cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mochamad Syafii
Contact Email
syafiimochamad87@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
fh.unigres@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. gresik,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Published by Universitas Gresik
ISSN : 20897146     EISSN : 26155567     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pro Hukum hanya menerima naskah asli yang belum pernah diterbitkan. Naskah dapat berupa hasil penelitian, konsep-konsep pemikiran inovatif hasil tinjauan pustaka, kajian, dan analitis di bidang Ilmu Hukum yang bermanfaat untuk menunjang kemajuan ilmu, pendidikan dan praktik.
Arjuna Subject : -
Articles 28 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 8 No 2 (2019)" : 28 Documents clear
AKIBAT HUKUM PERBEDAAN BAKU MUTU UDARA AMBIEN PARAMETER DEBU PADA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DENGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG BAKU MUTU UDARA AMBIEN DAN EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK Nasichin, Mohamad; Setiawan, Benny Aziz
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v8i2.960

Abstract

Baku mutu udara ambien ditetapkan pemerintah untuk mencegah dan mengontrol penurunan mutu udara ambien akibat pencemaran. Terdapat perbedaan baku mutu udara ambien dalam peraturan gubernur provinsi Jawa Timur menggunakan parameter debu/TSP dengan nilai batas 260 µg/Nm3, sedangakan baku mutu nasional parameter debu/TSP dengan nilai batas 230 µg/Nm3. Debu/TSP dalam baku mutu udara ambien Jawa Timur tidak sesuai dengan penerapan asas perundang-undangan. Peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan pemerintah dapat dibatalkan oleh pemerintah, yang mengandung pengertian baku mutu udara ambien Jawa Timur tersebut tetap sah, namun untuk baku mutu parameter debu/TSP Jawa Timur tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Pemerintah provinsi Jawa Timur dalam menentukan status mutu udara ambien untuk baku mutu parameter debu/TSP harus mengacu pada baku mutu udara ambien nasional.Kata kunci : Udara ambien; Paraneter debu/TSP; Baku mutu.ABSTRACTAmbient air quality standards are determined by the government to prevent and control the deterioration in the quality of ambient air due to pollution. There are differences in ambient air quality standards in the governor regulation of East Java province using the parameter of dust / TSP with a limit value of 260 µg / Nm3, while the national quality standard parameter is dust / TSP with a limit value of 230 µg / Nm3. Dust / TSP in the East Java ambient air quality standard is not in accordance with the application of statutory principles. Regional regulations that are contrary to government regulations can be canceled by the government, which contain the East Java ambient air quality standard is still valid, but for the East Java TSP dust / TSP quality standards do not have permanent legal force. The provincial government of East Java in determining ambient air quality status for dust / TSP parameter quality standards must refer to national ambient air quality standards.Keywords: Ambient air; dust / TSP paraneter; quality standard.
PEMBAHARUAN UTANG KREDITUR KEPADA DEBITUR SEBAGAI BENTUK PENJATUHAN PUTUSAN PAILIT Kurniawan, Rizki; Lestari, Sri
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v8i2.961

Abstract

ABSTRAKPembaharuan utang atau novasi merupakan suatu perjanjian yang menyebabkan hapusnya perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan sebelumnya. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui hakim Pengadilan Niaga yang dimana dalam masa tersebut kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang debitor dengan cara memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut, dan disinilah akan lahir perikatan baru atau terjadi sebuah novasi.Namun demikian, melalui PKPU ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 juga dapat mempercepat debitor untuk sampai pada tahapan kepailitan. Dalam Undang-undang ini, bila debitor dan kreditor tidak dapat mencapai kesepakatan pembayaran utang pada masa  PKPU Sementara, maka debitor dapat dinyatakan pailit. Demikian pula bila PKPU Tetap gagal dilaksanakan, debitor pun akan berujung pada kepailitan.Kata Kunci : Pembaharuan Utang, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kepailitan . ABSTRACTRenewal of the debt is an agreement that led to the abolishment of engagement and at the same time raised other arrangement that replace the previous engagemen. Suspension of payment is a period provided by  Law through a Commercial Court judge in which during that period creditor and debtor are given the opportunity to deliberate the ways to repay debtor debt by providing a plan to repay all or part of its debt, including when it needed to restructure the debt, and this is where the new covenant or innovation will be born.However, through Suspension of Payment of Law No. 37 Year 2004 also can speed up debtors to reach the stage of bankruptcy. In this Law, if the debtor and creditor can not reach an agreement on debt repayment during the Temporary Suspension of payment, the debtor can be declared bankrupt. As well, if Suspension of payment continues to fail, debtors also will end in bankruptcy.Keywords: Renewal of the debt, Suspension of Paymen, bankruptcy .
SANKSI HUKUM TIDAK TERPENUHINYA PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD ) DARI PAJAK REKLAME Basid, Abdul; Fathoni, Ahmad
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v8i2.962

