cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Sospol : Jurnal Sosial Politik
Published by Universitas Muhammadiyah Malang
ISSN : 20888090     EISSN : 25976648     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Social and Political Research Center (PKSP), Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang proudly presents Journal Sospol (Sospol: Jurnal Sosial Politik). Journal Sospol cordially invites researchers, academicians, and experts to submit research on sociology, communications, international relations, governance, and social welfare sciences.
Arjuna Subject : -
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2016): Juli - Desember" : 14 Documents clear
Kata Pengantar Jurnal Sospol Vol. 2, No. 1, Juli - Desember 2016 Pengantar, Kata
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol 2, No 1 (2016): Juli - Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (50.597 KB) | DOI: 10.22219/sospol.v2i1.3468

Abstract

Kata PengantarJurnal Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) merupakan sebuah wadah akademik untuk menggali pengetahuan dan diskusi publik tentang fenomena domestik maupun internasional yang berdampak terhadap situasi dan kondisi di Indonesia. Jurnal Sospol UMM berada di bawah pengelolaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) yang bertujuan memberikan referensi ilmiah maupun praktis bagi para akademisi dan pembuat kebijakan yang berhubungan dengan masalah dan kajian ilmu sosial-politik. Jurnal Sospol terbit dua kali setahun (volume) dengan periode Juli-Desember untuk edisi 1 dan Januari-Juni untuk edisi 2.Pembahasan dalam jurnal Sospol UMM berupaya dikemas dengan topik-topik yang menarik seputar isu-isu kebijakan pemerintahan, model dan tantangan pembangunan, interaksi kemanusiaan, dinamika sosial-budaya, media-komunikasi, dan masalah-masalah politik-ekonomi serta isu-isu politik kontemporer. Kami berharap Jurnal Sospol UMM menjadi salah satu kontributor dalam kemajuan pembangunan Indonesia melalui sumbangsih pengetahuan dan penelitian dari para akademisi serta praktisi baik berasal dari dalam maupun luar negeri.Malang, 2016Salam,Redaksi  
The Relevance of Bandung Spirit in the Contemporary Global Trade Order Nurhasdy, Rio; Nurika, Rizki Rahmadini; Yekti, Septian Nur
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol 2, No 1 (2016): Juli - Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.42 KB) | DOI: 10.22219/sospol.v2i1.4762

Abstract

AbstrakKonferensi Bandung sudahdiadakan 60 tahun yang lalu. Kolonisasi telah resmi menghilang, Perang Dingin telah berakhir, dan Gerakan Non-Blok telah hampir kehilangan raison d'etre. Namun, sistem serupa dominasi kekuatan dalam tatanan dunia masih bertahan, perang terus mengancam kemanusiaan, dan kelaparan massal, penyakit, dan kemiskinan masih menjadi ciri sebagian besar negara di dunia. Ketidakadilan telah muncul dalam bentuk yang lebih canggih dengan dimensi yang lebih besar seperti sosial, hukum, dan ekonomi. Sebuah sistem dominasi dalam tatanan dunia dan ketidakadilan saat ini dapat ditemukan dalam konteks perdagangan global. Rezim dipelopori oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai tatanan baru telah meliberalisasi belahan dunia dengan menawarkan beberapa fungsi dan tujuan bermanfaat bagi negara, baik Utara dan Selatan. Bahkan, perintah ini tidak selalu membawa manfaat bagi mereka, terutama untuk negara-negara kurang berkembang yang sebagian besar berasal dari Selatan. Mereka dieksploitasi dan hanya mendapatkan sedikit manfaat dari liberalisasi perdagangan sementara negara-negara maju menuai banyak manfaat. Sebagai respon terhadap dunia kontemporer, makalah ini mencoba untuk menganalisis rasa perlunya Bandung Spiritsebagai wujud kehadiran postkolonial asli dan masa depan untuk Selatan. Pertanyaan mendasarnya adalah mengapa sistem dominasi masih ada hingga sekarang, di mana kekuasaan hegemonik dalam sistem perdagangan ditempati oleh Utara. Makalah ini juga mempertanyakan bagaimana Bandung Spriti perlu ditafsirkan karena tidak semua norma dan nilai-nilai yang ada di dalam Bandung Spirit bisa memungkinkan Selatan untuk memecahkan masalah global, terutama untuk isu-isu perdaganganKata Kunci: bandung spirit, liberalisasi perdagangan, selatan, WTO AbstractIt has been 60 years after the Bandung Conference. Colonization has officially disappeared, the Cold War has ended, and the Non-Aligned Movement has almost lost its raison d?être. However, similar systems of domination by the powerful in the world order still persist, wars continue to threaten humanity, and mass hunger, diseases, and poverty still characterize many parts of the world. Injustice has appeared in more sophisticated forms and larger dimensions such social, law, and economy. A system of domination in the world order and injustice today can be found in the global trade context. The regime pioneered by the World Trade Organization (WTO) as a new order has liberalized parts of the world by offering some beneficial functions and objectives for countries, both North and South. In fact, this order doesn?t always bring benefits for them, especially for less developed countries which mostly come from South. They were exploited and only get little benefits from trade liberalization while developed countries reap many benefits. As a response to the contemporary world, this paper attempts to analyze the sense of the necessity of Bandung Spirit for a genuine postcolonial present and future for South. This paper questions why system of domination still exists today, where hegemonic power in trading system is occupied by North. This paper also questions how the Bandung Spirit needs to be interpreted today because not all normsand values lies within the Bandung Spirit could enable South to solve global problem, especially for trade issues.Keywords: bandung spirit, trade liberalization, south, WTO
Daftar Isi Jurnal Sospol Vol. 2, No. 1, Juli-Desember 2016 Isi, Daftar
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol 2, No 1 (2016): Juli - Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (103.169 KB) | DOI: 10.22219/sospol.v2i1.3640

