Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Agregasi

agregasi
Website

Published by Universitas Komputer Indonesia

ISSN : 23375299 EISSN : 25793047 DOI : -

Core Subject : Social,

Social Sciences

Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia. Jurnal ini memuat berbagai hasil penelitian, konsep atau gagasan pemikiran yang terkait dengan reformasi pemerintahan.

Arjuna Subject : -

Articles 6 Documents

Search results for , issue "Vol 4 No 2 (2016)" : 6 Documents clear

Politik Dinasti Dalam Perspektif Etika Pemerintahan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Mahyuni LNU
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Fenomena politik dinasti dalam pemilihan seretnak kepala daerah tahun 2017 tetap menjadi isue strategis dalam perkembangan demokrasi lokal di Indonesia. Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan merupakan kabupaten yang pada pilkada tahun 2017 ini terdapat beberapa calon yang merupakan keluarga atau kerabat dari Bupati yang berkuasa sekarang. Adanya potensi pelanggaran etik yang mungkin dilakulan oleh Kepala Daerah beserta jajaran pemerintahan kabupaten sampai tingkat pemerintahan desa pada saat tahapan berlangsung merupakan sebuah keniscayaan. Oleh karena itu integritas proses dan integritas hasil dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Barito Kuala jangan ternodai hanya dikarenakan adanya praktek politik dinasti. Maka untuk itu dituntut adanya profesionalisme Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk menjunjung tinggi etika pemerintahan dengan mengimplementasikan nilai-nilai etika pemerintahan, melalui komitmen dan keseriusan kepala daerah dengan melindungi integritas pemerintahan, menjaga kemandirian pemerintahan dan mecegah konflik kepentingan.

Pelaksanaan Peran dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan Di Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandung Novie Indrawati Sagita
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Otonomi daerah diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan di daerah, termasuk didalamnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah perlu mendayagunakan secara optimal unit-unit pemerintahan yang ada di daerah, termasuk unit-unit pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, unit kerja pemerintahan daerah yang dimaksud adalah kecamatan dan kelurahan. Keberadaan kecamatan dan kelurahan sangat penting karena menjadi grada terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Peran penting kelurahan dan kecamatan menjadi pokok pertanyaan dari penelitian ini, utamanya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kasie pemerintahan kecamatan dan kelurahan di Bandung dan hambatan apa saja yang dihadapi terkait pelaksanaan tupoksi tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan mengutamakan data primer dengan dukungan data sekunder. Adapun hasil penelitian menghasilkan simpulan bahwa pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kasie Pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandung perlu adanya perbaikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan. Berbagai perbaikan diantaranya melakukan revisi peraturan walikota terkait pembagian tugas dan wewenang dalam organisasi kecamatan dan kelurahan, membuat payung hukum untuk menjaga legalitas dan meminimalisir dampak penyimpangan aturan/hukum dalam pelaksanaan pelimpahan tugas dan kewenangannya, optimalisasi kinerja yang didukung melalui peningkatan sumber daya, serta untuk masalah pertanahan dan aset daerah, Kasie Pemerintahan perlu didukung oleh unitunit kerja lainnya yang berkaitan dalam hal kemudahan koordinasi dan layanan informasi aset daerah.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dinamika Demokrasi dan Partai Politik di Indonesia Samugyo Ibnu Redjo
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Demokrasi, dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada individu elite dan komunitas masyarakat dimana demokrasi itu dijalankan. Keberlangsungan demokrasi bergantung pada terpenuhinya indikator-indikator demokrasi baik dalam tataran kebijakan, tataran implementasi maupun pada tataran kultural. Itu berarti ada proses check and balances yang saling membesarkan, saling mengimbangi dan saling mengevaluasi antar seluruh infra struktur dan supra struktur Negara. Partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen dan sarana seleksi bagi pertumbuhan actor-actor politik. Selaku kumpulan politik yang mengkomunikasikan kehendak dan kepentingan yang berbeda, serta sebagai sarana untuk memberdayakan rakyat. Kumpulan politik ini seyogyanya didasarkan nilai dan norma politik tertentu dan dengan ideology dan keyakinan serta pandangan jauh kedepan/visionair terhadap masalah Negara. PILKADA merupakan cerminan pelaksanaan Pancasila Sila ke empat. Artinya rakyat seyogyanya dipimpin oleh pimpinan yang bijaksana yang didapat dari hasil permusyawaratan/pemilihan wakil-wakil rakyat yang ada dilembaga perwakilan rakyat Daerah. Demikian juga disebutkan dalam UUD 45 yang diperbaharui, bahwa kepala Daerah dipilih secara demokratis. Pernyataan demikian seyogyanya menyadarkan dinamika kepolitikan bahwa Kepala Daerah dan wakilnya tidak harus dipilih oleh rakyat sebagaimana Pemilihan Umum, tetapi dipilih oleh anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan cara tersebut sesungguhnya aspek demokrasi tidak dilanggar.