Abstract

Dalam rangka pembiayaan pembangunan, peranan dan potensi sektor perpajakan sangat besar artinya, terutama untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Sumber pembiayaan Negara antar lain dari pajak dan kekayaan alam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kontribusi pajak reklame dan evaluasi manakala target pajak reklame tidak terpenuhi. Skripsi ini ditulis dengan pendekatan yuridis normative. Penyelenggaraan reklame kabupaten gresik di atur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame. Kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah sebesar 0.58% dan kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0.11%. Evaluasi dilakukan setiap 3 bulan dan 6 bulan serta dilakukan saat target pajak reklame tidak terpenuhi. Evaluasi dilakukan pada setiap pokja yang terkait dengan penyelenggaraan reklame. Kepada pihak yang terkait supaya lebih menegaskan sanksi terhadap pelanggaran penyelenggaraan reklame.Kata Kunci : Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah, Sanksi Hukum      ABSTRACKIn the framework of financing development, the role and potential of the taxation sector is very significant, especially to support the success of regional development and national development. Other state funding sources include taxes and natural wealth. The purpose of this study is to determine the advertisement tax contribution and evaluation when the advertisement tax target is not met. This thesis was written with a normative juridical approach. The implementation of the Gresik regency bill is regulated in the Gresik Regent Regulation Number 9 of 2016 concerning the Implementation of Advertisement. The advertisement tax contribution to local taxes is 0.58% and the advertisement tax contribution to local revenue is 0.11%. Evaluation is carried out every 3 months and 6 months and is carried out when the advertisement tax target is not met. Evaluation is carried out at each working group related to the implementation of billboards. To the parties concerned so as to further emphasize sanctions against violations of the implementation of billboards.Keywords: Advertisement Tax, Regional Original Income, Legal Sanctions
TANGGUNGGUGAT KERUGIAN NASABAH ASURANSI TERHADAP KASUS GAGAL BAYAR PRODUK ASURANSI UNIT LINK Lorina, Lorina
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v8i2.963

