Garuda - Garba Rujukan Digital

KEKUATAN ALAT BUKTI SERTIPIKAT DALAM PERKARA SENGKETA TANAH BEKAS ADAT (Analisis Yuridis terhadap Putusan PN Bojonegoro No.21/Pdt.G/1994/PN.BJN.) Andrianto Prabowo
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Mencuatnya kasus pertanahan di Indonesia menandai bahwa pemerintah belum berhasil dalam mengatur dan memberikan kepastian hokum khususnya dalam hal atas kepemilikan tanah. UU Nomor 5 tahun 1960 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 1997 merupakan jawaban perhatian pemerintah , kurangnya pengetahuan masyarakat dan ketidakpedulian masyarakat terkadang merupakan pemicu terjadinya sengketa atas kepemilikan tanah dan didalam prakteknya apabila terjadi sengketa maka penyelesaian dapat melalui berbagai tahap. Melalui penelitian ini penulis bertujuan untuk lebih mengetahui dan mempelajari tentang kepastian hokum sertifikat hak milik atas kepemilikan tanah terhadap penyelesaian sengketa tanah dengan metode Pendekatan Kasus (caseapproach) yang menelaah ratio decidendi atau alasan-alasan hokum apa yang dipertimbangkan oleh hakim untuk sampai pada putusan. Dan pada skripsi ini penulis melakukan penelitian pada kasus sengketa yang ada di Desa Kunci Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, yang sudah diputus perkaranya pada Pengadilan Negeri Bojonegoro hingga Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sertipikat memiliki kepastian hokum terhadap kepemilikan tanah namun apabila dalam proses administrasinya terdapat cara yang melanggar hokum atau cacat hukum maka dapat batal demi hukum apabila cacat dimaksud bias dibuktikan secara nyata dan relevan dan sudah memilki kekuatan hokum tetap atau dictum dari Pengadilan Tata Usaha Negara maka dapat di status quo atau pemblokiran terhadap sertipikat tersebut untuk di koreksi di Badan Pertanahan Nasional Setempat.

PROSEDUR PERUBAHAN IDENTITAS NAMA YANG TERDAPAT PADA KUTIPAN AKTA CERAI (Study di Kantor Pengadilan Agama Bojonegoro) Andrianto Prabowo
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Fenomena perceraian merupakan hal yang sudah umum terjadi di masyarakat. Perceraian adalah puncak dari penyesuaian perkawinan yang buruk, yang terjadi apabila antara suami dan istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Bercerai dengan orang yang sebelumnya atau masih dicintai merupakan suatu peristiwa yang tidak menyenangkan. Setelah bercerai, kebanyakan orang tua memiliki dua masalah, yaitu penyesuaian terhadap konflik-konflik intrapsikis dan terhadap peran mereka sebagai orang tua yang bercerai.Akta Perceraian merupakan bukti cerai atau putusnya hubungan antara suami-isteri dari status perkawinan. Akta Cerai ini sangat penting untuk diterbitkan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena akta tersebut merupakan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa perceraian yang dialami oleh setiap orang. Dalam penelitian ini membahas tentang 2 (dua) hal, yaitu Dasar hukum penerbitan Kutipan Akta Cerai di Pengadilan Agama Bojonegoro danProses perubahan identitas nama pada Kutipan Akta Cerai di Pengadilan Agama Bojonegoro. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif-Empiris dengan lokasi penelitian di Kantor Pengadilan Agama Bojonegoro, metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan historis, teknik pengumpulan bahan hukum yaitu wawancara serta analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sehingga dapat ditarik kesimpulan singkat dalam pembahasan ini adalah berkaitan dengan siapakah yang berwenang untuk mengubah identitas nama pada Kutipan Akta Cerai apabila terjadi kesalahan, sehingga menimbulkan perbedaan dengan dokumen lain milik para pihak.

KEDUDUKAN HUKUM BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Andrianto Prabowo
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pemerintahan desa tidak hanya terdiri dari kepala desa beserta perangkat-perangkat lain di bawahnya, namun juga terdiri dari masyarakat setempat yang tergabung menjadi suatu kelompok yang disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal tersebut agar tercipta asas check and balances yang mendukung demokrasi agar pemerintah desa tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan jabatannya. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Perubahan tugas dan fungsi BPD berpengaruh pasang naik dan surutnya demokrasi di desa. Desa sebagai republik kecil menginginkan setiapwarganya memiliki hak untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Karena itu, BPD menjadi lembaga demokrasi perwakilandi tingkat desa. Dalam penulisan Penelitian ini, penulis membahas dua rumusan masalah yaitu : Kedudukan dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, yang menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undangundang. Menggunakan sumber bahan hukum peraturan perundang-undangan dan analisis deskriptif kualitatif.

JAMINAN KEBEBASAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM BERAGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DI KABUPATEN BOJONEGORO Andrianto Prabowo
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 (2020): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Di dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan yaitu untuk mengetahui jaminan kepastian hukum dari negara terhadap kebebasan masyarakat dalam beragama di Kabupaten Bojonegoro dan mengetahui prosedur penyelesaian jika terdapat praktek diskriminasi dalam beragama di kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta analisa data menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Agama seseorang menjadi tidak bermakna sama sekali jika dilakukan tanpa keyakinan dan semata-mata ditentukan oleh faktor di luar diri sendiri. Seperti halnya di dalam Islam bahwa secara tegas dinyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Beragama dengan keterpaksaan adalah sebuah kemunafikan. Kebebasan beragama dalam negara telah diperjelas dalam beberapa pasal-pasal dalam UUD 1945, yaitu Pasal 28E, Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 : Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. penyelesaian terhadap konfilk antar agama di masyarakat, para pemuka agama di Kabupaten Bojonegoro, menerapkan beberapa cara diantaranya adalah Penanganan berbasis kekuatan atau kekuasaan (power-based approach), yaitu pendekatan menggunakan represi, ancaman, dan intimidasidalam penyelesaian konflik, Pendekatan berbasis hak melalui proses hukum di pengadilan (right-based approach), dan pendekatan berbasis kepentinganatau interest-based approach, yang saat ini sedang diupayakan sebagai model penanganan alternatif dalam menyelesaikan konflik keberagaman.

Tinjauan Yuridis Dan Analisa Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Perkara Tindak Pidana Pencabulan Andrianto Prabowo
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penanganan anak bermasalah tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa peyelenggaraan peradilan pidana anak, diharapkan tetap berpengang teguh bahwa mereka merupakan bagian intekgral dari kesejahterahan anak, dapat memberikan jaminan bahwa setiap reaksi terhadap anak yang berkonflik dengan dengan hukum selalu diperlakukan secara proporsonal sesuai dengan situasi lingkungan pelaku atau perbuatanya. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas:perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan mengemukakan beberapa rumusan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana tinjauan yuridis dan analisa hukum terhadap anak yang berhadapan dengan perkara tindak pidana pencabulan dan Upaya apakah yang dapat dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan perkara tindak pidana pencabulan. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Deskriptif analisis dan Yuridis normatif.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan andrianto prabowo
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Hukum memberikan jalan untuk perceraian, namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berusaha semaksimal mungkin menekan angka per-ceraian. Pembuat undang-undang juga menyadari bahwa perceraian yang dilakukan sewenang-wenang akan mengakibatkan kehancuran bukan saja kepada pasangan suami isteri tersebut, tetapi juga kepada anak yang mestinya diasuh dan dipelihara dengan baik, sehingga anak tersebut semakin terjerembab sebagai korban dari perceraian. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan mengemukakan beberapa rumusan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu : “Bagaimanakah proses hukum yang dapat ditempuh apabila terdapat seorang anak yang tidak terpenuhi hak – haknya oleh orang tua yang telah bercerai?”. Adapun tujuan penelitian ini adalah: “Untuk mendekripskan proses hukum yang dapat ditempuh apabila terdapat seorang anak yang tidak terpenuhi hak – haknya oleh orang tua yang telah bercerai” Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaidah (norm). Beberapa pendekatan masalah yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian tentang perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum mengenai nafkah anak pasca perceraian Upaya Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pertama, Permohonan eksekusi dimana salah satu diantara keluarga dari anak atau Pemohon dapat mengajukan permohonan eksekusi nafkah ke Pengadilan Agama terkait. Kedua, Pencabutan Kuasa Hak Asuh. Ketiga, upaya pemenuhan hak nafkah tanpa kedua orang tuanya bercerai. Yaitu dengan mengajukan gugatan nafkah ke Pengadilan Agama terkait. Apabila pihak ayah melalaikan tanggung jawabnya dan tidak memberi nafkah kepada anaknya, maka ibu bisa mengajukan gugatan nafkah namun tidak mengajukan gugatan perceraian di pengadilan. Akan tetapi hal ini masih sangat jarang terjadi, karena masyarakat belum banyak mengenal. Kebetulan di Pengadilan Agama Surakarta belum pernah menjumpai adanya gugatan nafkah. Akan tetapi gugatan nafkah boleh saja diajukan asalnya dengan alasan yang sesungguhnya dan dapat dibuktikan.

The Influence of Social Change on the Shift in Legal Functions (Studies Related to the Development of Information Technology) Ernia Duwi Saputri; Andrianto Prabowo
Journal of Educational Analytics Vol. 3 No. 2 (2024): May 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jeda.v3i2.9509

Social change becomes an inevitability in social life, which is then accompanied by changes in existing laws. This legal change is the result of a clash or conflict of attitudes, opinions, behaviors, goals and needs that are always conflicting. This research is a type of normative research. The subject of the study is conceptualized as norms or rules that apply to society and become a reference for everyone's behavior. New discoveries in the field of technology are the impact of social changes that become revolutions, the modernization of education, and so on, which can cause a shift in the function of law. The higher the percentage of information technology users, the higher the opportunity for cybercrime. Thanks to advances in technology, everyone can easily access cyberspace networks. Criminal acts have shifted not only to those contained in the Criminal Code but also clearly give rise to criminal acts that occur through ITE.

Analisis Hukum Dalam Pengawasan Perdagangan Pada E-Commerce Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 Tri Astuti Handayani; Andrianto Prabowo
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Pelita Mei 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i1.5855

The rapid development of e-commerce poses challenges in trade supervision, including the potential for monopolistic practices and unfair business competition. This study aims to evaluate the effectiveness of existing regulations and provide policy recommendations to create a healthier and more competitive digital trade ecosystem. The method used is a juridical-normative approach with an analysis of regulations and cases of business competition in e-commerce. The results of the study show that although regulations are available, their implementation and supervision still face obstacles, such as low awareness of business actors regarding legal regulations and lack of coordination between supervisory institutions. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, educate business actors and consumers, and increase supervision based on digital technology to ensure compliance with competition law. This study is expected to be a reference in developing policies and law enforcement in digital trade in Indonesia

Analisis Sinkronisasi Hak Asasi Manusia Terhadap Peraturan Daerah Andrianto Prabowo; Tri Astuti Handayani
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Pelita Mei 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i1.5856

This study aims to explore the extent to which local regulations (Perda) are synchronized with the principles of Human Rights. As an integral part of the national legal system, Perda has an important role in organizing and regulating the lives of local communities. However, there is often a mismatch between local policies and human rights standards, which can lead to discrimination and violations of citizens' basic rights. The research methods used include literature studies, legal analysis, and interviews with legal experts and human rights activists in several selected regions. The results of the study indicate a mismatch between several Perda and human rights principles, which threatens the implementation of fair regional autonomy. Therefore, this study recommends the need for harmonization between Perda and human rights principles to improve human rights protection at the local level. These findings are expected to contribute to the development of legal science and produce more inclusive and fair policies in society

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search