Garuda - Garba Rujukan Digital

TUNTUTAN MASYARAKAT TERHADAP PEMEKARAN DESA DI DESA WEOE KECAMATAN WEWIKU KABUPATEN MALAKA Engelbertha Rosina Hoar; Medan Yonathan Mael; Dian Festianto
JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Tuntutan Masyarakat Terhadap Pemekaran Desa, sudah sejauh mana tuntutan itu di tindak lanjut. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui tuntutan masyarakat terhadap pemekaran desa di desa Weoe dan proses penghambat tuntutan masyarakat terhadap pemekaran desa belum terlaksana atau tereaslisasi. Metode yang diangkat dalam penelitian ini adalah deskritif kualitatif yaitu menggambarkan dan menjelaskan serta menguraikan data – data yang diperoleh dari hasil penelitian pada lokasi penelitian dengan teknik pengumpulan data melalui hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat tidak merata, sehingga menimbulkan rasa ketidak adilan dan rasa ketidak puasan masyarakat atas kinerja aparatur pemerintah desa, sehingga timbulah keinginan masyarakat untuk menuntut agar proses pemekaran desa dapat terlaksana. Jadi peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat Weoe mengharapkan atau berkeinginan untuk menghadirkan sebuah desa baru melalui pemekaran desa yang mana, dapat dilihat dari kinerja aparatur desa atas pelayanan yang tidak merata, jumlah penduduk dan luas wilayah tersebut sudah layak untuk dimekarkan menjadi sebuah desa baru. Selain itu, pemerintah desa perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia terutama aparatur pemerintah desa, dan pemekaran desa Weoe pada dasarnya untuk meningkatkan rasa keadilan dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

RELASI KEPALA DESA DAN BPD DALAM PROSES PEMBANGUNAN LOS PASAR Emanuel Yansen Berek; Dian Festianto; Yakobus Kolne
JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Masalah dalam penelitian ini adalah relasi BPD dan Kepala desa dalam tahap MusrembangDes, Proses tujuan dalam pembentukan PerDes, dan Proses pembentukan panitia pembangunan. Oleh karena itu penelitian ini untuk mendeskripsikan relasi kepala desa dan BPD dalam proses pembangunan. Metode penelitian yakni metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik anallisa data menggunakan teknik analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, relasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam tahap musrembangDes, Pembentukan PerDes dan proses pembentukan Panitia Pembangunan belum berjalan dengan baik dikarenakan bebepa faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu direkomendasikan beberapa alternatif diantaranya: 1) Dalam proses perencanaan pembangunan Los pasar ditinjau dari partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Bani-bani pemerintah harus mengoptimalkan dengan mengupayakan berbagai macam cara untuk merangsang masyarakat untuk berpartisipasi melalui musrenbangdes seperti persiapan, pelaksanaan, Pasca Musrenbangdes, 2) Pemerintah desa bani-bani harus membangun hubungan yang baik dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga proses pembangunan yang direncanakan bisa berjalan dengan baik, 3) Harus adanya koordinasi yang baik antara pemerintah desa dengan lembaga BPD sehingga tidak terjadi pemahaman di antara kedua lembaga tersebut, dan 4) Harus adanya sosialisasi dari pemerintah desa, terkait perencanaan pembangunan yang akan direalisasikan sehinnga masyarakat bisa mengetahui tujuan dari pembangunan.

POLITIK PERANAKAN TIONGHOA DI KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Dian Festianto
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3297

Penelitian ini bertujuan menjelaskan penggunaan modalitas peranakan Tionghoa dalam ranah politik elektoral di Kabupaten Belu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus bersifat deskriptif analitis. Konsep modalitas dari Bourdieu penulis gunakan sebagai kerangka analisis. Penulis melakukan wawancara mendalam dengan politisi peranakan Tionghoa sebagai informan kunci dengan menggunakan teknik purposive sampling dan tim sukses sebagai informan tambahan. Pengolahan data penelitian menggunakan metode triangulasi untuk menjamin reabilitas, validitas, dan generabilitas. Hasil penelitian menunjukkan politisi peranakan Tionghoa melakukan konversi modal sosial dan modal ekonomi menjadi modal politik ke dalam tiga ranah secara bersamaan, yang pada akhirnya menghantarkan mereka menduduki jabatan politik baik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun kepala daerah. Fenomena demokratisasi lokal di Kabupaten Belu memiliki dua implikasi. Pertama; kondisi masyarakat local masih tradisional, berpendidikan rendah dan relatif miskin dan belum memiliki orientasi politik yang jelas cenderung mudah dimobilisasi oleh para politisi. Kedua, pada saat yang bersamaan partisipasi peranakan Tionghoa dalam ranah politik elektoral telah mewujudkan representasi politik substansi, karena kelompok minoritas terwakili dalam sistem politik formal. Untuk itu, regulasi tentang pembatasan biaya kampanye dan sanksi berat bagi politisi yang melakukan praktek pembelian suara sangat diperlukan guna mendukung penguatan substansi demokrasi di ranah lokal.

