cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mochamad Syafii
Contact Email
syafiimochamad87@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
fh.unigres@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. gresik,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Published by Universitas Gresik
ISSN : 20897146     EISSN : 26155567     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pro Hukum hanya menerima naskah asli yang belum pernah diterbitkan. Naskah dapat berupa hasil penelitian, konsep-konsep pemikiran inovatif hasil tinjauan pustaka, kajian, dan analitis di bidang Ilmu Hukum yang bermanfaat untuk menunjang kemajuan ilmu, pendidikan dan praktik.
Arjuna Subject : -
Articles 24 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 9 No 2 (2020)" : 24 Documents clear
PENGATURAN PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH HAK MILIK Kurniawan, Rizki; Salsabil, Amalia Zulfa
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v9i2.1200

Abstract

ABSTRAK Tanah merupakan salah satu unsur utama dalam kehidupan manusia dan merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang memiliki fungsi penting bagi pembangunan perekonomian masyarakat Indonesia. Tanah diperlukan antara lain untuk tempat tinggal maupun untuk kegiatan usaha yang semakin bervariasi sesuai dengan perkembangan ekonomi, sosial, budaya dan teknologi. Selain itu, tanah merupakan salah satu bagian dari kebutuhan hidup manusia yang mendasar. Manusia  hidup  dan  berkembang  biak,  serta melakukan aktivitas diatas tanah, sehingga setiap saat manusia berhubungan dengan tanah. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah, maka tidakmenutup kemungkinan akan menimbulkan konflik di bidang pertanahan. Tanah adalah benda tidak bergerak/benda tetap karena sifatnyatidak dapat dipindah-pindahkan.Dari latar belakang tersebut maka timbul permasalahan, Bagaimana pengaturan hukum tentang hak dan kewajiban pemegang Hak Guna Bangunan dan Hak Milik dalam hukum pertanahan Indonesia dan Bagaimana Pelaksanaan Pengaturan hukum Pemberian Hak Guna Bangunan Diatas Tanah Hak Milik.Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan hukum tentang hak pemegang Hak Guna Bangunandiatur dalam pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Sementara kewajiban pemegang Hak Guna Bangunandiatur dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 340 Tahun 1996. Sedangkan Pengaturan hukum tentang Hak PemegangHak Milik dalam hukum pertanahan Indonesia diatur dalam pasal 4 ayat (2) UUPA, dan kewajiban pemegangHak Milik dalam hukum pertanahan Indonesia diatur dalam pasal 15 UUPA.Kata Kunci: Bangunan;Hak; Pemberian; Pengaturan; Tanah.  ABSTRACT Land is one of the main elements in human life and is a source of natural wealth which has an important function for the economic development of Indonesian society. Land is needed, among others, for residence and for business activities which are increasingly varied according to economic, social, cultural and technological developments. In addition, land is one of the basic necessities of human life. Humans live and reproduce, and carry out activities on the ground, so that every time humans come into contact with the land. With the increasing need for land, it is possible to cause conflicts in the land sector. Land is immovable object / fixed object because it cannot be moved. From this background, the problem arises, How are the legal arrangements regarding the rights and obligations of Building Use Rights and Property Rights holders in Indonesian land law and how are the legal arrangements for granting Building Use Rights Above Freehold Land.The results of this study indicate that the legal arrangements regarding the rights of building use rights holders are regulated in Article 32 of Government Regulation Number 40 of 1996. Meanwhile, the obligations of holders of Building Use Rights are regulated in Article 30 of Government Regulation Number 340 of 1996. While Indonesian land law is regulated in article 4 paragraph (2) of the UUPA, and the obligations of property rights holders in Indonesian land law are regulated in article 15 of the UUPA.Keywords: Building; Rights; Giving; Arrangement; Land.
PENETAPAN NILAI LIMIT HAK TANGGUNGAN DIBAWAH HARGA WAJAR OLEH KREDITOR ATAU PENJUAL Nasichin, Mohamad; Candra, Ade
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v9i2.1201

Abstract

ABSTRACTIn the determination of the limit value of the object of the Mortgage by the seller or creditors, it results in many losses for the debtor, the creditor on the pretext of paying off the creditors' receivables determines the value of the collateral object value below the fair value, even often the seller sets the limit value with the debtor's debt value. In the case of a creditor auctioning an object of mortgage on his own power through a public auction of object of mortgage, if the debtor is default, he should still consider that the object of mortgage is the property of the debtor. Because the debtor is the mortgage provider and the creditor should still prioritize the value of respect for the property of others. In this study, it is emphasized that in the implementation of the guarantee auction of Mortgage Rights through a Public Auction, KPKNL has not been able to provide the right and balanced solution between debtors and creditors. Because, in the Regulation of the Minister of Finance concerning Instructions for auction implementation, it does not define the determination of the lowest limit and the flow of determining the auction which is required to sell at market price first and does not provide a limit value below the liquidation value, besides that in the PMK it does not give authority to auction officers. KPKNL to impose sanctions on non-payment applicants if there is a price request by selling below a reasonable limit. So that the auction results are considered not fulfilling the principle of justice for the owner of the Object of the Mortgage. Keywords: Mortgage Guarantee;  Default Loan; Determination of Limit Value;  Debtor Legal Protection AbstrakDalam penetapan nilai limit Objek Hak Tanggungan oleh penjual atau kreditor banyak mengakibatkan  kerugian bagi debior, kreditor dengan dalih untuk melunasi piutang kreditor  menetapkan nilai objek jaminan hak tanggungan dibawah nilai yang waja, bahkan sering terjadi penjual menetapkan nilai limit dengan nilai hutang debitor.  Dalam halnya kreditor melakukan lelang objek hak tanggungan atas kekuasan sendiri melalui pelelangan umum objek hak tanggungan apabila debitor cedera janji seharusnya tetap mempertimbangkan bahwa objek hak tanggungan tersebut merupakan milik debitor.  Karena debitor sebagai pemberi hak tanggungan dan seharusnya kreditor tetap mengedepankan nilai penghormatan kepada milik orang lain. Dalam penelitian ini menggaris bawahi bahwa  dalam pelaksanaan lelang jaminan Hak Tanggungan melalui Pelelangan Umum yaitu KPKNL belum bisa memberikan  solusi yang  tepat dan seimbang atara debitor dan kreditor. Karena , didalam Peraturan Menteri Keuangan Tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang tidak mendefinisika mengenai penetapan batas terendah  dan alur penentuan lelang yang di haruskan menjual dengan harga pasaar terlebih dahulu dan tidak memberikan nilai limit di bawah nilai likuidasi, selain itu di dalam PMK tidak memberikn kewenagan kepada petugas lelang  KPKNL untuk memberikan sanksi kepada pemohon lelanag apabila adanya permaian harga dengan menjual dibawah limit yang wajar. Sehingga hasil lelang dianggap tidak memnuhi asas keadilan bagi pemilik Objek Hak Tanggungan. Kata Kunci : Jaminan Hak Tanggungan; Kredit Bermasa Cedera Janji; Penetapan Nilai Limit; Perlindungn Hukum Debitor.
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN SEBAGAIUPAYA MENCEGAH PERATURAN DAERAH BERMASALAH DI KABUPATEN BOJONEGORO Yasin, Bukhari; Prabowo, Andrianto
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v9i2.1202

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan fungsi pengawasan Gubernur terhadap Peraturan Daerah.Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum.Dari hasil analisis maka dapat disimpulkan bahwa peran dan fungsi pengawasan Gubernur terhadap Peraturan Daerah adalah untuk memastikan bahwa Peraturan Daerah yang dibuat tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya agar tidak terjadi tumpang tindih baik dari segi kewenangan maupun dari segi materi muatan, dan Gubernur sebagai wakil dari pada Pemerintah Pusat yang ada di daerah diberi kewenangan untuk itu.Kata Kunci: Pelaksanaan, Fungsi, Pengawasan,Peraturan Daerah. This study aims to determine the role and function of governor's supervision of regional regulations. The research method consists of the type of research, the approach method, the source of legal materials, the techniques of collecting legal materials and the analysis of legal materials. From the results of the analysis, it can be concluded that the role and function of the Governor's oversight of Regional Regulations is to ensure that the Regional Regulations made do not conflict with existing laws and regulations so that there is no overlap, both in terms of authority and in terms of content, and the Governor as the representative of the Central Government in the regions is given the authority to do this.Keywords: Implementation, Functions, Supervision, Regional Regulations.
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PERUSAHAAN PAILIT Mashudi, Mashudi; Aji, Hamdi
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v9i2.1212

Abstract

Membahas pemutusan hubungan kerja pada perusahaan yang pailit yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepailitan juga ketenagakerjaan juga mengenal sejahu mana jaminan pembayaran upah atau uang pesangon bagi pekerja/buruh dalam suatu perusahaan yang dinyatakan pailit dapat dijamin. Dengan demikian dapat mengetahui kemungkinan dapat didahulukan hak buruh terhadap kedudukan hak-hak lain dallam kepailitan. Metode yang digunanakan adalah normatif berdasarkan Undang-Undang ketenagakerjaan dan Undang-Undang kepailitan,yang kemudian untuk menggambarkan secara tepat tentang kedudukan buruh dalam proses pemutusan hubungan kerja akibat kepailitan.

Page 3 of 3 | Total Record : 24

 1   2   3 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 14 No 1 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 2 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 1 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 5 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 4 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 1 (2023) Vol 12 No 1 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 11 No 1 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 2 (2020): JURNAL PRO HUKUM : JURNAL PENELITIAN BIDANG HUKUM UNIVERSITAS GRESIK Vol 9 No 1 (2020) Vol 9 No 1 (2020): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 8 No 1 (2019): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 7 No 1 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 2 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 6 No 1 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 1 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 5 No 1 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 2 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) More Issue