Abstract

-
Kebijakan Pertumbuhan Industri dan Munculnya Masyarakat yang Anomi Hayat, Muhammad
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol 2, No 1 (2016): Juli - Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.02 KB) | DOI: 10.22219/sospol.v2i1.4757

Abstract

AbstrakKebijakan pembangunan Indonesia yang menekankan pada pertumbuhan telah tersirat pada pengembangan yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Ini adalah efek dari ruang penyangkalan merebut modal di arena Darwin disebut sebagai "survival of the fittest." Ini adalah arena di mana persaingan sangat ketat dan kompetitif sehingga orang-orang yang kekurangan kemampuan akan dihilangkan. Dalam konteks masyarakat kota, orang-orang yang tidak memiliki apapun kemampuan kompetitif akhirnya akan menjadi kelompok marjinal. Selanjutnya, dalam piramida masyarakat kota, kelompok-kelompok marginal akan membangun komunitas baru yang pasti akan menghasilkan nilai-nilai baru dengan cara dan selera mereka sendiri. Sosiologis, dapat dipahami sebagai munculnya masyarakat dengan nilai-nilai "liyan".Industri dengan pertumbuhan sebagai fokus utamanya telah menciptakan jenis masyarakat anomali (yang membuat kelompok lain atau dirinya sendiri / dirinya tidak ada atau "liyan"). Anomali masyarakat telah direkam dari produksi kesadaran kolektif dengan kepentingan ekonomis sebagai orientasi utama. Ini akan memunculkan satu-dimensi-masyarakat yang membuat modal mencari cara-cara hidup mereka dalam kehidupan. Bahkan kondisi ini telah menghilangkan ruang publik dalam komunikasi masyarakat.Kata kunci: anomali masyarakat, kebijakan, pertumbuhan industri AbstractThe policy of Indonesian development emphasizing on the growth has implied on the concentrated development in the city areas. It is the effect of the contesting space seizing capital is in the arena Darwin called as ?survival of the fittest.? It is an arena where competition is very tight and higly competitive so the ones who are lack of capability will be naturally eliminated. In the context of the city society, the ones who don?t possess any competitive ability will finally become the marginal groups. Next, in the pyramid of city society, those marginal groups will build a new community who will surely produce the new values with their own ways and tastes. Sociologically, it is understood as the emergence of society with truly ?liyan? values of the natural pyramid of the city society before the urbanisation waves happen. Industrial growth emphasizing on the economic growth has implied on how an individual or a group interact with others. Then the main building of the interactions will finally come to economical interests and the non-existence of the human values. At the end the common spaces which are built together will always be in the economical perspective.Key words: anomalous society, industrial growth, policy
Redaksi Jurnal Sospol Vol. 2, No. 1, Juli - Desember 2016 ., Redaksi
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol 2, No 1 (2016): Juli - Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (65.609 KB) | DOI: 10.22219/sospol.v2i1.3470

