cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sosiohumaniora
Contact Email
sosiohumaniora@yahoo.co.id
Phone
-
Journal Mail Official
santosaku_sumah@yahoo.co.id
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Sosiohumaniora
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 14110911     EISSN : 24432660     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Sosiohumaniora adalah jurnal berskala nasional yang mencakup kajian ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini menaruh perhatian pada persoalan gender, pemberdayaan masyarakat, lembaga dan administrasi publik, sistem pemerintahan lokal dan kesehatan masyarakat. Jurnal Sosiohumaniora akan menerbitkan Artikel terpilih dibawah lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 12, No 1 (2010): SOSIOHUMANIORA, MARET 2010" : 7 Documents clear
DEVELOPING BUT DISCRIMINATIVE THEORIES ON POLITICAL PARTIES Ulla Fionna
Sosiohumaniora Vol 12, No 1 (2010): SOSIOHUMANIORA, MARET 2010
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.29 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v12i1.5441

Abstract

This article reviews and summarises the trends in the development of theories on political parties. In particular, the inherent and overwhelming trend of Western-focused will be addressed. Through the discussion on the contemporary trends in theories of political parties, the article describes the one-sidedness of the theories and the oversight against parties from other regions. However, because of the establishment of these theories, the trend will continue as the theories will be used as benchmark for the development of parties in other parts of the world.
PENGARUH KOMPETENSI ANGGOTA DPRD DAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH, PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, PENGANGGARAN SERTA KUALITAS INFORMASI KEUANGAN TERHADAP PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH YANG BAIK: SURVEY PADA KABUPATEN/KOTA DI JAWA BA Nunuy Nur Afiah
Sosiohumaniora Vol 12, No 1 (2010): SOSIOHUMANIORA, MARET 2010
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.379 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v12i1.5436

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Kompetensi Anggota DPRD, Kompetensi Aparatur Pemda, Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi, Penganggaran, dan Kualitas Informasi Akuntansi Terhadap Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemda yang Baik. Metode penelitian yang digunakan adalah descriptive dan explanatory survey terhadap 25 kabupaten/kota di Jawa Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik survey menggunakan instrument kuesioner. Dilengkapi dengan teknik observasi. Dilaksanakan sejak bulan September 2003 sampai dengan bulan Agustus 2004. Metode analisis menggunakan Path Analysis. Kesimpulan penelitian ini adalah Kompetensi Anggota DPRD, Kompetensi Aparatur Pemda, Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi, Penganggaran, dan Kualitas Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemda yang Baik.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEUNTUNGAN DAN EFISIENSI PADA USAHA RAKYAT PERKEBUNAN KELAPA Bedy Sudjarmoko
Sosiohumaniora Vol 12, No 1 (2010): SOSIOHUMANIORA, MARET 2010
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (376.2 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v12i1.5440

Abstract

Kelapa merupakan salahsatu komoditas perkebunan yang penting di Indonesia, baik dari aspek ekonomi maupun dari aspek sosial dan budayanya. Berdasarkan data tahun 2004, 97% usaha perkebunan kelapa dilakukan oleh petani rakyat. Maka di dalam konteks pembangunan pertanian, berbagai informasi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keuntungan dari usaha perkebunan tersebut merupakan simpul penting dalam upaya-upaya peningkatan produksi secara lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk; (1) mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat keuntungan usaha perkebunan kelapa; dan (2) menentukan tingkat efisiensi produksi pada perkebunan kelapa yang diusahakan oleh petani kecil. Model Unit Output Price Cobb-Douglass Profit Function digunakan untuk menggambarkan hubungan antara tingkat keuntungan dengan faktor-faktor tersebut. Model tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan prosedur Seemingly Unrelated Regression (SUR) untuk menghasilkan parameter model. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat upah, harga pupuk dan pestisida, memberikan dampak yang signifikan secara negatif terhadap tingkat keuntungan. Lebih jauh, seluruh input tetap dan faktor demografis memberikan dampak signifikan postitif terhadap tingkat keuntungan tersebut. Selain itu, model analisis juga menunjukkan bahwa usaha perkebunan rakyat berada pada kondisi increasing return to scale, yang berarti bahwa keuntungan usaha perkebunan masih dapat ditingkatkan dengan menambah jumlah tenaga kerja, pupuk dan pestisida sampai pada titik optimum.
KUALITAS PELAYANAN DAN ALTERNATIF MODEL PELAYANAN PENYULUHAN PERTANIAN DI ERA OTONOMI DAERAH Faria Ruhana
Sosiohumaniora Vol 12, No 1 (2010): SOSIOHUMANIORA, MARET 2010
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (492.114 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v12i1.5439

