Garuda - Garba Rujukan Digital

Sanksi Bagi Pelaku LGBT dalam Aspek Hukum Pidana Islam dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia Fitri Wahyuni
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2018: Volume 4 Nomor 2 Juni 2018
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Islam mengakui bahwa manusia mempunyai hasrat yang sangat besar untuk melangsungkan hubungan seks, terutama terhadap lawan jenisnya. Untuk itu, Islam mengatur penyaluran seksual melalui lembaga pernikahan dan mengharamkan perilaku menyimpang berupa Lesbiah, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dengan memberikan sanksi yang tegas (dapat berupa hukuman mati) kepada pelaku LGBT. Sanksi tersebut bertujuan untuk mencegah pelaku agar tidak mengulangi perilaku yang sama dikemudian hari. Namun dalam hukum Indonesia, belum ada sanksi yang tegas bagi pelaku LGBT sehingga Perilaku LGBT menjadi fenomena yang terjadi dan pelakunya berlindung dibalik hak asasi manusia (HAM). Padahal, HAM yang dimaksud adalah hak asasi untuk mendapatkan perawatan bagi mereka yang telah terjerumus kepada perilaku LGBT dan bukan pengakuan atau melegalkan terhadap orientasi seksual mereka yang menyimpang. Kata kunci : LGBT, HAM , Hukum Pidana Islam Abstract: Islam recognizes that humans have a very big desire to have sex, especially against the opposite sex. To that end, Islam regulates sexual distribution through marriage institutions and forbids the deviant behavior of Lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) by giving strict sanctions (to be punishable by death) to LGBT actors. The sanction aims to prevent the perpetrators from repeating the same behavior in the future. However, in Indonesian law, there is no strict sanction for LGBT actors so that LGBT Behavior becomes a phenomenon that occurs and the perpetrators take refuge behind human rights. In fact, the human rights in question are a right to get treatment for those who have fallen into LGBT behavior and not recognition or legalize against their deviant sexual orientation. Daftar Pustaka Buku & Jurnal Ilmiah : Agama RI Departemen, 2005, Al Qur’an dan Terjemahan, Syaamil, Bandung. Abdul Qadir Audah, 1992, Al- Tasyri’ Al Jina’I Al Islam, Mu’assasah Al Risalah, Beirut. Ahmad Hanafi, 1967, Asas- Asas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta. Ishaq Ahmed, 1996, Konstitusionalisme, HAM dan Reformasi Islam dalam Rekonstruksi Shari’ah II, Kritik, Konsep, Penjelajahan lain, LKIS, Yogyakarta. Meilanny Budiarti Santoso, Tth, LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Social Work Jurnal Vol 6 No 2, Universitas Padjajaran, Bandung. Mustiah, Lesbian Gay Bisexual And Transgender (LGBT) Pandangan Islam, Faktor Penyebab, Dan Solusinya, Sosial Horizon, Jurnal Pendidikan Sosial Vol. 3, No. 2, Desember 2016. Natalius Pigai, "LGBT Marak, Apa Sikap Kita?" dalamdiskusi Indonesian Lawyer's Club (ILC) di TV.ONE Selasa16 Februari, 2016 Ridwan Syah Beruh, 2015, Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam, Pustaka Ilmu, Yogyakarta. Ramlan Yusuf Rangkuti, Homo Seksual Dalam Persepektif Hukum Islam, Asy-Syir’ahJurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol. 46 No. I, Januari-Juni 2012 Sa’id Hawwa, 2013, Al Islam, Al I’tishom, Jakarta. Sayyid Sabiq, 2010, Fiqih Sunnah, Al I’tishom Jakarta. Satjipto Rahardjo,2005, Hak Asasi Manusia dalam Masyarakatnya, Refika Aditama, Bandung. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, 1999, Sinar Grafika, Jakarta. Peraturan Perundang-Undangan : Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Eksistensi Kedaulatan Negara dalam Penerapan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Danel Aditia Situngkir
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2018: Volume 4 Nomor 2 Juni 2018
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Negara merupakan subjek paling penting dalam hukum internasional. Kedaulatan merupakan aspek terpenting dari negara. Secara sederhana kedaulatan diartikan sebagai kemampuan untuk menerapkan hukum nasional dalam wilayah teritorialnya. Namun dalam perkembangannya kedaulatan negara mengalami perubahan. Salah satu alasan perubahan terhadap kedaulatan negara adalah perhatian terhadap masalah hak asasi manusia dalam beberapa dekade terakhir. Sejarah kelam perang dunia pertama dan perang dunia kedua membawa konsep bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan harus dihukum dan tidak dapat dibiarkan. Maka dari itu didirikanlah Mahkamah Pidana Internasional berdasarkan Statuta Roma yang memiliki kewenangan terhadap kejahatan luar biasa seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Pendirian Mahkamah Pidana Internasional merupakan bagian terpenting dalam perlindungan hak asasi manusia. Disisi lain perlindungan terhadap kedaulatan negara juga merupakan aspek terpenting dalam hubungan internasional. Maka dari itu Negara disarankan untuk menyelesaikan masalah domestik dan internasional secara damai dan melengkapi undang-undang nasional yang mengatur dengan peraturan kejahatan yang paling serius. Kata Kunci : Kedaulatan Negara, Hak Asasi Manusia, Mahkamah Pidana Internasional Abstract: State is one of the most important legal subject of international law. The most important element of a country is sovereignty. Sovereignty can be defined as the ability to apply the national law throughout the territory of the country. But the paradigm of this country’s sovereignty has changed over the development. One of the reason is the attention to human rights issues in recent decades. The dark history of the first and second world war deliver the ideas that crimes against humanity outstanding will be punished and should not be ignored. To overcome this problem International Criminal Court was established by the Rome Statute that has the authority to extraordinary crime that is the crime of genocide, crimes against humanity, war crimes, and crime of aggression. The establishment of The International Criminal Court is an important part of the protection of human rights. However, the protection of the sovereignty of the State is also an important aspect of the international relations. Thus thestate is advised to solve the domestic and international issues peacefully and complement national laws governing with regulation the most serious crimes. Daftar Pustaka Buku-Buku Adolf, Huala. 2011.Aspek-Aspek negara dalam Hukum Internasional. Bandung: Kini Media Bhakti Ardhiwisastra, Yudha. 1999. Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Negeri Asing. Bandung: Alumni ---------. 2003. Hukum Internasional. Bandung: PT. Alumni Campbell Black, Henry, M.A. 1968.Black's Law Dictionary, Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern, St. Paul, Minn. West Publishing Co, Revised Fourth Edition Gede Atmadja,Dewa. 2012. Ilmu Negara Sejarah Konsep Kenegaraan. Malang: Setara Pers Istanto, Sugeng. 2010.Hukum Internasional. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes. 2003. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: PT. Alumni Mahmud Marzuki, Peter. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Grup N. Shaw, Malcolm QC. 2003. International Law, Fifth Edition, Cambridge-England: Cambridge University Press Parthiana, I Wayan. 2006. Hukum Pidana Internasional. Bandung: CV. Yrama Widya, Cetakan I Satria Buana, Mirza. 2007.Hukum Internasional Teori dan Praktek. Badung: Nusamedia Sefriani. 2010. Pengantar Hukum Internasional. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Sunggono, Bambang Sunggono. 2003. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : PT RajaGrafindo Thontowi, Jawahir. 2006. Hukum International Kontemporer. Bandung:PT. Refika Aditama Sumber lain Allof, Phillip.New Order For a New World , Oxford University Press, Oxford, 2001 Bassiouni, Cherrif. International Crimes Jus Cogens and Obligatio Erga Omnes, Law and Contempory Problems, Vol.59 No.4, 1997 Fitzmaurice, Malgosia. Third Parties and the Law of Treaties, Max Planck Yearbook, Volume 6, Kluwer Law International, Netherlands, 2002 Konvensi Montividio 1933 Riyanto, Sigit. Re-interpretasi kedaulatan Negara dalam hukum Internasional, disampaikan dalam pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Universitas Gajah Mada diakses melalui http://repositoryugm2.azureedge.net Situation and Case, http://www.icc-cpi.int Statuta Roma 1998 tentang Pendirian Mahkamah Pidana Internasional The Charter and Judgment of the Nürnberg Tribunal-History and Analysis:Memorandum submitted by the Secretary-General, 1949,United Nations-General Assembly International Law Commission Lake Success, New York,http://www.cininas.lt/wp-content/uploads/2015/06/1949_UN_ILC_N_statuto_koment.pdf