Abstract

REDAKSI  PenanggungjawabAsep Nurjaman Ketua EditorNurudinTony Dian Effendi Dewan EditorDemeiati Nur KusumaningrumWinda HardyantiHafid Adim PradanaNajamuddin Khairur Rijal Mitra Bestari Himawan Bayu Patriadi Myrtati Dyah Artaria Agung Prabowo PenerbitPusat Kajian Sosial dan Politik (PKSP), Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitik, Universitas Muhammadiyah Malang, 65144 Malang-Jawa Timur. Jalan Raya Tlogomas No. 246, GKB 1, Lt.6. Telp. (0341) 464318-319 ext.248. Fax.(0341) 460435. Email: jurnalsospol@gmail.com
Multi-stakeholder Initiative for Sustainable Development: An English School Perspective Siahaan, Verdinand Robertua
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol 2, No 1 (2016): Juli - Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.271 KB) | DOI: 10.22219/sospol.v2i1.4763

Abstract

AbstrakKolaborasi perusahaan multinasional, organisasi masyarakat sipil dan pemerintah sangat penting untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Munculnya inisiatif multi-stakeholder dianggap sebagai solusi untuk membawa pelaku yang berbeda bekerja sama dalam melindungi lingkungan dan pengelolaan pembangunan. Namun, kritikus berpendapat bahwa MSIs mengalami kekurangan akuntabilitas, legitimasi dan efektivitas. Penelitian ini akan menggunakan English School Theory (EST) untuk mengatasi perdebatan dengan menggunakan studi kasus tahun 2002 World Summit on Sustainable Development (WSSD) atau konferensi Johannesburg. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana memahami MSIs untuk pembangunan berkelanjutan menggunakan EST. Artikel ini menggunakan kerangka kerja konseptual untuk mengevaluasi legitimasi, efektivitas dan akuntabilitas MSIs untuk pembangunan berkelanjutan.Kata kunci : korporasi multinasional, multi-stakeholder initiative AbstractCollaboration of multinational corporation, civil society organizations and governments is critical in implementing sustainable development. Emergence of multi-stakeholder initiatives is considered as a solution to bring different actors work together in protecting environment and managing development. However, the critics argue that MSIs are lack of accountability, legitimacy and effectiveness. This research will use English School Theory (EST) to address this debate with the case study of 2002 World Summit on Sustainable Development (WSSD) or Johannesburg conference. The research question is on how to understand MSIs for sustainable development using EST. This article advances a conceptual framework for evaluating the legitimacy, effectiveness and accountability of MSIs for sustainable development.Keywords : multinational corporation, multi-stakeholder initiative
Rasionalitas Kebijakan Pro Laktasi Indonesia Kusumaningrum, Demeiati Nur
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol 2, No 1 (2016): Juli - Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.815 KB) | DOI: 10.22219/sospol.v2i1.4752

Abstract

AbstrakMenyusui adalah naluri manusia yang berkaitan dengan kehamilan, namun demikian pemerintah Indonesia perlu melindungi ibu dan bayi dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012. Kebijakan ini memandatkan seluruh pihak termasuk pemerintah daerah, lembaga layanan kesehatan, tenaga medis, dan produsen susu formula agar mendukung pemenuhan periode laktasi (menyusui). Dengan menggunakan pendekatan keamanan manusia, penelitian ini hendak menganalisis apa yang menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia dalam menerbitkan PP yang berkaitan dengan aspek kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dan informasi diperoleh dari observasi, wawancara mendalam, dan kajian literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan PP No.33/2012 dikeluarkan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mencapai target MDGs terkait jaminan kesehatan ibu dan anak. Adapun kendala dalam penerapan kebijakan ini berasal dari kasus ibu bekerja yang pada umumnya terbatas waktu menyusui, beban pikiran, dan kurangnya fasilitas pojok laktasi di tempat kerja. Tayangan iklan susu formula melalui berbagai ruang publik turut meyakinkan para ibu terhadap manfaat susu formula sehingga menggantikan peran ASI. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang menyusui dari ibu dan keluarga juga menjadi tantangan kesuksesan pemenuhan periode menyusui.Kata Kunci: menyusui, MDGs, kebijakan AbstractBreastfeed is a matter of human nature and maternity, but Indonesian government needs to legitimate and protect the right of mother and baby by establish Government Policy No. 33/2012. It mandated the role of local government, health service institututions, medical expertist, and instan milk producers to support the breastfeed period. This research questioned why the Indonesian Government establish the health policy in dealing with breastfeeding obligation that it sounds crucial problem regarding the human security perspective. This research used qualitative method. Data and information obtained from observation, literature review, and deep interview. This policy is the one of Indonesian committment to achieve MDGs target to ensure mother and baby?s health. The obstacles of breastfeed experienced by working mother related to the problem of leisure time, stressful, and facilities in work place. The massive instan milk advertisement through mass media and public sphere are able to influence the society mindsets about the safety and goodness of instan milk for their baby. The lack of access on breastfeed education and knowledge of the mother and family become the rest.Keywords: breastfeeds, MDGs, policy
Local Governance dalam Merespons Isu dan Ancaman ISIS: Kasus di Kota Malang Rijal, Najamuddin Khairur
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol 2, No 1 (2016): Juli - Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.798 KB) | DOI: 10.22219/sospol.v2i1.4758

Abstract

AbstrakTulisan ini mengkaji mengenai bagaimana sinergitas multi aktor di Kota Malang dalam merespons isu dan ancaman ISIS di level lokal. Sebagaimana dipahami bahwa ISIS merupakan ancaman global di mana ideologinya telah menyebar, bahkan hingga di Kota Malang. Untuk itu, keterlibatan dan sinergitas multiaktor dalam kerangka local governance menjadi penting. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan deskriptif. Data difokuskan pada temuan di lapangan yang dikumpulkan secara langsung melalui wawancara. Penelitian menemukan bahwa aktor publik dan aktor non-publik di level Kota Malang cukup sinergis dalam merespons isu dan ancaman ISIS. Namun, adanya perbedaan pandangan dan persepsi ancaman antara aktor publik (terutama Pemkot) dengan stakeholders perguruan tinggi menjadi tantangan tersendiri.Kata Kunci: ISIS, Local Governance, Sinergitas Multi Aktor AbstractThis paper study about how multi actors in Malang City synergy to response ISIS?s threat and issues. As we known, ISIS as a global threat and its ideology has spreading even to the Malang City. So, the multi actors involvement and synergy with framework of local governance is important thing. This research used qualitative methods with aimed descriptive. Data focused on the field research with direct technique by means of interview to many informants. The found of this research is that public actors and non-public actors in the level of Malang City has synergy to response ISIS?s threat and issues. However, the challenge is that dissimilarity opinion and threat perceptions between public actors (especially local government) and university stakeholders.Keywords: ISIS, Local Governance, Multi Actors Synergy
Geopolitik Bantuan Luar Negeri Dari Perang Dingin sampai Globalisasi Prasetya, Dion Maulana
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol 2, No 1 (2016): Juli - Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.582 KB) | DOI: 10.22219/sospol.v2i1.4753

Abstract

AbstrakGeopolitik bantuan luar negeri menyiratkan adanya hubungan tak terpisahkan antara geopolitik dan bantuan luar negeri. Dengan kata lain, preferensi pemberian bantuan luar negeri sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor geopolitik. Artikel ini berusaha memaparkan kaitan antara geopolitik dan bantuan luar negeri. Lebih khusus tulisan ini membahas preferensi bantuan luar negeri Amerika Serikat (AS) yang sangat dipengaruhi oleh faktor geopolitik. Tulisan ini terbagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama membahas hubungan antara Marshall Plan dengan geopolitik. Bagian kedua dari tulisan ini membahas tentang konflik internal Yunani yang menjadi faktor penentu lahirnya Marshall Plan. Sedangkan bagian ketiga membahas mengenai upaya AS dalam memerangi terorisme melalui bantuan luar negeri. Dari hasil studi terlihat bahwa terjadi perubahan preferensi pemberian bantuan luar negeri berdasarkan faktor-faktor geopolitik.Kata kunci: bantuan luar negeri, geopolitik, Marshall Plan, terorisme AbstractGeopolitics of foreign aids shows a relation of geopolitic can not be separated with foreign aids. In other words, foreign aids preference will be influenced by geopolitics factors. This article tries to explain the correlation between geopolitics and foreign aids. To be more specific, this article talks about the United States foreign aids preference that is influenced by geopolitics factors. This article is divided into three parts. The first part discusses the correlation between Marshall Plan and geopolitics. The second part examines the Greek civil war that became the decisive factor of the Marshall Plan. Whereas the third part discusses about the US efforts on war against terrorism through foreign aids. The study shows that there is a change on the foreign aids preference that is influenced by geopolitics factors.Keywords: foreign aids, geopolitics, Marshall Plan, terrorism
Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State) Sukmana, Oman
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol 2, No 1 (2016): Juli - Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.968 KB) | DOI: 10.22219/sospol.v2i1.4759