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan metode survey. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan penyuluhan pertanian kepada petani di Kabupaten Garut. Di samping itu untuk menganalisis dan memberikan alternatif model penyuluhan pertanian. Dari penelitian ini diperoleh temuan penting bahwa setelah diberlakukan otonomi daerah jumlah, kualitas dan kompetensi penyuluh pertanian justru menurun. Hal ini mengakibatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada petani menjadi menurun pula. Sedangkan dari pengkategorian skor pada penerapan teori Zeithaml, et. al. (1990) menunjukkan bahwa dimensi assurance mendapatkan penilaian paling rendah dari responden. Sehingga perubahan kualitas pelayanan sebaiknya dimulai dengan memperbaiki indikator pembentuk dimensi ini. Berikutnya perubahan dilakukan bertahap atau paralel pada dimensi reliability, tangible, responsiveness dan empathy. Model pengembangan yang dapat diberikan yaitu menyediakan fasilitas sistem informasi disertai pelatihan yang intensif guna meningkatkan kinerja penyuluh pertanian, sehingga akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUSKESMAS: STUDI KASUS KOTA BANJAR PROPINSI JAWA BARAT M. Arry Djauhari
Sosiohumaniora Vol 12, No 1 (2010): SOSIOHUMANIORA, MARET 2010
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.083 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v12i1.5438

Abstract

Pemerintah Kota Banjar dalam memberikan pelayanan kesehatan masih tergantung kepada kebijakan perimbangan keuangan, karena terbatasnya sumberdaya yang di miliki. Implementasi kebijakan perimbangan keuangan yang belum optimal dengan indikasi terbatasnya kemampuan sumberdaya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas yang memperlihatkan kecenderungan pengaruh yang terbesar dalam dimensi implementasi kebijakan. Keterbatasan kemampuan dalam mengelola sumber daya baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia sangat tergantung kepada kemampuan keuangan daerah sendiri dalam pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerahnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanasi, dengan sample gugus bertahap (Cluster sampling), pengambilan sampel dilakukan secara bertahap berdasarkan wilayah-wilayah administratif yang terdapat pusat pelayanan kesehatan dengan metode acak sederhana (Simple Random Sampling). Pengolahan data diuji dengan menggunakan Structure Equation Modeling (SEM) dengan suatu prosedur yang di dasarkan pada Methods of Succesive Interval. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perimbangan keuangan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang didasarkan pada dimensi komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap pelaksana dan struktur birokrasi secara bersama-sama atau tersendiri secara signifikan mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan. Dimensi dukungan merupakan dimensi yang paling besar pengaruhnya terhadap peningkatan pelayanan kesehatan diikuti dengan struktur birokrasi, sumberdaya dan komunikasi.
PRANATA SOSIAL DALAM PERTANIAN : STUDI TENTANG PENGETAHUAN LOKAL PADA MASYARAKAT PETANI DI JAWA BARAT Opan S. Suwartapradja
Sosiohumaniora Vol 12, No 1 (2010): SOSIOHUMANIORA, MARET 2010
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.422 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v12i1.5442

