Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.133
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Journal of Indonesian Legal Studies JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Khairun Law Journal Unes Law Review Jurnal Jatiswara Indonesia Berdaya KHAIRUN LAW JOURNAL Jurnal Risalah Kenotariatan Commerce Law Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development
Hirsanuddin, Hirsanuddin
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Analisis Hukum Pelaksanaan Akad Musyarakah Terhadap Pembiayaan Konstruksi Dan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Kepemilikan Rumah Subsidi Di Bank NTB Syariah Mashadi, Muhammad; Hirsanuddin, Hirsanuddin; Muhaimin, Muhaimin
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.102

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah: pertama, untuk menganalisis pelaksanaan akad musyarakah dalam pembiayaan konstruksi di Bank NTB Syariah, kedua, untuk menganalisis pelaksanaan akad murabahah dalam pembiayaan kepemilikan rumah subsidi di Bank NTB Syariah, ketiga, untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan akad musyarakah dan akad murabahah di Bank NTB Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan, pertama,pembagian keuntungan akad musyarakah yang dilakukan oleh Bank NTB Syariah Pusat tidak sesuai dengan pembagian keuntungan akad musyarakah menurut fiqih maupun Fatwa Dewan Syariah Nasional: 08/DSN-MUI/IV/2000. Hal ini disebabkan cara pembagian keuntungan yang dilakukan oleh Bank NTB Syariah Pusat menggunakan sistem bagi hasil tetapi pembagian keuntungannya didapat dari persentase besarnya pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan bukan dari persentase keuntungan yang didapat dari usaha. Perjanjian musyarakahyang dibuat oleh Bank NTB Syariah tidak tercermin prinsip kemitraan atau kesetaraan antara bank dan nasabah.Diantaranya nasabah diwajibkanmembayar seluruh biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan perbuatan perjanjian ini termasuk jasa notaris, asuransi dan administrasi. Kedua, Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembiayaan musyarakah dan murabahah pada Bank NTB Syariah Pusat disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu berasal dari nasabah dan dari pihak bank sendiri.
Good Corporate Governance Principles in Islamic Banking: A Legal Perspective on the Integration of TARIF Values Hirsanuddin, Hirsanuddin; Martini, Dwi
Journal of Indonesian Legal Studies Vol 8 No 2 (2023): Contemporary Issues on Law, Development, and Justice: Indonesian Context and Beyo
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jils.v8i2.70784

Abstract

Islamic banking, rooted in the foundational principles of shiddiq (honesty), tabligh, amanah (fulfillment of beliefs), and fatanah (intelligence) derived from the teachings of Prophet Muhammad, stands in stark contrast to conventional banking, which is driven by Western-derived concepts encapsulated in Good Corporate Governance (GCG). The latter is characterized by principles such as transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness (TARIF). This research investigates the possibilities and implications of applying GCG principles in Islamic banking, examining their impact on Islamic economic law. Utilizing a normative legal study, the research delves into primary and secondary legal materials, employing a deductive analysis with both statutory and conceptual approaches. The integration of GCG principles in Islamic banking signifies a convergence of values that fosters justice, tawazun (balance), mas’uliyah (accountability), akhlaq (morality), shiddiq (honesty), amanah (fulfillment of beliefs), fatanah (intelligence), and economic equilibrium within the framework of Islamic economic law.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY (COD) PADA PLATFORM ONLINE MARKETPLACE ATAS KASUS “GHOSTING ORDER” Sofian, Rahman; Kurniawan, Kurniawan; Hirsanuddin, Hirsanuddin
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 5 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i05.p10