Tinjauan Yuridis Faktor Penyebab Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas II Kota Solok Tahun 2017 Yulia Risa
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2018: Volume 4 Nomor 2 Juni 2018
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga, juga merupakan ikatan tali suci suci antara laki-laki dan perempuan. Namun dalam kenyataan di era kemajuan sekarang ini, semakin banyak pula tantangan yang di hadapi sehingga dapat menjadikan kearah perceraian. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin tau apakah yang menjadi faktor penyebab cerai gugatdi PengadilanAgama Kelas II Kota Solok selama tahun 2017 Adapun tujuan penelitian ini nantinya di harapkan dapat memberikan masukan (input) bagi berbagai pihak-pihak yang berkepentingan, hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum berkenaan dengan adanya UU No.1 tahun 1974 dan PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang makna dan tujuan dari perkawinan, bagi pemerintah juga dapat membantu masyarakat dalam proses perceraian di Pengadilan berjalan dengan semestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kata kunci : Cerai Gugat, alasan perceraian. Abstract: The purpose of marriage is to form a harmonious family towards the realization of tranquility, comfort for husband and wife as well as family members, is also a sacred bond of sacred rope between men and women. But in reality in this era of progress now, more and more challenges are facing so that can lead to divorce. Based on this the authors want to know whether the factors causing divorce in the Court of Religion Class II Solok City during the year 2017 The purpose of this research will be expected to provide input (input) for various parties concerned, the results of this study can be used as a guide for the community in raising legal awareness regarding Law No.1 / 1974 and Government Regulation No. 9 Year 1975 on the implementation of the Marriage Law, and providing understanding to the community about the meaning and purpose of marriage, for the government can also assist the community in the process of divorce in The court proceeds accordingly in accordance with applicable regulations. Daftar Pustaka Abdul Mannan. 1995. Masalah Ta’lik Talak Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Mimbar Hukum No.23 Tahun VI. Jakarta: Al-Hikmah. Anonim. 2013. Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadda. Jakarta: Rajawali Press. Arto Mukti. 2003. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. Ahmad Beni Saebani, 2008. Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang, Cet.1, Bandung: Pustaka. Abdul Rahman Ghozali, 2003, Fiqh Munakahat, Jakarta: Prenada Media Group. Budi Susilo, 2007, Prosedur Gugatan Cerai, Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Djamludin. 1987. Sejarah Legislasi Islam. Surabaya: Al-Ikhlas. Faridh Miftah. 1999. Masalah Nikah Keluarga. Jakarta: Gema Insani Press Ghazali Abdur Rahman. 2008. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana Media Grup. . 2000. Fiqh Munakahat. Jakarta: Prenada Media. Hasan Bisri, Cik. 1998. Fiqh Munakahat. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Jacobs. 2005. Agar Perkawinan Bertahan Selamanya. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Jawad, Mughniyah Muhammad. 2006. Muhammad Fiqh Lima Mazhab. Jakarta: Lentera. Johon, Nasution Bahde. 1997. Hukum Perdata Islam. Bandung: Mandar Maju. Kazari, Ahmad. 1995. Nikah Sebagai Perikatan. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Koto Alaidin. 2011. Sejarah Peradilan Islam. Pekanbaru: Rajawali Press. Makamah Agung. 2009. Kompilasi Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Rasyid, Reyhan. 2002. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Sabiq Sayyid. 2009. Ringkasan Fiqh Sunnah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Suny Ismail. 1974. Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Sudut Pertumbuhan Teori Hukum di Indonesia. Ttp: Yayasan Al Hikmah. Sutarmadi, Ahmad. 2006. Pernikahan dan Manajemen Keluarga. Jakarta: Fakultas Sayari’ah dan Hukum UIN Jakarta. Syarifuddin Amir. 2009. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana. Yunus Muhammad. 1983. Hukum Perkawinan Dalam Islam. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.

Peralihan Hak atas Tanah Tanpa Sertifikat Christiana Sri Murni
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2018: Volume 4 Nomor 2 Juni 2018
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Peralihan hak atas tanah melalui jual beli idealnya dilakukan terhadap tanah-tanah yang sudah didaftarkan hak atas tanahnya (bersertifikat), karena akan menimbulkan resiko hukum yang lebih kecil dibandingkan dengan jual beli hak atas tanah yang belum bersertifikat. Sertifikat tanah merupakan tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang sah dan kuat sepanjang data di dalam sertifikat itu sesuai dengan data yang terdapat di dalam surat ukur dan buku tanah yang terdapat di Kantor Pertanahan. Terhadap obyek jual beli hak atas tanah yang belum didaftarkan atau belum bersertifkat lebih menekankan kejelian dan kehati-hatian dari pembeli dan PPAT yang membuat akta jual beli tanahnya, agar jelas dan terang penjual bahwa penjual adalah pemilik hak yang sebenarnya. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa untuk kepentingan pemindahan hak kepada Kantor Pertanahan, jual beli hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta PPAT. Namun dalam keadaan tertentu, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftar pemindahan hak atas tanah bidang tanah Hak Milik, jika para pihaknya (penjual dan pembeli) perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan. Di samping itu jual beli hak atas tanah yang belum bersertifikat harus memenuhi persyaratan materil dan formil dalam proses peralihan hak atas tanah agar memberikan perlindungan hukum kepada para pihak. Kata kunci : Jual beli, sertifikat, hak atas tanah. Abstract: The transition of land rights through the sale and purchase ideally done to the lands that have been registered rights to their land (certified), because it will cause a smaller legal risk compared with the sale and purchase of land rights that have not been certified. land Certificate is a valid proof as a valid and strong evidence as long as the data in the certificate is in accordance with the data contained in the relevant land measurement and books. Against the object of sale and purchase of land rights that have not been registered or have not certified more emphasis on carefulness and caution of buyers and PPAT that make the deed of sale and purchase of land, in order to clear and bright the seller is as a legitimate party and entitled to sell. Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration states that for the purpose of transferring the rights to the Land Office, the sale and purchase of land rights must be proven by the PPAT deed. In certain circumstances, however, the Head of the Land Office may register the transfer of title to the land of Hak Milik if the parties (sellers and buyers) of an Indonesian individual are evidenced by a deed not made by the PPAT, but the truth is sufficient to register the transfer of rights concerned. In addition, the sale and purchase of land rights that have not been certified must meet the material and formal requirements in the process of transition of land rights in order to provide legal protection to the parties. Daftar Pustaka Buku-Buku: Harsono, Boedi, 2002, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Cet. 1, Penerbit Universitas Trisaksi, Jakarta, hal. 135. Soekanto, Soerjono, 1983, Hukum Adat Indonesia, Jakarta : Rajawali, hlm. 211 Sutedi, Adrian, 2006, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Jakarta , Sinar Grafika, hlm.72 Santoso, Urip, 2009, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 359-360. Tamrin Husni, 2009, Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hal.64. Tjitrosudibio, Subekti, 1992, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, PT. Pratnya Paramita. Jurnal Harsono, Boedi. (Selanjutnya disebut Boedi Harsono-II), PPAT Sejarah Tugas dan Kewenangannya, RENVOI, No. 8.44.IV. Jakarta : 3 Januari 2007, hlm. 11. Winarsi, Sri. Pengaturan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pejabat Umum. YURIDIKA, Vol 17 No.2, Maret. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2002. Disertasi M. Khoidin, 200. Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan, Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, Tidak Dipublikasikan. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nonor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

Rekonstruksi Hukum Transportasi Perairan Terhadap Keselamatan dan Keamanan Penumpang dan Barang Yanuar Syam Putra
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2018: Volume 4 Nomor 2 Juni 2018
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Pelayaran atau angkutan laut merupakan bagian dari transportasi yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dari sarana transportasi lainnya dengan kemampuan untuk menghadapi perubahan ke depan, mempunyai karakteristik karena mampu melakukan pengangkutan secara massal. Banyak contoh kasus terjadinya kecelakaan laut yang disebabkan dilanggarnya standar keamanan yang ada dan dalam hal ini lembaga yang khusus menangani keselamatan di bidang pelayaran adalah Direktorat Keselamatan Penjagaan Laut Pantai atau biasa disingkat KPLP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris di lingkup Pelabuhan Indonesia. Kata Kunci: Pelayaran dan KPLP. Abstract: Cruise or sea transportation is part of transport that can not be separated by part of other means of transportation with the ability to face the changes ahead , has the characteristic of being able to perform mass transport. Many examples of cases of sea accidents caused the violation of existing security standards and in this case the institutions that specifically deal with safety in shipping is the Marine Coast Guard Safety Directorate or commonly abbreviated KPLP Directorate General of Sea Transportation. This writing method normative and empirical research in the scope of Indonesia Port. Daftar Pustaka Buku: Abdulkadir Muhammad. Cetakan ke-5 2013. Hukum Pengangkutan Niaga. Penerbit: PT Citra Aditya Bakti. Bandung. John Rawls. Cetakan 1 Mei 2006. Teori Keadilan. Penerbit: Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Kaelan. Edisi Pertama 2013. Negara Kebangsaan Pancasila (Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya). Penerbit: Paradigma. Yogyakarta. Muhammad Fathoni. Dialog Nasional Transportasi Multimoda Angkutan Barang. Palembang, 23 Juni 2014. Di Hotel Swarna Dwipa Palembang. R. Soekardono. 1981. Hukum Dagang Indonesia. Penerbit: CV Rajawali. Jakarta. Romli Atmasasmita. Cetakan Pertama Maret 2012. Teori Hukum Integratif. Penerbit: Genta Publishing. Yogyakarta. Sunarjati Hartono. 1982. Apakah The Rule of Law itu?. Penerbit:Alumni. Bandung. Internet: http://id.wikipedia.org/wiki/Keselamatan_pelayaran#Penyebab_kecelakaan_pelayaran

