cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Masyarakat dan Budaya
Published by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ISSN : 14104830     EISSN : 25021966     DOI : -
Core Subject :
Jurnal Masyarakat dan Budaya (JMB) or Journal of Society and Culture is a peer-reviewed journal that aims to be an authoritative academic source on the study of society and culture. We publish original research papers, review articles, case studies, and book reviews focusing on Indonesian society, cultural phenomena, and other related topics. A manuscript describing society and culture outside Indonesia is expected to be analyzed comparatively with the issues and context in Indonesia. All papers will be reviewed rigorously at least by two referees. JMB is published three times a year, in April, August , and December.
Arjuna Subject : -
Articles 13 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 19 No. 1 (2017)" : 13 Documents clear
POLITIK HUKUM TENTANG PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELINDUNGI EKSISTENSI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA Titis Anindyajati
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 19 No. 1 (2017)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v19i1.378

Abstract

Abstract The implementation of the communities’ rights, including the right of the natural resources has not been consistent with the principles of the constitution, although the existences of entities of the adat law societies (Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, or KMHA) have already recognised and guaranteed by the Constitution and have also been mentioned in various Laws regarding the natural resources. For that reason, the Constitutional Court through its decisions, which determines the legal policy of Constitutional Court exists to balance the power between the excecutives and the judicials. There are already various papers about the entities of the adat law societies, but none of it elaborate on how the Laws protects the rights of KMHA and the role of Constitutional Court in protecting its existences from the legal politics. Laws and regulations related to the rights of KMHA regarding the natural resources and Constitutional Courts decisions related to KMHA and the natural resources were used in this paper as research objects. In addition, a number of bibliography and primary law resources were also employed as the source of study. This research unveiled that since the issue of the Constitutional Court Decision No.35/PUU-X/2012, there have been numerous technical rules regulating the existence of KMHA explicitly. In the meantime, the Constitutional Court through its decisions, based on the philosophical, juridical and sociological considerations, have already produced landmark decisions regarding the important limitations to define KMHA. This was one of the main role of Constitutional Court to uphold the principles of Constitution. Abstrak Sejatinya pelaksanaan hak-hak KMHA, khususnya hak-hak di bidang Sumber Daya Alam (SDA) belum sejalan dengan amanat konstitusi, walaupun keberadaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) telah ditegaskan dalam konstitusi dan diturunkan melalui peraturan perundang-undangan terkait Sumber Daya Alam (SDA). Untuk itulah Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya yang melahirkan Politik Hukum Mahkamah Konstitusi hadir untuk menyeimbangkan kekuasaan antara eksekutif dan yudikatif. Penulisan tentang Masyarakat Hukum Adat sudah banyak, namun belum ada yang lebih spesifik menulis tentang bagaimana Peraturan perundang-undangan mengatur hak-hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) dan bagaimana kontribusi Mahkamah Konstitusi dalam melindungi eksistensi KMHA dari aspek politik hukum. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan hak-hak KMHA di bidang Sumber Daya Alam dan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan KMHA dan Sumber Daya Alam khususnya digunakan sebagai objek penelitian serta meneliti bahan-bahan pustaka dalam menganalisis dan mengkaji bahan hukum. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sejak adanya Putusan MK No.35/PUU-X/2012, banyak muncul peraturan-peraturan teknis yang mengatur lebih tegas tentang keberadaan KMHA. Sementara itu, Politik Hukum Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya yang berlandaskan filosofis, yuridis dan sosiologis melahirkan landmark decision mengenai batasan penting untuk mendefinisikan KMHA. Hal ini merupakan salah satu peran Mahkamah dalam menjalankan amanat konstitusi.
DINAMIKA RELASI SOSIAL-KEAGAMAAN MASYARAKAT AHMADIYAH DAN NON-AHMADIYAH
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 19 No. 1 (2017)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v19i1.381

Abstract

Religious sentiment is often called as primary factor behind the many cases of violent conflict in Indonesia. Nevertheless, many contemporary studies on conflict and peace showed that trigger variables of conflict are not only varied but also layered and unique. This article reveals about the relational model and management between JAI (Jemaat Ahmadiyah Indonesia/Indonesian Ahmadiyya Community) and non-JAI in the rural Manislor. By phenomenology, this study looked at the depth of relations, perceptions, and conceptions of both groups; and by genetic structuralism of Bourdieu, this study revealed the relationships that unite and integrate of these two groups. Some of the findings appeared that besides the theological factor, the variables such as group sentiments, space separation, identity polemic, economical jealousy, political jealousy and elite interference, contribute to the segregation and conflict between them. Thus, this is the the strengthening of social bonding such as local habituations and local wisdoms is an urgent matter to build a suistainable peace. As well as the agents of civil society, with their own way, must be readily to care and control the mechanisms of conflict resolution. Dalam berbagai kasus konflik kekerasan yang marak terjadi di Indonesia, sentimen agama sering dikatakan sebagai faktor utama dibaliknya. Namun demikian, studi-studi kontemporer atas konflik dan perdamaian, menunjukkan bahwa variabel yang menjadi pemicu konflik bukan saja beragam, tetapi juga berlapis dan unik. Tulisan ini mengkaji model relasi dan pengelolaan relasional antarkelompok beragama JAI dan non-JAI di Permukiman Desa Manislor. Dengan menggunakan kaca mata fenomenologi, penelitian ini melihat kedalaman relasi, persepsi, dan konsepsi kedua kelompok; serta dengan sudut pandang strukturalisme genetik Bourdieu, penelitian ini mengungkap relasi kedua kelompok yang bersifat menyatukan dan mengintegrasi di tengah tarik-menarik situasi kultural dan kekuasaan yang melingkupinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor sepertisentimen kelompok, pemisahan ruang, polemik identitas, kecemburuan ekonomi, kecemburuan politik, hingga interfensi elit, turut menyumbang segregasi konflik antara masyarakat JAI dan non-JAI di Manislor, di samping faktor teologis. Namun demikian, pada saat bersamaan penelitian ini juga menguak faktor-faktor kultural-tradisi yang justru memperkuat ikatan kewargaan antarkelompok, bahkan ketika dalam keadaan bertikai sekalipun. Pada akhirnya, penelitian ini menemukan urgensitasnya: pengarus utama anhabituasi-habituasi lokal sebagai resolusi konflik dalam upaya membangun binadamai nirkekerasan. Begitu pula agen-agen civil society yang dengan caranya masing-masing, merupakan potensi penting dalam pengembangan mekanisme penanganan konflik.
PERJUANGAN AGRARIA DI KECAMATAN JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER: SUATU BENTUK PERLAWANAN SIMBOLIK TAHUN 1998-2005
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 19 No. 1 (2017)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v19i1.382

Abstract

This paper aims to understand the change of the farmers’ struggle movement from physical into symbolic in a region namely Jenggawah which is located in Jember Regency in 1998-2005. The struggles of the farmers are divided into physical and symbolic struggle. The way of the struggle has changed since 1998. The farmers’ symbolic struggle was conducted through some exhortation and insistence in the form of statement letter for the government or related institution concerning about the land status. Symbolic struggle is an unseen struggle and it can only be recognized through its aim in order to get acknowledgement from other group. The mechanism of this struggle movement tends to be smooth. It is expressed in the form of scientific discourse in written text. The factors that change the movement are the change of political system from New Order Regime into Reformation Era in 1998 and HGU release. The legality of land owning, in the end of this long symbolic struggle, was noted by the gradually launching of land certificates in 2001 from BPN Jember for the farmers. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui perubahan perjuangan agraria di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember yang merupakan suatu bentuk perlawanan simbolik petani pada tahun 1998-2005. Perlawanan petani Jenggawah terdiri dari dua bentuk, yaitu perlawanan fisik dan perlawanan simbolik. Seiring dengan berjalannya waktu, pola perlawanan petani Jenggawah mengalami perubahan sejak tahun 1998. Perlawanan simbolik petani Jenggawah dilakukan melalui desakan dan paksaan dengan surat pernyataan sikap kepada pemerintah atau lembaga yang terkait mengenai status tanah yang diperjuangkan. Perlawanan simbolik adalah perlawanan tidak tampak dan hanya dikenali dari tujuannya untuk memperoleh pengakuan terhadap kelompok lain. Mekanisme perlawanan simbolik berlangsung secara lembut diekpresikan dalam bentuk wacana ilmiah dalam teks tertulis. Faktor perubahan gerakan dari perlawanan fisik menjadi perlawanan simbolik disebabkan oleh pergantian pemerintahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi pada tahun 1998 dan adanya pelepasan tanah HGU untuk diberikan kepada petani. Legalitas pemilikan tanah di akhir perlawanan simbolik ditandai dengan pemberian sertifikat tanah pada tahun 2001 kepada petani Jenggawah oleh BPN Jember secara bertahap.
AREMANIA: SUATU BENTUK IDENTITAS PEMERSATU KAUM MUDA KOTA MALANG TAHUN 1992-2000 Muhamad Lukman Hakim
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 19 No. 1 (2017)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v19i1.387

Abstract

This study aims to assess the dynamics of Arema Malang FC. supporters community identity in 1992-2000. In the 1990s, Malang youth troublemakers splited into some gangs in some villages in Malang city. Next, those Malang youth people relized about the need of Malang identity unifier and they chose football to achieve that unity. At the beginning, the behavior of being troublemaker were brought into football scene due to every defeat they got so that they made a fuss. In 1992 the conflict between supporters of Surabaya and Malang occured. This conflict was one of the main factors of the Malang youth unity identity construction. After that incident, the youth/ supporters of Malang chose Aremania as the name, which was the result of Malang supporters agreement to be more orderly and polite. In the end, Aremania, as an identity construction of rioters have become more orderly and polite supporters in 2000. Studi ini bertujuan untuk mengkaji dinamika identitas komunitas supoter PS Arema Malang pada tahun 1992-2000. Pada tahun 1990an kaum muda Kota Malang tukang pembuat onar, meraka terpecah dalam geng-geng antar kampung. Selajutnya kaum muda Kota Malang menyadari akan kebutuhan identitas pemersatu dan mereka memilih sepakbola untuk mewujudkan persatuan tersebut. Pada awalnya perilaku sebagai pembuat onar terbawa ke kancah sepakbola karena setiap kalah mereka membuat keributan. Pada tahun 1992 terjadi konflik antara suporter Surabaya dengan suporter Malang. Konflik dengan suporter Surabaya salah satu faktor utama kontruksi identitas persatuan kaum muda Kota Malang. Setelah peristiwa tersebut suporter Malang menggunakan nama Aremania, nama tersebut merupakan hasil kesepakatan suporter Malang untuk menjadi suporter yang lebih tertib dan santun. Pada akhirnya Aremania merupakan suatu kontruksi identitas dari suporter perusuh menjadi suporter yang tertib dan santun pada tahun 2000.
KEBIJAKAN NEGARA TERHADAP PRT MIGRAN DI INDONESIA: TELAAH GENDER DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Ani Soetjiptio
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 19 No. 1 (2017)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v19i1.388

Abstract

Studies on migrant domestic workers have been widely discussed through various social, politic as well as economic analyses. In international relations, the studies on migrant domestic workers can be analyzed through a number of perspectives. In addition to international political economic perspective, studies on migrant domestic workers also frequently use the international migration theory. This paper discusses and highlights the issue of migrant domestic workers overseas through gender and feminism perspectives as well as their intersection with international political economic and international migration perspectives. Gender and feminism perspectives perceive individual and personal experience to be strongly correlated with the global situation and international structure. Using this analysis, one can explain why women from third world countries such as Indonesia, Philippines, and Bangladesh have gone into global workforce markets, which mostly are segmented into low-paid, lack of protection employment, and informal sectors (domestic workers). They frequently have to face isolation, exploitation, and multi-layered discrimination. This paper aims to map the issues of Indonesian women migrant workers in more thorough manner as well as reviewing state’s policy on migrant workers in the current Jokowi-JK administration. This article consists of three parts. First is the current empirical phenomenon of Indonesian migrant domestic workers along with various issues they are engulfed in. The second part is conceptual framework, i.e. feminist lens and its intresection with international political economy as well as international migration in addressing migrant domestic workers issues and how the issue is advocated. The last part highlights the use of such a framework to discuss about migrant domestic worker issues in Indonesian context. Kajian tentang tentang PRT Pekerja migran sudah banyak dibahas lewat beragam analisis sosial, politik maupun ekonomi. Dalam ilmu hubungan internasional, kajian tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) migran bisa dianalisis lewat beragam perspektif. Selain lewat perspektif ekonomi politik internasional, kajian tentang PRT migran juga biasa dibahas lewat teori migrasi internasional. Tulisan ini akan membahas dan mengkaji masalah PRT migran di luar negeri lewat perspektif gender dan feminisme persilangannya dengan lensa ekonomi politik internasional dan migrasi internasional. Perspektif gender dan feminisme melihat bahwa pengalaman personal perseorangan sangat terkait erat satu sama lain dengan situasi global dan struktur internasional. Melalui pisau analisis tersebut dijelaskan mengapa perempuan dari dunia ketiga, seperti Indonesia, Filipina, Bangladesh terlempar ke pasar kerja global, dan tersegmentasi sebagian besar dalam lapangan kerja yang berupah rendah, minim perlindungan, sebagian besar berada dalam sektor informal sebagai PRT, yang cirinya sering terisolasi, serta tidak jarang mengalami eksploitasi dan diskriminasi berlapis lapis. Lewat tulisan ini diharapkan peta persoalan buruh migran perempuan Indonesia tidak hanya bisa dipahami dengan lebih jeli, tetapi juga kebijakan negara terhadap PRT Migran di era pemerintahan Jokowi- JK saat ini bisa ditelaah. Tulisan ini akan terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama adalah fenomena empirik situasi PRT migran Indonesia dengan berbagai persoalannya. Bagian kedua memaparkan kerangka pemikiran melalui lensa feminisme dan persilangannya dengan ekonomi politik internasional serta migrasi internasional dalam menyikapi persoalan PRT dan bagaimana isu tersebut diadvokasikan. Bagian terakhir dengan menggunakan kerangka pemikiran tersebut dibahas persoalan PRT migran dalam konteks Indonesia
ANALISIS WACANA PERCAKAPAN WARGA DALAM GRUP FACEBOOK BUBUHAN SAMARINDA: IDENTIFIKASI POTENSI KONFLIK SOSIAL Ali Kusno
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 19 No. 1 (2017)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v19i1.391

Abstract

Samarinda, the capital city of East Kalimantan province are inhabited by various ethnic groups. Friction between residents and groups are frequent. Small conflict between residents involving different ethnic groups may widen into conflict of ethnic, religion, race, and inter group relationship called SARA. This study aims to identify potential conflicts with SARA nuances in Samarinda city through citizens’ conversation discourse in Facebook group called ‘Bubuhan Samarinda’ (FBS). Identification of conversation was analyzed through FBS group. The FBS discourse represents the issue within Samarinda citizens. On the contrary, the opinion within FBS group influences citizens’ life. This paper used critical discourse analysis from Fairclough. The data were gathered from the discourse conversation among FBS group members. The result shows that the conversations tend to use primordial statement dominated by ethnic factor. The primordialism sounds like propaganda of one ethnic group. There are the provocations of conflict between indigenous and the migrants, that shows social jealousy. There is also a stigma that immigrants only exploit the wealth of Borneo, which becomes a main problem in Samarinda. The potential violence arises from the existence of ethnic organization. Samarinda adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Timur yang dihuni oleh beragam suku. Gesekan-gesekan antarwarga dan kelompok sering terjadi. Konflik kecil antarwarga melibatkan kesukuan dapat melebar ke konflik SARA. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi konflik bernuansa SARA di Kota Samarinda melalui wacana percakapan warga dalam grup Facebook ‘Bubuhan Samarinda’ (FBS). Identifikasi percakapan warga melalui grup FBS.Wacana yang terbentuk dalam FBS merepresentasikan isu yang berkembang dalam kehidupan warga Kota Samarinda. Begitu pula sebaliknya, opini yang terbentuk dalam grup FBS mempengaruhi kehidupan warga. Penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis Model Fairclough.Data penelitian diambil dari wacana percakapan anggota grup FBS. Teknik analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya potensi konflik bernuansa SARA yang didominasi faktor kesukuan. Hal itu didukung oleh tingginya primordialisme warga. Munculnya propaganda bahwa suku tertentu harus disegani. Adanya provokasi antara suku asli dengan pendatang yang lebih banyak dipicu kecemburuan sosial. Terbentuknya stigma bahwa pendatang menjadi biang masalah di Kota Samarinda karena hanya mengeksploitasi kekayaan Kalimantan. Potensi kekerasan menguat karena keberadaan organisasi massa yang mendasarkan pada kesukuan.
PENGANGKATAN PUTRI MAHKOTA DAN INDIKASI PERGESERAN KONSEP KUASA JAWA: ANALISIS PENDAHULUAN Kurniawati Hastuti Dewi
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 19 No. 1 (2017)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v19i1.398

Abstract

This paper analyses the awarding title to GKR Pembayun as GKR Mangkubumi, daughter of Sultan HB X of Yogyakarta Court, which indicates her promotion as Crown Princess; the next successor of Yogyakarta Court. Formerly, various socio-political analyses have been raised to understand it. This paper believed that previous analyses are not comprehensive enough, because it did not address power relations of men and women as crucial element of the Javanese concept of power. Therefore, by using gender perspectives, this paper seeks to provide a new understanding of the event, in relations to the role and position of women in Javanese concept of power. Literatur review is the primary method used in this paper. Interview method could not use as the key person recultance to be interviewed due to sensitivity of the issue. This paper reveals that the awarding title of GKR Pembayun as GKR Mangkubumi as Crown Princess indicates changes of Javanese concept of power especialy in relations to women’s role and position. In the past, according to the Javanese concept of power, men are perceived as the most suitable and appropriate figure to posess power, now women also perceived as having the same potential as men to posess power. While in past, women are in peripheral position merely due to pro-creation (reproductive) function to give borth for boys as the next successor. Now, women are believed to be able possess power and be a leader in Javanese cosmology. This all happened because the growth of Yogyakarta Court has been surrounding by the current context and challenges of globalization, social Islamisation, democratization, and gender equality. Tulisan ini menganalisis pemberian gelar baru oleh Sultan HB X kepada GKR Pembayun sebagai GKR Mangkubumi yang menandai pengangkatannya sebagai putri mahkota Keraton Yogyakarta dan dipercaya akan menjadi penerus tahta. Beragam analisis sosial dan politik telah dikemukakan mengenai makna pemberian gelar tersebut. Tulisan ini berpendapat bahwa berbagai analisis terdahulu belum sepenuhnya lengkap karena tidak mampu menyajikan analisis yang menyentuh persoalan relasi dan posisi perempuan dan laki-laki sebagai elemen penting dalam konsep kuasa Jawa. Oleh karena itu, dengan menggunakan perspektif gender, tulisan ini memberikan pemahaman baru mengenai makna pemberian gelar baru tersebut dikaitkan dengan peran dan posisi perempuan dalam konsep kuasa Jawa masa kini. Metode penarikan data adalah studi literatur karena permintaan wawancara dengan narasumber kunci tidak dapat dilakukan oleh karena sensitifitas persoalan ini. Tulisan ini menemukan bahwa pemberian gelar baru kepada GKR Pembayun sebagai GKR Mangkubumi mengindikasikan adanya pergeseran konsep kuasa Jawa khususnya terkait peran dan posisi perempuan. Jika pada masa lalu konsep kuasa Jawa mempersepsikan laki-laki sebagai yang paling mampu memiliki potensi kuasa, saat ini perempuan juga telah diposisikan sebagai pihak yang memiliki potensi kuasa sejajar dengan laki-laki. Perempuan yang dahulu berada pada posisi pinggiran dan hanya dibutuhkan karena fungsi prokreasi (reproduksi) untuk melahirkan keturunan laki-laki, kini dipercaya mampu memegang kuasa dan menjadi pemimpin dalam kosmologi Jawa. Pergeseran konsep kuasa Jawa demikian terjadi karena Keraton Yogyakarta tumbuh berkembang dalam konteks kekinian berupa globalisasi, Islamisasi sosial, demokratisasi, dan kesetaraan gender.
ILUSTRASI DALAM SERAT SINDUJOYO
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 19 No. 1 (2017)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v19i1.400

Abstract

Study of philology in Serat Sindujoyo manuscript was focused in its illustration or drawings. Tracing Serat Sindujoyo manuscript philologically in terms of its textology and codicology will provide readability for present readers and as codex unicum. Therefore, it can provide new facts on literary works in eastern Pesisir of Java that is not alienated among others standard literary works based on kraton. Concerning its text, the context inside the written text and illustrations can be revealed and used as source of information about Javanese local wisdom and also guide for youth who are slowly forgetting their identity as a Javanese. Penelitian filologi pada manuskrip Serat Sindujoyo difokuskan pada ilustrasi atau (cerita) gambarnya. Hal itu bertujuan untuk menelusuri aspek filologi, terutama terkait tekstologi dan kodikologi yang mengarah pada code unicum sehingga dapat dikenali pembaca terkini. Hal yang menarik dari kajian ini adalah adanya kekhasan manuskrip dari pesisir timur Jawa, yang memiliki standar yang berbeda dengan manuskrip Jawa lainnya yang bernuansa keraton Jawa, berkenaan dengan karakter dan gaya ilustrasinya. Kesejajaran antara teks tertulis dan ilustrasi menunjukkan bahwa ilustrasi bukanlah pelengkap manuskrip semata karena mengandung nilai kearifan lokal dan kebermaknaan bagi kulturnya sebagai sebuah identitas.
“BOBOTOH PERSIB” DAN KONSTRUKSI IDENTITAS DI ERA DIGITAL Aulia Hadi, M.Sc
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 19 No. 1 (2017)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v19i1.434

Abstract

With more than 5 millions members, Bobotoh Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung (Persib) seems to be the greatest football fandom in Indonesia. This paper draws the dynamics of Bobotoh Persib from the 1990s to the 2000s focusing on the identity construction in the digital era. This paper argues that Bobotoh Persib does not only provide opportunity to construct a collective identity rooted to the place (i.e. Bandung), but also ethnicity (i.e. being sundanese). Results show that the digital era provides a greater space for Bobotoh Persib to (re)negotiate who they are. Here, Bobotoh Persib (re)construct a project identity representing the local sundanese, the migrants in Bandung and the Persib fandom in general, who are connected with the global society. Dengan lebih dari 5 juta anggota, Bobotoh Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung (Persib) tampaknya menjadi pendukung tim sepak bola terbesar di Indonesia. Tulisan ini menggambarkan dinamika Bobotoh Persib dari tahun 1990-an hingga tahun 2000-an dengan berfokus pada konstruksi identitas di era digital. Tulisan ini berargumen bahwa Bobotoh Persib tidak saja memberikan ruang bagi terciptanya sebuah identitas yang mengakar pada tempat (Bandung), tetapi juga etnisitas (kesundaan). Era digital memberikan ruang yang lebih luas bagi Bobotoh Persib untuk menegosiasikan kembali dirinya. Bobotoh Persib di era digital me(re)konstruksi sebuah identitas proyek yang merepresentasikan orang sunda lokal, pendatang di Kota Bandung, maupun pendukung Persib secara umum, yang terhubung dengan masyarakat global.
PENGELOLAAN SDA DAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT: STUDI KASUS ENGGANO Laely Nurhidayah
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 19 No. 1 (2017)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v19i1.486

Abstract

Enggano adat community is one of adat community who is still struggling to fight for their customary right including the right of adat forest. Consitutional Court Decision No 35/PUU/2012 is a landmark decision for the recognition of adat forest in Indonesia. Study found that Enggano adat community has the elements to fulfil requirements as adat community or adat village. These include: They have adat community, adat territory and adat customary law which is obeyed by the community. This paper concluded that local government need to recognize their existence as adat community. This recognition is important so they can claim for their their ulayat right and conserve the Enggano island from exploitation to the natural resources from people outside adat community. Masyarakat adat Enggano adalah masyarakat yang sedang memperjuangkan hak adatnya dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk hutan adatnya. Keputusan MK No 35/PUU/2012 merupakan landasan hukum bagi pengakuan hak-hak masyarakat adat termasuk hutan adat. Berdasarkan hasil penelitian masyarakat Enggano memiliki elemen-elemen dasar untuk dapat memenuhi syarat untuk diakui hak adatnya oleh pemerintah, bahkan memenuhi syarat untuk pembentukan desa adat seperti ada masyarakat adat yang mendiami wilayah tertentu di Enggano serta memiliki peraturan-peraturan adat yang ditaati dan dilaksanakan dalam kelompok adatnya. Artikel ini menyimpulkan bahwa pemerintah daerah Bengkulu perlu melindungi hak-hak adat masyarakat adatnya dalam peraturan daerah. Pengakuan ini sangat penting dalam rangka menjaga lingkungan dan sumber daya alam Enggano dari eksplotasi dari pihak di luar adat Enggano.

