Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Pasundan International of Community Services Journal (PICS-J) AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah JURNAL PILAR KEADILAN
Prayitno, Sugeng
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PENGATURAN USIA PENSIUN PEKERJA DI PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN Prayitno, Sugeng; Iskandar, Imam
Jurnal Pilar Keadilan Vol. 2 No. 1 (2022): Pilar Keadilan
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (487.629 KB) | DOI: 10.59635/jpk.v2i1.254

Abstract

Secara umum, pensiun adalah suatu masa dimana pekerja/pegawai sudah tidak bekerja lagi sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja pada instansi/perusahaan karena pekerja/pegawai tersebut telah mencapai batas usia tertentu. Di PT Surya Toto Indonesia Tbk, pengaturan usia pensiun pekerja diatur berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama. Pengaturan usia pensiun tersebut berbeda dengan ketentuan usia pensiun dari Pemerintah untuk pekerja yang menjadi peserta program jaminan pensiun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik penelitian terhadap taraf sinkronisasi secara vertikal. Terdapat perbedaan dan dampak dari pengaturan dan pelaksanaan usia pensiun pekerja di PT Surya Toto Indonesia Tbk dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Terdapat ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan akibat dari perbedaan pengaturan dan pelaksanaan usia pensiun pekerja di PT Surya Toto Indonesia Tbk berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya beberapa kaidah hukum tentang logika ilmu hukum, yaitu: kaidah nonkontradiksi (principle of integrity), kaidah derivatif (derivative principle), kaidah sistem (systemic principle), kaidah reduksi (principle of reductionism). (2) Adanya “masa tunggu” bagi pekerja di PT Surya Toto Indonesia Tbk yang telah pensiun, karena tertundanya pembayaran manfaat jaminan pensiun sebagai peserta program jaminan pensiun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan akibat dari pengaturan usia pensiun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 yang berjenjang, sehingga tidak dapat langsung memperoleh manfaat jaminan pensiun, yang seharusnya dalam konsep jaminan pensiun idealnya adalah bahwa peserta akan mendapatkan hak atas manfaat jaminan pensiun pada saat memasuki usia pensiun.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA YANG TERKENA PHK PASCA TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 94/PUU-XXI/2023 Prayitno, Sugeng
AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional Vol 6 No 3 (2024): AKSELERASI: JURNAL ILMIAH NASIONAL
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jin.v6i3.1249

Abstract

Pemutusan hubungan kerja dinilai tentunya sangat merugikan bagi para pekerja. kondisi ini dinilai sangat kritis dilihat dari proses peradilan yang kurang menguntungkan bagi pekerja atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Permasalahan pemutusan hubungan kerja adalah masalah yang seringkali menjadi perhatian utama, tidak jarang pemutusan hubungan kerja (PHK) berakhir melalui pengadilan, karena mekanisme tersebut telah diatur oleh Undang-Undang No. 13 Tentang Ketenagkerjaan dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Setelah terbitnya Putusan MK No. 94/PUU-XXI/2023 terjadi perbedaan terhadap permasalahan PHK, khususnya tentang daluarsa menuntut, apabila pekerja mengalami PHK. Pemberlakuan Putusan MK tanpa melihat sejak kapan pekerja tersebut telah bekerja di suatu perusahaan, membuat pekerja merasa diperlakukan tidak adil, yang disebabkan karena berkurangnya perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK pasca terbitnya Putusan MK tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji dan menganalisis serta memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Spesifikasi Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Batasan daluarsa pada jangka waktu 1 (satu) tahun untuk pengajuan gugatan terkait pemutusan hubungan kerja (PHK), sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82 UU PPHI, yang mana substansinya hanya mengatur daluarsa bagi PHK terhadap Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun demikian dengan terbitnya Putusan MK No. 94/PUU-XXI/2023 tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan norma, yang mana daluarsa 1 (satu) tahun untuk melakukan gugatan, berlaku bagi seluruh PHK tanpa melihat penyebab terjadinya PHK tersebut.
The Legal Status and Rights Protection of Foreign Workers in Indonesia: A Comparative Analysis between Indonesian and Islamic Prayitno, Sugeng; Durahman, Dani; Hatta, Muhammad; Rasyid, Laila M
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 1 (2025): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v5i1.26153