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli dengan sistem cash on delivery (COD) pada platform online marketplace atas kasus ghosting order. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian ini bahwasanya bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan atas kasus ini dibagi menjadi dua yakni perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan menerapkan beberapa langkah pencegahan oleh Platform Online Marketplace dan pembeli. Sedangkan perlindungan hukum represif ditemukan dalam berbagai undang-undang, seperti KUHP, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan UU Keamanan Data Pribadi. Lebih lanjut, mengenai tanggungjawab hukum pelaku usaha transaksi jual beli dengan sistem Cash On Delivery (COD) dikaji berdasarkan prinsip pertanggungjawaban atas adanya kesalahan berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU ITE. Jika kelalaian dari platform online marketplace yang menyebabkan terjadinya kasus ghosting order, maka platform online marketplace wajib bertanggung jawab. Namun Pasal 15 ayat (3) UU ITE memberikan pengecualian, bahwasanya platform online marketplace tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pemilik akun jika kejahatan ghosting order terjadi akibat dari adanya kelalaian dari pengguna. The purpose of this research is to analyze the consumer law protection in buying and selling transactions with the Cash On Delivery (COD) system on the online marketplace platform regarding cases of ghosting orders. This research is a normative legal study with legislative and conceptual approaches. The findings of this research indicate that the forms of legal protection for consumers affected by this case, it is divided into two categories: preventive legal protection and repressive legal protection. Preventive law protection is implemented by applying several preventive measures by the Online Marketplace Platform and buyers. Meanwhile, repressive legal protection is found in various laws such as the Criminal Code, Consumer Protection Law, ITE Law, and Personal Data Security Law. Furthermore, the legal responsibility of business actors in buying and selling transactions with the Cash On Delivery (COD) system is examined based on the principle of accountability for errors under Article 15 of the ITE Law. If negligence by the online marketplace platform leads to the occurrence of ghosting order cases, then the online marketplace platform is obligated to take responsibility. However, Article 15 paragraph (3) of the ITE Law provides an exception, stating that the online marketplace platform is not responsible for the losses suffered by the account owner if the crime of ghosting order occurs due to negligence by the user.
Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Atas Kerugian Kejahatan Skimming (Studi Di Bank Bri Praya Lombok Tengah) Baiq Aulia Maharani; Hirsanuddin, Hirsanuddin
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4234

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hokum terhadap nasabah Bank atas kerugian kejahatan skimming di bank BRI Praya Lombok Tengah dan untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi nasabah atas kejahatan skimming di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode penelitian normatif-empiris dengan mengkaji pada peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan terdapat 2 bentuk Perlindungan Hukum. Perlindungan hukum preventif dengan subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Peran OJK pada setiap kegiatan di sektor perbankan diatur melalui Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 7. Di mana, peran OJK adalah menetapkan setiap pengaturan serta melaksanakan pengawasan yang meliputi beberapa hal.
Kedudukan Akta Risalah Lelang Sebagai Bukti Peralihan Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara Asing Sudiarto, Sudiarto; Kurniawan, Kurniawan; Hirsanuddin, Hirsanuddin
JATISWARA Vol. 36 No. 2 (2021): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v36i2.282

Abstract

Auction is a sale of goods which is open to the public with a written and or oral price offering which is increasing or decreasing to reach the highest price, which is preceded by an auction announcement. The legal consequence of selling by auction is that if a foreigner wins the auction, he will receive the delivery of “property rights” from the auction object in the form of an object of mortgage, while on the other hand it determines that the land law system in Indonesia adheres to the principle or principle of nationality. The meaning of the principle of nationality is that foreign citizens are not allowed to obtain ownership rights to land in Indonesia. This research uses normative legal research. The results of the discussion of this research are the status of the Minutes of auction as evidence of transfer of title to land for foreign citizens, namely the deed of auction minutes made by auction officials can be used as a basis for evidence of transfer of ownership rights to land for foreign citizens in the National Land Agency agency.
Notary Responsibility for Security Deposit in Sale and Purchase of Land for Investment Halil, Elsa Aulia; Djumardin, Djumardin; Hirsanuddin, Hirsanuddin
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 7 No. 4 (2025): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v7i4.1619

Abstract

This research aims to explain the authority of notaries in terms of buying and selling land for investment and analyze the form of notary's responsibility if proven to have committed a criminal act against security deposits in terms of buying and selling land for investment. The research method used is normative legal research, with a statutory approach, conceptual approach and case approach. The results of the research can be concluded that the Notary who receives the deposit money indirectly becomes a party to the deed he makes himself, because a deposit agreement arises between the Notary and the confronters. The deed, which was previously an authentic deed that has perfect evidentiary power, degrades its evidentiary power to become like a deed under the hand. The form of criminal responsibility in the criminal decision of the Mataram High Court Decision Number 1/PID/2023/PT.MTR. which in its opinion upheld the Mataram District Court Decision Number 126/Pid.B/2022/PN.PYA which stated that Defendant I Chuck Wijaya S.H., M.Kn. and Defendant II Lalu Ading Buntaran Alias Lalu Buntaran were legally and convincingly proven guilty of committing a crime as charged by the Public Prosecutor.
Pelaksanaan Small Claim Dalam Praktik Transaksi Jual Beli Kosmetik Melalui E-Commerce Sari, Paice Mutiara; Hirsanuddin, Hirsanuddin
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3044