Abstract

Program Pemerintah dalam peningkatan produksi petanian dimulai dari pemasyarakatan Panca Usaha Tani sejak tahun 1970-an. Hasilnya telah mencapai swasembada beras pada tahun 1984, tetapi masih belum menunjukkan stabilitas keberadaan pangan dan pendapatan petani masih tetap termajinalkan. Hal ini tidak hanya terkait dengan harga jual dan sistem pemasaran yang masih tradisional, akan tetapi juga tingginya biaya produksi. Salah satu upaya dalam mengurangi biaya produksi terutama dibidang ketenaga kerjaan dengan memanfaatkan kearifan lokal, yaitu memanfaatkan suatu bentuk kerja sama dalam kehidupan petani, seperti Liliuran/gropyokan/rempugan. Bentuk kerjasama ini telah melembaga dalam kehidupan mereka, tetapi keberadaannya semakin termarjinalkan. Tulisan ini mendeskripsikan, menggambarkan dan atau melukiskan serta memaknai kearifan lokal sebagai suatu bentuk pranata sosial yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat agraris di perdesaan melalui pendekatan kualitatif, yang dapat dipertimbangkan dalam mengaplikasikan program-program pembangunan. Pranata sosial ini merupakan suatu bentuk kerjasama dalam suatu kegiatan yang dilakukan oleh para petani dengan cara bergiliran. Keanggotaannya cukup rasional dan cukup ideal, terkait dengan luasan, pergiliran dan masa tanam, sehingga bagi yang mendapatkan giliran terakhir sesuai dengan jadwal tanam yang serentak dilaksanakan. Dalam bentuk kerjasama ini tidak ada ketentuan yang mengikat dan tidak ada kompensasi. Setiap anggota yang terlibat membayarnya dengan jasa atau tenaga sesuai dengan kegiatan yang dilakukannya. Pranata sosial mengandung kepentingan sosial, eknomi dan budaya. Dari segi sosial, dapat menjaga dan meningkatkan ikatan atau hubungan antar kerabat, teman dan tetangga dan dari segi ekonomi dapat mengurangi biaya produksi. Sedangkan dari segi budaya terkait dengan sistem nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Bentuk kerjasama ini mempunyai arti penting dalam kehidupan petani, terutama yang masih diricikan oleh sifat-sifat tradisional (Post Traditional).
DISINTEGRASI, PEMERINTAHAN LOKAL DAN DANA PERIMBANGAN PUSAT DAN DAERAH Pandji Santosa
Sosiohumaniora Vol 12, No 1 (2010): SOSIOHUMANIORA, MARET 2010
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.15 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v12i1.5437

Abstract

Peraturan tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah ini titik beratnya masih pada pembagian proporsi bukan pada pemberian kewenangan yang luas dalam pengelolaan sumberdaya. Penekanan lebih besar pada bagi hasil sumberdaya alam (SDA) dinilai lebih menguntungkan daerah yang kaya dan tidak menguntungkan daerah bukan penghasil kekayaan alam. Sumber dana alokasi umum, meskipun didasarkan formula yang lebih objektif dan transparan, tetapi cenderung mengutamakan pemerataan dan kurang memperhatikan sisi keadilan. Keberhasilan pemerintah untuk mengatasai masalah keuangan daerah sebenarnya merupakan langkah penting dalam menggerakkan roda pemerintahan di daerah, tetapi dampak yang ditimbulkannya akan berpotensi kepada tuntutan pembagian keuangan yang lebih tepat, tuntutan federalisasi, sampai ke ancaman disintegrasi ketika pemerintah pusat dinilai mempertahankan perimbangan keuangan pusatdaerah secara tidak adil karena tidak memperhitungkan kontribusi daerah kepada pendapatan pusat. Untuk mengantisipasi munculnya dampak negatif di atas maka setiap desain perimbangan keuangan selain perlu dirancang lebih cermat dan memperhitungkan pemerataan daerah juga hendaknya kebijakan dana perimbangan pusat dengan daerah senantiasa bersendikan elemen potensi kapasitas penerimaan daerah, kontribusi daerah kepada pendapatan pusat, serta menjamin otonomi daerah dan akuntabilitas lokal.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2010 2010


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 27, No 1 (2025): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2025 Vol 26, No 3 (2024): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2024 Vol 26, No 2 (2024): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2024 Vol 26, No 1 (2024): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2024 Vol 25, No 3 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2023 Vol 25, No 2 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2023 Vol 25, No 1 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2023 Vol 24, No 3 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2022 Vol 24, No 2 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2022 Vol 24, No 1 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2022 Vol 23, No 3 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2021 Vol 23, No 2 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2021 Vol 23, No 1 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2021 Vol 22, No 3 (2020): SOSIOHUMANIORA, NOVEMBER 2020 Vol 22, No 2 (2020): SOSIOHUMANIORA, JULY 2020 Vol 22, No 1 (2020): SOSIOHUMANIORA, MARCH 2020 Vol 21, No 3 (2019): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2019 Vol 21, No 2 (2019): SOSIOHUMANIORA, JULI 2019 Vol 21, No 1 (2019): SOSIOHUMANIORA, MARET 2019 Vol 20, No 3 (2018): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2018 Vol 20, No 2 (2018): SOSIOHUMANIORA, JULI 2018 Vol 20, No 1 (2018): SOSIOHUMANIORA, MARET 2018 Vol 19, No 3 (2017): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2017 Vol 19, No 2 (2017): SOSIOHUMANIORA, JULI 2017 Vol 19, No 1 (2017): SOSIOHUMANIORA MARET 2017 Vol 18, No 3 (2016): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2016 Vol 18, No 2 (2016): SOSIOHUMANIORA, JULI 2016 Vol 18, No 1 (2016): SOSIOHUMANIORA, MARET 2016 Vol 17, No 3 (2015): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2015 Vol 17, No 2 (2015): SOSIOHUMANIORA, JULI 2015 Vol 17, No 1 (2015): SOSIOHUMANIORA, MARET 2015 Vol 16, No 3 (2014): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2014 Vol 16, No 2 (2014): SOSIIOHUMANIORA, JULI 2014 Vol 16, No 1 (2014): SOSIOHUMANIORA, MARET 2014 Vol 15, No 3 (2013): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2013 Vol 15, No 2 (2013): SOSIOHUMANIORA, JULI 2013 Vol 15, No 1 (2013): SOSIOHUMANIORA, MARET 2013 Vol 14, No 3 (2012): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2012 Vol 14, No 2 (2012): SOSIOHUMANIORA, JULI 2012 Vol 14, No 1 (2012): SOSIOHUMANIORA, MARET 2012 Vol 13, No 3 (2011): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2011 Vol 13, No 2 (2011): SOSIOHUMANIORA, JULI 2011 Vol 13, No 1 (2011): SOSIOHUMANIORA, MARET 2011 Vol 12, No 3 (2010): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2010 Vol 12, No 2 (2010): SOSIOHUMANIORA, JULI 2010 Vol 12, No 1 (2010): SOSIOHUMANIORA, MARET 2010 Vol 11, No 3 (2009): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2009 Vol 11, No 2 (2009): SOSIOHUMANIORA, JULI 2009 Vol 11, No 1 (2009): SOSIIOHUMANIORA, MARET 2009 Vol 10, No 3 (2008): SOSIIOHUMANIORA, NOPEMBER 2008 Vol 10, No 2 (2008): SOSIOHUMANIORA, JULI 2008 Vol 10, No 1 (2008): SOSIOHUMANIORA, MARET 2008 Vol 9, No 3 (2007): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2007 Vol 9, No 2 (2007): SOSIOHUMANIORA, JULI 2007 Vol 9, No 1 (2007): SOSIOHUMANIORA, MARET 2007 Vol 8, No 3 (2006): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2006 Vol 8, No 2 (2006): SOSIOHUMANIORA, JULI 2006 Vol 8, No 1 (2006): SOSIOHUMANIORA, MARET 2006 Vol 7, No 3 (2005): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2005 Vol 7, No 2 (2005): SOSIOHUMANIORA, JULI 2005 Vol 7, No 1 (2005): SOSIOHUMANIORA, MARET 2005 Vol 6, No 3 (2004): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2004 Vol 6, No 2 (2004): SOSIOHUMANIORA, JULI 2004 Vol 6, No 1 (2004): SOSIOHUMANIORA, MARET 2004 Vol 5, No 3 (2003): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2003 Vol 5, No 2 (2003): SOSIOHUMANIORA, JULI 2003 Vol 5, No 1 (2003): SOSIOHUMANIORA, MARET 2003 Vol 4, No 3 (2002): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2002 Vol 4, No 2 (2002): SOSIOHUMANIORA, JULI 2002 Vol 4, No 1 (2002): SOSIOHUMANIORA, MARET 2002 Vol 3, No 3 (2001): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2001 Vol 3, No 2 (2001): SOSIOHUMANIORA, JULI 2001 Vol 3, No 1 (2001): SOSIOHUMANIORA, MARET 2001 More Issue