Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum is a Journal of Law for information and communication resources for academics, and observers of Business Law, International law, Criminal law, and Civil law. The published paper is the result of research, reflection, and criticism with respect to the themes of Business Law, International law, Criminal law, and Civil law
Articles
312 Documents
<![CDATA[Penerapan Pasal 68 Ayat 1 Jo Pasal 4 Dan 6 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Kok Tong Kopitiam pada Putusan No. 05/Merek/2010/PN.Niaga Medan ]]>
<![CDATA[Desriyana Desriyana]]>;
<![CDATA[H.A. Lawali Hasibuan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 4, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/jiph.v4i2.1953
<![CDATA[Application of Article 68 Paragraph 1 Jo Article 4 and 6 of Law No. 15 of 2001 in Brand Dispute Resolution Kok Tong Kopitiam of Decision No. 05 / Merek / 2010 / PN.Niaga MedanAbstractBrands are the result of human thought and intelligence which can take the form of discovery. Brands are used as a differentiator between products produced by a person or legal entity with products produced by other parties. The current journey to free trade, aspects of intellectual property rights, will play a very important role in national and international trade. Intellectual property rights are rights that arise or are born due to human intellectual abilities in the form of findings, works, creations or creations in the field of technology, science, art and literature. Based on Article 68 paragraph (1) of Law Number 15 of 2001 which states that "Brand cancellation claims can be filed by interested parties based on the reasons referred to in Article 4, Article 5, and Article 6. This type of research is normative juridical namely research which is focused on reviewing the application or rules or norms in positive law. The nature of this research is analytical descriptive, which carefully describes the characteristics of the facts to determine the frequency of something that happens. The purpose of this study was to find out the judge's consideration in resolving the dispute over the Kong Tong Kopi Tiam brand and to find out the relationship between Article 68 paragraph (1) Jo. Articles 4 and 6 of Law Number 15 of 2001 in the resolution of the Kok Tong Kopi Tiam brand dispute.]]>
<![CDATA[PENERAPAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP NYAWA MANUSIA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 2433/Pid. B/2012/PN.Mdn) ]]>
<![CDATA[Rudi Alfahri Rangkuti]]>;
<![CDATA[Syarifuddin Syarifuddin]]>;
<![CDATA[Devi Mayasari Harahap]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 2, No 1 (2015): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/jiph.v2i1.1861
<![CDATA[Anak di lingkungan keluarga perlu mendapat perhatian akan pola tingkah lakunyakarena terkadang dalam perilakunya sehari-hari anak kerap bertindak di luarkendali sehingga tidak baik dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Haltersebut disebabkan karena anak dalam masa pertumbuhan dapat menyebabkansikap dan mental anak belum stabil dan cenderung melakukan tindakan kenakalanyang menjurus ke arah tindak kejahatan.Dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk meneliti tentang, Apakah sudahtepat penerapan hukum yang dijadikan sebagai dasar hukum mengenai perbuatananak dalam melakukan tindak pidana pembunuhan sesuai dengan putusanNo.2433/Pid.B/2012/PN.Mdn dan pertimbangan hukum hakim dalam memutusperkara tindak pidana pembunuhan tersebut. Karena hakim sebelum menjatuhkanputusan harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan serta hal-hal yangmemberatkan si anak, ataupun melalui proses diversi/restorative justice, sertapertimbangan yuridis terhadap pembuktian unsur dalam tiap pasal KUHP danUndang-undang system peradilan pidana anak. Sebagai generasi bangsa agar anakmenjadi lebih baik dan mendapat hak nya dalam upaya perlindungan hukum. Berdasarkan pembahasan yang diuraikan dalam penelitian ini, berharap dapatmemberikan informasi mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan olehanak, dan referensi dalam pembahasan mengenai penelitian ini serta berharap agarpenegak hukum dalam menangani perkara haruslah bijaksana dengan selalumenjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, menimbang pelaku dalam perkara ini masihdikategorikan sebagai anak di bawah umur.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM ANAK BUAH KAPAL DALAM KONTRAK KERJA DENGAN PT. SAMUDRA DI BELAWAN ]]>
<![CDATA[Roswita Sitompul]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 2, No 2 (2015): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/jiph.v2i2.2071