Analisis Pajak Daerah Di Kota Cimahi Suyanto LNU
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pajak daerah di Kota Cimahi. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunde. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis efektivitas pemungutan, analisis pertumbuhan, analisis kontribusi masing-masing pajak daerah, analisis klasifikasi pajak daerah, dan analisis proyeksi potensi pajak daerah di Kota Cimahi. Dari hasil analisis diketahui bahwa jenis pajak daerah di Kota Cimahi berdasarkan Perda No 9 Tahun 2011 terdiri dari sepuluh jenis pajak daerah. Namun yang telah berhasil dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi ada sembilan jenis pajak yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), serta PBB Perkotaan. Kesembilan jenis pajak daerah tersebut yang memiliki tingkat efektivitas pemungutan tertinggi adalah pajak reklame. Adapun pertumbuhan pajak daerah tertinggi dicapai oleh pajak hotel, sedangkan yang memiliki kotribusi pajak terbesar adalah pajak penerangan jalan. Beberapa jenis pajak seperti pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, BPHTB dan PBB Perkotaan termasuk kategori prima yaitu pajak daerah yang memiliki pertumbuhan dan kontribusi diatas atau sama dengan 1%. Berdasarkan estimasi potensi pajak daerah, ada tiga jenis pajak daerah yang memiliki potensi pertumbuhan sangat pesat yaitu pajak penerangan jalan, BPHTB dan PBB Perkotaan.

Sinkronisasi RTRW Pembangunan Propinsi Jawa Barat dan RTRW Pertahanan Darat Kodam III/Siliwangi Agus Subagyo
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Penelitian ini dirancang untuk memberikan gambaran dan penjelasan tentang pentingnya sinkronisasi RTRW Pembangunan Pemda Propinsi Jawa Barat dengan RTRW Pertahanan Darat Kodam III/Siliwangi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyatukan persepsi dan menyamakan pandangan antara Pemda Propinsi Jawa Barat dengan Kodam III/Siliwangi dalam proses penyusunan RTRW Pembangunan dengan RTRW Pertahanan Darat. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi literatur / studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Terdapat perbedaan persepsi antara Pemda Propinsi Jawa Barat dengan Kodam III/Siliwangi dalam menyusun RTRW Pembangunan yang berbasis prosperity approach dan RTRW Pertahanan Darat yang berbasis security approach; (2) Perlunya formulasi kebijakan Amdal Pertahanan sebagai katalisator dalam sinkronisasi RTRW Pembangunan dan RTRW Pertahanan Darat; (3) Perlunya kesiapan instrumental, struktural, dan kultural dalam melakukan sinkronisasi RTRW Pembangunan dengan RTRW Pertahanan Darat.

Implementasi Kebijakan Pembebasan Lahan Bandar Udara Internasional Jawa Barat Di Kabupaten Majalengka Ilham Gemiharto
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat 2009- 2029 dan RTRW Kabupaten Majalengka 2003-2013, Bandar Udara Internasional Jawa Barat telah ditetapkan sebagai salah satu infrastruktur strategis di provinsi Jawa Barat, yang dikuatkan oleh Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional yang menempatkan Bandar Udara Internasional Jawa Barat sebagai Bandar Udara Sekunder di Indonesia. Pengadaan tanah merupakan kebijakan pemerintah yang sangat krusial dan sangat menentukan terlaksananya suatu pembangunan infrastruktur. Dalam pengadaan tanah ini pemerintah seringkali tidak dapat menyelesaikan secara maksimal dikarenakan proses negosiasi dan penerimaan masyarakat, tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan pembebasan lahan Bandar Udara Internasional Jawa Barat di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen serta teknik analisis data deskriptif, dengan informan penelitian adalah para pemilik tanah yang terkena pembebasan, serta para pejabat terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembebasan lahan untuk pembangunan Bandar Udara Internasional Jawa Barat dari sisi konten kebijakan masih membutuhkan beberapa perbaikan dan masukan, terutama sebagai akibat dari pelaksanaannya yang bertahap dan tidak sekaligus atau tidak sesuai dengan yang direncanakan akibat dari komitmen yang rendah dari semua pihak, serta belum terperhatikannya persepsi dan ekpektasi yang terjadi di masyarakat setempat.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

Filter by Year

2016 2016

Filter By Issues

All Issue Vol 13 No 2 (2025) Vol 13 No 1 (2025) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 2 (2020) Vol 8 No 1 (2020) Vol 7 No 2 (2019) Vol 7 No 1 (2019) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2018) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 2 (2016) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dewi Kurniasih

Contact Email
dewi.kurniasih@email.unikom.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalagregasi@email.unikom.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dewi Kurniasih

Contact Email dewi.kurniasih@email.unikom.ac.id

Phone -

Journal Mail Official jurnalagregasi@email.unikom.ac.id

Editorial Address -

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dewi Kurniasih

Contact Email
dewi.kurniasih@email.unikom.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalagregasi@email.unikom.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA