cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Masyarakat dan Budaya
Published by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ISSN : 14104830     EISSN : 25021966     DOI : -
Core Subject :
Jurnal Masyarakat dan Budaya (JMB) or Journal of Society and Culture is a peer-reviewed journal that aims to be an authoritative academic source on the study of society and culture. We publish original research papers, review articles, case studies, and book reviews focusing on Indonesian society, cultural phenomena, and other related topics. A manuscript describing society and culture outside Indonesia is expected to be analyzed comparatively with the issues and context in Indonesia. All papers will be reviewed rigorously at least by two referees. JMB is published three times a year, in April, August , and December.
Arjuna Subject : -
Articles 13 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 20 No. 1 (2018)" : 13 Documents clear
PERDAGANGAN BUDAK DI PULAU BALI PADA ABAD KE XVII-XIX wayan pardi; I Wayan Pardi
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 20 No. 1 (2018)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v20i1.501

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah: 1) Untuk menganalisis perdagangan budak di pulau Bali pada abad ke XVII-XIX, 2) Untuk menganalisis geneologi atau asal-usul budak Bali, dan 3) Untuk menganalisis upaya-upaya pelarangan dan penghapusan perdagangan budak di Bali. Adapun metode yang digunakan adalah menggunakan metode penulisan sejarah (Historiografi), yang langkah-langkahnya meliputi heuristik (pengumpulan data), kritik sumber (kritik ekstern dan intern), interpretasi dan historiografi. Hasil temuan menunjukkan bahwa sejarah perbudakan di Pulau Bali berlangsung selama abad ke XVII-XIX yang dimotori oleh pemerintah VOC, kolonial Belanda serta raja-raja lokal. Budak asal Bali pada umumnya akan di jual di Batavia, dan daerah-daerah lainnya di Hindia Barat, di Afrika Selatan, dan di penjuru pulau-pulau di Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Secara kualitas, mereka paling diminati di antara budak-budak lainnya yang diperjualbelikan di pasaran Nusantara. Hal tersebut dikarenakan misalnya pada kasus budak wanita Bali, wanitanya dikenal dengan kecantikannya, kebaikan hatinya, dan pengetahuan yang baik tentang kesehatan, sedangkan laki-laki dikenal bertubuh kekar, patuh dan mudah beradaptasi sehingga sangat cocok diperkerjakan sebagai penjaga rumah, tentara dan kuli-kuli diperkebunan milik pemerintah. Asal-usul budak tersebut berasal dari para tawanan yang tertangkap di medan perang, janda-janda tanpa anak, para penghutang, dan penjahat atau pelaku kriminal. Pada masa kepemimpina Thomas Stamford Raffles ada upaya untuk menghapuskan perdagangan budak di Nusantara. Kemudian, dilanjutkan lagi pada masa pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1860 mengeluarkan peraturan-peraturan untuk menghapus sistem perbudakan di Hindia Belanda.
MENYAMBUT GENERASI BARU DALAM KONTEKS BUDAYA: METAETNOGRAFI BUDAYA PERSALINAN DI INDONESIA
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 20 No. 1 (2018)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v20i1.511

Abstract

Latar Belakang: Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2015 yang mencapai 305 per 100.000 kelahiran hidup masih menjadi pekerjaan rumah yang besar dari tahun ke tahun bagi pembangunan kesehatan di Indonesia. Berbagai program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang telah dilaksanakan dalam beberapa dekade tidak juga menurunkan AKI. Masalah budaya kesehatan menjadi faktor penting dalam berhasil tidaknya suatu program yang telah dicanangkan, dan telah menghabiskan anggaran yang besar. Metode: Kajian ini menggunakan metode metaetnografi untuk membandingkan antara pemaknaan persalinan aman menurut masyarakat dengan persalinan aman menurut pemegang program KIA. Metaetnografi dilakukan pada 22 buku Riset Etnografi Kesehatan yang bertema KIA tahun 2012-2015. Metaetnografi pada 22 etnis dan lokasi hasil Riset Etnografi Kesehatan terbagi menjadi 8 regional kepulauan di Indonesia Hasil: Hasil menunjukkan bahwa faktor sosial budaya masyarakat dan tenaga kesehatan yang berkompeten masih menjadi masalah terkait persalinan aman. Masyarakat memiliki konsep dan nilai sendiri tentang kehamilan, persalinan, penolong persalinan dan tentang nilai anak dalam suatu keluarga. Kesimpulan: Persalinan aman dalam konteks budaya masyarakat adalah bersalin sesuai kenyamanan ibu dan keluarga, serta tidak melanggar nilai-nilai budaya setempat. Ketidakpercayaan masyarakat kepada tenaga kesehatan dikarenakan faktor kurangnya hubungan interpersonal antara tenaga kesehatan dengan masyarakat, faktor senioritas dan tabu memperlihatkan organ intim pada orang lain, serta ketiadaan tenaga kesehatan di wilayah masyarakat karena akses yang terpencil. Saran: Rekayasa sosial (social engineering) dapat dilakukan dalam intervensi kesehatan ibu dan anak berbasis budaya lokal, dengan melibatkan masyarakat dan dukun bayi, serta perlu memberi pelatihan yang berkesinambungan tentang pemahaman lintas budaya, komunikasi budaya, dan perilaku kesehatan masyarakat kepada tenaga kesehatan yang bertugas. Kata Kunci: Kesehatan Ibu dan Anak, Budaya, Persalinan Aman
Melawan Korupsi dari Bawah: Strategi Penguatan Akuntabilitas Lokal dalam Pengelolaan Keuangan Desa
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 20 No. 1 (2018)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v20i1.512

Abstract

The mechanism of transparency and accountability of village financial management is currently more regulated within technical implementation regulations that are vertical. It is seen from the regulation that require accountability for village financial management to be addressed to local and central government. However, in practice the vertical accountability approach is considered ineffective. The multilayered arrangements and tight controls through the supervision of many supra-village actors are in fact only powerful in curbing and dictating the village, rather than establishing them. In contrast, corruption practices in rural areas are increasingly widespread with increasing funds being channeled to the villages through fund transfer schemes from APBN for villages or Dana Desa. This paper has two purposes. First, it shows weakness and at the same time criticizes the dominance of vertical transparency and accountability mechanisms in village financial management. Secondly, it offers a strategy for strengthening local accountability as an alternative to fighting corruption from below - with and by the village community itself as its main actor - in managing village finances. The supervisory model built up, in addition to not ensuring the village budget management is free from elite capture, also gives space to rent-seeking networks in the regions and villages. This paper offers a strategy of strengthening local village accountability as an alternative solution to get out of the corruption crisis in the village. Strengthening local accountability among others can be done through empowerment approach and institutionalization of democracy by strengthening existing channels and working in village communitarian democracy schemes, namely through strengthening BPD, strengthening village meetings, building citizen forums, building village information systems, and designing systems or citizen complaints mechanism. Kata Kunci: pengelolaan keuangan desa, partisipasi, akuntabilitas lokal, demokrasi komunitarian.
KERUKUNAN BERLANDASKAN TRADISI DAN TOLERANSI KEBERAGAMAAN: PEMBELAJARAN DARI KOMUNITAS DESA PROBUR UTARA, NUSA TENGGARA TIMUR M.Azzam Manan
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 20 No. 1 (2018)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v20i1.563

Abstract

This article is a part and highlights of findings of research conducted in North Probur village, North-West Alor district of Alor region in 2017. It is written here to describe and proof that social harmony and unity in a traditional society is natural and running well without any disturbance even though their identity by languages and ethnics is quite different. From this study the fruitful lesson how unity develops social harmony in community life could be promoted and implemented both in local and national levels. In term of sociological perspective in which this study is addressed, this qualitative study found tradition and tolerance in religiosity or being religious as two prominent pillars the unity leading to social harmony within North Probur community possible. It means that the continuation of tradition in people’s daily life activities and the fact that religions that are divided into two mainstreams, Islam and Christianity, are embeded in their life and of course become indicators of their identity. In connection with sociological perspective, traditional culture as cultural capital in one hand and religions as social capital in the other hand are considered from their practices, ritual and institutional aspects in which social structure and social function of their formal and informal leaders are also quite important. All primary data related to research objective was information collected through field observation and in-depth interview with some relevant informants of those institutional officials, teachers and religiuos, cultural and youth leaders.
PENELITIAN SOSIAL BUDAYA MARITIM DAN SUMBANGANNYA PADA KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN Mashuri Imron; Ary Wahyono
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 20 No. 1 (2018)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v20i1.564

Abstract

Interaksi antara nelayan dengan lingkungan laut telah menimbulkan kebudayaan tersendiri. Oleh karena itu, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan kebudayaan (P2KK) - LIPI melakukan penelitian permasalahan kelautan dan perikanan di Indonesia, khususnya terkait dengan permasalahan sosial budaya masyarakat nelayan dan masyarakat pesisir pada umumnya. Tulisan ini menjelaskan perkembangan penelitian maritim di P2KK-LIPI, dan sumbangannya pada kebijakan pemerintah di sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Ada tujuh topik penelitian yang telah dilakukan, yaitu: (1) aspek-aspek sosial budaya masyarakat maritim, (2) hak ulayat laut, (3) kooperatif manajemen (ko-manajemen), (4) konflik kenelayanan, (5) pengelolaan sumber daya laut dalam era otonomi daerah, (6) perubahan iklim, dan (7) peran nelayan dalam mengatasi penyelundupan manusia. Penelitian-penelitian tersebut telah memberikan sumbangan pemikiran pada kebijakan pemerintah di sektor kelautan dan perikanan. Penelitian hak ulyat laut misalnya, telah menyadarkan pemerintah tentang pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat. Begitu pula penelitian penerapan hak pengusahaan pesisir juga telah mendorong munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang menghapus pasal-pasal yang berkaitan dengan HP-3, sebagaimana diamanatkan olah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010. The interaction between fishermen and the marine environment has led to its own culture. Therefore, Center for Social and Cultural Studies conducted research on marine and fisheries issues in Indonesia, especially related to social and culture issues of fishermen and coastal community in general. This paper describes the development of maritime research in P2KK LIPI, and its contribution to goverment policy in the marine and fisheries sector in Indonesia. There are seven research topics that have been done, namely: (1) social and cultural aspects in maritime community, (2) marine tenure, (3) co-management, (4) fisheries conflicts, (5) management of marine resources in the era of regional autonomy, (6) climate change, and (7) the role of fishermen in overcoming people smuggling. These studies have contributed to the idea of goverment policies in the marine and fisheries sector. Research about marine tenure for example, has made the government aware the importance of recognition and respect for the management conducted by traditional legal community. Similarly, research about implementation of coastal concession rights has also encouraged the emergence of Act Number 1 of 2014, about Amandement on Act Number 27 of 2007 about Management of Coastal Area and Small Islands, which removed articles related to HP-3, as mandated by the Decicion of the Constitution Court Number 3/PUU-VIII/2010.
P2KK dalam Perkembangan Ilmu sosial di Indonesia Kesinambungan dan Keberlanjutan Widjajanti Mulyono Santoso, M. Litt
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 20 No. 1 (2018)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v20i1.566

Abstract

Kegiatan peer group penting untuk mengangkat isu bersama. Beberapa kajian dimulai dengan cara itu, dengan tujuan “akademik” yang bisa saja secara birokrasi mendapatkan dukungan. Cara ini mempermudah sebuah isu untuk berkembang karena pentingnya ide tersebut. beberapa kajian dimulai dengan cara in. Bahkan menghasilkan beberapa kajian yang cenderung bertahan, namun memiliki problematika kesinambungan dan perubahan. Kajian yang cenderung bertahan menghadapi tantangan untuk mampu melihat perubahan sosial yang terjadi sangat penting karena adanya perubahan teknologi dan jejaring dunia. Kajian Penerapan Syariah Islam, memperlihatkan bahwa kesinambungan isunya menjadi penting karena konteksnya berbeda. Meski sama sama berbicara tentang syariah Islam, namun kontkes sosialnya berbeda sama sekali sesuai dengan situasi internal Indonesia seperti perubahan rejim dari Orba menjadi Orde Reformasi; dan juga perubahan eksternal karena globalisasi.
DEKONSTRUKSI STEREOTIP EKSKLUSIVITAS ETNIS TIONGHOA DALAM CERPEN CLARA KARYA SENO GUMIRA AJIDARMA Mochammad Fikri
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 20 No. 1 (2018)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v20i1.586

Abstract

Stereotip eksklusif etnis Tionghoa memunculkan sikap benci pribumi terhadap etnis Tionghoa. Puncak sikap benci ini ditandai dengan tragedi Mei 1998. Tragedi tersebut mengakibatkan kegundahan dalam diri para sastrawan, sehingga di era tersebut lahir beberapa karya sebagai bentuk representasi kegagalan pemerintah dalam mengatasi masalah SARA. Salah satu karya yang muncul adalah cerpen Clara karya Seno Gumira Adjidarma. Cerpen ini menarik untuk didiskusikan oleh peneliti dan praktisi karya sastra. Permasalahannya, bagaimana strategi yang digunakan tokoh Clara dalam mendekonstruksi stereotip eksklusif etnis Tionghoa? Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan untuk membahas masalah adalah teori sosiologi sastra dan identitas diri. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa cara atau strategi yang dilakukan oleh tokoh Clara untuk mendekonstruksi stereotip eksklusivitas kaum Tionghoa. Cara tersebut adalah (1) Tokoh Clara lebih memilih untuk menjadi sosok yang nonesensialisme dan (2) Ia menjadi sosok yang inklusif dan nasionalis. Pengarang sendiri telah memposisikan Clara dalam pusaran realitas sosial politik yang dialami masyarakat Tionghoa di Indonesia pada umumnya. The exclusive Chinese-Indonesian ethnic stereotype triggered hatred on Chinese-Indonesian ethnic. The climax of the hatred was marked by the “Tragedy of May” in 1998. The tragedy drove anxiety among writers, so in the era some literary works were born as the representation of government's failure to solve the ethnic problem. One of them was short story titled Clara by Seno Gumira Adjidarma. It has been widely discussed by literary researchers and practitioners. The problem of the study was dealing with what strategy used by the character of Clara in deconstructing the exclusive stereotype of Chinese-Indonesian ethnic. The method applied was descriptive by taking advantage of qualitative approach. The theory of sociology of literature and theory of identity were applied to discuss the problems. This study tried to identify some strategies performed by Clara to deconstruct the exclusivity of Chinese Indonesian stereotype. The strategies are (1) Clara is preferring to be a non-essentialist figure and (2) she is preferring to be an Inclusive- Nationalist. The author has positioned Clara in a situation of socio-political reality which is found out by Chinese society in Indonesia in general.
Prospek Kampung Naga Menjadi Desa Adat Maulida Illiyani
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 20 No. 1 (2018)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v20i1.588

Abstract

Abstrak Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Salah satunya dikaitkan dengan gerakan pemertahanan cara hidup tradisional yang seringkali dianggap “tidak sesuai” dengan mayoritas masyarakat. Disisi lain, Indonesia adalah negara hukum yang harus dijamin eksistensinya dengan kepastian. Kampung Naga adalah sekumpulan warga yang hingga saat ini masih mempertahankan cara hidup tradisionalnya. Salah satunya adalah dengan tidak memperkenankan benda-benda modern untuk masuk wilayahnya seperti listrik dan kompor gas. Melihat fakta tersebut, kemudian muncul pertanyaan, Bagaimana Kampung Naga mampu bertahan dengan pilihan tradisionalnya tersebut ditengah perubahan zaman? Dan bagaimana prospek Kampung Naga untuk menjadi desa adat? Tulisan ini dibuat dengan mengkombinasikan antara literatur dan wawancara. Kuncen sebagai tetua adat menjelaskan bahwa benturan dengan berbagai macam era tidak bisa dihindari. Sehingga muncul slogan bahwa warga Kampung Naga “Berfikir Intelektual, Berwawasan Global, Namun Tetap Melangkah Lokal”. Pilihan ini semakin kuat eksistensinya, karena pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mempersilahkan dengan tidak meng-intervensi Kampung Naga melalui kebijakan yang bertentangan dengan kearifan lokal Kampung Naga. Namun prospek Kampung Naga menjadi desa adat sebagaimana yang ditetapkan oleh UU Desa mengandung beberapa hambatan. Jumlah warga Kampung Naga adalah 305 jiwa, masih sangat jauh dari standar minimal jumlah penduduk dalam pembentukan desa baru di wilayah Jawa yaitu 6000 jiwa.
“De Particuliere Sadja”: Kelas Menengah Kota dan Politik Kewargaan di Kota Kolonial Surabaya Akhir Abad ke-19 Andi Achdian; Erna E. Chotin
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 20 No. 1 (2018)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v20i1.590

Abstract

Dalam kepustakaan kontemporer di Indonesia, konsepsi tentang masyarakat sipil dan politik kewargaan telah menjadi tema penting yang mengisi kepustakaan ilmu sosial dan politik di Indonesia sejak dekade 1990an dalam menghadapi dominasi kekuasaan pemerintahan otoriter Orde Baru. Bagaimanapun, terdapat kelemahan dalam perkembangan konsep tersebut dengan ketiadaan rujukan historis dalam pengalaman sejarah Indonesia. Dengan menguraikan bagaimana perkembangan kehidupan masyarakat kota kolonial Surabaya pada paruh kedua abad ke-19 dan awal abad ke-20, artikel ini menunjukkan dimensi penting ruang kota dan praktek politik yang muncul di dalamnya sebagai landasan penting bagi kemunculan masyarakat sipil yang kuat untuk mewujudkan konsepsi ideal politik kewargaan dalam kehidupan sehari-hari warga. Tema yang muncul dalam tulisan ini dengan diharapkan dapat merangsang pembicaraan dan debat akademis di Indonesia terkait konsepsi tersebut seiring konteks perkembangan masyarakat Indonesia yang secara demografis berkembang menjadi masyarakat kota dalam waktu satu dekade ke depan. In the last three decades, civil society and citizenships has become key terms that entered the debates and dicussions about the prospects of democtratization in Indonesian society under the New Order regime in 1990s. However, due to the lack of historical perspectives and evidences, the debates and discussions about civil society and citizenships tems in the academic discourse in Indonesia has increasingly been left behind in the literatures. By focusing its analyses to the development of colonial city of Surabaya in the late nineteenth to the early twentieth century under the Dutch colonialism, this article seeks to highlight an interesting aspects that was neglected in the debates. This article presented the idea that the spatial aspect of the city and the dynamic development of city politics has become a crucial aspect in the development of strong civil society and the politics of citizenships in the Dutch colony at the time.
EKSPLOITASI PEKERJA ANAK PENAMBANG TIMAH OLEH ORANG TUA DI DESA KACE, KECAMATAN MENDO BARAT, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, INDONESIA Putra Pratama Saputra
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 20 No. 1 (2018)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v20i1.620

Abstract

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pekerja anak adalah rawan terjadinya eksploitasi. Eksploitasi yang diterima akan mengganggu perkembangan secara fisik, psikologis, maupun sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara mendalam tentang eksploitasi pekerja anak penambang timah oleh orang tua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Tempat penelitian dilakukan di Desa Kace, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Penentuan informan menggunakan purposive sampling dengan jumlah informan utama sebanyak 6 orang (pekerja anak dan orang tua/keluarga), serta informan pendukung sebanyak 3 orang. Program yang direkomendasikan dalam bentuk Penyuluhan Sosial tentang Perlindungan dan Hak-hak Pekerja Anak Penambang Timah. Hasil penelitian menunjukkan pekerja anak di pertambangan timah Desa Kace mengalami eksploitasi. Anak disuruh bekerja oleh orang tuanya dikarenakan untuk membantu perekonomian keluarga. Pekerja anak akan mengalami resiko kehilangan waktu belajar, bermain, dan beresiko terhadap kesehatannya. Pengelolaan penghasilan dilakukan oleh pekerja anak dan orang tua pekerja anak, biasanya digunakan untuk keperluan pribadi maupun untuk membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pekerja anak sangat mengharapkan pekerjaan lain yang menghasilkan lebih banyak uang dan berhenti bekerja di pertambangan timah serta bisa melanjutkan sekolahnya.

Page 1 of 2 | Total Record : 13

 1   2 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 25 No. 3 (2023): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 25 No. 2 (2023): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 25 No. 1 (2023): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 24 No. 3 (2022): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 24 No. 2 (2022): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 24 No. 1 (2022): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 23 No. 3 (2021): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 23 No. 2 (2021): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 23 No. 1 (2021) Vol. 22 No. 3 (2020) Vol. 22 No. 2 (2020) Vol. 22 No. 1 (2020) Vol. 21 No. 3 (2019) Vol. 21 No. 2 (2019) Vol. 21 No. 1 (2019) Vol. 20 No. 3 (2018) Vol. 20 No. 3 (2018) Vol 20, No 2 (2018) Vol. 20 No. 2 (2018) Vol. 20 No. 1 (2018) Vol 20, No 1 (2018) Vol 19, No 3 (2017) Vol. 19 No. 3 (2017) Vol 19, No 3 (2017) Vol 19, No 2 (2017) Vol. 19 No. 2 (2017) Vol 19, No 1 (2017) Vol. 19 No. 1 (2017) Vol 18, No 3 (2016) Vol. 18 No. 3 (2016) Vol. 18 No. 2 (2016) Vol 18, No 2 (2016) Vol 18, No 2 (2016) Vol. 18 No. 1 (2016) Vol 18, No 1 (2016) Vol 18, No 1 (2016) Vol 17, No 3 (2015) Vol 17, No 3 (2015) Vol 17, No 2 (2015) Vol. 17 No. 2 (2015) Vol 17, No 1 (2015) Vol 17, No 1 (2015) Vol. 17 No. 1 (2015) Vol. 16 No. 3 (2014) Vol 16, No 3 (2014) Vol. 16 No. 2 (2014) Vol 16, No 2 (2014) Vol 16, No 1 (2014) Vol. 16 No. 1 (2014) Vol. 15 No. 3 (2013) Vol 15, No 3 (2013) Vol 15, No 2 (2013) Vol. 15 No. 2 (2013) Vol 15, No 1 (2013) Vol. 15 No. 1 (2013) Vol 14, No 3 (2012) Vol. 14 No. 3 (2012) Vol 14, No 2 (2012) Vol. 14 No. 2 (2012) Vol. 14 No. 1 (2012) Vol 14, No 1 (2012) Vol. 13 No. 2 (2011) Vol 13, No 2 (2011) Vol. 13 No. 1 (2011) Vol 13, No 1 (2011) Vol. 12 No. 3 (2010) Vol 12, No 3 (2010) Vol. 12 No. 2 (2010) Vol 12, No 2 (2010) Vol. 12 No. 1 (2010) Vol 12, No 1 (2010) Vol 11, No 2 (2009) Vol. 11 No. 2 (2009) Vol 11, No 1 (2009) Vol. 11 No. 1 (2009) Vol. 10 No. 2 (2008) Vol 10, No 2 (2008) Vol 10, No 1 (2008) Vol. 10 No. 1 (2008) Vol. 9 No. 1 (2007) Vol 9, No 1 (2007) Vol. 8 No. 2 (2006) Vol 8, No 2 (2006) Vol. 8 No. 1 (2006) Vol 8, No 1 (2006) Vol. 7 No. 2 (2005) Vol 7, No 2 (2005) Vol 7, No 1 (2005) Vol 7, No 1 (2005) Vol. 7 No. 1 (2005) Vol. 6 No. 2 (2004) Vol 6, No 2 (2004) Vol 6, No 1 (2004) Vol. 6 No. 1 (2004) Vol. 5 No. 2 (2003) Vol 5, No 2 (2003) Vol 5, No 1 (2003) Vol 5, No 1 (2003) Vol. 5 No. 1 (2003) Vol 3, No.1 (2000) Vol 3, No.1 (2000) Vol 2, No.2 (1999) Vol 2, No.2 (1999) Vol 2, No.1 (1998) Vol 2, No.1 (1998) Vol 1, No.2 (1998) Vol 1, No.2 (1998) Vol 1, No.1 (1997) Vol 1, No.1 (1997) More Issue