Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan
Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan diterbitkan dan dikelola oleh Program Studi Akuntansi Universitas Dr Soetomo Surabaya bekerjasama dengan Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) Pengurus Daerah (PengDa) Jawa Timur. Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan mengajak para akademisi maupun praktisi untuk melakukan analisis berbagai masalah dalam bidang akuntansi dan perpajakan serta menyampaikan pemikiran dan gagasan untuk pengembangan konsep akuntansi dan perpajakan melalui tulisan ilmiah. Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan terbit 2 kali 1 tahun, yaitu pada bulan Maret dan September.
Articles
328 Documents
<![CDATA[FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT DELAYDAN DAMPAKNYA TERHADAP ABNORMAL RETURN PERUSAHAAN DI BURSA EFEK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Lestari, Syarifa Yunindiah]]>;
<![CDATA[Nuryatno, Muhammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan Vol 2 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Akuntansi FEB UNITOMO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (380.589 KB)
|
DOI: 10.25139/jaap.v2i1.458
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari phenomena tentang audit delay yang masih terjadi pada berbagai perusahaan di Bursa Efek Indonesia, sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan pihak pengguna laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder tahun 2009 – 2015 dari 20 perusahaan yang dipilih dengan metode purposive sampling, yaitu menentukan perusahaan sebagai sampel sesuai kebutuhan penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa variabel firm size (X1), leverage (X3), dan opini audit (X5) berpengaruh signifikan terhadap audit delay perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan variabel profitability (X2) dan reputasi audit (X4) berpengaruh tidak signifikan terhadap audit delay perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Audit delay (Y) tidak mempengaruhi fluktuasi harga saham, sehingga tidak berdampak signifikan terhadap abnormal return (AR) perusahaan di Bursa Efek Indonesia.]]>
<![CDATA[SKEPTISME PROFESIONAL MEMEDIASI HUBUNGAN INDEPENDENSI DENGAN KEMAMPUAN AUDITOR MENDETEKSI KECURANGAN ]]>
<![CDATA[Mustarikah, Anik]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan Vol 2 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Akuntansi FEB UNITOMO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (522.163 KB)
|
DOI: 10.25139/jaap.v2i1.465
<![CDATA[This research is provide empirical evidence of the direct and indirect effect of independency toward auditor’s ability to detect fraud with professional skepticism as a mediator. This sample ini this study are 90 person as internal auditors working at Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) throughout Indonesia. The method of analysis used is descriptive statistics, hypothesis test using approach Partial Least Square (PLS) with WarpPLS version 6.00 software through measurement inner model and outer model. The result of this study prove that the direct effect of independency has significant influence on auditor’s ability to detect fraud. However the indirect effect of independency is not affected to auditor’s ability to detect fraud with professional skepticism as a mediator.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PENAGIHAN AKTIF DALAM PELUNASAN TUNGGAKAN PPH PASAL 29 WAJIB PAJAK BADAN(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros) ]]>
<![CDATA[Ilham, Ilham]]>;
<![CDATA[Paramita, Mahardian Hersanti]]>;
<![CDATA[Atika, Nur]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan Vol 2 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Akuntansi FEB UNITOMO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (248.588 KB)
|
DOI: 10.25139/jaap.v2i1.678
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan aktif dalam pelunasan tunggakan PPh Pasal 29 Wajib Pajak Badan pada tahun 2014-2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. Tindakan penagihan aktif yang dilakukan oleh fiskus dimulai dari menerbitkan Surat Teguran, kemudian Surat Paksa, lalu Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, sampai dengan menjual barang yang telah disita melalui lelang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik analisis data statistik deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penagihan aktif dalam pelunasan tunggakan PPh Pasal 29 Wajib Pajak Badan pada tahun 2014-2016 di KPP Pratama Maros memperoleh rata-rata persentase sebesar 29,05%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas, kurang dari 60% tergolong tidak efektif.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK FINAL MELALUI PP NOMOR 46 TAHUN 2013 (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros) ]]>
<![CDATA[Afifah, Nurul]]>;
<![CDATA[Ilham, Ilham]]>;
<![CDATA[Indasari, Andi Nur]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan Vol 2 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Akuntansi FEB UNITOMO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (315.143 KB)
|
DOI: 10.25139/jaap.v2i1.679
<![CDATA[Pajak adalah instrumen penting dalam pembiayaan Negara. Untuk memenuhi pembiayaan tersebut pemerintah selalu menentukan target yang cukup tinggi dengan melihat potensi masing-masing objek pajak yang ada. Oleh karena itu diterbitkan kebijakan baru yaitu PP Nomor 46 tahun 2013 yang ditujukan kepada UMKM yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 Miliar/tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi dan persentase pertumbuhan penerimaan PP Nomor 46 tahun 2013 terhadap pajak final tahun pajak 2014,2015, dan 2016 wilayah kerja di KPP Pratama Maros. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk menemukan kontribusi PP Nomor 46 tahun 2013 serta persentase pertumbuhannya di.hasil penelitian ini menunjukkan kontribusi PP Nomor 46 tahun 2013 sangat kurang terhadap penerimaan pajak penghasilan hal ini disebabkan karena penerimaan PP Nomor 46 tahun 2013 sangat rendah serta pertumbuhannya tergolong tidak berhasil. Penelitian ini diharapkan dapat membantu upaya pemerintah dalam rangka peningkatan penerimaan pajak penghasilan secara terus menerus.]]>
<![CDATA[TINJAUAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 ATAS HADIAH UNDIAN PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG TAMALANREA KOTA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Burhan, Imron]]>;
<![CDATA[Den Ka, Veronika Sari]]>;
<![CDATA[Mutmainnah, Mutmainnah]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan Vol 2 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Akuntansi FEB UNITOMO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (285.178 KB)
|
DOI: 10.25139/jaap.v2i1.680
<![CDATA[Pajak yang paling berpotensi dalam peningkatan penerimaan adalah pajak penghasilan. Salah satu jenis pajak penghasilan adalah pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Salah satu objek yang dikenakan dalam pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yaitu hadiah undian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tamalanrea Kota Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif dengan melakukan dokumentasi serta wawancara pada objek penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa: (1) PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea melakukan perhitungan dengan tarif 25% dari harga beli hadiah undian, sesuai dengan Ketentuan Perpajakan yang berlaku. (2) Pelaksanaan penyetoran pajaknya dilakukan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. (3) Dalam hal pelaporan pajak, PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea tidak melakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian.]]>
<![CDATA[TINJAUAN PENERAPAN TARIF PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI SULAWESI SELATAN ]]>
<![CDATA[Sari, Sri Nirmala]]>;
<![CDATA[Burhan, Imron]]>;
<![CDATA[Putra.B, Reza Dwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan Vol 2 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Akuntansi FEB UNITOMO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (185.588 KB)
|
DOI: 10.25139/jaap.v2i1.682
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pajak progresif kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Analisis Deskriptif Kualitatif digunakan untuk menggambarkan penerapan Pajak Progresif dari segi pemberlakuan, penetapan urutan kendaraan, perhitungan dan prosedur pemungutan. Hasil penelitian yaitu pajak progresif berlaku sejak januari 2011 dan berlaku efektif pada tahun 2014. Penetapan urutan kendaraan yang dikenakan pajak progresif berdasarkan urutan pembelian/kepemilikan kendaraan. Perhitungannya telah sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor terdiri dari tahap pendaftaran, penetapan, pembayaran dan pengesahan. Perlunya sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat terkait tarif progresif atas pajak kendaraan bermotor.]]>
<![CDATA[MENYIBAK TIRAI STYLE BOS BARU DALAM MENIKMATI PORSI BESAR DARI CAKE APBN ]]>
<![CDATA[Putri, Niken]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan Vol 2 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Akuntansi FEB UNITOMO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (224.055 KB)
|
DOI: 10.25139/jaap.v2i1.686
<![CDATA[Kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa dalam pengelolaan keuangan terkait dengan terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dalam pelaksanaan keuangan desa. Faktor sumber daya manusia sebagai ujung tombak implementasi APBD sangat mempengaruhi keberhasilan good governance. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sudah ada program dan kegiatan sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari empat kegiatan prioritas, hanya dua kegiatan yang telah dianggarkan di APBD Desa Sungai Hilir. Ini adalah kasus provinsi Kalimantan Tengah dan harga barang dengan harga barang di jantung ibukota provinsi.]]>
<![CDATA[PENGARUH IKLIM ETIKA DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP PERSEPSI ETIS AKUNTAN PUBLIK MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK ]]>
<![CDATA[Sunani, Avi]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan Vol 2 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Akuntansi FEB UNITOMO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (318.352 KB)
|
DOI: 10.25139/jaap.v2i1.691
<![CDATA[The purpose of this study is to investigate the effect of ethical climate and work experiences on public accountants’ ethical perception of tax evasion. This study is based on a survey of 84 public accountants in East Java, Indonesia. The direct and moderation effect test was used to examine the effect of ethical climate and work experiences on ethical perceptions of tax evasion. Consistent with the expectations, ethical climate positively affects ethical perceptions of tax evasion. In other words, public accountant perceptions of the extent to which the organization (public accounting firm) supports public interest and social responsibility clearly encourage them to judge tax evasion as more unethical. Besides, work experience positively affects ethical perceptions of tax evasion. This means that experienced auditor are more opposed to tax evasion than are less experienced. This study has documented the moderating influence of work experiences on the association between ethical climate and ethical perceptions of tax evasion.]]>
<![CDATA[ANALISIS KINERJA KEUANGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 – 2016 ]]>
<![CDATA[Indriyani, Indriyani]]>;
<![CDATA[Pandansari, Tiara]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan Vol 2 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Akuntansi FEB UNITOMO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1384.283 KB)
|
DOI: 10.25139/jaap.v2i1.777
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah 2014-2016.Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.Metode penelitian yang dilakukan adalah metode deskriptif kuantitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada Kementerian Kelautan dan Perikanan terjadi fluktuasi kinerja keuangan dilihat dari rasio likuiditas, solvabilitas, efisiensi, dan pertumbuhan.Jika disorot dari keseluruhan rasio, dapat disimpulkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan secara kelancaran keuangan dan kemandirian keuangn dapat dikatakan baik, akan tetapi, jika dilihat dari tingkat pengelolaan keuangan yang dilihat dari rasio pertumbuhan pendapatan dan belanja serta efisiensi dapat dikatakan kurang baik]]>
<![CDATA[PRINSIP DUALITAS DAN AKUNTANSI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM KEBERHASILAN PENGELOLAAN DANA DESA ]]>
<![CDATA[Kurniawan Saputra, Komang Adi]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan Vol 2 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Akuntansi FEB UNITOMO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (219.74 KB)
|
DOI: 10.25139/jaap.v2i2.992
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dualitas pemerintahan desa dan implementasi akuntansi sumber daya manusia terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. Digunakan uji Regresi Linier Berganda model OLS (Ordinary Least Square) untuk menganalisis data penelitian. Sebelumnya dilakukan uji validitas danreliabilitas atas instrumen yang digunakan. Penelitian ini menggunakan ujiasumsi klasik yang meliputi uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan ujinormalitas. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian survei dengan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah desa-desa penerima dana desa di Porvinsi Bali yang jumlahnya sebanyak 636 desa. Hasil penelitian adalah dualitas pemerintahan desa dan implementasi akuntansi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.]]>