<![CDATA[Kontrak kerja Anak Buah Kapal (ABK) dilakukan dibawah tangan, tidak dihadapan sahBandar seperti yang ditetapkan oleh Undang-undang, perlindungan hukum bagi anak buahkapal sangat lemah, karena isi kontrak kerja hanya mengatur hal-hal yang pokok saja,sehingga selalu timbul kesalah pahaman tentang batas-batas hak dan kewajipan dari parapihak dan adanya kewenangan yang istimewa dari nakoda kapal yang dapat bertindaksecara sepihak untuk memutuskan hubungan kerja dengan anak buah kapal.Metode yang dipakai dalam penelitian ini bersifat yuridis normative yang pengumpulandatanya dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (library research) berupa dokumenkontrak kerja, peraturan perundang-undangan dan kuisioner.Hasil penelitian, belum ada peraturan yang baku dalam kontrak kerja anak buah kapal dankurangnya akomodasi sehingga setiap ABK yang telah habis masa kerjanya jarang sekalidi perpanjang, Pemerintah diharapkan membentuk suatu peraturan yang baru untukmenyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam hubungan kerja kelautan agar jangansampai terjadi tumpang tindih peraturan sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 182/Pid.B/2011/PN.BJ) ]]>
<![CDATA[Ridho Mubarak]]>;
<![CDATA[Dessy Agustina Harahap]]>;
<![CDATA[Abdul Muin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 1, No 2 (2014): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/jiph.v1i2.1850
<![CDATA[Any person who commits an offense or act which is contrary to law No 35of 2009 means having commited a criminal offense which is a great danger ofnarcotics for the life of nation. Abuse of drugs by adults could not be classed asa natural naughtiness, drug abuse is concern because the consequences will befelt in the perpetrator’s family. Moral damage means the fragility of nation’snational security and national defense. Narcotics is a related disasters asvictims of narcotic addiction is largely part of efforts to protect an save thenation.]]>
<![CDATA[Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ]]>
<![CDATA[Ramses Hutagaol]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 6, No 2 (2019): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/jiph.v6i2.2727
<![CDATA[The existence of Authority between Investigators of the National Narcotics Agency and the Republic of Indonesia Police Article 81 of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics, especially in the field of investigation, causes a dualism in the investigation of narcotics crime. The authority of the Narcotics Agency in Law Number 35 of 2009 has a greater portion than the Police Discipline. The regulatory authority for the investigation of the National Narcotics Agency in Law Number 35 Year 2009 concerning National Narcotics in the context of preventing the development of increasingly organized narcotics crime. In addition good coordination needs to be continued between the police and PPNS BNN. In order for the Government to make laws and regulations governing the limits of authority between law enforcement agencies such as the PPNS National Narcotics Agency and the National Police so that there are no differences in interpretation and investigation dualism.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Perjanjian Usaha Waralaba Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ]]>
<![CDATA[Rina Suryana Nasution]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 5, No 2 (2018): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/jiph.v5i2.2185
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan usaha waralaba dan karakteristik bisnis waralaba, sehubungan dengan menjamurnya bisnis waralaba di Indonesia. Dari hasil penelitian diketahui bahwa bisnis waralaba masih belum banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai suatu usaha yang lebih menguntungkan dan relatif membutuhkan lebih sedikit modal dibandingkan jika harus memulai bisnis baru. Bisnis waralaba ini dapat segera dijalankan setelah disepakatinya perjanjian antara pihak pemilik hak waralaba dengan pemegang hak waralaba, dengan hak dan kewajiban tertentu yang diemban oleh masing-masing pihak, dengan berpedoman pada syarat-syarat perjanjian yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Namun selain peraturan dasar perjanjian tersebut, peraturan perundang-undangan spesifik yang disediakan oleh Pemerintah sebagai payung hukum bagi berkembangnya bisnis waralaba ini masih relatif kurang memadai, sehingga banyak pengusaha yang masih merasa “takut” untuk memulai bisnis semacam ini, dan lebih memilih mengembangkan bisnisnya sendiri.]]>
<![CDATA[PERANAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN BELAWAN DALAM PENANGGULANGAN PENYELUNDUPAN EKSPOR SATWA LIAR YANG DILINDUNGI (Studi Pada KPPBC TMP Belawan) ]]>
<![CDATA[Bayu Prakoso]]>;
<![CDATA[syamsul Arifin]]>;
<![CDATA[Ridho Mubarak]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 3, No 2 (2016): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/jiph.v3i2.1944