Pendampingan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Napan, Bikomi Utara, Timor Tengah Utara Yakobus Kolne; Dian Festianto
Bakti Cendana Vol 1 No 1 (2018): Bakti Cendana: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Timor

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Desa Napan Kecamatan Bikomi Utara ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari yakni tanggal 26-27 Juli 2017. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran dan penyuluhan tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa BUMDes. Pembentukan BUMDes merupakan perwujudan amanat UU NO. 6 tahun 2014 tentang Desa, dimana pemerintah desa dituntut untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan kekayaan desa. Desa sebagai kesatuan masyarakat yang otonom, memiliki sumber-sumber kekayaan dan pendapatan yang harus dikelola secara baik dan profesional demi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa merupakan suatu badan usaha alternatif yang perlu dikembangkan untuk mendorong perekonomian desa, dengan harapan dapat menciptakan sumber daya ekonomi baru untuk memanfaatkan keterbatasan-keterbatasan sumber daya yang dimiliki desa. Oleh karena itu kegiatan pengabdian ini mendapat sambutan yang sangat baik dan antusiasme dalam merespons materi yang disampaikan sangat baik yakni: Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang isi, maksud dan tujuan dari pada pentingnya pembentukan BUMDes, meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang kerja pengurus dalam mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan BUMDes dan selanjutnya bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta badan pengurusnya dapat merumuskan Peraturan Desa/Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Badan Pengurus BUMDes Napan Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten TTU.

POLITIK PERANAKAN TIONGHOA DI KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Dian Festianto
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3297

Penelitian ini bertujuan menjelaskan penggunaan modalitas peranakan Tionghoa dalam ranah politik elektoral di Kabupaten Belu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus bersifat deskriptif analitis. Konsep modalitas dari Bourdieu penulis gunakan sebagai kerangka analisis. Penulis melakukan wawancara mendalam dengan politisi peranakan Tionghoa sebagai informan kunci dengan menggunakan teknik purposive sampling dan tim sukses sebagai informan tambahan. Pengolahan data penelitian menggunakan metode triangulasi untuk menjamin reabilitas, validitas, dan generabilitas. Hasil penelitian menunjukkan politisi peranakan Tionghoa melakukan konversi modal sosial dan modal ekonomi menjadi modal politik ke dalam tiga ranah secara bersamaan, yang pada akhirnya menghantarkan mereka menduduki jabatan politik baik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun kepala daerah. Fenomena demokratisasi lokal di Kabupaten Belu memiliki dua implikasi. Pertama; kondisi masyarakat local masih tradisional, berpendidikan rendah dan relatif miskin dan belum memiliki orientasi politik yang jelas cenderung mudah dimobilisasi oleh para politisi. Kedua, pada saat yang bersamaan partisipasi peranakan Tionghoa dalam ranah politik elektoral telah mewujudkan representasi politik substansi, karena kelompok minoritas terwakili dalam sistem politik formal. Untuk itu, regulasi tentang pembatasan biaya kampanye dan sanksi berat bagi politisi yang melakukan praktek pembelian suara sangat diperlukan guna mendukung penguatan substansi demokrasi di ranah lokal.

MODEL DEMOKRASI LOKAL Dian Festianto; Maxianus Mnune Suni
JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini mengunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan metode penelitian naturalistik yang dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Hal ini adalah bentuk demokrasi yang diselenggarkan didalam batas-batas: wilayah ulayat, jangkauan hukum adat, dan pola sistem kepemimpinan serta pola kepemimpinan suku dan segala perangkat kesukuannya (tribal properties). Demokrasi kesukuan juga dapat disebut sebagai demokrasi yang asli dan alamiah, hal ini sesuai dengan pengertian demokrasi kesukuan. Maka dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara umum terdapat 3 (tiga) proses yakni proses persiapan, pelaksanaan, dan proses pelaporan. Sesuai dengan prosesnya pilkades harus dijadikan sebagai wahana interaksi verbal dan nonverbal bagi semua elemen masyarakat di desa tersebut. Interaksi yang dalam dimensi religius dan budaya yang bermakna membangun kebersamaan dan kekerabatan harus muncul sebagai pemaknaan atas konstalasi.

