Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.534
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Wawasan Yuridika Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Ensiklopedia of Journal Unes Law Review Media Iuris Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Cahaya Mandalika International Journal of Social Service and Research Ensiklopedia Research and Community Service Review Journal of Social Science Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Jurnal Legislasi Indonesia
Ratnawati, Elfrida
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mechanical Engineering Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
KONSTRUKSI HUKUM KLAUSULA BAKU PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Kusumawati, Winda; Ratnawati, Elfrida
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 4 (2024): Vol. 6 No. 4 Edisi 2 Juli 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i4.2715

Abstract

Abstrak: Penggunaan klausula baku dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Indonesia menjadi sorotan tersendiri.Klausula baku ini, yang dibuat sepihak oleh pengusaha, seringkali tidak adil dan merugikan pekerja. Kurangnya kesadaran hukum dari kedua belah pihak, baik pengusaha maupun pekerja, memperparah masalah ini. Celah eksploitasi pun terbuka lebar akibat regulasi yang lemah dan interpretasi yang ambigu. Penelitian ini menekankan pentingnya konstruksi hukum yang jelas dan tepat untuk klausula baku dalam PKWT. Prinsip-prinsip yang harus diutamakan meliputi itikad baik, keadilan, transparansi, dan hak negosiasi bagi pekerja. Meski regulasi terkait klausula baku sudah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, penerapannya yang efektif dan konsisten masih membutuhkan upaya lanjutan. Sinergi dari berbagai pihak menjadi kunci.Kata Kunci: Klausula Baku, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, UU Cipta Kerja.
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA TERKAIT KOMPENSASI BERAKHIRNYA MASA PKWT BERDASARKAN PP NO 35 TAHUN 2021 Riyadi, Sugeng; Ratnawati, Elfrida
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 4 (2024): Vol. 6 No. 4 Edisi 2 Juli 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i4.2716

Abstract

Abstract: This research was conducted with the aim of finding out and understanding how legal protection is for workers who are not given compensation money at the end of a certain time work agreement (PKWT). Based on the research results obtained, it shows that compensation money at the end of the certain time work agreement (PKWT) must be given by employers as a form of respect for employees' rights after the contract ends at the company where they work. If the company does not provide compensation to employees who work based on a Specific Time Work Agreement, the company may be subject to sanctions in the form of fines, payment of outstanding compensation obligations, or demands for compensation. for losses suffered by employees.Keywords: PP No.35 of 2021,PKWT compensation,PKWT Protection
ANALISIS PASAL 1338 AYAT (3) KUH PERDATA DALAM KONTRAK JASA INDUSTRI MIGAS Budiarti, Wijaya; Ratnawati, Elfrida
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 4 (2024): Vol. 6 No. 4 Edisi 3 Juli 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i4.2717

Abstract

Abstract: In the context of data privacy law, a valid contract is an element that exists in every agreement, whether it be between a private citizen and the government or between a private citizen and a corporation. The thing meant by good faith in this case is a person or individual who uses good faith. Good economic theory states that a person should not take advantage of other parties to advance his own interests or take advantage of other people. As a result, a contract or other legal agreement does not just have to be based on language that the parties involved agree upon instead, the court can also intervene to resolve disputes by establishing a contract outside of legal language that is based on sound legal principles. The purpose of the paper is to analyze the above-mentioned subheadings as a means of analyzing the principles of good itikad in the execution of contracts and agreements, as well as to provide examples of what exactly needs to be included in the commitment and good itikad of both parties, particularly in the fields of mining and the gas industry.Keywords: Itikad Baik, Pasal 1338, KUHP, Hukum Perdata, Industri.
SATUAN TUGAS PENATAAN LAHAN DAN INVESTASI UNTUK KEPASTIAN BERUSAHA DALAM PERTAMBANGAN Istianti, Ria; Ratnawati, Elfrida
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 4 (2024): Vol. 6 No. 4 Edisi 2 Juli 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i4.1652

Abstract

Abstract: In order to organize mining management, the President carries out a land management policy by evaluating and dividing mining land. The President's order, Presidential Regulation 70 of 2023, on land allocation for investment management, is thought to be a remedy for the problem of managing mineral and metal mining regulations. Consequently, we need to check whether the Regulation is in line with the Mineral and Coal Mining Law 4 of 2009, as revised by the Determination of Government Regulations 6 of 2023 (in lieu of Law 2 of 2022, which dealt with job creation) before it became law. The investigation found that the Mineral and Coal Law, which deals with the distribution of mining management responsibilities to community groups, and Presidential Regulation No. 70 of 2023, which deals with land allocation for investment management, are at odds with one another. The research uses normative juridical methods.Keywords: Mining, Management, License
PERMASALAHAN PENGGUNAAN LAHAN MASYARAKAT ATAS INVESTASI ASING DI BIDANG ENERGI BARU (STUDI KASUS : SENGKETA TANAH ADAT DI INDONESIA) Yuhao, Sun; Ratnawati, Elfrida
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 4 (2024): Vol. 6 No. 4 Edisi 2 Juli 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i4.2714