<![CDATA[The Government and the Directorate General of Customs and Excise have basically tried to eradicate the crime of smuggling, especially the smuggling of exports of wild animals that are protected through customs and excise legislation and customs and excise officials as acting or executing duties of customs and excise legislation, but the effort has not yet reaped maximum results because every year the crime of smuggling of protected wildlife exports is increasing. The results of the research and discussion explain how the implementation of customs regulations by the Customs and Excise Supervision and Service Office of Belawan Middle Customs Type in the prevention of smuggling of protected wildlife exports is carried out thoroughly against Law No.17 of 2006 concerning amendment of Law No.10 of 1995 concerning Customs and Director General Regulation Number: Per-32 / BC / 2014 concerning Customs Procedures in the Export Sector.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Kerja Yang Dibuat Secara Lisan ]]>
<![CDATA[Fauzi Sumardi]]>;
<![CDATA[Ridho Mubarak]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 5, No 1 (2018): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/jiph.v5i1.1957
<![CDATA[Juridical Review Of Work Agreements Made OrallyA verbal work agreement is a work relationship that is made without the signing of a work agreement, a verbal work agreement is sufficient with a statement that is mutually agreed upon by both parties and should be witnessed by at least two witnesses. The purpose of this study was to find out how the legal strength of work agreements made verbally and how legal protection for workers whose employment relationships are based on verbal work agreements. The research method used is the library research method, namely by conducting research on various written reading sources, and the Field Research method, which is a juridical review of workers whose work relations are based on verbal work agreements. The purpose of this study is to find out the answers to the problems discussed. The results of the study indicate that the legal strength of the work agreement made orally is not specifically regulated in the Civil Code or in other laws and regulations so that the arrangement of oral agreements only follows the arrangement of work agreements in general]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PERDATA DALAM PENYIARAN DAN PENAYANGAN IKLAN DI TELEVISI DI TVRI SUMUT ]]>
<![CDATA[Sri Hidayani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 3, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/jiph.v3i1.1887
<![CDATA[Television is one of the broadcasters in the form of broadcasts as set out in Article 1 paragraph 1 of Law 32 of 2002 on Broadcasting which reads "Broadcast is a message orseries of messages in the form of voice, images or sounds and images or graphic form,character , either interactively or not that can be received via the broadcast receivingdevice ". The existence of the television broadcast is a broadcast medium that uses sound toinfluence public opinion. As a result of the implementation of the television broadcastingwhich is the Public Broadcasting also obtain funds based ads created by advertisers on thetelevision. Basically an agreement will be implemented when the parties have agreed onthe main points of the agreement they are doing and they agreed that the signing will beforwarded in an agreement that has been agreed upon by each party. Agreement between the advertiser and the LPP TVRI SUMUT be made in writtenform. In which each party has the right and obligation. In this case the advertiser isobligated to pay for the ads that have been broadcast by the LPP TVRI SUMUT and theLPP TVRI SUMUT required to provide a report on the advertisers as evidence hascompleted its obligations. In an agreement in the event of a dispute sometimes promised. In terms ofadvertisement broadcasting agreement with the LPP TVRI SUMUT in case of disputessettled amicably if not completed resolved through the courts but, until now unheard of indefault. ]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERLIBAT GENG MOTOR MENGAKIBATKAN KERUSAKAN BARANG (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2.634/Pid.B/2012/PN.Mdn) ]]>
<![CDATA[Elvi Zahara Lubis]]>;
<![CDATA[Marsella Marsella]]>;
<![CDATA[Nico Nico]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 1, No 2 (2014): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/jiph.v1i2.1855
<![CDATA[Efforts to authorized law enforcement officers in tackling crimescommitted by motorcycle gangs in Medan, covering preventive and repressive.The cause of crimes of violence committed by children in the form of solidaritywith his friends who joined o motorcycle gang, as well as the lack ofsupervision of the association of parents of child.]]>
