cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dewi Kurniasih
Contact Email
dewi.kurniasih@email.unikom.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalagregasi@email.unikom.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Agregasi
Published by Universitas Komputer Indonesia
ISSN : 23375299     EISSN : 25793047     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia. Jurnal ini memuat berbagai hasil penelitian, konsep atau gagasan pemikiran yang terkait dengan reformasi pemerintahan.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6 No 1 (2018)" : 6 Documents clear
Revitalisasi Pembangunan Pendidikan Melalui Pendekatan Komunikasi Pendidikan Iwan Koswara
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 6 No 1 (2018)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (584.632 KB) | DOI: 10.34010/agregasi.v6i1.849

Abstract

Pendidikan merupakan salah satu penentu kemajuan bangsa dan pembentuk para National Builders yang berkompetisi secara global, hal ini dikarenakan pendidikan mempunyai peranan dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan dan titik sentral dalam upaya keberhasilan pembangunan tersebut. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, relevansi, kesetaraan, dan kepastian memperoleh layanan pendidikan secara merata. Oleh karenanya, melalui komunikasi pendidikan proses revitalisasi pembangunan pendidikan penting dilakukan, untuk membangun strategi maupun program-program pendidikan yang dapat mendukung terhadap peningkatan mutu pendidikan.
Implementasi Fungsi Artikulasi dan Agregasi PKS Kota Bandung pada Pemilu 2019. Olih Solihin
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 6 No 1 (2018)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (591.36 KB) | DOI: 10.34010/agregasi.v6i1.850

Abstract

Partai Keadilan Sejahreta (PKS) Kota Bandung mempersiapkan segala strategi untuk menghadapi pemilu 2009. Sebagai partai yang memiliki pendukung yang cukup besar di Kota Bandung, partai ini harus mempu mengimplementasikan fungsi komunikasi politik artikulasi dan agregasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.Hasil penelitian menunjukan bahwa PKS Kota Bandung belum mengimplementasikan fungsi artikulasi secara optimal, tapi upaya sudah dilakukan dengan cara membuka ruang bersama, diskusi secara bersama dan aktif oleh sistem politik (pemerintah dan parlemen) bersama segmen-segmen warga masyarakat tentu juga berbasis pada popular space invite. PKS Kota Bandung juga telah mengimplementasikan fungsi agregasi melalui kader yang duduk di parlemen.Prosperous Justice Party (PKS) Bandung prepare all the strategies to face the 2009 elections. As a party that has a large enough supporters in the city of Bandung, this party must mempu implement the political communication function of articulation and aggregation. This research uses qualitative method with case study approach.The result of research shows that PKS Bandung City has not yet implemented the articulation function optimally, but the effort has been done by opening the room together, discussion together and active by political system (government and parliament) together segment of citizen of course also based on popular space invite PKS Bandung City has also implemented aggregation function through cadres who sit in parliament.
Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017 Laksmi Nurita Tanjung; Dyah Mutiarin; Eko Priyo Purnomo
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 6 No 1 (2018)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/agregasi.v6i1.720

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta metode deskriptif karena untuk menggambarkan masalah yang sedang berlangsung, bertujuan mendiskripsikan yang terjadi sebagaimana saat penelitian dilaksanakan. Sehingga memudahkan penelitian tentang monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017 oleh SKPD memberikan informasi tentang pemanfaatan dana keistimewaan melalui program dan kegiatan. Serta terdapat program, kegiatan maupun anggaran yang belum terserap 100% sehingga menjadi tugas bagi SKPD urusan keistimewaan untuk dapat mengolah pemanfaatan dana keistimewaannya dengan baik agar proses pembangunan daerah dan masyarakat dapat sejahtera. Meningkatkan kualitas dari program dan kegiatan dana keistimewaan, SKPD dapat melakukan proses monitoring dan evaluasi. Dengan cara mengikuti proses monitoring dengan baik dan dapat mengetahui perkembangan pemanfaatan dana keistimewaan pertahapannya maupun satu periode. Apabila program dan kegiatan tidak memenuhi perencanaan awal terdapat evaluasi yang dapat memberikan solusi untuk penerapan selanjutnya. Adapun hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan oleh SKPD urusan keistimewaan dalam pemanfaatan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017 telah sesuai dengan teori Ten Steps to a Result-Based Monitoring and Evaluation System sehingga hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan untuk perencanaan selanjutnya agar program dan kegiatan tersebut dapat dikerjakan per tahap maupun tahun berikutnya.
Mekanisme Lembaga Adat Melayu Riau dalam Melestarikan Wisata Budaya di Provinsi Riau M Zainuddin
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 6 No 1 (2018)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/agregasi.v6i1.613

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang mekanisme Lembaga Adat Melayu Riau (LAM Riau) dalam melestarikan budaya Melayu yang menjadi salah satu tujuan wisata di Propinsi Riau. LAM Riau harus andil dalam membantu pemerintah daerah untuk melestarikan wisata budaya di Riau, sebab salah satu fungsi LAM Riau tersebut adalah untuk menjaga kelestarian budaya Melayu di Riau. Mekanisme LAM Riau sebagai pressure group dalam hal membantu pemerintah daerah untuk memajukan wisata budaya di Riau. Penyelesaian artikel ini dilakukan dengan penelitian lapangan dan analisa datanya melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa LAM Riau melakukan mekanisme penanaman nilai-nilai budaya melayu, praktik nilai-nilai budaya melayu dalam masyarakat, dan implementasi arsitektur bangunan melayu. Usaha-usaha yang dilakukan oleh LAM Riau masih belum sampai pada ranah pemangku kebijakan yang bersifat tuntas, melainkan hanya dalam bentuk rekomendasi-rekomendasi yang belum tentu menjadi bahan masukan bagi pemangku kebijakan tersebut.
Peranan Aparatur Pusat Penelitian dan Pengembangan Daya Air (Puslitbang SDA) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Sistem Informasi Geografis Bidang Sumber Daya Air (SIGSDA) Henri Prianto Sinurat
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 6 No 1 (2018)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (480.686 KB) | DOI: 10.34010/agregasi.v6i1.449

Abstract

Perkembangan sosial budaya, teknologi dan informasi merupakan faktorfaktor yang mempengaruhi perkembangan masyarakat. Tingkat kemajuan masyarakat juga akan menghasilkan suatu sosial budaya baru, teknologi yang lebih maju dan informasi yang lebih beragam. Penyelenggaraan transparansi informasi bidang sumber daya air masih dirasakan kurang oleh masyarakat. Penyelenggaraan transparansi informasi membutuhkan peranan aparatur. Peranan aparatur Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air sangat menentukan kualitas pelayanan informasi bidang sumber daya air. Maka dari itu peranan aparatur sangat diharapkan dalam penyelenggaraan pelayanan melalui Sistem Informasi Geografis bidang Sumber Daya Air (SIGSDA).Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Soerjono Soekanto mengenai Peranan. Peranan aparatur dinilai berdasarkan hak dan kewajiban aparatur, perilaku aparatur, serta tanggapan masyarakat atas pelayanan aparatur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka, studi lapangan dan observasi serta dengan melakukan wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah aparatur Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air dan masyarakat yang menggunakan layanan SIGSDA. Penentuan informan dengan menggunakan teknik purposif.Berdasarkan hasil penelitian, hak dan kewajiban aparatur Puslitbang SDA tidak berjalan seimbang. Perilaku aparatur Puslitbang SDA dalam melaksanakan kerja bersifat normatif. Tanggapan masyarakat bahwa pelayanan SIGSDA dinilai. masyarakat sudah cukup baik. Hal ini ini menunjukkan bahwa aparatur Puslitbang SDA sudah menjalankan peranan dengan baik.
Etika Otonomi Daerah dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Fatmawati Fatmawati
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 6 No 1 (2018)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.275 KB) | DOI: 10.34010/agregasi.v6i1.848