Abstract

AbstrakNegara kesejahteraan (welfare state) dianggap sebagai jawaban yang paling tepat atas bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat. Keyakinan ini diperkuat oleh munculnya kenyataan empiris mengenai kegagalan pasar (market failure) dan kegagalan negara (state failure) dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut Goodin (1999; dalam Simarmata, 2008: 19) negara kesejahteraan sering diasosiasikan dengan proses distribusi sumber daya yang ada kepada publik, baik secara tunai maupun dalam bentuk tertentu (cash benefits or benefits in kind). Konsep kesejahteraan juga terkait erat dengan kebijakan sosial-ekonomi yang berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara umum. Beberapa bidang yang paling mendesak untuk diperhatikan dalam kebijakan kesejahteraan adalah masalah pendidikan, kesehatan dan penyediaan lapangan kerja. Secara umum suatu negara bisa digolongkan sebagai negara kesejahteraan jika mempunyai empat pilar utamanya, yaitu: (1) social citizenship; (2) full democracy; (3) modern industrial relation systems; dan (4) rights to education and the expansion of modern mass educations systemsKata kunci : negara kesejahteraan, kegagalan pasar, kegagalan negara AbstractWelfare state is considered as the most appropriate response on the form of state involvement in advancing the welfare of the people. This belief was reinforced by the emergence of empirical facts about the failure of the market (market failure) and the failure of the state (state failure) in improving people's welfare. According to Goodin (1999; in Simarmata, 2008: 19) the welfare state is often associated with the distribution of existing resources to the public, either in cash or in the form of certain (cash benefits or benefits in kind). The concept of well-being are closely linked to socio-economic policy of working to realize the people's welfare in general. Some of the most urgent areas for attention in welfare policy is a matter of education, health and employment. In general, a country can be classified as a welfare state if it has four main pillars, namely: (1) social citizenship; (2) full democracy; (3) modern industrial relations systems; and (4) the rights to education and the expansion of modern mass Educations systems.Keywords : market failure, state failure, welfare state

Page 1 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2024): Juli-Desember Vol. 10 No. 1 (2024): Januari-Juni Vol. 9 No. 2 (2023): Juli-Desember Vol. 9 No. 1 (2023): Januari-Juni Vol. 8 No. 2 (2022): Juli-Desember Vol. 8 No. 1 (2022): Januari-Juni Vol. 7 No. 2 (2021): Juli-Desember Vol. 7 No. 1 (2021): Januari-Juni Vol. 6 No. 2 (2020): Juli-Desember Vol 6, No 1 (2020): Januari-Juni Vol. 6 No. 1 (2020): Januari-Juni Vol 6, No 1 (2020): Januari-Juni (In Press) Vol 5, No 2 (2019): Juli-Desember Vol. 5 No. 2 (2019): Juli-Desember Vol 5, No 2 (2019): Juli-Desember (In Press) Vol. 5 No. 1 (2019): Januari-Juni Vol 5, No 1 (2019): Januari-Juni Vol 4, No 2 (2018): Juli-Desember Vol. 4 No. 2 (2018): Juli-Desember Vol 4, No 1 (2018): Januari-Juni Vol. 4 No. 1 (2018): Januari-Juni Vol 3, No 2 (2017): Juli-Desember Vol. 3 No. 2 (2017): Juli-Desember Vol 3, No 1 (2017): Januari-Juni Vol. 3 No. 1 (2017): Januari-Juni Vol 2, No 1 (2016): Juli - Desember Vol. 2 No. 1 (2016): Juli - Desember More Issue