Abstract

The migration of foreign workers (TKA) is a global phenomenon, not exclusive to Indonesia. Since the prophetic era, the role of foreign workers has been documented. In Indonesia, opposition to foreign workers persists because of the perceived threats to domestic employment. This study aimed to discuss the legal status and protection of foreign workers' rights in Indonesia based on Indonesian and Islamic laws. This study used a juridical-normative approach with a comparative law methodology. The findings revealed that Laws 13 of 2013 and 6 of 2023 acknowledge and protect foreign workers' employment in Indonesia, considering necessity, expertise, competence, and scientific advancements. The employment of foreign workers in Islamic jurisprudence is a novel legal challenge. The legal argument used was the Maslahah mursalah, which considers higher Islamic law principles. Islamic law permits foreign workers' employment, based on universal brotherhood, when benefiting from humanity. The recognition of foreign workers in Indonesia has implications for legally protecting their rights, which are aligned with human rights principles in labor law, including rights to facilities, wages, health care, religious freedom, political participation, and sociocultural engagement
COLLECTIVE WORKING AGREEMENTS (CLA) IN A JURIDICAL AND PRACTICAL Prayitno, Sugeng; Wawan Kurniawan
Pasundan International of Community Services Journal (PICS-J) Vol. 6 No. 01 (2024): Volume 06, Number 01 June 2024
Publisher : LPM Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/pics-j.v6i01.35107

Abstract

The emergence of a work relationship between the employer and the employee is based on the existence of an employment agreement. The employment agreement is one of the derivatives of the agreement in general, where each agreement has special characteristics that distinguish it from other agreements. In the implementation of work agreements between employers and workers, it often causes basic problems, where the basic problem is that it is not accommodated related to the fulfillment of rights and obligations between workers and employers. an effective, transparent and accountable work agreement in accordance with the laws and regulations, one of which is a Collective Labor Agreement (PKB). The employment relationship occurs after the employment agreement, and the employment agreement is a legal event, so that the consequences of an employment relationship cause legal consequences in the form of rights and obligations for the parties.
PERAN AUDIT HUKUM PROFESIONAL DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK/ GOOD CORPORATE GOVERNANCE Sumarto, Fendy; Habeahan, Rasman; Muchtar, Andhyka; Prayitno, Sugeng
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 3 No. 1 (2024): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Januari 2024
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v3i1.2128

Abstract

Kegiatan usaha mendorong tumbuh kembangnya perekonomian suatu negara, maka peningkatan pembangunan perkonomian nasional perlu didukung dengan penerapan Good corporate governance (GCG), hal ini mendesak untuk semua perusahaan, baik dalam skala besar maupun menengah sehingga dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengkaji dan menganalisis Audit Hukum dari sisi penerapan Good Corporate Governance melalui standard audit hukum Indonesia. Selama ini audit kinerja perusahaan lazim diawasi oleh dewan komisaris dan dilakukan secara internal atau internal audit, namun oleh karena berbagai kepentingan, hasilnya kurang objektif dan belum memenuhi tujuan pelaksanaan audit. Penelitian ini dilakukan dengan Metode Juridis Normatif dan kajian kepustakaan, dengan meneliti pentingnya Audit Kinerja perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan dan ketaatan perusahaan dalam menjalankan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan hasil kerja internal audit belum sepenuhnya siknifikan memperbaiki kinerja perusahaan, sehingga perlu Auditor Independen yang memiliki standard audit yang teragreditasi dan bekerja objektif, sehingga laporan audit dapat dipakai sebagai pedoman dalam melakukan langkah-langkah perbaikan kinerja perusahaan, dan tujuan perusahaan menuju terciptanya Tata Kelola Perusahaan yang Baik/ Good Corporate Governance dapat dicapai
BENTUK PERLINDUNGAN DAN JAMINAN HAK PEKERJA/BURUH OUTSOURCING PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-IX/2011 Mashudi, Mashudi; Rozi, Zulfiqar Bhisma Putra; Prayitno, Sugeng
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v8i2.1003

Abstract

Keberadaan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja atau dalam istilah lain disebut outsourcing bagi sebagian orang dinilai seperti perbudakan gaya modern. Dinilai demikian karena perusahaan tersebut seolah-olah memperdagangkan tenaga kerja sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan pelaku usaha. Namun bagi sebagian orang lainnya pendapat demikian tak sepenuhnya benar. Perlindungan pekerja/buruh outsourcing diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Namun setelah adanya uji materi pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 menganulir ketentuan dalam Pasal 65 ayat (7) dan Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
Co-Authors Andhyka Muchtar, Andhyka Dani Durahman Habeahan, Rasman Iskandar, Imam Laila M. Rasyid Mashudi Mashudi Mondolu, Debby Christ Muhammad Hatta Sumarto, Fendy Wawan Kurniawan Zulfiqar Bhisma Putra Rozi