cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Masyarakat dan Budaya
Published by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ISSN : 14104830     EISSN : 25021966     DOI : -
Core Subject :
Jurnal Masyarakat dan Budaya (JMB) or Journal of Society and Culture is a peer-reviewed journal that aims to be an authoritative academic source on the study of society and culture. We publish original research papers, review articles, case studies, and book reviews focusing on Indonesian society, cultural phenomena, and other related topics. A manuscript describing society and culture outside Indonesia is expected to be analyzed comparatively with the issues and context in Indonesia. All papers will be reviewed rigorously at least by two referees. JMB is published three times a year, in April, August , and December.
Arjuna Subject : -
Articles 13 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 19 No. 2 (2017)" : 13 Documents clear
NOKEN ELECTORAL SYSTEM IN PAPUA DELIBERATIVE DEMOCRACY IN PAPUAN TRADITION Cahyo Pamungkas
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 19 No. 2 (2017)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v19i2.389

Abstract

Studies of the noken system from the legal approach have been thoroughly investigated, particularly in the 2009 and 2014 elections and the 2014 presidential election in Papua. Several studies of state’s law explain that the noken system is legitimate according to Indonesian laws due to cultural characteristics of Papuan following Melanesian traditions. Different from those studies, this paper examines the noken system according to Habermas’ theoretical framework of deliberative democracy. This study argues that the noken system is strongly powerful as various cultural communities of native Papuans discuss it. The discussions are discursive practices and contestations to determine political decisions, such as certain political figure or political party to be voted in the election. The essence of the noken system is, therefore, a community's participation via consultations and discussions in deciding political choices collectively. Using literature review, the author discusses the implementation of the noken system in Papua province related to the concept of deliberative democracy. Findings indicate that the implementation of noken system reflects the practices of deliberative democracy, proposed by Habermas, at the village community level. In some cases, however, Papuan elites, who unilaterally decide all votes without any discussions and consent of their community, manipulate the noken system. Theoretically, the noken system shows that democracy is not only legislative procedures, but also an art of maintaining collectivism and social integration. Studi-studi mengenai legalitas penggunaan sistem noken dalam Pemilu 2009 dan 2014 dan pemilihan presiden 2014 di Papua telah banyak dilakukan. Beberapa studi menyatakan bahwa sistem noken tersebut sah dalam sistem hukum Indonesia karena menyesuaikan dengan karakteristik budaya orang Papua yang mengikuti tradisi Melanesia. Berbeda dengan studi tersebut, tulisan ini melihat sistem noken dalam perspektif demokrasi deliberatif Habermas. Studi ini berargumen bahwa sistem noken masih sangat kuat karena banyak didiskusikan oleh berbagai komunitas budaya orang asli Papua. Musyawarah dalam sistem noken merupakan praktik diskursif dan kontestasi untuk menentukan keputusan politik, seperti kandidat atau partai politik dalam Pemilu. Inti sistem noken adalah partisipasi masyarakat melalui konsultasi dan diskusi dalam menentukan pilihan politik secara kolektif. Dengan tinjauan pustaka, artikel ini membahas pelaksanaan sistem noken di Provinsi Papua terkait konsep demokrasi deliberatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem noken menggambarkan praktik demokrasi deliberatif di tingkat masyarakat desa. Namun, dalam beberapa kasus, sistem noken dimanipulasi oleh elit Papua, yang secara sepihak memutuskan semua suara tanpa adanya diskusi dan persetujuan dari komunitas. Secara teoritis, sistem noken menunjukkan bahwa demokrasi bukan hanya prosedur legislatif, tapi juga seni dalam menjaga kolektivisme dan integrasi sosial.
PIIL PESENGGIRI : STRATEGI RESOLUSI KONFLIK MENGGUNAKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN PANCASILA
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 19 No. 2 (2017)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v19i2.394