Cita Hukum Pancasila Dapat Berkembang dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Ning Herlina
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2018: Volume 4 Nomor 2 Juni 2018
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, berarti segala bentuk hukum di Indonesia harus diukur menurut nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan didalam aturan hukum itu harus tercermin kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan kepribadian dan falsafah hidup bangsa. Hukum di Indonesia harus menjamin dan menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakan pencerminan Pancasila dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam batang tubuh UUD 1945 serta penjelasannya. Pelaksanaan metode penulisan cita hukum Pancasila ini menggunakan metode normatif yakni menggunakan studi pustaka meliputi beberapa buku yang terkait dengan hal ini, rumusan permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini pun difokuskan pada satu rumusan pada cita hukum Pancasila yang dapat berkembang dalam batang tubuh UUD RI 1945. Kata Kunci : Pancasila, Undang-Undang Dasar RI 1945. Abstract: Pancasila is the source of all sources of law, meaning that all forms of law in Indonesia should be measured according to the values contained in Pancasila, and in the rule of law it must be reflected awareness and sense of justice in accordance with the personality and philosophy of life of the nation. Law in Indonesia must guarantee and enforce the values contained in the preamble of the 1945 Constitution which is a reflection of Pancasila and the principles contained in the body of the 1945 Constitution and its explanation. The implementation of this method of writing the ideals of Pancasila law using the normative method of using literature study includes several books related to this, the formulation of issues raised in this writing was focused on a formula on the ideals of Pancasila law that can develop in the body of the 1945 Constitution of RI. Daftar Pustaka Buku-Buku : A. Hamid S. Attamimi, Pancasila Cita Hukum Dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia dalam Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara disunting oleh: Oetojo Oesman & Alfian, BP-7 Pusat, Jakarta, 1992. Arief Sidharta, Filsafat Hukum Pancasila, Materi Perkuliahan Mata Kuliah Sistem Filsafat Hukum Indonesia, Program Pascasarjana Program Studi Doktor Ilmu Hukum UNPAR, Bandung, 2006. B. Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2000. Darji darmodiharjo dan Sidharta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Gramedia, Jakarta, 1995. Moh. Mahfud M.D., Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, LP3ES, Jakarta, 2006. Roeslan Saleh, Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional dalam “Majalah Hukum Nasional (Edisi Khusus 50 Tahun Pembangunan Nasional)” No. 1, Pusat Dokumentasi Hukum BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995. Soejono Koesoemo Sisworo, Mempertimbangkan Beberapa Pokok Pikiran Pelbagai Aliran Filsafat Hukum Dalam Relasi dan Relevansinya Dengan Pembangunan/Pembinaan Hukum Indonesia dalam “Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang” dihimpun oleh: Soekotjo Hardiwinoto, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995. Susilo Bambang Yudhoyono, Menata Kembali Kerangka Kehidupan Bernegara Berdasarkan Pancasila, Pidato Peringatan 61 Tahun Lahirnya Pancasila, Jakarta Convension Center, Tanggal 6 Januari 2006. Internet : http://www.scribd.com/doc/11658267/Ketika-Keadilan-Merupakan-Cita-Hukum-Yang-Ditinggalkan

Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Jakarta Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Megawati Barthos
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2018: Volume 4 Nomor 2 Juni 2018
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Padatnya arus lalu lintas serta angkutan jalan diperlukan perangkat hukum guna menciptakan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan sarana hukum dalam kehidupan bernegara yang mengatur masyarakat sebagai subyek hukum agar pengendara sepeda motor tidak melakukan pelanggaran lalu lintas, seperti tidak memiliki SIM, tidak memiliki STNK, penyerobotan lampu lalu lintas, memanfaatkan jalan yang tidak sesuai peruntukannya, serta mengendarai secara melawan arah. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan penelitian mengenai peran Polres Jakarta Pusat dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor beserta kendala-kendalanya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran polisi lalu lintas terkait dengan penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat, antara lain melaksanakan fungsi represif (pengawasan) dan fungsi tindakan hukum terhadap pengendara sepeda motor. Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat, sebagai penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum preventif yakni dengan memberikan pemahaman mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta perundang-undangan lainnya. Adapun kendalanya adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang cenderung secara sengaja (human behavior) melakukan pelanggaran lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas yang kurang memadai, serta perilaku segelintir oknum penegak hukum lalu lintas yang moralnya tidak baik. Kata Kunci : Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Abstract: Dense traffic flow and road transport required legal tools to create traffic order and road transport. Law Number 22 Year 2009 on Road Traffic and Transportation is a legal means in the life of a state that governs the public as a legal subject so that motorcyclists do not commit traffic violations, such as not having a driver's license, not having vehicle registration, traffic light accumulation, roads that do not fit the designation, as well as riding in opposite directions. Based on this, the authors conducted research on the role of Central Jakarta Police in raising legal awareness for motorcyclists along with its constraints. The method of approach used in this research is juridical normative and empirical. The result of the research shows that the role of traffic police is related to the implementation of Law Number 22 Year 2009 on Traffic and Road Transport in Central Jakarta Police, among other things, to carry out the function of repressive and legal action function against motorcyclists. Central Jakarta Traffic Police Traffic Unit, as a law enforcer in conducting preventive legal action by providing an understanding of Law Number 22 Year 2009 on Traffic and Road Transport as well as other legislation. The obstacles are the lack of awareness of public law that tend to intentionally (human behavior) to traffic violations, inadequate traffic signs, and the behavior of a handful of law enforcement officers whose morale is not good. Daftar Pustaka Andrianto, Norman, Pembangunan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta: Pamator Press, 2009. Ariandi, Imron, Penegakan Hukum Lingkungan, Yogyakarta: Jakal Press, 2005. Ashari, Fuad, Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001. Aswanto, Analisa Dampak Lingkungan Dalam Aktivitas Pembangunan, Semarang: Cemara Grafika, 2009. Kumoro, Hendro, Lingkup Pencemaran Lingkungan Ditinjau Dari Aspek Hukum Lingkungan, Jakarta: Grasindo, 2003. Munajat, Aspek Hukum Lingkungan di Indonesia, Bandung: Sinar Grafika, 2005. Musanef, Sistem Pemerintah di Indonesia, Jakarta: Gunung Agung, 2009. Mustakim, Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan, Yogyakarta: UGM Press, 2001. Pangaribuan, Emmy, Hukum Perdata, Jakarta: Gunung Agung, 2003. Purbo, Hasan, Pemanfaatan Tata Ruang Berwawasan Lingkungan, Jakarta: Grafitty, 2008. Silalahi, Daud, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Bandung: Alumni, 2012. Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 2012. Soemartono, Gatot P, Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta: Gege, 2013. Subekti, Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2002. Sudarsono, Yus, Pembangunan Lingkungan Hidup, Bandung: Uninus Press, 2006. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Tertib Regulasi dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Zudan Arif Fakrulloh
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2018: Volume 4 Nomor 2 Juni 2018
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Otonomi daerah sebagai amanat UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan momentum yang tepat untuk menciptakan hukum yang lebih sesuai dengan konteks lokal. Pelaksanaan otonomi daerah berdampak besar pada pola penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Otonomi daerah mengamanatkan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi & tugas pembantuan. Terhadap kewenangan mengatur yang dimiliki, maka pemerintah daerah dapat mengelola semua potensi daerah termasuk membuat dan membentuk produk hukum sesuai dengan masalah yang dihadapi, keunikan dan kebutuhan daerah melalui mekanisme pembuatan produk hukum daerah dalam bentuk peraturan daerah maupun keputusan daerah sebagai salah satu landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam pembentukan produk hukum daerah terdapat 4 (empat) unsur tertib regulasi yaitu : Tertib Kewenangan, Tertib Prosedur, Tertib Substansi dan Tertib Implementasi. Kata Kunci : Otonomi Daerah, Produk Hukum, Pemerintah Daerah. Abstract: Regional autonomy as the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is the right momentum to create laws that are more in line with the local context. Implementation of regional autonomy has a major impact on the pattern of local governance. Regional autonomy mandates the autonomous regions to regulate and manage their own governmental affairs based on the principle of autonomy and duty of assistance. Regarding the authority to manage the owned, the local government can manage all the potential of the region including making and forming legal products in accordance with the problems faced, the uniqueness and needs of the region through the mechanism of making local legal products in the form of local regulations and regional decisions as one of the legal foundation in the implementation local government. In the formation of local legal products there are 4 (four) elements of orderly regulation namely: Orderly Authority, Procedure Order, Substance Order and Orderly Implementation. Daftar Pustaka A. Latief Fariqun, Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Sumber Daya Alam Dalam Politik Hukum Nasional, Disertasi program Ilmu hukum Pascasarjana Universitas Brawijaya. Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta, 1992 Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia (Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Unversitas Islam Bandung, Bandung, 1995. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 1995. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga , Balai Pustaka, Jakarta, 2001. E. Sundari, Pengajuan Gugatan Secara Class Action, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2002 Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Penerbit PT. Grasindo, Jakarta, Desember 2007. Jimly Asshiddiq, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta, Maret 2011. ----------------------, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Sinar Grafika, 2010. Marcus Lukman, Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan Dalam Bidang Perencanaan Dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Di Daerah Serta Dampaknya Terhadap Pembangunan, Disertasi, 1996. Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan, (Yogyakarta:Kanisius,1998) S.F Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1997. Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bandung, 2000. Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara, Bandung, Alumni, 1985. ------------------, Hukum Acara pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA), Jakarta Rajawali Pers, 1989. Victor Yaved Neno, Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Zudan Arif Fakrulloh, Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum (Sebuah Pencarian), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009. -------------, Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Makalah yang disampaikan dalam Acara Bintek Bantuan Hukum Pemerintahan Daerah, 2013. --------------, Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan Pembangunan Substansi Hukum Di Daerah, Makalah disampaikan dalam acara Bimbingan Teknis di Pemda Serdang Bedagai, 22 Juni 2011. ---------------, Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah, Makalah disampaikan dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah (Legal Drafting) bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, tanggal 10-12 Maret 2008. -----------------, Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Kerangka Pencapaian Tujuan Otonomi Daerah, Makalah disampaikan dalam acara Suncang Perda DKI, Ciamis dan Blitar, 2013. -----------------, Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pemerintahan Umum, Makalah, 2008.