PENERAPAN MARKETING MIX PARTAI KOALISI DALAM MEMENANGKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH PADA PILKADA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2020 Maria Dasilva Lel'uf; Dian Festianto; Marisa S.B Seran
Jurnal Poros Politik Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jpp.v4i2.2542

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Marketing Mix Partai Koalisi Dalam Memenangkan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Tahun 2020? Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui Penerapan Marketing Mix Partai Koalisi Dalam Memenangkan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Tahun 2020. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu Bapak David Juandi dan Bapak Eusabius Binsasi meliliki latar belakang yang baik dan memiliki Pendidikan yang memadai dan juga memiliki pengalaman kerja dibidang pemerintahan yaitu di bidang birokrat. Dari kesimpulan diatas melalui wawancara dengan para informen maka peneliti menyimpulkan hasil observasi dilapangan terkait identitas atau latar belakang kandidat memenuhi syarat untuk ikut mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil bupati maka Partai Kebangkitan

POLITIK ETNIS FLORES TIMUR DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) 2015 Yakobus Kolne; Dian Festianto
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 9, No 2 (2018)
Publisher : Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Penelitian ini bertujuan menggali informasi mengenai politik etnis Flores Timur (Flotim) yang berdomisili di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) pada Pilkada tahun 2015 dalam perspektif politik identitas. Penentuan informan yang terdiri dari tokoh dan komunitas etnis Flotim menggunakan teknik purposive sampling dengan metode penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang relevan dengan politik etnis Flotim. Hasil penelitian menunjukkan dinamika politik etnis Flotim membentuk enam pola relasi bersifat resiprokal. Kesimpulan penelitian ini adalah dari aspek kultural kohesifitas etnis Flotim cenderung kuat, namun dari aspek politik kehesifitas cenderung cair yang disebabkan karena faktor akulturasi budaya melalui institusi perkawinan campur dengan etnis di TTU yang terbagi dalam tiga swapraja. Hibriditas sosial budaya tersebut pada akhirya menciptakan polarisasi politik dalam komunitas etnis Flotim. Reflesi teoritis studi ini sejalan dengan konsep Castell (1997), Beerger dan Luckmann (1990) bahwa konstruksi identitas etnis Flotim di TTU ditandai oleh asal-usul bangunan identitas dan realitas politik sebagai proses kontruksi simbolik yang terus menerus berubah (situasional) terutama dalam setting Pilkada 2015.

PARTISISPASI PEMILIH LANSIA DI DESA T’EBA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2020 Alfridus Ciompah; Dian Festianto; Medan Yonathan Mael
Jurnal Poros Politik Vol 4 No 3 (2022): Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jpp.v4i3.3371

Hasil penelitian menunjukkan bahwaDorongan perubahan memang selalu diinginkan oleh setiap kelompok maupun individu.Dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati pada tahun 2020 lalu setiap masyarakat seperti pemilih lansia memang menginginkan perubahan kedepannya.Para lansia juga masih ingin melakukan kegiatan politik seperti mencari informasi di masa kampanye namun karena faktor umur mereka akhirnya dibatasi.Para pemilih lansia di Desa T’eba dalam menghadapi kegiatan Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2020 tidak terlibat aktif dalam membawa berita politik kepada orang lain maupun keluarga sendiri.Pemilih lansia di Desa T’eba wujud partisipasi seperti diskusi politik tidak terlalu berperan aktif pada pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2020.Pemilih lansia di Desa T’eba dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Timor Tengah Utara tahun 2020 para lansia juga mempunyai rasa simpati terhadap seseoramg kandidat politik karena latar belakang belakang kandidat yakni asal-usul kandidat.Partisipasi pemlih lansia di desa T’eba dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sangat tepat berdasarkan umur dan hak mereka untuk memilih salah satu kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara tahun 2022. Pemilih lansia di D’esa T’eba dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Timor Tengah Utara tahun 2020 bentuk partisipasi mereka kurang aktif karena tidak ikut dalam proses perhitungan suara di TPS.

STRATEGI PAKET DESA SEJAHTERA DALAM MEMENANGKAN PILKADA DI KABUPATEN TTU TAHUN 2020 Frederikus Uskenat; Elpius Kalembang; Dian Festianto
Jurnal Poros Politik Vol. 6 No. 1 (2024): JPPOL : Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jpp.v6i1.1600

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pemenangan yang dilakukan calon Kepala Daerah Paket DESA SEJAHTERA dalam memenangkan Pilkada 2020 Di Kabupaten TTU. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode kualitatif deskriptif, dengan menggunakan data primer yang berupa hasil wawancara dengan informan penelitian dan melakukan observasi di lapangan. Hasil dari penelitian ini membahas bahwa strategi Paket Desa Sejahtera dengan berdasarkan empat elemen bauran marketing menurut Firmanzah(2008:203), dalam proses 4p yaitu produk politik, promosi, pricce dan place. Product yang dipaparkan oleh paket Desa Sejahtera berupa visi dan misi, berdasarkan keinginan dan kebutuhan rakyat, tagline Paket Desa Sejahtera yaitu membangun dari desa dengan mengandalkan program pertanian dan peternakan. Paket Desa Sejahtera melalukan promosi kampanye dengan menemui masyarakat di setiap desa kelurahan yang ada di Kab.TTU, Place berdasarkan faktor lingkungan basis yaitu, wilayah TTU ada tiga soap raja yaitu Biboki, Insana dan Miomafo. Biaya yang digunakan Paket Desa Sejahtera cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Paket Desa Sejahtera, sebesar Rp.847.285.000.

Title

Found 21 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 21 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 21 Documents
Search