Abstract

Abstrak: Penelitian ini membahas sengketa tanah adat dalam konteks investasi asing di bidang energi baru di Indonesia. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sengketa, termasuk ketidaksesuaian hukum, kurangnya informasi dan keterlibatan masyarakat, serta dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Strategi untuk mengatasi sengketa tersebut juga dibahas, termasuk konsultasi dan partisipasi masyarakat, penerapan prinsip pertanggungjawaban sosial dan lingkungan, penegakan hukum serta perlindungan hak asasi manusia. Dengan mempertimbangkan implikasi dari konflik yang terjadi, langkah-langkah untuk memastikan investasi asing dalam energi baru memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi semua pihak ditekankan.Kata Kunci: Investasi Asing ,Energi Baru,Sengketa Tanah Adat.
KONSEKUENSI HUKUM BAGI PENGUSAHA YANG MENGAKHIRI HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK PUTUSAN NO.100./Pdt.Sus-PHI/2019/PN.JKT.Pst Harefa, Isasari; Ratnawati, Elfrida
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN MEI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i2.3485

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah putusan hakim dalam putusan No. 100/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst. tentang pengusaha yang mengakhiri hubungan kerja secara sepihak sudah sesuai dengan Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Cipta kerja No. 11 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan Survei Deskriptif. Penyelesaian sengketan ini diselesaikan melalui lembaga bilateral, mediasi, konsilisai atau arbitrase. Ia berstatus tetap ddan jika diakhiri atau diputus hubungan kerjanya harus tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Karena pemutusan hubungan kerja terjadi dengan mengabaikan proses hukum yang berlaku dank arena pemutusan hubungan kerja bukan karena pelanggaran atau kelalaian penggugat, maka menurut pertimbangan hukum sebelumnya, pengadilan memutuskan, memerintahkan tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat, berupa tunjangan pensiun atau pesangon dalam jumlah dua kali dari jumlah yang ditentukan dalam Pasal 156 (2), pemeberian tunjangan pennghargaan menurut Pasal 156 (3), dan satu kali uang penggantian hak menurut Pasal 156 (4).
PENYULUHAN HUKUM JAMINAN KEBENDAAN DI KANTOR KECAMATAN SERPONG, TANGERANG SELATAN Ratnawati, Elfrida; Arsawan, I Gede Yudi; Pratomo, Abdurracman Satrio; Budhianti, Meta Indah
Ensiklopedia Research and Community Service Review Vol 4, No 1 (2024): Vol. 4 No. 1 Oktober 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/err.v4i1.1094

Abstract

Abstract: The legal counseling on material guarantees at the Serpong District Office, South Tangerang aims to provide understanding, information and legal knowledge about how people can guarantee their movable and immovable objects at bank and non-bank financing institutions in the form of general and special guarantees (mortgage, pawn, fiduciary, Dependents, Warehouse Receipts and Individual Guarantees or Bortoght). This Community Service (PKM) uses an implementation method in the form of outreach activities and discussions with the village head and sub-district head. This PKM activity provides benefits to the village head and sub-district head which will later be shared with the surrounding community by increasing understanding of guarantee law at the Serpong District Office, South Tangerang. Through discussion activities between the service team and the village head and sub-district head, it was discovered that many did not understand material guarantees. Therefore, it is necessary to provide knowledge and supporting knowledge to provide knowledge to the public about the rules that apply to each material guarantee.Keywords: Guarantee, Materials, Tangerang-South
COMPARISON OF TIMOR-LESTE’S GOOD CORPORATE GOVERNANCE LAW WITH INDONESIA’S ANTI-MONOPOLY LAW TO ENHANCE CORPORATE COMPETITIVENESS Fernandes, Maria Angelica Araujo; Rahmawan, Dhany; Indiraharti, Novina Sri; Ratnawati, Elfrida
International Journal of Social Service and Research Vol. 5 No. 1 (2025): International Journal of Social Service and Research
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/ijssr.v5i1.1170

