cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Asrizal
Contact Email
asrizalsaiin@umri.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalequitable@umri.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
JOURNAL EQUITABLE
Published by Universitas Muhammadiyah Riau
ISSN : 25417037     EISSN : 26142643     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JOURNAL EQUITABLE is a scientific journal for the field of Law published by the Law Study Program of the Faculty of Law, University of Muhammadiyah Riau. Journal Equitable has the content in the form of research results and reviews in selected fields of study covering various branches of law, such as criminal law, civil law, constitutional law, agrarian law, and others. In the Journal Equitable also contains fields of study related to law in a broad sense.
Arjuna Subject : -
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 2 No 2 (2017)" : 14 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN SEKS KOMERSIAL DI KOTA PEKANBARU Rahmannur Ikhuanza
JOURNAL EQUITABLE Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Trafiking masih umum di Indonesia, termasuk di Kota Pekanbaru. Secara konstitusional negara wajib melakukan perlindungan bagi warganya. Berdasarkan pemahaman ini, penulisan Tesis ini merumuskan dua rumusan masalah, yaitu: Pertama, bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi perempuan dan korban di bawah umur perdagangan seks komersial di Kota Pekanbaru? Kedua, Apa saja faktor penghambat untuk pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan dan korban di bawah umur dari perdagangan seks komersial di kota Pekanbaru?. Dari hasil masalah penelitian ada dua hal utama yang bisa disimpulkan. Pertama, berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tentang perlindungan perempuan dan anak-anak, konsekuensi hukum bagi perempuan dan anak-anak korban perdagangan adalah dalam bentuk perlindungan khusus melalui pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi. Kedua, hambatan yang dihadapi dalam menerapkan perlindungan hukum bagi korban perdagangan perempuan dan anak, antara lain: Meningkatnya permintaan pasar, terutama untuk anak-anak, meningkatnya permintaan untuk pekerja migran (TKI), pengembangan jaringan perdagangan internasional, dan kualitas dan kuantitas hukum yang tidak memadai petugas penegak hukum, serta kesadaran hukum yang rendah dari masyarakat (korban dan pemerintah).
MONEY POLITICS DALAM PEMILU MENURUT BERBAGAI PERSPEKTIF M Hikmatuloh
JOURNAL EQUITABLE Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terkait hukum money politics dalam pemilu, para mayoritas peneliti muslim berpendapat haram, karena money politics sama dengan risywah (suap menyuap). Larangan tersebut ada dalam al-Qur’an sebagai sumber utama hukum Islam. Namun ada ulama membolehkan risywah (penyuapan) yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan haknya dan atau untuk mencegah kezhaliman orang lain. Dalam penelitian ini, penulis menganalisa dengan menggunakan metode ijtihad fath al-dzari’ah, penulis menyimpulkan bahwa money politics diperbolehkan dengan beberapa catatan: pertama, tujuaan untuk mempertahankan hak dan mencegah kedzoliman. Kedua, money politics-nya untuk kemashlahatan umat, bukan perorangan, misalnya untuk semenisasi perumahan, sumur bor untuk masjid atau untuk masyarakat sulit air dan lain-lain. Ketiga, sulit menghindar untuk tidak money politics, contoh kalau ingin menang dalam pemilu, politisi ingin mengumpulkan massa ingin sosialisai programnya. Maka ia harus mengeluarkan uang untuk biaya minum dan makan masyarakat, dan itu sulit untuk dihindari, dan itu termasuk bagian dari money politics.
LARANGAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Yusuf Daeng; Fikry Ariga
JOURNAL EQUITABLE Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu persoalan dalam hubungan antar umat beragama ini adalah masalah pernikahan Muslim dengan non-muslim yang selanjutnya kita sebut sebagai “pernikahan beda agama”. Hal ini telah mengakibatkan pergeseran nilai agama yang lebih dinamis daripada yang terjadi pada masa lampau. Seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan ini lebih berani untuk memilih pendamping hidup non-muslim. Dapat disimpulkan bahwa Jika Negara melegalkan pernikah beda agama di Indonesia maka sama saja Negara menabrak hukum-hukum agama yang ada di Indonesia, dan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin setiap warga Negaranya untuk memeluk agama dan ibadat menurut agama dan kepercayaannya, sedangkan tiap-tiap agama mempunyai tata cara atau ibadat perkawinan yang berbeda-beda. Pandangan HAM di Indonesia seharusnya lebih merujuk kepada pengaturan HAM yang ada di Undang-Undang Dasar 1945, bukan merujuk kepada DUHAM yang kita sendiripun tidak tahu siapa yang membuatnya dan bahkan apa agendanya bagi Negara yang masih kental keagamaannya.
POLA RELASI DALAM KELUARGA MODERN PERSPEKTIF GENDER Yupidus Yupidus
JOURNAL EQUITABLE Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam relasi keluarga abad modern ini, sering beban istri menjadi lebih dibandingkan dengan beban suami dalam pemenuhan tugas domestik. Pola relasi seperti ini pada keluarga modern saat ini sangat tidak seimbang dan tidak berkeadilan gender. Perlu adanya gagasan baru dalam menyikapi hal ini dengan ditinjau perspektif gender. Dalam kajian ini, pola relasi suami istri dalam keluarga modern ditemukan ada tiga pola dilihat dari pola pembagian kerja dengan membandingkan pola relasi yang sudah ada, seperti (1) pembagian kerja yang seimbang yang sama halnya dengan pola perkawinan equal partner, (2) pembagian kerja suami dan istri dengan sistem otonom yang sama halnya dengan pola perkawinan senior-junior partner, (3) pembagian kerja suami dan istri yang lebih berat pada istri yang sama dengan pola perkawinan owner-property. Jika ditelaah lebih jauh, pada sebagian besar kelompok keluarga dengan pembagian kerja seperti ini, masih jauh dari harapan untuk menuju relasi yang seimbang antara istri dan suami walaupun berada pada abad modern saat ini.

Page 2 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 3 (2025) Vol 10 No 2 (2025) Vol 10 No 1 (2025) Vol 9 No 3 (2024) Vol 9 No 2 (2024) Vol 9 No 1 (2024) Vol 8 No 3 (2023) Vol 8 No 2 (2023) Vol 8 No 1 (2023) Vol 7 No 2 (2022) Vol 7 No 1 (2022) Vol 6 No 2 (2021) Vol 6 No 1 (2021) Vol 5 No 2 (2020) Vol 5 No 1 (2020) Vol 4 No 2 (2019) Vol 4 No 1 (2019) Vol 4 No 1 (2019) Vol 3 No 2 (2018) Vol 3 No 2 (2018) Vol 3 No 1 (2018) Vol 3 No 1 (2018) Vol 2 No 2 (2017) Vol 2 No 2 (2017) Vol 2 No 1 (2017) Vol 2 No 1 (2017) More Issue