Abstract

Humans in any part of the world are approached at any time by disaster or risks that come and go, this needs to be addressed by the parties so that the funds that have been allocated for the needs that have been determined are not lost. With the growing needs of society and the efforts of insurance companies to increase revenue, the type of insurance has also increased. Unit link itself indeed combines insurance with investment. Many people are also interested in this insurance product. insurance companies, which sell very large unit-linked products, also have a large risk with many facts about the failure of insurance companies to pay to policyholders. Based on the explanation above, it attracts the attention of the author to examine how the liability of the customer's losses caused by the failure of insurance company payments on unit-linked products, because basically insurance is to protect the policyholder from possible risks but on the other hand with the investment value of the policy can it has been eroded because investment does not always bring benefits, especially in policies whose investments are invested in highly volatile stock mutual fund products. This research uses normative legal research methods, it is hoped that the public can be educated from this research to be more careful and separate insurance and investment. Obligations and rights of policyholders must be fulfilled first, and if the world economic conditions are not good, better investment in unit link products is withdrawn first considering the shaking of the world economy can reduce the benefits of policyholders.Keyword: Insurance, Unit Link, Risk, Investment ABSTRAKManusia dibelahan dunia manapun setiap saat dihampiri oleh musibah maupun risiko yang datang silih berganti, hal ini perlu ditanggulangi oleh para pihak sehingga dana yang telah dialokasikan untuk kebutuhan yang sudah ditetapkan tidak hilang. Dengan berkembangnya kebutuhan masyarkat dan upaya perusahaan perasuransian untuk meningkatkan pendapatan maka jenis asuransi pun bertambah. Unit link sendiri memang menggabungkan antara asuransi dengan investasi. Masyarakat pun banyak yang tertarik dengan produk asuransi ini. perusahaan asuransi yang dalam penjualan produk unit link ini sangat besar, juga tersimpan risiko yang besar dengan banyaknya fakta kasus gagal bayar perusahaan asuransi kepada pemegang polis. Berdasarkan penjabaran diatas menarik perhatian penulis untuk meneliti bagaimanakah tanggunggugat kerugian nasabah yang diakibatkan oleh kegagalan pembayaran perusahaan asuransi pada produk Unit link, karena pada dasarnya asuransi adalah untuk melindungi pemilik polis dari risiko yang mungkin diterima tapi di lain sisi dengan adanya investasi nilai dari polis tersebut bisa saja tergerus karena investasi tidak selalu membawa keuntungan terutama pada polis yang investasinya ditanamkan di dalam produk reksadana saham yang sangat volatile. Penelitian ini ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, diharapkan masyarakat pun bisa teredukasi dari penelitian ini untuk lebih berhati-hati dan memisahkan antara asuransi dan investasi. Kewajiban dan hak dari pemilik polis harus dipenuhi terlebih dahulu, serta bila kondisi perekonomian dunia sedang kurang baik lebih baik investasi pada produk unit link ini ditarik terlebih dahulu mengingat goyanagan pada perekonomian dunia bisa mengurangi keuntungan pemilik polis.Kata Kunci: Asuransi, Unit Link, Risiko, Investasi
PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM MENCEGAH KERUGIAN YANG TIMBUL DARI PEER TO PEER LENDING ILEGAL Marsilia, Elva
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v8i2.965

Abstract

Technological advances can be said to be one of the causes of the rapid demand for online loans . Online loan services that we may often hear is Peer to Peer Lending (P2P) . P2P has become the people's choice to borrow money on the grounds of easy conditions . the use of P2P loans is not free from risk . With the size of the managed funds and risks that accompany P2P, savings and loan cooperatives on the other hand can provide other options in terms of providing funds for primarily the needs of members of the cooperative itself and the general public outside the membership of the cooperative. This research uses research methods juridical normative through positive law and this normative legal research data uses primary legal materials . The results of this study are to provide an alternative other than P2P loans, namely the use of savings and credit cooperative financial institutions that are run in accordance with the principles of cooperatives, namely kinship and mutual cooperation , community welfare is prioritized not only to pursue profit alone.Keyword: Peer to Peer, Loan, Cooperation, savingsABSTRAKKemajuan teknologi bisa dikatakan menjadi salah satu penyebab pesatnya permintaan pinjaman online. Layanan Pinjaman Online yang mungkin sering kita dengar adalah Peer to Peer Lending (P2P). P2P menjadi pilihan masyarakat untuk meminjam uang dengan alasan syarat yang mudah. penggunaan pinjaman P2P tidak lepas dari risiko. Dengan besarnya dana kelolaan dan risiko yang menyertai  P2P maka koperasi simpan pinjam di lain sisi bisa memberikan pilihan lain dalam hal penyediaan dana bagi terutama bagi kebutuhan anggota koperasi itu sendiri maupun masyarakat umum diluar keanggotaan koperasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui hukum positif dan Data penelitian hukum normatif ini menggunakan Bahan hukum primer. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan alternatif lain selain pinjaman P2P yaitu penggunaan lembaga keuangan koperasi simpan pinjam yang dijalankan sesuai dengan asas koperasi yaitu kekeluargaan dan gotong royong, kesejahteraan masyarakat sangat diutamakan tidak hanya mengejar profit semata.Kata Kunci: Peer to Peer, Pinjaman, Koperasi, Simpanan
PERLINDUNGAN NASABAH REKSA DANA PADA KELALAIAN PENEMPATAN DANA OLEH MANAJER INVESTASI Tilaar, Ruth Livya Maryann
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v8i2.966

