cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sri Karyati
Contact Email
unizarlawreview@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
unizarlawreview@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
JURNAL UNIZAR LAW REVIEW
Published by Universitas Islam Al-Azhar Mataram
ISSN : 26203839     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Unizar Law Review is a peer-reviewed journal, published by Faculty of Law Islamic University of Al-Azhar Mataram of two times in year. This journal is available in print and online and highly respect the publication ethic and avoids any type of plagiarism. This statement explains the ethical behavior of all parties involved in the act of publishing an article in this journal, including the author, the editor in chief, the editor board, the peer-reviewers and the publisher (Islamic University of Al-Azhar Mataram).
Arjuna Subject : -
Articles 13 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 4 No 1 (2021): Unizar Law Review" : 13 Documents clear
Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Tirmizi Tirmizi
Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 1 (2021): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh manakah peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan faktor-faktor yang menghambat petugas pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan peranya sebagai pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Bapas Kelas II Mataram mulai dari tahap pra adjudikasi, adjudikasi dan post ajdukasi. Pembimbing kemasyarakatan memiliki tugas membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi pada tiap-tiap tahapan, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan. Apabila pihak aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa dan hakim tidak mengupayakan diversi maka pembimbing kemasyarakatan bisa merekomendasikan anak tersebut untuk diupayakan diversi. Adapun faktor-faktor penghambat petugas pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan perannya yaitu jumlah pembimbing kemasyarakatan yang tidak seimbang dengan jumlah beban kerja, wilayah kerja Bapas yang cukup luas, dan anggaran yang belum memadai serta belum adanya persamaan persepsi dalam pelaksanaan diversi antara aparat penegak hukum lainnya.
Peran Ilmu Forensik Dalam Memecahkan Kasus Kriminalitas: Studi Di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram B. Farhana Kurnia Lestari; Lalu Arfi Kusnaraharja
Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 1 (2021): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan ilmu forensik dalam memecahkan kasus – kasus kriminalitas serta kendala –kendala yang ditemui forensik rumah sakit bhayangkara mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan peran dan fungsinya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris suatu bentuk penelitian lapangan untuk mencari keterangan berupa data atau informasi tentang masalah yang diteliti dengan menggunakan metode pendekatan normatif. Jenis pendekatan yang digunakan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian ilmu forensik memiliki peranan yang sangat penting dalam mengungkap sebuah tindak kejahatan yang terjadi terutama terhadap kasus-kasus yang sulit dipecahkan atau membutuhkan teknik khusus dalam pengungkapannya. Terdapat kendala eksternal yang berasal dari masyarakat dan keluarga korban kurangnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyidik dalam memberikan keterangan yang akurat dengan apa yang dilihat, dengar, karena faktor ketakutan ataupun tidak mau berurusan dengan kepolisian serta kendala internal yaitu karena faktor sumber daya manusia yang kurang, serta didukung sarana prasarana yang belum memadai dan minimnya dana pemeriksaan.
Pemberian Suaka Diplomatik Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional Diva Pitaloka
Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 1 (2021): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

yang lalu. Namun legalitas hukumnya masih menjadi perdebatan yang kontroversial hingga saat ini akibat belum adanya peraturan tentang suaka diplomatik yang diakui secara universal. Pemberian suaka diplomatik bagaikan dua sisi mata uang yang berlainan, disatu sisi suaka diplomatik diberikan dalam gedung perwakilan diplomatik yang hakikatnya berada dalam wilayah negara penerima, yang dapat menimbulkan adanya indikasi intervensi dan pengurangan kedaulatan negara penerima. Sementara di sisi lain suaka diplomatik dianggap layak diberikan berdasarkan kemanusiaan namun hanya untuk kejahatan politik semata. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut dasar hukum apa saja yang dapat digunakan untuk mendukung legalitas pemberian suaka diplomatik menurut hak asasi manusia dalam perspektif hukum internasional serta mengidentifikasi sejauh mana tindakan pemberian suaka diplomatik dapat dikualifikasikan sebagai tindakan intervensi dan pengurangan kedaulatan negara penerima. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk mendapatkan data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian adalah (i) pemberian suaka diplomatik apabila ditinjau dari segi hak asasi manusia dalam perspektif hukum internasional mempunyai dasar hukum yang kuat yang berasal dari berbagai instrumen hukum hak asasi manusia pada khususnya dan hukum internasional pada umumnya. (ii) suaka diplomatik yang diberikan di dalam gedung Perwakilan Diplomatik yang sesuai dengan syarat utama yang ditentukan dalam beberapa ketentuan internasional yaitu hanya diberikan untuk kejahatan politik, tidaklah merupakan intervensi ataupun tindakan pengurangan kedaulatan negara penerima karena suaka diplomatik yang diberikan atas dasar kemanusiaan yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi.

Page 2 of 2 | Total Record : 13

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 1 (2022): Unizar Law Review Vol 4 No 2 (2021): Unizar Law Review Vol 4 No 1 (2021): Unizar Law Review Vol 3 No 2 (2020): Unizar Law Review Vol 3 No 1 (2020): Unizar Law Review Vol 2 No 2 (2019): Unizar Law Review Vol 2 No 1 (2019): Unizar Law Review Vol 1 No 2 (2018): Unizar Law Review Vol 1 No 1 (2018): Unizar Law Review