderung kuat, namun dari aspek politik kehesifitas cenderung cair yang disebabkan karena faktor akulturasi budaya melalui institusi perkawinan campur dengan etnis di TTU yang terbagi dalam tiga swapraja. Hibriditas sosial budaya tersebut pada akhirya menciptakan polarisasi politik dalam komunitas etnis Flotim. Reflesi teoritis studi ini sejalan dengan konsep Castell (1997), Beerger dan Luckmann (1990) bahwa konstruksi identitas etnis Flotim di TTU ditandai oleh asal-usul bangunan identitas dan realitas politik sebagai proses kontruksi simbolik yang terus menerus berubah (situasional) terutama dalam setting Pilkada 2015.

INSTITUTIONAL SETTINGS IN POVERTY REDUCTION PROGRAM: A contribution to the raise of new elites in rural Java Anggun Trisnanto Hari Susilo
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 9, No 2 (2018)
Publisher : Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Umumnya, kelompok elite diidentikkan dengan penguasaan sumber-sumber kekuasaan yang biasanya berupa materi (tanah, rumah, ternak) dan pekerjaan di instansi formal. Definisi seperti ini sudah jamak ditemukan di lingkup perdesaan di Jawa. Namun, dari pengalaman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan khususnya oleh kader program, artikel ini berargumen bahwa ada alternatif sumber kuasa yang lain selain materi dan posisi di pemerintahan yang kemudian menjadikan seorang yang biasa menjadi anggota kelompok elite. Sumber non-material ini adalah loyalitas, dedikasi dan kepercayaan. Diilhami oleh pendekatan Power Cube, artikel ini menunjukkan bahwa dalam proses PNPM terdapat transformasi kuasa dari individu biasa menjadi elite. Artikel ini berdasar pada metode studi kasus di dua desa di Kabupaten Malang, Jawa Timur yang mendapatkan program PNPM.

FENOMENA ELITE CAPTURE DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) Syahran Firdaus
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 9, No 2 (2018)
Publisher : Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Village independence is one of the main focuses to achieve the welfare of rural communities. One of the implications of the village independence agenda is the presence of BUMDes as a rural institution to perform the function of empowering and improving the welfare of the community. However, the presence of BUMDes can lead to new problems: the emergence of an elite presence dominates BUMDes. One of the phenomena that can happen is Elite Capture. Elite capture is an elite hijacking of management spaces for personal or group interests. The object of this research is BUMDes Argosari located in Pulosari Village, Pemalang Regency. This study focuses on investigating elite capture phenomena by looking at the strategy of empowering elite power by using John Gaventa's power cube theory in hijacking the management of BUMDes at each stage of its management. Stages of management are divided into four stages of agenda setting, implementation, monitoring, and evaluation. Each stage is analyzed by the elite hijacking actions so that later will get a comprehensive picture of capturing behavior conducted by the elite. This research uses qualitative method with case study approach. Village Head and Chairman of BPD are two powerful actors who are very influential in the management of Argosari BUMDes. Both actors are often contested in the context of BUMDes management. However, during the process of running the village management is a very dominant actors that often plow each stage of management BUMDes. Some of the factors that make the village strong enough position in internal BUMDes is a very strong relationship with outside parties, both the private and supradesa government. In addition, village heads are also able to build high compliance against the internal ranks of BUMDes so that internal BUMDes is very dependent on the figure of village head. While the Chairman of BPD, only optimal in the realm of supervision only. The role and power possessed by the head of BPD is not enough to offset the power of the village head in the management of BUMDes. Chairman of the BPD to fight in the form of reprimands either verbally or in writing to the internal BUMDes and Kades as advisor BUMDes and establish relationships with groups that also cons with the leadership of village.

PERLUNYA REVITALISASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN DI INDONESIA Budi Setiyono
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 9, No 2 (2018)
Publisher : Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Mengikuti tren universal coverage, sejak awal tahun 2000, pemerintah Indonesia menyusun kebijakan yang ambisius terhadap sistem asuransi kesehatan negara dalam mengejar cakupan universal dan adil dengan distribusi ulang yang lebih besar. Untuk itu, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tahun 2004. UU ini mengamanatkan bahwa jaminan sosial adalah sesuatu yang wajib tersedia bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Penyempurnaan dan pelaksanaan dari konsep jaminan sosial tersebut kemudian direalisasikan melalui pembentukan badan penyelanggara teknis yang tertuang dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan bertugas untuk melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang implementasinya dimulai pada tanggal 1 Januari tahun 2014. Konsep JKN mengintegrasikan mekanisme bantuan social (social assistance) oleh negara ditujukan untuk penduduk yang kurang mampu, sehingga seluruh penduduk pada saatnya nanti akan menjadi peserta JKN. Asuransi kesehatan ini diharapkan akan mengurangi risiko masyarakat dalam menanggung biaya kesehatan dari kantong sendiri out of pocket, yang seringkali jumlahnya sulit diprediksi dan seringkali membutuhkan biaya yang sangat besar. Melalui asuransi kesehatan sosial ini, peserta hanya membayar premi dengan besaran tetap, untuk meng-cover biaya layanan kesehatan yang mungkin timbul manakala mereka sakit. Akan tetapi, program JKN masih menghadapi berbagai kendala, terutama berkaitan dengan keseimbangan antara optimalisasi manfaat dengan ketersediaan sumber dana yang menyebabkan defisit bagi BPJS. Persoalan tersebut perlu diatasi dengan melakukan upaya revitalisasi kebijakan yang ada sehingga program JKN dapat terus berkelanjutan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

Filter by Year

2018 2018

Filter By Issues

All Issue Vol 16, No 1 (2025) Vol 15, No 2 (2024) Vol 15, No 1 (2024) Vol. 14, No 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 8, No 2 (2017) Vol 8, No 1 (2017) Vol 7, No 2 (2016) Vol 7, No 1 (2016) Vol 6, No 2 (2015) Vol 6, No 1 (2015): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 5, No 2 (2014): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 5, No 1 (2014): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2013): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 4, No 1 (2013): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 3, No 2 (2012): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 3, No 1 (2012): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 2, No 2 (2011): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 2, No 1 (2011): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 1, No 2 (2010): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 1, No 1 (2010): Politika: Jurnal Ilmu Politik More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Hendra Try Ardianto

Contact Email
htardianto@live.undip.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
politika@live.undip.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Hendra Try Ardianto

Contact Email htardianto@live.undip.ac.id

Phone -

Journal Mail Official politika@live.undip.ac.id

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Hendra Try Ardianto

Contact Email
htardianto@live.undip.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
politika@live.undip.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA