cover
Contact Name
Amalia Setiasari
Contact Email
jkpi.puslitbangkan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jkpi.puslitbangkan@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia
ISSN : 19796366     EISSN : 25026550     DOI : -
Core Subject : Agriculture,
Indonesian Fisheries Policy Journal present an analysis and synthesis of research results, information and ideas in marine and fisheries policies.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 6, No 2 (2014): (November 2014)" : 6 Documents clear
ANALISIS STRUKTUR POPULASI TIGA SPECIES LAYANG (Decapterus spp.) DI LAUT JAWA DAN SEKITAR SULAWESI: Saran Pengelolaan Berkelanjutan Ikan Pelagis Kecil dan Evaluasi WPP Suwarso Suwarso; Achmad Zamroni
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 6, No 2 (2014): (November 2014)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (618.816 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.6.2.2014.75-86

Abstract

Dua species ikan layang (Decapterus russelli dan D. macrosoma) merupakan komponen utama dalam perikanan pelagis di Laut Jawa dan Selat Makasar, ikan layang biru/malalugis (D. macarellus) adalah jenis dominan di perairan laut dalam sekitar Sulawesi dan Indonesia timur. Analisis struktur populasi tiga spesies layang tersebut dilaksanakan berdasarkan data struktur populasi (mtDNA) untuk memberikan saran pengelolaan berkelanjutan dan evaluasi WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan). Hasil menunjukkan dari masing-masing dua unit stok tiap species yang terditeksi setiap unit stok/unit biologi yang juga merupakan unit manajemen memiliki sebaran ‘spatial’ yang tidak selalu terbatas di suatu WPP, tetapi sangat dimungkinkan menyebar ‘lintas’ WPP (dua atau lebih WPP) yang umumnya memiliki karakteristik habitat sama; sedangkan keragaman habitat seringkali terlihat dalam satu WPP. Untuk tujuan pengelolaan secara berkelanjutan, pengelolaan sumber daya ikan pelagis kecil disarankan berbasis pada unit manajemen serta meliputi daerah sebaran dari unit manajemen tersebut. Daerah sebaran tersebut mungkin terdapat dalam satu WPP, tetapi seringkali akan meliputi dua atau lebih WPP (lintas WPP). Stok layang (Decapterus russelli dan D. macrosoma) Laut Jawa dan Selat Makasar (dua WPP) disarankan dikelola sebagai satu unit manajemen; sedangkan, stok malalugis yang memiliki ciri genetic sama yang tersebar lintas WPP Selat Makasar (bagian selatan), Teluk Bone, Teluk Tolo, Laut Flores, Laut Banda, Teluk Tomini dan Laut Maluku, disarankan dikelola sebagai satu unit manajemen; unit stok Laut Sulawesi dikelola secara terpisah sebagai unit manajemen yang berbeda. Dalam konteks perikanan layang di Laut Jawa fakta struktur populasinya (kasus D. macrosoma) tidak menunjukkan indikasi migrasi layang dari arah timur (Laut Banda atau Laut Flores) ke arah Laut Jawa seperti dihypotesakan oleh Hardenberg (1938). Two species of scads (Decapterus russelli and D. macrosoma) is a major component in the pelagic fisheries in the Java Sea and Makassar Strait, the mackerel-scads / malalugis (D. macarellus) is the dominant species around Sulawesi and the eastern waters of Indonesia. Population structure anlyses of those three species of layang was implemented to give a sustainable managementoptions and FMA evaluation, based on the population structure data (mtDNA). Results show from each two stock units by species detected each stock unit / units of biology is a management unit which is have a spatially distribute not only in one WPP/FMA, but it is possible to spread ‘cross’ of FMA (two or more FMA ) which is generally has the same habitat; whereas, the diversity of habitats are often exist. For the purpose of sustainable management, a management of small pelagic fish is recommended based on management units that covers an area of distributionof its management unit. This distribution area may be contained in one FMA, but often will include two or more FMA. Stock of scads (Decapterus russelli and D. macrosoma) in the Java Sea and Makassar Strait (two WPP) suggested to manage as a unit of management; whereas, stock malalugis with the same genetic characters that are spread across in the FMA of Makassar Strait (south), Bone Bay, Tolo Bay, Flores Sea, Banda Sea, Tomini and Maluku Sea, it is suggested to managed as a single unit of management; however, the stock of Celebes Sea are managed separately as different management units. In the context of Java Sea fisheries the fact of the population structure (in case of D. macrosoma) did not shows an indication of west ward migration (Banda Sea-Flores Sea) tothe Java Sea like a Hardenberg (1938) hyphotese.
OPSI PENGELOLAAN SUMBERDAYA UDANG DI LAUT ARAFURA (WPP 718) Ali Suman; Fayakun Satria
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 6, No 2 (2014): (November 2014)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (144.736 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.6.2.2014.97-104

