cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Good Governance
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Jakarta
ISSN : 14124246     EISSN : 26548240     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Good Governance (GG) is a scientific journal which publishes original articles on the most recent knowledge, researches, or applied researches and other development in fields of academic practitioners to discuss about public administrations and policies.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 18, No 1 (2022): Maret" : 5 Documents clear
Kebijakan Pengelolaan Sampah Nasional: Analisis Pendorong Food Waste di Tingkat Rumah Tangga Shinta Citra Lestari; Alin Halimatussadiah
Jurnal Good Governance Vol 18, No 1 (2022): Maret
Publisher : Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32834/gg.v18i1.457

Abstract

Food waste dianggap sebagai suatu permasalahan multidimensi ekonomi, lingkungan dan sosial. Laporan menyebutkan food waste sebagai kontributor terbesar timbulan sampah di Indonesia dengan penghasil utama di tingkat rumah tangga sebagai konsumen akhir dalam rantai pasok makanan. Penelitian terdahulu membahas berbagai faktor perilaku pendorong food waste seperti karakter demografi rumah tangga, kebiasaan berbelanja, mengonsumsi makanan, dan pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi timbulan food waste di tingkat rumah tangga. Pengumpulan data dengan survei kuisioner kepada 257responden rumah tangga di Kota Depok, studi literatur, dan wawancara dengan pemangku kepentingan, dan dianalisis menggunakan model regresi Ordinary Least Square. Hasil penelitian menunjukan bahwa perilaku memilah sampah, perencanaan berbelanja, serta motivasi ekonomi mempengaruhi timbulan food waste di rumah tangga. Temuan ini juga dapat dijadikan pertimbangan saat menyusun kebijakan dan kampanye pengurangan food waste. Kata kunci : Sampah Organik, Sampah Makanan, Pemilahan Sampah, sampah rumah tangga
Relevansi Negara Oseania dalam Diplomasi Iklim di PBB Muhammad Sulthon Rifqi Alfarizi; Hardhana Dinaring Danastri; Putri Dewi Cesilia Maulidina; Fajar Junadhi; Lady Meiske Shakila; Tasya Adinda Aulia
Jurnal Good Governance Vol 18, No 1 (2022): Maret
Publisher : Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32834/gg.v18i1.455

Abstract

Oseania merupakan salah satu kawasan yang terbentang dari Papua Nugini hingga Selandia Baru dan terdiri atas 34 negara kepulauan. Negara-negara ini juga biasa disebut dengan negara pasifik. Seiring meningkatnya urgensi untuk merespons dampak iklim, negara-negara Oseania melakukan diplomasi iklim dalam berbagai forum negosiasi, terutama di PBB. Dalam beberapa dekade terakhir, negara-negara Oseania secara aktif menyuarakan posisinya sebagai salah satu kelompok yang paling rentan terhadap dampak iklim mengingat letak geografisnya. Diplomasi iklim sangat penting bagi negara-negara Oseania untuk menyebarkan ide yang dapat mempengaruhi kebijakan iklim. Negara-negara Oseania memiliki peran yang unik dalam praktik diplomasinya di PBB, dalam konteks secara khusus adalah UNFCCC. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan relevansi negara Oseania dalam diplomasi iklim di PBB. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada desain penelitian berupa eksplanasi. Penulis menggunakan jenis data sekunder untuk menjadi sumber data dalam penelitian kali ini yang berasal dari berbagai jurnal, buku, dan sumber internet lainnya. Tulisan ini menemukan bahwa diplomasi iklim oleh negara-negara Oseania secara umum bertujuan untuk: 1) memperbanyak aksi iklim konkret oleh negara-negara di bawah kerangka UNFCCC; 2) mempromosikan pendekatan yang lebih inklusif dalam UNFCCC sebagai rezim iklim internasional; 3) melegitimasi penggunaan pengetahuan adat dalam aksi iklim di bawah kerangka kerja UNFCCC.Kata Kunci: Diplomasi Iklim; Oseania; PBB; UNFCCC; Kebijakan Iklim
PENERAPAN WHOLE OF GOVERNMENT (WOG) DALAM PENYIAPAN PENLOK PENGADAAN TANAH KEPENTINGAN UMUM DI PROVINSI JAWA TENGA Budi Wibowo
Jurnal Good Governance Vol 18, No 1 (2022): Maret
Publisher : Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32834/gg.v18i1.456

