Garuda - Garba Rujukan Digital

PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK FINAL MELALUI PP NOMOR 46 TAHUN 2013 (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros) Afifah, Nurul; Ilham, Ilham; Indasari, Andi Nur
Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Prodi Akuntansi FEB UNITOMO

Pajak adalah instrumen penting dalam pembiayaan Negara. Untuk memenuhi pembiayaan tersebut pemerintah selalu menentukan target yang cukup tinggi dengan melihat potensi masing-masing objek pajak yang ada. Oleh karena itu diterbitkan kebijakan baru yaitu PP Nomor 46 tahun 2013 yang ditujukan kepada UMKM yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 Miliar/tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi dan persentase pertumbuhan penerimaan PP Nomor 46 tahun 2013 terhadap pajak final tahun pajak 2014,2015, dan 2016 wilayah kerja di KPP Pratama Maros. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk menemukan kontribusi PP Nomor 46 tahun 2013 serta persentase pertumbuhannya di.hasil penelitian ini menunjukkan kontribusi PP Nomor 46 tahun 2013 sangat kurang terhadap penerimaan pajak penghasilan hal ini disebabkan karena penerimaan PP Nomor 46 tahun 2013 sangat rendah serta pertumbuhannya tergolong tidak berhasil. Penelitian ini diharapkan dapat membantu upaya pemerintah dalam rangka peningkatan penerimaan pajak penghasilan secara terus menerus.

TINJAUAN PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PAJAK SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK Afifah, Nurul; Paramita, Mahardian Hersanti; K, Nurlinda
Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Prodi Akuntansi FEB UNITOMO

Ekstensifikasi pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh DJP dalam meningkatkan penerimaan pajak dengan cara melakukan survei ke lokasi calon wajib pajak yang memiliki potensi pajak. Survei dilakukan agar jumlah wajib pajak aktif meningkat, sedangkan intensifikasi pajak merupakan upaya pengoptimalisasian pajak yang dilakukan oleh DJP dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan kualitas pelayanan wajib pajak, pengawasan administratif perpajakan, pemeriksaan, penyidikan, penagihan serta berbagai penegakan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak sebagai upaya meningkatkan penerimaan pajak. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan pada KPP Pratama Makassar Utara terdiri dari beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu sebagai berikut (i) Melakukan Pengamatan Potensi Perpajakan (ii) Melakukan Pengumpulan Data dan Informasi (iii) Melakukan Tindak Lanjut atas Wajib Pajak yang Belum Diterbitkan NPWP maupun yang Belum Dikukuhkan sebagai PKP. Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara berharapdengan dilaksanakannya kegiatan ekstensifiaksi dan intensifikasi pajakjumlah wajib pajak baru dapat meningkat setiap tahunnya. Pelaksanaan kegiatan intensifikasi yang dilakukan pada KPP Pratama Makassar Utara terdiri dari beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu sebagai berikut (i) Melakukan Pengawasan Wajib Pajak Baru (ii) PelaksanaanPenyuluhan Perpajakan (iii) Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan danSektor Lainnya. Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak yang dilakukan di KPP Pratama Makassar Utara meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan meskipun dalam jumlah yang relatif rendah

PENGARUH SANKSI ADMINSITRASI PERPAJAKAN TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KPP MADYA MAKASSAR Sari, Sri Nirmala; Afifah, Nurul; Akdam, Fahmi
Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Prodi Akuntansi FEB UNITOMO

Sanksi adminstrasi perpajakan yaitu sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atas kewajiban yang ditentukan dalam undang-undang perpajakan yang nantinya akan berdampak pada pencairan tunggakan pajak yang dimiliki Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi administrasi perpajakan terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan Teknik Analisa Regresi Linear sederhana. Data yang digunakan yaitu data time series sanksi administrasi perpajakan dan pencairan tunggakan pajak selama periode 3 tahun terakhir (2015-2017). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan antara sanksi administrasi perpajakan terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Penerimaan negara dapat di tingkatkan dengan memaksimalkan pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar.

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PEMAHAMAN MAHASISWA PERPAJAKAN Afifah, Nurul; Sari, Sri Nirmala
Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Prodi Akuntansi FEB UNITOMO

Land and Building Tax is a material tax. The amount of tax owed determined by the state of tax objects. Errors in understanding tax objects will cause errors in determining tax rates, calculating taxes and determining the tax payable. Learning media such as videos from the Ministry of Finance Learning Center have already been used, but students are still experiencing difficulties because the videos only feature writings or explanations based on the Law.This research aims to facilitate students in understanding the object of Land and Building. The research uses experimental methods in the form of one group pre-test post-test. The phases of this research are (1) identification problems, (2) designingmodels, (3)making models, (4) implementation. Te result showed that the average score of students are increase. Average score in pre-test is 64,17 or equal to BC. By using the models as learning media, the average score in post-test si 92,14 or equal to A. The result indicates that the models successfully increase the understanding of taxation students in perceive Land and Building Tax objects.

PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK FINAL MELALUI PP NOMOR 46 TAHUN 2013 (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros) Afifah, Nurul; Ilham, Ilham; Indasari, Andi Nur
Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan Vol 2 No 1 (2018)
Publisher : Prodi Akuntansi FEB UNITOMO

Pajak adalah instrumen penting dalam pembiayaan Negara. Untuk memenuhi pembiayaan tersebut pemerintah selalu menentukan target yang cukup tinggi dengan melihat potensi masing-masing objek pajak yang ada. Oleh karena itu diterbitkan kebijakan baru yaitu PP Nomor 46 tahun 2013 yang ditujukan kepada UMKM yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 Miliar/tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi dan persentase pertumbuhan penerimaan PP Nomor 46 tahun 2013 terhadap pajak final tahun pajak 2014,2015, dan 2016 wilayah kerja di KPP Pratama Maros. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk menemukan kontribusi PP Nomor 46 tahun 2013 serta persentase pertumbuhannya di.hasil penelitian ini menunjukkan kontribusi PP Nomor 46 tahun 2013 sangat kurang terhadap penerimaan pajak penghasilan hal ini disebabkan karena penerimaan PP Nomor 46 tahun 2013 sangat rendah serta pertumbuhannya tergolong tidak berhasil. Penelitian ini diharapkan dapat membantu upaya pemerintah dalam rangka peningkatan penerimaan pajak penghasilan secara terus menerus.

TINJAUAN PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PAJAK SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK Afifah, Nurul; Paramita, Mahardian Hersanti; K, Nurlinda
Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan Vol 3 No 2 (2019)
Publisher : Prodi Akuntansi FEB UNITOMO

Ekstensifikasi pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh DJP dalam meningkatkan penerimaan pajak dengan cara melakukan survei ke lokasi calon wajib pajak yang memiliki potensi pajak. Survei dilakukan agar jumlah wajib pajak aktif meningkat, sedangkan intensifikasi pajak merupakan upaya pengoptimalisasian pajak yang dilakukan oleh DJP dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan kualitas pelayanan wajib pajak, pengawasan administratif perpajakan, pemeriksaan, penyidikan, penagihan serta berbagai penegakan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak sebagai upaya meningkatkan penerimaan pajak. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan pada KPP Pratama Makassar Utara terdiri dari beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu sebagai berikut (i) Melakukan Pengamatan Potensi Perpajakan (ii) Melakukan Pengumpulan Data dan Informasi (iii) Melakukan Tindak Lanjut atas Wajib Pajak yang Belum Diterbitkan NPWP maupun yang Belum Dikukuhkan sebagai PKP. Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara berharapdengan dilaksanakannya kegiatan ekstensifiaksi dan intensifikasi pajakjumlah wajib pajak baru dapat meningkat setiap tahunnya. Pelaksanaan kegiatan intensifikasi yang dilakukan pada KPP Pratama Makassar Utara terdiri dari beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu sebagai berikut (i) Melakukan Pengawasan Wajib Pajak Baru (ii) PelaksanaanPenyuluhan Perpajakan (iii) Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan danSektor Lainnya. Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak yang dilakukan di KPP Pratama Makassar Utara meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan meskipun dalam jumlah yang relatif rendah

PENERAPAN PBB P3 SEKTOR PERKEBUNAN PADA PT MADINRA INTI SAWIT Jariyah Syaid, Nur Ainun; Afifah, Nurul; Burhan, Imron
Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan Vol 4 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Akuntansi FEB UNITOMO

PT Madinra Inti Sawit perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit, yang beralamat di Desa Sopura Kecamatan Pomala Kabupaten Kolaka. Desa Sopura ini cukup strategis dengan jarak tempuh sekitar 5-7 km dari Bandara Sangia Kolaka, dan saat ini merupakan pusat kegiatan administratif, logistic sekaligus menjadi area pembibitan kelapa sawit PT Madinra Inti Sawit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan PBB P3 perkebunan pada PT Madinra Inti Sawit. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis dekriptif kualitatif. Data Penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung dengan Direktur PT Dilla Group, Direktur dan Staf Pajak PT Madinra Inti Sawit serta data luas areal perkebunan kelapa sawit yang terdaftar, proses pendataan dan penyetoran. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran objek perkebunan PT Madinra Inti Sawit dimulai dari pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), setelah SPOP diisi PT Madinra Inti Sawit akan memperoleh SPPT yang selanjutnya harus dilaporkan pada bagian accounting & tax. Pendataan objek Perkebunan pada PT Madinra Inti Sawit dilakukan oleh Tim Penilai dengan observasi langsung dan hasilnya tertuang dalam Lembar Kerja Perhitungan Nilai atau Laporan Penilaian. Penyetoran PBB P3 sektor perkebunan PT Madinra Sawit pada tahun 2019 dikenakan Sanksi Adminstrasi karena keterlambatan pembayaran yang melebihi tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Adapun kendala yang dihadapi oleh PT Madinra Inti Sawit dalam Penerapan PBB P3 sektor Perkebunan ialah minimnya informasi terkait klasifikasi atau penerapan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) untuk Bumi dan Bangunan yang terus berubah sehingga menyulitkan PT Madinra Inti Sawit untuk memvalidasi nilai NJOP nya sendiri.