Abstract

Konflik Semaka terjadi antara suku Lampung dengan suku Jawa. Pemicunya adalah tindakan kriminal dan aksi ‘main hakim sendiri’. Konflik semakin meluas karena didasari prasangka dan kecemburuan sosial yang telah mendarah-daging. Masalah yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi aktualisasi kearifan lokal Piil Pesenggiri yang bersinergi dengan nilai-nilai Pancasila dan ke-Islam-an dalam rangka resolusi konflik Semaka? Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif danmetode yang digunakan adalah Ex Post Facto. Subjek penelitian di tentukan dengan teknik snowball sampling, dan data tersebut dianalisis dengan menggunakan Analysis Interactive Model dari Miles dan Huberman. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai dan karakter Piil Pesenggiri itu sendiri merupakan pengejewantahan dari syariat Islam dan menjadi pilar idiologi Pancasila. Lebih lanjut lagi, penerapan falsafah Piil Pesenggiri sebagai pendekatan penanganan konflik menjadi sebuah cara yang efektif untuk menangani konflik di Semaka. Oleh karena itu, filosofi Piil Pesenggiri juga diharapkan dapat menyelesaikan konflik di daerah lain. Semaka conflict occurs between the Lampung tribe and the Javanese tribe.The trigger is a crime and 'vigilante' action. The conflict is widespread because it is based on the ingrained prejudice and social jealousy. The problem identified in this research is how the actualization strategy of local wisdom Piil Pesenggiri synergizes with the values of Pancasila and Islam in the framework of conflict resolution in Semaka District? This research is a descriptive qualitative researchand the research method is Ex Post Facto. The subjects of the research are chosen by using snowball sampling technique, and thecollected data was analyzed by using Interactive Model Analysis from Miles and Huberman. Then, the result shows that the value and character of Piil Pesenggiri itself is a manifestation of the Islamic Shari'a and a pillar of Pancasila ideology. Furthermore, dealing with Semaka Conflict, the actualization of the Piil Pesenggiri philosophy as a social approach becomes an effective way to cope with the conflict in Semaka. Therefore, the Piil Pesenggiri philosophy is also expected to resolve a conflict in other areas.
DINAMIKA KELOMPOK SOSIAL BUDAYA DI KOTA MAKASSAR: MEMUDARNYA STRATIFIKASI SOSIAL BERBASIS KETURUNAN Rochmawati Haris
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 19 No. 2 (2017)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v19i2.399

Abstract

Kota Makassar merupakan ibukota provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki masyarakat sangat heterogen. Heterogenitas sosial tersebut turut dikontribusikan pula oleh keberadaan empat etnis besar, yaitu Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Masyarakat yang berasal dari keturunan bangsawan atau raja, menganggap diri mereka sebagai kelompok ”elite” karena memiliki strata sosial paling tinggi dibandingkan yang lain. Namun, stratifikasi sosial ini lama kelamaan luntur, begitu juga gelar kebangsawanan makin memudar, sehingga penggunaannya hanya terbatas pada kegiatan upacara adat atau ritual saja. Status sosial tidak lagi semata-mata didasarkan pada keturunan atau status kebangsawanan seseorang, melainkan ditentukan oleh tingkat pendidikan. Tulisan ini membahas dinamika kewargaan kelompok-kelompok sosial budaya yang saling berinteraksi dalam kehidupan Kota Makassar. Makassar as the capital city of South Sulawesi province has a diverse society. This social diversity is contributed by four big ethnics, which are Bugis, Makassar, Mandar, and Toraja. People whose ancestor is a patrician often claimed themselves as an elite group, the highest social level amongst others. Thus, this social stratum and patrician title have gradually disappeared, and as a result this usage is very limited during special custom ceremony. Stratum is no longer judged by ancestry or title, but mostly determined by the level of education. This paper explains the dynamic citizenship of socio-cultural groups which interact one another in Makassar.
FUNGSI SIMBOLIK PERAYAAN ERAU DI TENGGARONG (KAJIAN SEMIOTIKA) Ulum Janah
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 19 No. 2 (2017)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v19i2.439