Abstract

Basic human needs include clothing, food and shelter which in its fulfillment certainly requires sufficient funds to be able to buy what each individual needs and wants. Every year there is always an increase in inflation in every product and service consumed by the public. the value of money decreases over time due to inflation. This value of money can be maintained one of them by diversifying investments in different investment instruments and there are even investments whose results can be used to meet short-term or long-term needs but the investment itself can also be used to make a profit. indirect investment in the form of Mutual Funds because in this investment the purchase is made by an Investment Manager in a security that sells Mutual Funds. This research is a normative research with a law and case study approach. This study revealed that investment diversification in mutual funds was carried out because it was easier and helped by the role of investment managers who made portfolio selection. Risk looms especially with regard to the incidence of losses in investing due to the manager's expertise. Mainly caused by the lack of ability to choose the contents of the portfolio and the lack of sensitivity of Investment managers to market changes. Therefore the role of the government is needed in anticipating the irresponsible behavior of the Investment Manager by providing legal rules and sanctions for the Investment Manager and not forgetting to always provide socialization to the public to always be alert to the lure of rich quick and sure profits from parties who are not be responsible.Keyword: mutual fund, investment manager, investment risk, default ABSTRAKKebutuhan dasar manusia melliputi sandang, pangan dan papan dimana dalam pemenuhannya tentu membutuhkan dana yang cukup untuk bisa membeli apa yang masing-masing individu butuhkan dan inginkan. Setiap tahun selalu ada kenaikan inflasi pada setiap produk maupun jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. nilai uang menurun seiring waktu akibat inflasi. Nilai uang ini bisa dijaga salah satunya dengan melakukan diversifikasi investasi pada instrumen investasi yang berbeda bahkan ada juga investasi yang hasilnya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek ataupun jangka panjang tetapi investasi sendiri juga bisa digunakan untuk memperoleh keuntungan. investasi tidak langsung berupa Reksa Dana karena pada investasi ini pembelian dilakukan oleh Manajer Investasi pada sekuritas yang menjual Reksa Dana. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan case study. Penelitian ini mengungkap bahwa diversifikasi investasi pada reksadana dilakukan karena lebih mudah dan terbantu dengan peran manajer investasi yang melakukan pemilihan isi portofolio. Risiko yang membayangi terutama dengan kaitan timbulnya kerugian dalam berinvestasi karena keaplaan Manajer pun besar. Terutama diakibatkan oleh minimnya kemapuan memilih isi portofolio dan kurang pekanya manajer Investasi terhadap perubahan pasar. Maka dari itu dibutuhkan peranan dari pemerintah dalam mengantisipasi perbuatan tidak bertanggungjawab Manajer Investasi dengan menyediakan aturan hukum serta sanksi bagi Manajer Investasi dan tidak lupa untuk selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap iming-iming kaya cepat dan pasti untung dari pihak-pihak yang tidak bertanggugjawab. Kata Kunci: Reksadana, Manajer Investasi, Risiko Investasi, Gagal Bayar
PANDANGAN HUKUM ISLAM MENGENAI YURISPRUDENSI TENTANG DELIK ZINA DALAM PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA NASIONAL Putra Rozi, Zulfiqar Bhisma
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v8i2.967