Abstract

Pemanfaatan sumber daya udang sudah berlangsung cukup lama di perairan Arafura dan status pemanfaatannya sudah berada dalam tahapan yang lebih tangkap (over-exploited). Kondisi yang demikian terjadi karena belum adanya pengelolaan yang tepat akibat kurangnya kualitas kebijakan dan informasi hasil penelitian untuk mendasari kebijakan tersebut. Apabila keadaan ini terus berlangsung dalam jangka panjang, maka akan mengancam kelestarian dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya udang. Untuk mencegah hal itu maka perlu diterapkan opsi-opsi pengelolaan meliputi penutupan daerah/musim penangkapan pada bulan Februari, penerapan kuota penangkapan dengan JTB (Jumlah total tangkapan yang dibolehkan) 39.600 ton per tahun dan melakukan moratorium upaya penangkapan dengan skenario pengurangan 225 armada pukat udang. Keseluruhan opsi kebijakan ini harus ditunjang dengan peningkatan pemantauan, pengawasan dan penegakan hukum. Arafura shrimps resources have been long utilized and to date the status of the resources are over-exploited. To date there are no appropriate management nor involving scientific advice to this fishery.  In  the  long run  with  the  persistence  condition  the  shrimp  resource  should unsustainably manage and the fishery will collapse. It is urgent to define appropriate management strategies for this fishery based on best scientific finding to the manager to ensure its sustainability. Among other advices  are  apply  closed  area  for Arafura-sea  combining  with  closed  season in  February,  apply fishing  quota  with  total  allowable  catch  (TAC)  for  39,600/yera,  no  increase  of  fishing  effort,  and reduce the number of shrimps trawler for 225 boats. These overall management strategies should fully be supported by increase of monitoring and surveillance with strong law enforcement. 
KAJIAN PENANGGULANGAN IUUF PADA PERIKANAN CANTRANG DI LAUT JAWA (WPP – 712) Duto Nugroho; Suherman Banon Atmaja
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 6, No 2 (2014): (November 2014)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.586 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.6.2.2014.55-64

Abstract

Kajian terhadap perikanan cantrang yang beroperasi di Laut Jawa dengan menggunakan perangkat pengelolaan cenderung dikategorikan sebagai perikanan akses terbuka. Penambahan armada secara historis memperlihatkan rendahnya pertimbangan terhadap pentingnya kelestarian sumber daya ikan, bebas beroperasi dan dalam banyak kasus tidak dikelola sesuai tatalaksana perikanan secara bertanggung jawab. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar armada cantrang dengan izin daerah melakukan penangkapan di luar batas 12 mil laut dan beroperasi di kawasan yang berdasarkan ketentuan diperuntukan bagi nelayan skala kecil yang bukan merupakan wewenang pemberi ijin armada cantrang dari panyai Utara Jawa. Studi kasus dilakukan di Pelabuhan Perikanan Tegal, ditujukan untuk menggambarkan sistem pendataan aktivitas penangkapan yang sedang berjalan. Hal ini berkaitan dengan sistem pencatatan data dan informasi perikanan setempat memiliki kemampuan dan kapasitas terbatas terutama pada sistem pemantauan, pengendalian dan pengawasan untuk melaksanakan pengelolaan perikanan berdasarkan prinsip tata laksana pemanfaatan secara berkelanjutan sesuai peraturan dan keputusan teknis. Terbatasnya pemahaman tentang dampak praktek perikanan tidak berkelanjutan, baik pada tingkat pelaku dan pembuat kebijakan merupakan permasalahan yang harus segera dipecahkan. Kajian ini menyimpulkan bahwa sistem yang berjalan hanya mampu merekam data kurang dari sepertiganya dan penerapan perikanan secara bertanggung jawab pada perikanan cantrang memberikan indikasi pada tingkat yang mengkhawatirkan terutama berdasarkan pertimbangan biologi, eksploitasi dan kelestarian lingkungan, serta memiliki potensi terjadinya unreported yang mengarah pada praktek IUU fishing. Temuan ini diharapkan dapat memperkuat tersedianya landasan pengelolaan perikanan terkait pemulihan sumberdaya ikan demersal bagi kepentingan pengembangan perikanan dalam jangka panjang di Laut Jawa. Study on demersal danish seine fishery operating in the Java Sea tend to be categorized as an open access fishery. The historical fleet development indicate no limited access to exploit demersal fish resources, which is in many cases the fishery are not well managed in a responsible manner. Study indicates that most of license to fish of demersal danish seine operate in areas outside 12 nm, somehow fleets operated in the area for small-scale fishers in the nearby coastal area beyond the origin of license authority. The objective is to describe the existing data collecting system. This corresponds to the limitation of capacity of the catch in one of fishing port. The data collecting system of local fisheries services has a limited capacity, particularly in monitoring, control and surveillance to implement best practices of fisheries management that declared through several technical reference points. Increasing awareness by complying with management measures of business sectors and policy makers must be immediately resolved. This study indicates current system covered less than a third of its landing data and it would affect the implementation of responsible fisheries based on bio-exploitation and environmental sustainability indicators on demersal fishery. It also has a potential on unreported that lead to IUU fishing practices. This should considered that bias of data could affect the accuracy of regular fish stock assessment. This finding should be treated to strengthen the long-term demersal danish seine fishery management plan as a baseline of sustainable demersal fish resources in the Java Sea.
ADAPTASI PERIKANAN PUKAT CINCIN DI LAUT JAWA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGELOLAAN Suherman Banon Atmaja; Duto Nugroho; Suryanto Suryanto
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 6, No 2 (2014): (November 2014)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.671 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.6.2.2014.105-111