ANALISIS PENERAPAN PPH PASAL 15 ATAS JASA PELAYARAN DALAM NEGERI DI CV TANJUNG EXPRESS lestari, ayu dwi; Afifah, Nurul; Paramita, Mahardian Hersanti
Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan Vol 4 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Akuntansi FEB UNITOMO

CV Tanjung Express merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pelayaran angkutan sungai dan danau di Kabupaten Tarakan atas pengangkutan orang dan atau barang yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 15. CV Tanjung Express menjalankan pengoperasian speed boat sebanyak 3 buah yang beroperasi di Wilayah Kabupaten Tanjung Hilir-Tarakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pajak Penghasilan Pasal 15 atas jasa pelayaran dalam negeri di CV Tanjung Express. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan Data Primer berupa wawancara dengan Ibu Fatimah dan Bapak Edy dan Data Sekunder berupa dokumentasi, catatan dan bukti pembayaran. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perhitungan yang dilakukan oleh CV Tanjung Express menggunakan tarif sebesar 1,2% dari peredaran bruto. Penyetoran dilakukan sebelum tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dan pelaporan yang dilakukan oleh CV Tanjung Express menggunakan Surat Pemberitahuan Masa (SPT) melalui aplikasi e-filling sebelum tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. CV Tanjung Express melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Kata Kunci: PenerapanÂ pajak, PPhÂ PasalÂ 15, PelayaranÂ DalamÂ Negeri

TINJAUAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 OLEH BENDAHARAWAN ATAS PENGADAAN BARANG PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR khuzaimah, muhammad faris; Afifah, nurul; den ka, veronika sari
Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan Vol 5 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Akuntansi FEB UNITOMO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penerapan pajak penghasilan pasal 22 pada Dinas Pendidikan Kota Makassar berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari dokumentasi dan wawancara langsung dengan Bendahara Dinas Pendidikan Kota Makassar, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kota Makassar dan Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar Bidang Akuntansi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perhitungan dan penyetoran PPh Pasal 22 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku yaitu tarif yang dikenakan sebesar 1,5% dari suatu dasar pengenaan pajak dan penyetoran dilakukan pada hari yang sama pada saat pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang. Namun Bendaharawan Dinas Pendidikan Kota Makassar tidak melaksanakan pelaporan dan menyampaikan SPT masa PPh Pasal 22 sesuai dengan Undang- Undang No. 36 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 karena bagi bendahara pembayaran atas PPh Pasal 22 melalui sistem e-billing dinilai telah cukup dan tidak perlu lagi untuk melakukan pelaporan PPh Pasal 22.

PENGARUH INSENTIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SELAMA PANDEMI COVID 19 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SULAWESI SELATAN Sartika, Ega Dewi; Afifah, Nurul; Sari, Sri Nirmala
Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan Vol 5 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Akuntansi FEB UNITOMO

Pandemi virus corona atau Covid 19 di tahun 2020 memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian. Dampak yang terjadi hampir disemua sektor, salah satunya adalah sektor perpajakan. Akibat dampak ini, banyak kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk menangani dampak yang terjadi di masa pandemi Covid 19 di tahun 2020. Salah satu kebijakan pemerintah dalam menanggapi dampak pandemi Covid 19 di tahun 2020 yaitu kebijakan insentif pajak terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor selama pandemi Covid 19 pada tahun 2020 terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linier sederhana dengan perhitungan data menggunakan software IBM SPSS Statistics 20. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang berdomisili di Sulawesi Selatan tahun 2020 yang berjumlah 4.419.493 wajib pajak. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah convenience sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama pandemi Covid 19 pada tahun 2020 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pemberian insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama pandemi Covid 19 mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak yang terutang sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Kata Kunci: Insentif Pajak Kendaraan Bermotor, Kepatuhan Wajib Pajak

Title

Found 38 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 38 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 38 Documents
Search