Abstract

Latar Belakang dari Penelitian ini adalah adanya kelemahan terkait pengaturan atas Tindak Pidana zina sebagaimana yang diatur dalam pasal 284 KUHP yang mana pada pasal tersebut pemidanaannya terbatas pada ruang lingkup perkawinan dan Tidak dapat dipidana bila kedua pelakunya masing-masing masih sama-sama tidak terikat perkawinan. Hal ini mengacu kepada konsep rumusan KUHP yang merupakan adopsi dari Wetboek van Straftrecht Belanda yang menganggap persetubuhan yang dilakukan oleh kedua pelaku yang masing-masing sama-sama tidak sedang terikat perkawinan tidak dianggap sebagai delik zina karena berasumsi tidak adanya korban yang dirugikan. Sementara menurut hukum islam persetubuhan kategori apapun tetap dianggap sebagai perzinaan dan dapat dikenakan hukuman. Untuk dapat mengakomodir kelemahan dalam rumusan pasal 284 KUHP tersebut, dengan berdasarkan pada UU Kekuasaan Kehakiman maka Hakim diberi kewenangan untuk menggali dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat agar dapat memutuskan perkara. Selanjutnya putusan hakim tersebut menjadi Yurisprudensi bagi hakim selanjutnya untuk kasus yang serupa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana penulis melakukan pengkajian dari studi peraturan perundang-undangan serta putusan-putuan pengadilan yang berkaitan dengan tema penelitian sebagai kajian terhadap pembaharuan hukum pidana khususnya pada rumusan delik zina dalam pasal 284 KUHP. Kata kunci:Yurisprudensi, Pasal 284, KUHP, Perzinaan, Hukum Pidana Nasional, Hukum Islam AbstractThe background of this research is the weaknesses related to the regulation of adultery as stipulated in article 284 of the Criminal Code which in that article the punishment is limited to the scope of marriage and cannot be convicted if the two perpetrators are still each not bound by marriage. This refers to the concept of the Criminal Code formulation which is the adoption of Wetboek van Straftrecht of the Netherlands which considers intercourse committed by both actors who are both not currently bound by marriage is not considered as an adultery offense because it assumes there are no injured victims. While according to Islamic law intercourse, any category is still considered adultery and may be subject to punishment. To be able to accommodate the weaknesses in the formulation of article 284 of the Criminal Code, based on the Judicial Power Act, the Judge is given the authority to explore the values that apply in the community in order to decide on a case. Furthermore, the judge's decision becomes Jurisprudence for the next judge in a similar case. This research was conducted using the normative juridical research method in which the writer conducted a study of the study of legislation and court rulings relating to the research theme as a study of criminal law reform, especially in the formulation of zina adultery in article 284 of the Criminal Code. Keywords:Jurisprudence, Article 284, Penal Code, Adultery, National Criminal Law, Islamic Law
BENTUK PERLINDUNGAN DAN JAMINAN HAK PEKERJA/BURUH OUTSOURCING PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-IX/2011 Mashudi, Mashudi; Rozi, Zulfiqar Bhisma Putra; Prayitno, Sugeng
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v8i2.1003

Abstract

Keberadaan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja atau dalam istilah lain disebut outsourcing bagi sebagian orang dinilai seperti perbudakan gaya modern. Dinilai demikian karena perusahaan tersebut seolah-olah memperdagangkan tenaga kerja sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan pelaku usaha. Namun bagi sebagian orang lainnya pendapat demikian tak sepenuhnya benar. Perlindungan pekerja/buruh outsourcing diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Namun setelah adanya uji materi pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 menganulir ketentuan dalam Pasal 65 ayat (7) dan Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

Page 3 of 3 | Total Record : 28

 1   2   3 

Filter by Year

2019 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 14 No 1 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 2 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 1 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 5 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 4 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 1 (2023) Vol 12 No 1 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 11 No 1 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 2 (2020): JURNAL PRO HUKUM : JURNAL PENELITIAN BIDANG HUKUM UNIVERSITAS GRESIK Vol 9 No 1 (2020) Vol 9 No 1 (2020): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 8 No 1 (2019): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 7 No 1 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 2 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 6 No 1 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 1 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 5 No 1 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 2 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) More Issue