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi jual beli kosmetik melalui e commerce dan untuk mengetahui mekanisme dalam melakukan penyelesaian sengketa konsumen melalui small claim. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan konseptual (conceptual aproach). Hasil penelitian ini menunjukkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi jual beli kosmetik melalui e-commerce antara lain, terdapat iklan produk kosmetik yang menyesatkan, beredarnya kosmetik dengan merek palsu, adanya produk cacat dan tidak sesuai dengan pesanan yang menyebabkan terjadinya kerugian terhadap konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan cara formal atau informal. Penyelesaian sengketa secara formal dapat dilakukan dengan cara mengajukan komplain langsung ke pelaku usaha dan penyelenggara aplikasi, sedangkan penyelesaian sengketa secara informal dapat dilakukan melalui BPSK, Small Claim Court atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KETERSEDIAAN FASILITAS UMUM PERUMAHAN OLEH DEVELOPER Dewantoro, Tri Juniardi; Kurniawan, Kurniawan; Hirsanuddin, Hirsanuddin
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 13 No 1 (2025): Vol 13 No 2 Mei 2025
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v13i1.7476

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Ketersediaan Fasilitas Umum Perumahan Oleh Developer. Jenis penelitian ini adalah hukum normative dan empiris, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conseptual Approach), dan pendekatan analisis (Analytical Approach Hubungan hukum antara developer dengan konsumen. Penjelasan Pasal 42 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “hal yang diperjanjikan” adalah kondisi rumah yang dibangun dan dijual kepada konsumen, yang dipasarkan melalui media promosi, meliputi lokasi rumah, kondisi tanah/kaveling, bentuk rumah, spesifikasi bangunan, harga rumah, prasarana, sarana, dana utilitas umum perumahan, fasilitas lain, waktu serah terima rumah, serta penyelesaian sengketa. Namun seringkali para pengembang tidak mematuhi peraturan yang pengembang baru akan melakukan pembangunan setelah mendapatkan pembayaran dari pembelian unit tersebut. Namun hal semacam ini mengkhawatirkan jikalau pengembang mengalami masalah keuangan sebelum terjadi pembangunan, sehingga tidak terselesaikannya pembangunan. Upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen perumahan jika pihak Developer melakukan wanprestasi atau kesepakatan tidak sesuai dengan brosur yang ada maka pihak konsumen dapat menuntut dengan cara litigasi maupun non litigasi yang di maksud denga litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan sedangkan penyelesaian melalui non litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang di lakukan di luar persidangan atau dengan cara musyawarah. Apabila pihak developer sudah menjanjikan namun tidak dibangun atau kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum tidak sesuai dengan dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan kawasan pemukiman menurut ketentuan Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela pihak yang bersengketa.
Comparative Study of Land Registration in the State of the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore Jayanti, RA Andria; Arba, M; Hirsanuddin, Hirsanuddin
Khairun Law Journal Vol 1, No 1 (2017): Volume 1 Issue 1, September 2017
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v1i1.428

Abstract

This research aims to compare the value of certainty and protection of protection of land law in Indonesia and Singapore which aims to provide certainty and legal protection. This type of legal research is normative legal research. The method of approach used is legislation, conceptual and comparative approach. Based on the research that is registration of land in Indonesia is regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 5 Year 1960 Article 19 BAL (Basic Agrarian Law/ Undang-Undang Pokok Agraria), and in Singapore regulated in Land Titles Act (LTA) Chapter 157 Year 2015. There are similarities and differences in registration of land, among others, Indonesia and Singapore adopt the right registration system (Torrens). Indonesia adopts negative publication of positive tendency system that produces certificate as a strong evidence and existence of rechtsverwerking institution (Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 Year 1997 Article 32) while in Singapore adopt positive publication system that generates certificate as absolute proof (LTA 157 Year 2015 Article 36) and the presence of caveat as a form of legal protection. It is expected that by changing the registration of land law in Indonesia can provide absolute legal certainty and legal protection in registration of land as in Singapore.
Prinsip Good Corporate Governance dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Studi di Pos Indonesia Cabang Mataram) Yudanto, Aditya Rizky Haryo; Asikin, Zainal; Hirsanuddin, Hirsanuddin
Indonesia Berdaya Vol 3, No 4: August-October 2022
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2022343

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip Good Corporate Governance pada PT Pos Indonesia cabang Mataram dan untuk menganilsis implikasi hukum terhadap penerapan GCG. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Normatif-Empiris, menggunakan pendekatan Perundang undangan dan implementasi hukum, dengan menggunakan pendekatan Perundang undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT Pos Indonesia telah diterapkan dengan baik oleh PT Pos Indonesia.
Co-Authors Arba, M Baiq Aulia Maharani Dewantoro, Tri Juniardi Djumardin, Djumardin Dwi Martini Halil, Elsa Aulia Jayanti, RA Andria Kurniawan Kurniawan Mashadi, Muhammad Muhaimin Muhaimin Sari, Paice Mutiara Sofian, Rahman Sudiarto Sudiarto Yudanto, Aditya Rizky Haryo Zaenul Islam, Ahmad Zainal Asikin