Abstract

Penelitian “Fungsi Simbolik Perayaan Erau di Tenggarong” merupakan penelitian lapangan. Objek penelitian ini adalah Perayaan Erau. Erau menunjukkan identitas masyarakat dan menunjukkan rasa persatuan di wilayah Kutai melalui fungsi simbolis perayaan tersebut. Untuk menganalisis prosesnya, penelitian ini menggunakan pendekatan semiotik milik Peirce. Hasilnya menunjukkan kegiatan dalam perayaan Erau di Tenggarong memiliki makna simbolis bagi masyarakat pemilik adat untuk mengkonfirmasi identitasnya. Selain itu, simbol juga berfungsi sebagai bentuk ekspresif, kreatif, psikologi, dan sosial bagi masyarakat adat maupun masyarakat umum di Tenggarong. Simbol tersebut menggambarkan orang pertama dan pemimpin di Kutai yang memiliki struktur berupa elemen-elemen yang saling terkait antara pemilik adat, dalam hal ini dari pihak kesultanan dan masyarakat sekitar. The "Functions of Symbolic Celebration Erau in Tenggarong" is the result of a field research. The object of this study are Erau Celebration. The Erau shows communities identity and demonstrate a sense of Unity in Kutai region through the symbolic function of the celebration. To analyse the process, this paper used semiotic approach by Peirce. The results indicate that the activities in Erau Celebration in Tenggarong have a symbollic meaning for the people of indigenous owners to confirm his identity. In addition, the symbols also have functioned as expressive, creative, psychology, and social forms for indigenous peoples as well as general public in Tenggarong. The symbol draws the first person and the leader of Kutai and their interrelated structural element and interdependency between indigenous owners, in this case from the sultanate and the surrounding communities.
SUNGAI TULANG BAWANG DALAM PERDAGANGAN LADA DI LAMPUNG PADA PERIODE 1684 HINGGA 1914 Gregorius Andika Ariwibowo
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 19 No. 2 (2017)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v19i2.442

Abstract

Sebelum berkembanganya era modernisasi sarana transportasi darat di Hindia Belanda, kehidupan masyarakat sejak awal abad ke-19,khususnya di wilayah Sumatera, sangat bergantung pada sungai. Salah satu sungai yang memiliki fungsi penting dalam perjalanan sejarah masyarakat Sumatera adalah Sungai Tulang Bawang. Kajian ini menelusuri sejarah perkembangan Sungai Tulang Bawang, terutama dalam kaitannya dengan arus perdagangan lada pada periode abad ke-17 hingga abad ke-20. Menurut Kenneth Hall, salah satu karakter peradaban sungai di Asia Tenggara adalah peradaban sungai yang berada di wilayah pedalaman yang memiliki fungsi sebagai penyedia kebutuhan-kebutuhan komoditas perdagangan. Kajian ini menambah wacana dalam kajian sejarah maritim Indonesia, terutama terkait dengan sejarah perdagangan lada. Sungai Tulang Bawang mengalami kemunduran akibat semakin dominannya perkembangan transportasi darat pada awal Abad ke-20 di Sumatera. Before a modern development of land transportation era in Netherland Indie on the beginning of 19th century, people in Sumatra has depended on riverine life. Tulang Bawang River was a main river in Sumatra which had played an important function for the people in Sumatra. This study shows a history of Tulang Bawang River especially that related with pepper commerce on 17th to 20th century. According Kenneth Hall, one of the character of river is a hinterland river civilization, that’s usually have a function as a main resources for abroad commerce commodities. This study depicts an effort for the study of Indonesia's maritime history, especially that related with the Indonesian river historical studies. Tulang Bawang River suffered a regression caused an increasing of a land transportasion development in early of 20th century in Sumatra.
PENGETAHUAN LOKAL MASYARAKAT SULAWESI UTARA DALAM PEMANFAATAN POHON HUTAN SEBAGAI BAHAN OBAT TRADISIONAL Diah Irawati Dwi Arini
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 19 No. 2 (2017)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v19i2.444

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengetahuan tradisional masyarakat di Sulawesi Utara yang diwakili oleh tiga etnis besar yaitu Minahasa, Bolaang Mongondow, dan Sangir terhadap pemanfaatan berbagai jenis pohon hutan sebagai bahan baku pengobatan tradisional mulai dari jenis, bagian yang dimanfaatkan cara pemanfaatan, dan evaluasi terhadap status kelangkaan pohon yang dimanfaatkan. Ditemukan sebanyak 46 jenis pohon hutan yang digunakan sebagai bahan baku pengobatan tradisional dimana kulit kayu merupakan bagian pohon yang paling banyak digunakan dalam pengobatan. Pemanfaatan masih sangat sederhana dan belum sampai pada tahap komersialisasi. Pewarisan ilmu pengobatan diperoleh secara turun temurun dan hanya secara lisan. Dari ke 46 jenis pohon diketahui hanya satu yang dikategorikan sebagai pohon terancam punah secara global yaitu small-leaved mahagony. Hal ini menjadikan perlunya solusi berupa budidaya tanaman agar pemanfaatan baik kayu maupun non-kayu tidak langsung mengambil dari alam namun dari hasil budidaya. This paper aims to identify the traditional knowledge of people in North Sulawesi, represented by three major ethnics, there are Minahasa, Bolaang Mongondow and Sangir, on the use of various types of forest trees as raw materials of traditional medicine ranging from the type, part of utilized, the way of utilization, and evaluation of the status of the scarcity of trees which is utilized. There are 46 species of forest trees that used as raw materials of traditional medicine where the bark is the most widely used in traditional medicine. Utilization is still very simple and has not reached the commercialization stage. Inheritance of medicine is obtained from generation to generation and only orally. Of the 46 tree species known, only one that is categorized as a globally threatened tree, that is small-leaved mahagony. This issue required solution in the form of cultivation of plants for the utilization, both wood and non-wood, so it does not directly taken from nature but from the cultivation.
CITRA EMANSIPASI PEREMPUAN DALAM KISAH MAHABARATA: PELURUSAN MAKNA PERAN DAN KEBEBASAN BAGI PEREMPUAN MODERN Kartika Rahmat Sari Dewi; Andayani Andayani; Nugraheni Eko Wardhani
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 19 No. 2 (2017)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v19i2.492

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menemukan simbolisme dan wujud nilai emansipasi yang terdapat pada tokoh-tokoh perempuan dalam kisah pewayangan, khususnya Mahabarata. Sebagai bentuk kontruksi sosial, emansipasi memunculkan pemahaman baru pada kaum perempuan terkait dengan peran dan posisinya dalam ranah domestik maupun publik. Munculnya anggapan perempuan harus mampu tampil di depan publik mulai disetujui semua kalangan, namun di sisi lain mulai tidak diimbangi dengan pemenuhan tugas dalam ranah domestiknya. Hal tersebut dilatarbelakangi banyaknya pemahaman dan praktik yang keliru terkait makna peran dan kebebasan di kalangan perempuan, di mana semuanya terjadi dalam rangka mengusung persamaan hak, sebagai prinsip dasar dari adanya emansipasi. Fenomena ini berimplikasi pada munculnya kesenjangan antara ambisi untuk dapat totalitas berperan di ruang publik dan pemenuhan kewajiban personalnya di ranah domestik. Kajian berikut bertujuan untuk dapat menemukan nilai-nilai ideal yang berkaitan dengan peranan kaum perempuan, khususnya yang terkandung di dalam sastra Jawa klasik. Hasil dari kajian merupakan perbandingan antara makna emansipasi perempuan yang saat ini dianut di masyarakat, dengan konsep peranan perempuan yang terjabarkan dalam kisah Mahabarata. This paper aims to find the symbolism and emancipation value form found in female characters in puppet stories, especially Mahabharata. As a form of social construction, emancipation creates a new understanding for women in relation to their roles and positions in the domestic and public sphere. The emergence of women's assumption must be able to appear in public began to be approved by all circles, but on the other hand began not matched by the fulfillment of duties in the domestic realm. This is due to the many misunderstandings and misconceptions related to the meaning of roles and freedom among women, where everything happens in order to promote equality, as a basic principle of emancipation. This phenomenon has implications for the emergence of the gap between ambition to be able to play a role in the public sphere and fulfillment of personal obligations in the domestic sphere. The following study aims to find the ideal values related to the role of women, especially those contained in classical Javanese literature. The result of the study is a comparison between the meanings of women's emancipation that is currently embraced in society, with the concept of the role of women in the Mahabharata story.
MAKNA BUDAYA TRADISIONAL BELU BAGI MULTIKULTURALISME: TINJAUAN FILSAFAT Endang Retnowati
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 19 No. 2 (2017)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v19i2.504

Abstract

Masyarakat Belu merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang masih melestarikan kebudayaan tradisional mereka. Walaupun sudah ada peraturan daerah untuk meneguhkan pelestarian budaya tradisional di wilayah Belu, tetapi saat ini kebudayaan tradisional Belu dihadapkan pada tantangan budaya global. Apabila masyarakat Belu masih mempraktikkan budaya tradisional di tengah perkembangan budaya global, apa makna budaya tradisional Belu di tengah budaya global bagi multikulturalisme? Tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan pemahaman mengenai makna budaya tradisional Belu bagi multikulturalisme di Indonesia dari perspektif filsafat. Budaya tradisional Belu merupakan warisan nenek moyang beberapa suku bangsa yang hidup di Belu dan luar Belu seperti Timor Leste, Kalimantan, dan pulau-pulau lain di Indonesia. Hingga kini mereka memiliki kebebasan untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai di dalamnya di atas dasar hukum. Sejak Indonesia merdeka para pendahulu kita melindungi budaya tradisional melalui konstitusi, kemudian negara turut melindungi melalui beberapa peraturan, yaitu melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri hingga bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Belu.Budaya tradisional Belu merupakan salah satu budaya yang memiliki andil bagi predikat multikulturalisme di Indonesia.Pada perkembangannya kini sebenarnya tantangan terhadap budaya tradisional datang dari budaya global yang membangun nilai hedonis-konsumeris pada generasi muda. Budaya global banyak menawarkan kemudahan-kemudahan. Dengan demikian apa makna budaya tradisional Belu di tengah budaya global bagi multikulturalisme? Artikel ini disusun berdasarkan data pustaka dan lapangan. Data kemudian ditata, dideskripsikan, dipahami, dan direfleksikan sesuai dengan kerangka pemikiran.Atas dasar itu semua ditemukan bahwa makna budaya tradisional Belu adalah sebagai jalan merawat multikulturalisme di tengah kehidupan global. Nilai-nilai di dalamnya mampu memelihara persatuan dan kesatuan di antara mereka.Pelestarian budaya tradisional, dalam hal ini pelestarian nilai-nilai tradisional yang memiliki kekuatan sebagai alat integrasi bangsa sama artinya dengan merawat multikulturalisme di tengah kehidupan global. Di sini peran setiap anggota masyarakat sebagai homo religiosus sangat penting. Karena itu pendidikan tentang budaya tradisional atau multikulturalisme perlu diberikan kepada generasi muda. The purpose of this study is to express an understanding of meaning of Belu's traditional cultural for multiculturalism in Indonesia from a philosophical perspective. Belu traditional culture is the heritage of some ancestors who live in Belu and outside Belu such as Timor Leste, Kalimantan, and other islands in Indonesia. Until now they have the freedom to maintain and develop their values on the basis of the law. Since Indonesia's independence our Bapak Pendiri protect the traditional culture through the Constitution, then the state protects through several regulations, namely the Minister of Home Affairs Regulation to form the Regional Regulation of Belu Regency. The traditional culture of Belu is one of the cultures that has contributed to the predicate of multiculturalism in Indonesia. In its development is now actually a challenge to traditional culture comes from global culture that is able to build a hedonic-consumtive values in the younger generation. Global culture offers many conveniences. What is the meaning of Belu's traditional culture in the middle of a global culture for multiculturalism? This article is based on library and field data. The data is then organized, described, understood, reflected in accordance with the frame of thought. On the basis of it all found that the meaning of Belu traditional culture is a way of caring for multiculturalism in the midst of global life. Values in it are able to maintain unity and unity among them. Preservation of traditional culture, in this case the preservation of traditional values that have the power as a tool of national integration is tantamount to caring for multiculturalism in the middle of global life.Here the role of each member of society as homo religiosus is very important. Therefore, education on traditional culture or multiculturalism should be given to the younger generation.
POTENSI GRATIFIKASI DALAM TATA KELOLA PELAYANAN PUBLIK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DI BANTEN
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 19 No. 2 (2017)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v19i2.508

Abstract

Hampir disetiap daerah tampaknya organisasi perangkat daerah yang ada tidak memberikan ruang yang memadai bagi pengelolaan urusan air bawah tanah sebagai salah satu sumber daya lokal, tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengelolaan urusan itu bukan saja tumpang tindih bahkan cenderung semakin kabur. Kondisi ini membawa implikasi luas terhadap pelayanan publik dan dalam beberapa fase proses perijinan menunjukan potensi gratifikasi yang tinggi. Ruang gratifikasi dalam kasus pajak air tanah terbuka lebar manakala perusahaan pengguna sumur bor melakukan pelanggaran, baik pelanggaran teknis, maupun pelanggaran yang bersifat administratif. Upaya menekan tingkat gratifikasi yang terjadi selama ini harus dimulai dari ketegasan peraturan perundangan, mulai tingkat pusat hingga daerah. Paradigma tentang kandungan air dalam suatu akifer merupakan kesatuan dengan akifer lainnya didalam keseluruhan lapisan tanah yang ada harus ditegaskan dengan jelas, sehingga penentuan zona kritis (zona merah) menjadi mutlak sebagai daerah terlarang untuk diambil airnya. Dengan kebijakan yang tegas seperti ini peta zonase yang dibuat memberi makna terhadap pengendalian dalam pemanfaatan air tanah. Seiring dengan itu penggunaan meteran air sebagai alat ukur pengguaan air tanah mutlak diwajibkan kepada seluruh wajib pajak, hal ini diikuti dengan penataan ulang proses pencatatan meteran dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang terintegrasi dalam satu sistim manajemen pemerintahan daerah yang akuntabel. Almost every area appears to regional organizations do not provide sufficient scope for management of the affairs of underground water as one of the local resources, duties and functions of the SKPD in the management of affairs is not only overlap even tend increasingly blurred. This condition carries broad implications for the public service and in some phases of the licensing process indicate the potential for high gratification. Space gratification in the case of ground water tax was wide open when the user enterprise wellbore offense, either a technical violation, and violation of an administrative nature. Efforts to reduce the level of gratification that occurred during this time should start from the firmness of legislation ranging from central to local level. Paradigm of water content in a particular aquifer must be stressed that the soil water content is the unity with other aquifer in the entire layer of the existing soil, so that the determination of the critical zone (red zone) be absolute as the restricted areas to take water. With such a firm policy map created zonase give meaning to control the use of groundwater. Along with the use of a water meter as a measurement of absolute water pengguaan compulsory for all taxpayers, this is followed by rearrangement process of recording the meter and the issuance of the Regional Tax Assessment are integrated in a single management system accountable local government.
TINJAUAN BUKU: MEMBANGUN KOTA UNTUK GENERASI MENDATANG
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 19 No. 2 (2017)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v19i2.510

Abstract

Judul : Mewariskan Kota Layak Huni Penulis : Nirwono Joga Penerbit : PT. Gramedia Pustaka Utama Tahun : 2017 Tebal : xxvii + 279

Page 1 of 2 | Total Record : 13

 1   2 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 25 No. 3 (2023): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 25 No. 2 (2023): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 25 No. 1 (2023): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 24 No. 3 (2022): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 24 No. 2 (2022): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 24 No. 1 (2022): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 23 No. 3 (2021): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 23 No. 2 (2021): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 23 No. 1 (2021) Vol. 22 No. 3 (2020) Vol. 22 No. 2 (2020) Vol. 22 No. 1 (2020) Vol. 21 No. 3 (2019) Vol. 21 No. 2 (2019) Vol. 21 No. 1 (2019) Vol. 20 No. 3 (2018) Vol. 20 No. 3 (2018) Vol 20, No 2 (2018) Vol. 20 No. 2 (2018) Vol 20, No 1 (2018) Vol. 20 No. 1 (2018) Vol 19, No 3 (2017) Vol. 19 No. 3 (2017) Vol 19, No 3 (2017) Vol 19, No 2 (2017) Vol. 19 No. 2 (2017) Vol 19, No 1 (2017) Vol. 19 No. 1 (2017) Vol 18, No 3 (2016) Vol. 18 No. 3 (2016) Vol. 18 No. 2 (2016) Vol 18, No 2 (2016) Vol 18, No 2 (2016) Vol. 18 No. 1 (2016) Vol 18, No 1 (2016) Vol 18, No 1 (2016) Vol 17, No 3 (2015) Vol 17, No 3 (2015) Vol 17, No 2 (2015) Vol. 17 No. 2 (2015) Vol 17, No 1 (2015) Vol 17, No 1 (2015) Vol. 17 No. 1 (2015) Vol. 16 No. 3 (2014) Vol 16, No 3 (2014) Vol. 16 No. 2 (2014) Vol 16, No 2 (2014) Vol 16, No 1 (2014) Vol. 16 No. 1 (2014) Vol. 15 No. 3 (2013) Vol 15, No 3 (2013) Vol 15, No 2 (2013) Vol. 15 No. 2 (2013) Vol 15, No 1 (2013) Vol. 15 No. 1 (2013) Vol 14, No 3 (2012) Vol. 14 No. 3 (2012) Vol 14, No 2 (2012) Vol. 14 No. 2 (2012) Vol. 14 No. 1 (2012) Vol 14, No 1 (2012) Vol. 13 No. 2 (2011) Vol 13, No 2 (2011) Vol. 13 No. 1 (2011) Vol 13, No 1 (2011) Vol. 12 No. 3 (2010) Vol 12, No 3 (2010) Vol 12, No 2 (2010) Vol. 12 No. 2 (2010) Vol. 12 No. 1 (2010) Vol 12, No 1 (2010) Vol 11, No 2 (2009) Vol. 11 No. 2 (2009) Vol 11, No 1 (2009) Vol. 11 No. 1 (2009) Vol. 10 No. 2 (2008) Vol 10, No 2 (2008) Vol 10, No 1 (2008) Vol. 10 No. 1 (2008) Vol. 9 No. 1 (2007) Vol 9, No 1 (2007) Vol. 8 No. 2 (2006) Vol 8, No 2 (2006) Vol. 8 No. 1 (2006) Vol 8, No 1 (2006) Vol. 7 No. 2 (2005) Vol 7, No 2 (2005) Vol 7, No 1 (2005) Vol 7, No 1 (2005) Vol. 7 No. 1 (2005) Vol. 6 No. 2 (2004) Vol 6, No 2 (2004) Vol 6, No 1 (2004) Vol. 6 No. 1 (2004) Vol. 5 No. 2 (2003) Vol 5, No 2 (2003) Vol 5, No 1 (2003) Vol 5, No 1 (2003) Vol. 5 No. 1 (2003) Vol 3, No.1 (2000) Vol 3, No.1 (2000) Vol 2, No.2 (1999) Vol 2, No.2 (1999) Vol 2, No.1 (1998) Vol 2, No.1 (1998) Vol 1, No.2 (1998) Vol 1, No.2 (1998) Vol 1, No.1 (1997) Vol 1, No.1 (1997) More Issue