cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota ternate,
Maluku utara
INDONESIA
Khairun Law Journal
Published by Universitas Khairun
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 12 Documents
Search results for , issue "Volume 1 Issue 1, September 2017" : 12 Documents clear
Comparative Study of Land Registration in the State of the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore Jayanti, RA Andria; Arba, M; Hirsanuddin, Hirsanuddin
Khairun Law Journal Vol 1, No 1 (2017): Volume 1 Issue 1, September 2017
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v1i1.428

Abstract

This research aims to compare the value of certainty and protection of protection of land law in Indonesia and Singapore which aims to provide certainty and legal protection. This type of legal research is normative legal research. The method of approach used is legislation, conceptual and comparative approach. Based on the research that is registration of land in Indonesia is regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 5 Year 1960 Article 19 BAL (Basic Agrarian Law/ Undang-Undang Pokok Agraria), and in Singapore regulated in Land Titles Act (LTA) Chapter 157 Year 2015. There are similarities and differences in registration of land, among others, Indonesia and Singapore adopt the right registration system (Torrens). Indonesia adopts negative publication of positive tendency system that produces certificate as a strong evidence and existence of rechtsverwerking institution (Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 Year 1997 Article 32) while in Singapore adopt positive publication system that generates certificate as absolute proof (LTA 157 Year 2015 Article 36) and the presence of caveat as a form of legal protection. It is expected that by changing the registration of land law in Indonesia can provide absolute legal certainty and legal protection in registration of land as in Singapore.
Menilai Kinerja Dewan Keamanan PBB dalam Kasus Kejahatan Genosida Warga Minoritas Yazidi oleh Tentara ISIS Kadarudin, Kadarudin
Khairun Law Journal Vol 1, No 1 (2017): Volume 1 Issue 1, September 2017
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v1i1.429

Abstract

Genosida merupakan salah satu dari empat bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (HAM), tiga bentuk lainnya yakni kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Keempat bentuk pelanggaran berat HAM tersebut mulai menjadi norma yang mengikat dan bersifat hard law ketika Rome Statute on International Criminal Court 1998 mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2002 setelah 66 negara meratifikasinya. Berbagai kasus pelanggaran berat HAM telah diadili oleh International Criminal Court (ICC), namun sebelum ICC mengadili pelaku pelanggar berat HAM, selain harus memenuhi prinsip-prinsip yang melekat pada proses beracara di ICC, Dewan Keamanan juga terlebih dahulu harus memulai penyelidikan sebagai salah satu opsi untuk menilai bahwa kasus tersebut mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Warga minoritas Yazidi di Iraq menjadi saksi ketika kelompoknya dibantai oleh tentara Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), BBC melaporkan bahwa tidak kurang dari 10.000 orang warga Yazidi menjadi korban dari tindakan tidak manusiawi kelompok ISIS. Dewan Keamanan PBB menjadi aktor penting dalam penegakan hukum internasional bagi para pencari keadilan, khususnya warga Yazidi dalam kasus Genosida yang dilakukan oleh kelompok ISIS. Oleh karena itu, kesolidan dalam tubuh Dewan Keamanan PBB dipertaruhkan dalam kasus ini, walaupun dalam pengambilan keputusannya selalu dipengaruhi oleh kondisi politik negara anggota tetap dan tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan Veto dari negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Page 2 of 2 | Total Record : 12