Abstract

Tuntutan perbaikan pemerintahan daerah ini sebagai akibat dari efek adanya gerakan Reformasi pada 1998 sejak Pemerintahan Suharto dilengserkan oleh gerakan mahasiswa yang ingin adanya perubahan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Penulis melakukan metode penelitian menggunakan penulisan deskriptif berdasarkan studi kepustakaan tentang etika otonomi daerah dalam perspektif filsafat pendidikan. Tujuan Pendidikan Nasional itu sendiri adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan yang berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945.Filsafat, jika dilihat dari fungsinya secara praktis adalah sebagai sarana bagi manusia untuk dapat memecahkan berbagai problematika kehidupan yang dihadapinya, termasuk dalam problematika di bidang pendidikan. Oleh karena itu, apabila dihubungkan dengan persoalan pendidikan secara luas, dapat disimpulkan bahwa filsafat merupakan arah dan pedoman atau pijakan dasar bagi tercapainya pelaksanaan dan tujuan pendidikan. Jadi, filsafat pendidikan adalah ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pendidikan yang merupakan penerapan analisis filosofi dalam lapangan pendidikan (Jalaluddin & Abdullah Idi, 2012: 9). Filsafat pendidikan ini berkaitan dengan manusia, filsafat, dan pendidikan. Karena itu, etika otonomi daerah dalam perspektif filsafat pendidikan ini berkenaan dengan bidang kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yaitu tentang tujuan, hakikat, dan manfaat pendidikan bagi sumber daya manusia sebagai landasan etika otonomi daerah.Dengan demikian, maka etika otonomi daerah berkaitan dengan manusia, filsafat, dan pendidikan. Etika menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Etika otonomi daerah dalam perspektif filsafat pendidikan, hal ini berhubungan dengan etika manusia dalam kepemimpinan yang terbentuk melalui proses pendidikan karena tujuan pendidikan itu sendiri adalah baik.The demands for the improvement of this regional government as a result of the effect of the Reformation movement in 1998 since the Suharto Government were ousted by the student movement that wanted to change in the life of the nation, the society and the state. The author conducted a research method using descriptive writing based on literature studies on regional autonomy ethics in the perspective of educational philosophy. The purpose of National Education itself is to educate the life of the nation and develop a complete humanity of Indonesia, the man who believes and piety to God Almighty and virtuous noble character, possessing knowledge and skills, physical and spiritual health, a stable and independent personality and sense of responsibility. the responsibility of society and nationality based on the philosophy of Pancasila and the 1945 Constitution.Philosophy, when viewed from its function is practically as a means for human beings to be able to solve various problems of life faced, including in the problems in the field of education. Therefore, if it is related to the issue of education widely, it can be concluded that philosophy is the direction and guidance or basic foundation for the achievement of the implementation and objectives of education. Thus, the philosophy of education is a science that is essentially the answer to the questions in the field of education which is the application of philosophy analysis in the field of education (Jalaluddin & Abdullah Idi, 2012: 9). This educational philosophy deals with human beings, philosophy, and education. Therefore, the ethics of regional autonomy in the perspective of educational philosophy is concerned with the field of ontology, epistemology, and axiology studies, namely the objectives, nature, and benefits of education for human resources as the foundation of ethics of regional autonomy.Thus, the ethics of regional autonomy relate to human beings, philosophy, and education. Ethics according KBBI (Big Indonesian Dictionary) is the science of what is good and what is bad and about moral rights and obligations (morals). Ethics of regional autonomy in the perspective of educational philosophy, it is related to human ethics in leadership that is formed through the education process because the goal of education itself is good.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2025) Vol 13 No 1 (2025) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 2 (2020) Vol 8 No 1 (2020) Vol 7 No 2 (2019) Vol 7 No 1 (2019) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2018) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 2 (2016) More Issue