Abstract

Usaha perikanan akan mengalami fluktuasi terkait dengan dinamika faktor alam, sedangkan nelayan mempunyai kemampuan yang lentur dan adaptif dalam kelangsungan usahanya. Tujuan utama makalah ini adalah membahas tentang kemampuan adaptasi perikanan purse seine untuk bertahan dari usaha perikanan tangkap. Pemetaan rekaman data sistem pemantauan kapal (VMS) purse seine pelagis kecil tahun 2012 dilakukan berdasarkan kriteria kecepatan kapal nol adalah waktu melakukan aktifitas penangkapan. Daerah penangkapan perikanan pukat cincin pada saat ini telah menyebar semakin luas, tidak terbatas di wilayah teritorial dan perairan nusantara, tetapi sudah sampai ke wilayah Samudera (ZEEI). Jumlah hari laut pada perikanan cantrang kurang dari sebulan memperoleh rata – rata pendapatan nelayan ABK hampir dua kali lipat dari pada ABK pukat cincin yang beroperasi lebih dari sebulan. Rotasi penggunaan alat tangkap di Laut Jawa adalah suatu kondisi yang muncul ke permukaan sebagai sinyal pergeseran populasi ikan dari karakteristik sumber daya yang multi-spesies. Fenomena hasil tangkapan yang tidak tercatat dan dilaporkan menyebabkan pendugaan stok ikan dengan akurat yang rendah akan menimbulkan ketidakpastian dalam penyusunan rekomendasi. Tersedianya sistem pemantauan kapal perlu didukung oleh kegiatan validasi hasil tangkapan yang didaratkan, untuk itu sangat perlu meningkatkan keterlibatkan enumerator dan observer di atas kapal serta penguatan sistem log-book yang sedang berjalan. The fishing business will fluctuate as a result of high connectivity with the dynamic and nature of environmental factors, in the other side, experience fishers have flexible and adaptive capabilities in order to sustain their business. The objective of this paper is to describe the purse seine fishery adaptability to survive from long term fishing. Plotting data on recorded vessel monitoring system (VMS) of small pelagic purse seine in 2012 were applied based on the criteria of the zero vessel’s speed as a baseline on fishing activity. Currently, fishing ground of purse seine fisheries been spread more widely, not limited in the territory and waters of the archipelago, but it goes up to the Ocean Region (ZEEI) with day at sea of months. A competitive demersal Danish fishery with average day at sea less than a month is more attractive to fishers. They obtain the average income per crew nearly doubled of working at purse seine with day at sea of more than a month. Rotation on using different type of fishing gears in the Java Sea is a condition that comes to face. This common situation as a signal of shift of having beneficiary of multi-species fish populations. The phenomenon of unreported catches could generate inaccurate estimation of fish stocks and the uncertainty in the management measures to be adviced. Strengthening enumerator and onboard observer program could significantly contribute to validate process of the catch landed
PEMBELAJARAN DARI PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN ARWANA MERAH (Scleropages formosus, Muller and Schlegel, 1844) BERBASIS MASYARAKAT DI DANAU EMPANGAU, KALIMANTAN BARAT Endi Setiadi Kartamihardja; Chairulwan Umar; Aisyah Aisyah
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 6, No 2 (2014): (November 2014)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.991 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.6.2.2014.65-74

Abstract

Permasalahan utama yang teridentifikasi terhadap penurunan populasi sumber daya ikan arwana adalah eksploitasi berlebih, alih fungsi lahan dan degradasi habitat akibat penggundulan hutan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi penurunan populasi ikan arwana adalah konservasi eksitu melalui penangkaran dan konservasi insitu. Konservasi insitu ikan arwana merah (Sclerofages formosus) di habitatnya telah dilakukan oleh penduduk lokal di sekitar Danau Empangau sejak tahun 1980. Hasil pengamatan di lapangan dan kajian pustaka diperoleh keragaan pengelolaan arwana merah baik di tingkat lokal maupun nasional. Pembelajaran yang dapat dipetik dari pengelolaan dan konservasi sumber daya ikan arwana merah berbasis masyarakat ini adalah salah satu pilihan terbaik dalam rangka optimasi pemanfaatan dan konservasi di habitat aslinya. The main problems identified in decreasing of arowana population are over-exploited, habitat fragmentation and habitat degradation due to deforestation. Breeding operations as an exitu conservation and an insitu conservation could be conducted to solve those problems. The insitu conservation of red arowana (Scleropages formosus) has been done by local community around Empangau Lake, one of the natural habitats since 1980. Management of the red arowana in local and national level was reviewed based on the results of field survey and desk study. Lesson learned of community based management of red arowana is the best options for the optimal utilization and conservation of the species at their natural habitat.
PENGUATAN KELEMBAGAAN UNTUK MENDUKUNG PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN LAUT ARAFURA Ralph Thomas Mahulette; Andrias Samu Samu
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 6, No 2 (2014): (November 2014)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.155 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.6.2.2014.87-96

Abstract

Perairan Arafura yang berada di bagian Tenggara Maluku memiliki sumber daya perikanan laut demersal maupun udang dan jika dikelola dengan baik, mampu mendatangkan pendapatan bagi pemerintah pusat, daerah dan masyarakat pesisir. Pengelolan sumber daya udang dan ikan demersal sudah berlansung cukup lama di perairan Arafura dan status pemanfaatannya sudah berada dalam tahapan yang lebih tangkap (over-exploited). Kondisi yang demikian terjadi karena belum adanya pengelolaan yang tepat akibat kurangnya kualitas kebijakan dan informasi hasil penelitian untuk mendasari kebijakan tersebut. Makalah ini dimaksudkan untuk mengkaji strategi penguatan kelembagaan pengelolaan perikanan di lokal. Data sekunder dan observasi lapangan digunakan dalam kajian ini. Analisis data dilakukan secara diskriftif kualitatif. Hasil kajian mengindikasi bahwa dari sisi peraturan perundangan belum dijumpai adanya peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintah daerah yang mampu merespon isu dan permasalahan lokal. Oleh sebab itu strategis penguatan kelembagaan pengelolaan perikanan dirumuskan dalam kajian ini. Arafura waters are located in the Southeast Maluku sea, demersal fisheries resources as well as shrimp and if managed properly, able to bring in revenue for the central government, regional and coastal communities. Resource management of shrimp and demersal fish has been taking place for a long time in the waters of the Arafura and utilization status already in the stage of more catch (over-exploited). Such conditions occur due to lack of proper management due to lack of quality policies and information research results to the policy underlying. This paper is intended to examine the  institutional  strengthening  of  fisheries management  strategies  in  local.  Secondary  data  and field observations used in this study. Data analysis was done qualitatively  diskriftif.  results of the study  indicate  that  the  legislation  has  not  encountered  any  regulations  made by  the  local government that is able to respond to local issues and concerns. Therefore, institutional strengthening strategic management fisheries formulated in this study.

Page 1 of 1 | Total Record : 6