KEWENANGAN DISKRESI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA Derry Angling Kesuma
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2018: Volume 4 Nomor 2 Juni 2018
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v4i2.809

Abstrak Penerapan diskresi melalui pendekatan Restorative justice sebagain suatu model mediasi Penal di Instansi Kepolisdian Republik Indoensia menjadi hal penting sebagai wujud mekanisme informal dan non ajudikatif dalam menangani konflik atau permasalahan kejahatan dimana pelaku, korban dan masyarakat mengambil peranan penting dalam pengambilan keputusan. Pendekatan Restorative justice bertujuan untuk merubah pengarahan hukum pidana dengan merubah fokusnya pada kebutuhan korban dan perbaikan ketertiban masyarakat dibandingkan dengan mudahnya memidanakan seseorang. Prosedur melakukan Diskresi dengan penerapan Mediasi Penal yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan menggunakan dasar hukum Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018, 27 Juli 2018. Kata Kunci : Kewenangan, Diskresi, Penegakan Hukum Pidana Abstract The application of discretion through the Restorative justice approach as a Penal mediation model at the Police Agency of the Republic of Indonesia is important as a form of informal and non-adjudicative mechanism in dealing with conflicts or crime problems where perpetrators, victims and the community take an important role in decision making. The Restorative justice approach aims to change the direction of criminal law by changing its focus on the needs of victims and improving public order compared to the ease with which someone can be convicted.The procedure for carrying out Discretion by implementing Penal Mediation carried out by the Indonesian National Police using the legal basis of the Chief of Police Circular Letter Number: SE/8/VII/2018, July 27 2018. Keywords: Authority, Discretion, Criminal Law Enforcement

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Firman Freaddy Busroh

Contact Email
firmanbusroh@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnallexlibrum@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota palembang,

Sumatera selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Firman Freaddy Busroh

Contact Email firmanbusroh@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official jurnallexlibrum@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota palembang, Sumatera selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Firman Freaddy Busroh

Contact Email
firmanbusroh@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnallexlibrum@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota palembang,

Sumatera selatan

INDONESIA