cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 135 Documents
 10   11   12   13   14 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 3 (2023)" : 135 Documents clear
INTERPRETASI YANG SALAH MENGENAI BUSINESS JUDGMENT RULE PADA SUBSTANSI DAN STRUKTUR HUKUM DI INDONESIA Darmawangsa, Williem
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.451

Abstract

Indonesia views SOEs and their subsidiaries as companies operating in the public sector, even though on the other hand, SOEs and their subsidiaries are companies formed as limited liability corporations. As a legal entity, there are legal consequences that give the corporation the ability to have its own assets and wealth, which should rightfully belong to humans. Although a legal entity cannot act on its own, it can establish its governing body, in this case, the Board of Directors. However, the government's view of SOEs and their subsidiaries as a public legal entity has caused conflicts, namely, how the legal accountability of the Directors of SOEs and their subsidiaries is determined in making business decisions and what standards of Business Judgment Rule violations lead to losses to be borne by the Directors.
IMPLEMENTASI PENEGAK HUKUM INDONESIA TERHADAP BANDAR DAN PENGEDAR NARKOTIKA GOLONGAN I Hunafa, Sulthan; Ratnawati, Elfrida
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.455

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk memberikan masukan dan saran kepada para penegak hukum dalam hal ini (1) BNN (Badan Narkotika Nasional) yang dibantu oleh (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri); (3) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Para penegak hukum tersebut agar dapat memaksimalkan usaha dalam menghentikan para bandar dan pengedar narkotika atas penjualan serta pengedaran narkotika dalam negeri maupun internasional. Kajian ini menggunakan Metode penelitian Hukum Normatif yang didukung dengan Data Primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menggunakan Data Sekunder dan pendekatan Deskriptif Analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum atas terjadinya suatu tindak pidana narkotika dilakukan secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum, dengan Badan Narkotika Nasional dan kepolisian menindak dalam penggerebekan maupun dalam penangkapan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian, menjatuhkan hukuman sesuai dengan Pasal 113 ayat (2) dan 114 ayat (2). Dengan demikian, harapannya para penegak hukum dapat mengurangi pengedaran narkotika serta memberantas para bandar dan pengedar narkotika melalui memaksimalkan tindakan hukuman yang sesuai dengan pelaku tindak pidana narkotika.
KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 46/PUU-VIII/2010 DAN PENELANTARAN ANAK DITINJAU DARI HUKUM PIDANA Ardhiyani, Novie; Ratnawati, Elfrida
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan Kepastian dan Perlindungan Hukum kepada Anak Luar Kawin. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahwa kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap anak diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi bagi istri dan anak, c. biaya Pendidikan bagi anak. Bahwa selain itu juga kewajiban hukum untuk memberikan nafkah pemeliharaan terhadap anak kandung juga diatur dalam Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPER )(Kitab Undang Undang Hukum Perdata ( KUHPER ), n.d.). Bahwa perbuatan Penelantaran Anak telah melanggar telah melanggar ketentuan Pasal 76 huruf b Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 9 ayat (1) Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu tentang Penelantaran Anak dan Keluarga yang berbunyi sebagai berikut “ Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran” ( Pasal 76 huruf b Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ). Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan metode normative dan dilakukan dengan studi kepustakaan . Data yang digunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan adanya penelitian ini diharapkan adanya kepastian hukum bagi Anak Luar Kawin.
PENYIMPANGAN PROSES HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM KATEGORI DELIK BIASA Christianti, Risa; Ratnawati Gultom, Elfrida
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.457

Abstract

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah meneliti lebih dalam mengenai penyimpangan yang terjadi dalam proses hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terutama dalam kategori delik biasa, kasus kekerasan dalam rumah tangga kembali menjadi pembicaraan hangat masyarakat Indonesia sejak muncul pemberitaan kekerasan dalam rumah tangga yang di lakukan Rizky Billar terhadap istrinya Lesti Kejora pada akhir September 2022, keduanya merupakan public figure terkenal. Lesti melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang di alaminya kepada pihak kepolisian, hingga pihak kepolisian melakukan penahanan terhadap Rizky. Lesti yang sempat di rawat di rumah sakit akhirnya memutuskan untuk datang mencabut laporan tersebut di Polres Jakarta Selatan dan pihak kepolisian menerima pencabutan laporan Lesti sehingga pada akhirnya Rizky dibebaskan. Metode penulisan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, menggunakan sumber data sekunder, dan bahan hukum primer serta sekunder melalui studi dokumen atau kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, masih ditemukan adanya penyimpangan dalam proses hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.
SANKSI REHABILITASI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UU 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Rangga, Rangga; Ratnawati, Elfrida
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran saat ini bagaimana banyaknya penyalahguna narkotika yang dipenjara sehingga menyebabkan penyalahguna jumlahnya semakin lama semakin bertambah banyak karena penyalahguna lama tidak dipulihkan atau disembuhkan sementara timbul penyalahguna baru. Keadaan semacam itulah yang menyebabkan terciptanya kemudahan bagi terbentuknya mata rantai peredaran narkotika. Dan hal itu terus berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan tidak menutup kemungkinan di kota-kota besar di Indonesia terdapat mata rantai perdagangan narkotika Internasional. Aturan hukum yang menghukum penyalahguna dipenjara harus dilakukan berdasarkan subtansi hukum yang tepat, supaya penyalahguna dikenakan sanksi rehabilitasi bukan lagi penjara. Pokok permasalahan yang diangkat adalah Bagaimana aturan mengenai rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini menggunakan penelitian penelitian Normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan–bahan referensi lainnya. Kesimpulan penelitian yaitu Penyalahguna wajib mendapatkan hukuman berupa rehabilitasi bukan dipenjara,karena rehabilitasi bentuk alternatif hukuman maka penyalahguna dijamin oleh undang – undang narkotika wajib di rehabilitasi.

Page 14 of 14 | Total Record : 135

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue