cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 2086499X     EISSN : 2086499X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Penelitian Hukum adalah jurnal ilmiah untuk bidang Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Unit Jurnal dan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Jurnal Penelitian Hukum memilki muatan berupa hasil-hasil penelitian dan review dalam bidang kajian terpilih meliputi berbagai cabang ilmu hukum (Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum,Perbandingan Hukum,dll) serta dalam Jurnal PenelitianHukum juga berisi tentang bidang kajian berkaitan dengan Hukum dalam arti luas.Jurnal ini diterbitkan tiga kali setahun (Maret, Juli, November).
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2016)" : 5 Documents clear
RELASI PEMBANTU PRESIDEN DALAM KABINET KERJA JOKOWI-JK Istighfaro Anjaz Azizi; Suyudi Khomarudin; Umar Mubdi; Albert Sudirman
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 3, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (366.255 KB)

Abstract

AbstractThe conflicts between Minister of Maritime and Natural Resources Rizal Ramli and vice president Jusuf Kalla in electricity projects, Minister of State-Owned Companies and Minister of Transportation regarding fast-train development, Minister of Energy and Mineral Resources and Minister of State-Owned Companies regarding management policy of Masela Block, are conflicts inside the circle of the President’s assistants. These conflicts are implications from the obscurity of positions and authorities of said assistants. The author then researched with juridical empiric method. Through this research, it is hoped that the effective formulation of relation between the President’s assistants can be found.IntisariPerselisihan antara Menko bidang Kemaritiman dan SDA Rizal Ramli terhadap Wapres Jusuf Kalla dalam proyek listrik, Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan dalam pembangunan kereta cepat, Menteri ESDM dan Menteri BUMN dalam kebijakan pengelolaan Blok Masela merupakan perseteruan di lingkaran pembantu presiden. Perseteruan tersebut merupakan implikasi dari ketidakjelasan kedudukan dan wewenang para pembantu presiden. Penulis kemudian meneliti permasalahan ini dengan metode yuridis empiris. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan formulasi pengaturan dan upaya untuk mewujudkan relasi pembantu presiden dalam Kabinet Jokowi-JK yang efektif dan efisien.
PERLINDUNGAN HUKUM PELAJAR INDONESIA DI LUAR NEGERI YANG MENGALAMI KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL Mokhammad Ardafillah; Elisabet Regitta; Siti Aan Kumaenah; Yanottama Patria
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 3, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (378.131 KB)

Abstract

AbstractThe legal protection of Indonesian Overseas Students refers to the provisions of the legal protection of Indonesia citizen abroad which is subjected to the provision of Indonesia’s national law and international law. The legal protection of overseas students itself is divided into the protection in times of peace and the protection during armed conflict, either national or international. The evacuation (repatriation) of Indonesian Citizens in Yemen, some of which are students, is one of the efforts of Indonesian Government to protect its citizens abroad, although in the end, the students who are sent home can’t continue their studies in Yemen and continue their studies in various universities in Indonesia. IntisariPerlindungan hukum Pelajar Indonesia di Luar Negeri merujuk pada ketentuan perlindungan hukum Warga  Negara Indonesia di Luar Negeri yang pada dasarnya tunduk pada ketentuan hukum nasional Indonesia dan ketentuan hukum internasional. Perlindungan hukum pelajar di luar negeri sendiri dibagi menjadi dua, yakni perlindungan pada masa damai dan pada masa konflik bersenjata baik yang sifatnya nasional maupun internasional. Pemulangan WNI di Yaman yang sebagiannya adalah pelajar merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melindungi warganegaranya di luar negeri meskipun pada akhirnya pelajar yang dipulangkan tak bisa melanjutkan studi mereka di Yaman dan meneruskan studi mereka di berbagai universitas di Indonesia.
IMPLIKASI PEMENUHAN HAK EKOSOB MASYARAKAT TEMAJUK TERHADAP KETAHANAN NASIONAL INDONESIA Dian Widyaningrum; Endri Ismail; Fardi Prabowo Jati; Rayvo Rahmatullah
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 3, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (339.529 KB)

Abstract

AbstractThe purpose of the research is to explain if the fulfillment of economic, social, and cultural (ecosoc) rights in Temajuk as a borderland are affecting national defense of Indonesia. In order to prove said argument, the research will describe the view of fulfillment as a reality of those rights’ fulfillment explained beforehand, review efforts from the government, and finally observe the correlation between them with the conception of national defense. Temajuk has some limitations and lack of infrastructures needed to support the optimal fulfillment of economic, social, and cultural rights, specifically to the three main sectors, namely education, health, and food, despit the guarantee of those rights by Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 on Ratification of International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR). IntisariPenelitian ini berusaha menjelaskan apakah pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob)  masyarakat Temajuk sebagai masyarakat yang berdomisili di daerah perbatasan memberi pengaruh terhadap ketahanan nasional Indonesia. Untuk membuktikan argumen tersebut, penelitian ini akan mendeskripsikan gambaran pemenuhan sebagai sebuah realita pemenuhan hak ekosob, meninjau upaya pemenuhan hak ekosob oleh Pemerintah, dan melihat korelasi kedua hal tersebut dengan konsepsi ketahanan nasional. Temajuk memiliki keterbatasan dan kekurangan infrastruktur yang mampu menunjang proses terpenuhinyahak ekosob secara optimal, spesifik terhadap tiga sektor utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pangan. Padahal hak­hak tersebut telah dijamin dalam Undang­ Undang Nomor 11 tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Covenant On Economic, Social, And Cultural Rights (ICESCR).
ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERAMPASAN ASET DI NEGARA KAWASAN ASIA TENGGARA BERDASARKAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) DAN ASEAN MUTUAL LEGAL ASSISTANCE TREATY (AMLAT) Ridwan Arifin
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 3, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (751.12 KB)

Abstract

AbstractThis research discusses on the analysis of international law on the seizure of assets in South East Asia  countries according to UNCAC and AMLAT. Questions posed are (1) how is the implementation of international law principles on the seizure of assets based on UNCAC and AMLAT? (2), what are the forms of international legal instruments on seizure of assets in South East Asia region? The research shows that (1) the implementation of international law principles in seizure of assets in South East Asia differs from one another due to the existene of national interest principle as legitimation of asset seizure refusal fromrespective countries.IntisariPenelitian ini membahas mengenai analisis hukum internasional dalam perampasan aset di negara  kawasan asia tenggara berdasarkan UNCAC dan AMLAT. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah (1), Bagaimana penerapan prinsip­prinsip hukum internasional dalam perampasan aset di negara kawasan Asia Tenggara berdasarkan Konvensi Internasional Pemberantasan Korupsi (UNCAC) 2003 dan ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty (AMLAT)? (2), Bagaimana bentuk instrumen hukum internasional dalam perampasan aset di negara kawasan Asia Tenggara? Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Penerapan prinsip hukum internasional dalam perampasan aset di Asia Tenggara berbeda­beda karena prinsip national interest yang bisa dijadikan legitimasi bagi negara yang bersangkutan menolak atau menerima permohonan perampasan aset.
IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE PADA ORGANISASI MAHASISWA DI UNIVERSITAS GADJAH MADA DEMI MEWUJUDKAN GOOD STUDENT GOVERNANCE Muhammad Ridwan Siregar; Sendy Prasetya; Hermadi Prananto; Ester Yuniawati; Nian Undayani Sarsa
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 3, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (389.059 KB)

Abstract

AbstractMany of our State’s leaders come from Universitas Gadjah Mada. They inevitably came from student organizations, particularly executive organizations. In its development, said organizations are not executing its functions well, due to bad organization management. Indeed, to well execute said management, students need to implement good governance principles such as transparency, accountability, and participation. This research is hoped to be an ideal concept of good student governance for student organizations.IntisariBanyak negarawan dan pemimpin negeri ini dididik di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM). Tidak bisa dipungkiri, mereka lahir tidak terlepas dari sebuah organisasi mahasiswa khususnya bidang eksekutif. Pada perkembangannya, organisasi mahasiswa di UGM tidak menjalankan fungsinya secara maksimal dikarenakan tidak diterapkannya tata kelola organisasi yang baik. Tentunya, untuk menerapkan hal tersebut organisasi mahasiswa haruslah paham dan sanggup untuk menjalankan beberapa prinsip yang ada di good governance yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi konsep yang ideal terkait good student governance pada organisasi mahasiswa.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 3 (2015) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014)