Abstract

Penelitian ini melihat “bagaimana kinerja pelayanan urusan pemerintahan bidang pertanahan khususnya penyiapan Penlok (Penetapan Lokasi) pembangunan pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Provinsi Jawa Tengah dilihat dari sudut pandang Whole of Government (WoG)”. Berangkat dari tuntutan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN (Proyek Strategis Nasional) dan kebutuhan pengembangan infrastruktur wilayah di Jawa Tengah, dipersandingkan dengan masih adanya pemberitaan media massa miring tentang kesiapan Provinsi Jawa Tengah, dan fenomena keberagaman keanggotaan tim kerja Gubernur dalam pengadaan tanah yang multi instansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja pelayanan penyiapan Penlok pembangunan untuk kepentingan umum di Provinsi Jawa Tengah dan bagaimana kinerja tersebut dilihat dari sudut pandang Whole of Government (WoG). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif serta menggambarkannya secara deskriptif-analitik. Untuk mengetahui bagaimana kinerja pelayanan penyiapan Penlok pembangunan di Provinsi Jawa Tengah peneliti melihat dari aspek tuntutan regulasinya yaitu tingkat pencapaian hasil kerja dengan menggunakan tolok ukur kinerja waktu dan kinerja proses. Adapun untuk melihat bagaimana kinerja pelayanan penyiapan Penlok pembangunan dilihat dari sudut pandang Whole of Government (WoG), peneliti menggunakan aspek: koordinasi antar organisasi, sharing informasi, kapasitas organisasi, fleksibilitas organisasi, sarana prasarana, dan budget. Temuan penelitian, terdapat 55 Penlok pembangunan yang telah diterbitkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam empat tahun terakhir (2017-2020), masing-masing dapat dipersiapkan, diterbitkan, dan diumumkan memenuhi tatanan ketentuan proses yang lengkap, utuh dan runtut dengan pencapaian waktu kurang dari 80 hari kerja dari target normal maksimal 180 hari kerja. Dari kacamata Whole of Government (WoG), keenam aspek WOG yang digunakan dalam penelitian, kesemuannya memberikan sumbangan, dukungan, dorongan, support yang sangat positif menuju terwujudnya kinerja Pelayanan Penyiapan Penlok Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Provinsi Jawa Tengah “sangat baik dan optimal”.Kata Kunci : Whole of Government (WoG), Penetapan Lokasi Pembangunan, Pengadaan Tanah
Optimalisasi Peran Widyaiswara dalam Corporate University Kementerian Keuangan Annies Said Basalamah
Jurnal Good Governance Vol 18, No 1 (2022): Maret
Publisher : Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32834/gg.v18i1.459

Abstract

Tujuan dari penelitian kuantitatif dan kualitatif ini adalah untuk mengetahui apa yang telah dan belum dilakukan Widyaiswara dalam konteks Corpu serta alasannya. Survei menggunakan Google Forms dilakukan terhadap 134 Widyaiswara Kementerian Keuangan. Secara deskriptif hasilnya menunjukkan responden umumnya telah melakukan semua kegiatan dalam kuesioner meskipun tidak semua responden melakukannya. Selain itu, dari uji beda dua rata-rata jawaban responden diketahui adanya perbedaan rata-rata (mean) diantara kategori Widyaiswara Balai Diklat dibanding Widyaiswara Pusdiklat untuk tingkat alpha kurang dari 1%, sedangkan untuk kategori Widyaiswara Laki-laki dan Perempuan maupun Widyaiswara Pertama, Muda, Madya dan Utama tidak ditemukan adanya perbedaan baik untuk alpha 1%, 5% atau 10%. Motivasi, mampu membaca peluang serta kreativitas menjadi faktor internal yang dominan memengaruhi Widyaiswara untuk melakukan berbagai aktivitas dalam Kemenkeu Corpu, sedangkan tugas, kewajiban dan peraturan merupakan faktor eksternal yang dominan memengaruhi. Penulis menyarankan agar BPPK dan LAN memfasilitasi dengan membuat berbagai kegiatan tersebut dapat diakui angka kreditnya.Kata Kunci: peranan widyaiswara; corporate university
STRATEGI IMPLEMENTASI SMART CITY KOTA BANDUNG Azkha Ayunda Wahyudi; Yumna Rizki Widowati; Alih Aji Nugroho
Jurnal Good Governance Vol 18, No 1 (2022): Maret
Publisher : Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32834/gg.v18i1.460

Abstract

Smart city merupakan konsep pengelolaan kota yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) agar kota menjadi lebih cerdas dan efisien di dalam pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada, serta meningkatkan pelayanan dan kualitas kehidupan masyarakat kota dengan tetap mengedepankan keberlanjutan lingkungan hidup. Kota Bandung menjadi salah satu kota di Indonesia yang telah mengimplementasikan Konsep Smart City. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi konsep Smart City di Kota Bandung, kemudian merumuskan strategi implementasi yang dapat diadopsi dalam pengembangan kawasan-kawasan Smart City di Indonesia. Dalam tulisan ini penulis mengacu pada teori Implementasi kebijakan direct and indirect impact on implementation yang terdiri dari empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan Birokrasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif, menganalisis literatur dan data sekunder untuk menghasilkan tulisan deskriptif analitis tentang pengimplementasian Smart City di Kota Bandung. Hasil Penelitian menunjukkan implementasi kebijakan Smart City di Kota Bandung masih memiliki sejumlah permasalahan seperti Konsep Smart City yang belum tersosialisasi secara merata di masyarakatnya dan penerapan Smart City yang masih terfokus pada pembangunan teknologi, tetapi mengabaikan dimensi manusia dan institusi. Hal ini berimplikasi pada implementasi Smart City di Kota Bandung yang tidak optimal. Untuk mengatasi permasalah tersebut, strategi yang perlu dilakukan adalah dengan mengedepankan sinergitas dari semua sektor termasuk melibatkan partisipasi masyarakat serta melakukan perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat. Kata kunci : Implementasi, Strategi, Smart City.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 2 (2022): September Vol 18, No 1 (2022): Maret Vol 17, No 2 (2021): September Vol 17, No 1 (2021): Maret Vol 16, No 2 (2020): September Vol 16, No 1 (2020): Maret Vol 15, No 2 (2019): September Vol 15, No 1 (2019): Maret Vol 14, No 2 (2018): September Vol 14, No 1 (2018): Maret Vol 13, No 2 (2017): September Vol 13, No 1 (2017): Maret More Issue