Abstract

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles in Timor Leste and the implementation of antitrust policies in Indonesia have a significant impact on the competitiveness of companies in both countries. This paper aims to provide a deeper understanding of the comparison between the GCG principles applied in the two countries, both in terms of their implementation challenges and impacts on business competitiveness. The qualitative approach was chosen to understand the phenomenon in depth, identifying the dynamics in the legal and policy contexts in each country. Using the comparative analysis method, the author explores the similarities and differences between the two legal frameworks, as well as analyzes the social and economic impact of these policies on the competition of companies. It is expected that this research can contribute to the development of better economic policies both in the countries and provide insights for other developing countries in optimizing corporate governance and business competition to achieve inclusive and sustainable economic development.
KETIDAKPASTIAN HUKUM PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA : SYARAT KETERTIBAN UMUM Napitupulu, Anton Anju; Ratnawati, Elfrida; Rahmawan, Dhany; Indirahati, Novina Sri; Bustani, Simona
Ensiklopedia of Journal Vol 7, No 2 (2025): Vol. 7 No. 2 Edisi 3 Januari 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v7i2.2801

Abstract

Abstract: An International Arbitration Award can be recognized and enforced in Indonesia if it meets the conditions stipulated in Article 66 of Law Number 30 Year 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, one of which includes the provision that the award is not contrary to public order. The problem with this requirement is that there is no definition or explanation of the public order provision, causing legal uncertainty and subjective interpretation among judges. The purpose of this study is to further analyze the legal uncertainty in the application of the principle of public order as a condition of recognition and enforcement of decisions of international arbitration bodies in Indonesia, as well as the impact on investment in Indonesia. It is hoped that this research can provide recommendations to make an improvement on the public order requirement. This is because the provision has been in effect for more than two decades and needs to be adjusted to the development of investment in the future to support the government's vision towards the Golden Indonesia Era.Keywords: Legal Uncertainty, International Arbitration Award, Public Order Principle.
PENGAWASAN ASURANSI DIGITAL UNTUK KEAMANAN DATA NASABAH OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN Adani, Sajida; Ratnawati, Elfrida; Rahmawan, Dhany; Indirahati, Novina Sri; Bustani, Simona
Ensiklopedia of Journal Vol 7, No 2 (2025): Vol. 7 No. 2 Edisi 3 Januari 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v7i2.2839

Abstract

Abstract: Digital insurance is a product developed by insurance companies by following current technological developments. Supervision of personal data in digital insurance is carried out by insurance companies, while the Financial Services Authority (OJK) only supervises the insurance company's business activities. The problem in this writing is whether digital supervision is really needed for the security of customer data by the OJK? The results of the discussion are that it is true that supervision of customer data is needed by the OJK because currently supervision of digital insurance customer data is only carried out by insurance companies and it is very vulnerable to leaks of personal data, so OJK's authority is needed to carry out digital supervision on personal data managed by insurance companies. the. Therefore, a legal umbrella is needed for the OJK to carry out digital supervision of personal data.Keywords: Digital Insurance, Supervision, Insurance Company, Financial Services Authority
Co-Authors Adani, Sajida Afriyandi, Muhammad Rizcky Agung Pratama Ali Nugroho, Ali Andrian, Willy Angelina, Jennifer Anwar*, Aulia Citra Ardhiyani, Novie Astrini, Widiya Murti Balgis, Erna Rahma Budiarti, Wijaya de Rozari, Petrus E. Dhany Rahmawan Eka Pratiwi Neoe, Sry Rahayu Elahi Fikri, Faisal Fernandes, Maria Angelica Araujo Flora, Erica Harefa, Isasari Hunafa, Sulthan I Gede Yudi Arsawan Indah Budhianti, Meta Indirahati, Novina Sri Istianti, Ria Kamba, Sri Nanang M Kusumawati, Winda Laurensius Arliman S Lubis, Ali Hakim Maloringan, Julius F Margaretha, Selviana Mulyanah, Dede Muttaqin Muttaqin Napitupulu, Anton Anju Nazir, Muhammad Afdal Novina Sri Indiraharti, Novina Sri Nurhandayani, Pina Nursantih, Nadia Permata, Azzahra Ayu Nur Podungge, Alamsyah Pratomo, Abdurracman Satrio Pravana, Alam Puspitarini, Ratnasari Putra, Adde Pramana Ramadhan, Fauzan Rangga, Rangga Razak, Aida Abdul Sihombing, Januardo SP Silalahi, Andreas Parasian Simona Bustani, Simona Sugeng Riyadi Valentino, Nova YS, Masyitoh Yuhao, Sun