Page 1 of 2 | Total Record : 13

 1   2 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 25 No. 3 (2023): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 25 No. 2 (2023): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 25 No. 1 (2023): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 24 No. 3 (2022): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 24 No. 2 (2022): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 24 No. 1 (2022): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 23 No. 3 (2021): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 23 No. 2 (2021): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 23 No. 1 (2021) Vol. 22 No. 3 (2020) Vol. 22 No. 2 (2020) Vol. 22 No. 1 (2020) Vol. 21 No. 3 (2019) Vol. 21 No. 2 (2019) Vol. 21 No. 1 (2019) Vol. 20 No. 3 (2018) Vol. 20 No. 3 (2018) Vol 20, No 2 (2018) Vol. 20 No. 2 (2018) Vol. 20 No. 1 (2018) Vol 20, No 1 (2018) Vol 19, No 3 (2017) Vol. 19 No. 3 (2017) Vol 19, No 3 (2017) Vol 19, No 2 (2017) Vol. 19 No. 2 (2017) Vol 19, No 1 (2017) Vol. 19 No. 1 (2017) Vol. 18 No. 3 (2016) Vol 18, No 3 (2016) Vol 18, No 2 (2016) Vol 18, No 2 (2016) Vol. 18 No. 2 (2016) Vol 18, No 1 (2016) Vol 18, No 1 (2016) Vol. 18 No. 1 (2016) Vol 17, No 3 (2015) Vol 17, No 3 (2015) Vol 17, No 2 (2015) Vol. 17 No. 2 (2015) Vol 17, No 1 (2015) Vol 17, No 1 (2015) Vol. 17 No. 1 (2015) Vol. 16 No. 3 (2014) Vol 16, No 3 (2014) Vol. 16 No. 2 (2014) Vol 16, No 2 (2014) Vol 16, No 1 (2014) Vol. 16 No. 1 (2014) Vol. 15 No. 3 (2013) Vol 15, No 3 (2013) Vol 15, No 2 (2013) Vol. 15 No. 2 (2013) Vol 15, No 1 (2013) Vol. 15 No. 1 (2013) Vol. 14 No. 3 (2012) Vol 14, No 3 (2012) Vol. 14 No. 2 (2012) Vol 14, No 2 (2012) Vol 14, No 1 (2012) Vol. 14 No. 1 (2012) Vol. 13 No. 2 (2011) Vol 13, No 2 (2011) Vol. 13 No. 1 (2011) Vol 13, No 1 (2011) Vol. 12 No. 3 (2010) Vol 12, No 3 (2010) Vol 12, No 2 (2010) Vol. 12 No. 2 (2010) Vol 12, No 1 (2010) Vol. 12 No. 1 (2010) Vol. 11 No. 2 (2009) Vol 11, No 2 (2009) Vol 11, No 1 (2009) Vol. 11 No. 1 (2009) Vol. 10 No. 2 (2008) Vol 10, No 2 (2008) Vol. 10 No. 1 (2008) Vol 10, No 1 (2008) Vol. 9 No. 1 (2007) Vol 9, No 1 (2007) Vol. 8 No. 2 (2006) Vol 8, No 2 (2006) Vol. 8 No. 1 (2006) Vol 8, No 1 (2006) Vol 7, No 2 (2005) Vol. 7 No. 2 (2005) Vol 7, No 1 (2005) Vol 7, No 1 (2005) Vol. 7 No. 1 (2005) Vol. 6 No. 2 (2004) Vol 6, No 2 (2004) Vol. 6 No. 1 (2004) Vol 6, No 1 (2004) Vol 5, No 2 (2003) Vol. 5 No. 2 (2003) Vol. 5 No. 1 (2003) Vol 5, No 1 (2003) Vol 5, No 1 (2003) Vol 3, No.1 (2000) Vol 3, No.1 (2000) Vol 2, No.2 (1999) Vol 2, No.2 (1999) Vol 2, No.1 (1998) Vol 2, No.1 (1998) Vol 1, No.2 (1998) Vol 1, No.2 (1998) Vol 1, No.1 (1997) Vol 1, No.1 (1997) More Issue