cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sigit Sapto Nugroho
Contact Email
sigitsapto@unmer-madiun.ac.id
Phone
+62351-495551
Journal Mail Official
yustisia@unmer-madiun.ac.id
Editorial Address
Jl. Serayu No.79, Madiun, Jawa Timur, Indonesia - 63133
Location
Kota madiun,
Jawa timur
INDONESIA
Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Universitas Merdeka Madiun
ISSN : 24078778     EISSN : 25800019     DOI : 10.33319
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal YUSTISIA MERDEKA diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun, terbit per satu semester (dua nomor dalam setahun) Pada bulan Maret dan September. Memuat naskah hasil penelitian, kanjian konseptual, analisis kritis di bidang hukum, konstiusi dan isu-isu ketatanegaraan, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinal, para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 2 (2019): JURNAL YUSTISIA MERDEKA" : 8 Documents clear
Kajian Yuridis Dasar Hukum Jaksa Penuntut Umum Melakukan Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Sulistyo, Heru Drajat
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 2 (2019): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v5i2.34

Abstract

This study discusses theoretically normative about the appeal made by the Public Prosecutor on the verdict free (vrijspraak) in the Indonesian Criminal Justice System intended to find solutions to the juridical problems arising from the acquittal. The problem in this study, namely: What is the legal basis for the Public Prosecutor to conduct an appeal against the verdict (vrijspraak). The research method used is a normative legal research method and uses secondary data types, including primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials collected through library studies, print media, electronic media. The results of the research study, namely: the legal basis of the Public Prosecutor conducting an appeal against the verdict (vrijspraak) is the Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number M.14-PW.07.03 of 1983 dated December 10, 1983 concerning Supplementary Guidelines for the Implementation of the Criminal Procedure Code (item 19) . Then the Supreme Court Decree Reg. no: 275 K / Pid / 1983 in the Raden Sonson Natalegawa case was the first decision to be born as jurisprudence for a free verdict after the entry into force of the Criminal Procedure Code. Furthermore, the Constitutional Court Decision Number 114 / PUU-X / 2012 dated March 28, 2013. The existence of the Constitutional Court Decision Number 114 / PUU-X / 2012 dated March 28, 2013, the public must accept the Public Prosecutor is contested with legal action to appeal against the acquittal (vrijspraak).
Pemilihan Kepala Daerah Secara Tidak Langsung Dalam Perspektif Pegiat Dan Pelaksana Pemilu Farkhani, Farkhani
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 2 (2019): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v5i2.42

Abstract

Awal tahun 2018, muncul keinginan dari para elit politik untuk melaksanakan pilkada dengan sistem pemilihan tidak langsung. Untuk kepentingan ini, mengetahui pandangan dan argumentasi pegiat dan pelaksana pemilu daerah (Kota Salatiga) penting untuk diketahui untuk mengukur sebarapa kebernerimaan pada sistem pemilihan yang akan dilakukan. Penelitian lapangan (field research) ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui wawancara mendalam (indept interview). Obyek yang diteliti adalah para pegiat dan pelaksana pemilu di Kota Salatiga. Hasil penelitian adalah munculnya wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari sistem langsung kepada sistem perwakilan karena;  ketimpangan “energi” yang dikeluarkan dengan hasil yang diharapkan, ada “luka” yang tidak cepat sembuh dari hasil kontestasi yang melibatkan partisipasi langsung warga negara, dan anggaran negara yang sangat terkuras serta pertimbangan untung rugi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Pandangan pegiat dan pelaksana pemilu di Kota Salatiga tidak sepakat pada pengembalian sistem pemilihan kepala daerah lewat perwakilan DPRD. Ketidaksetujuannya; pemahaman leterlijke tentang demokrasi dan kedaulatan rakyat, tidak mengimbangi perkembangan makna serta praktiknya di negara-negara modern, pemahaman partisipasi yang terbatas pada keterlibatan warga negara pada pesta demokrasi secara langsung, dan kekhawatiran berlebihan pada sistem pemilihan perwakilan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG DALAM PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA Badruzaman, Dudi
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 2 (2019): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v5i2.16

Abstract

Penelitian ini terkait dengan perlidungan hukum tertanggung dalam pembayaran klaim polis asuransi jiwa, adapun rumusan masalah tersebut adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa; bagaimana tanggung jawab perusahaan asuransi dalam pembayaran klaim asuransi jiwa; dan bagaimana bentuk penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak tertanggung dengan pihak penanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa.  Hasil dari penilitian tersebut adalah pertama, bentuk perlindungan hukum tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa, apabila pihak penanggung wanprestasi berupa tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan dalam polis asuransi, yaitu tidak memberikan pembayaran klaim asuransi kepada pihak tertanggung sesuai dengan jumlah pertanggungan, maka tertanggung dapat melakukan upaya hukum berupa gugatan melalui pengadilan maupun menyelesaikan melalui mekanisme yang ada dalam polis asuransi jiwa. Kedua, tanggung jawab perusahaan asuransi dalam pembayaran klaim asuransi jiwa sudah diatur dalam beberapa ketentuan hukum baik dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maupun dalam Undang-Undang Tentang Usaha Perasuransian.Tanggung jawab tersebut merupakan suatu tanggung jawab hukum yang lahir dari perjanjian asuransi jiwa. Adapun kewajiban kewajiban bagi pihak penanggung terhadap tertanggung adalah membayarkan klaim asuransi jiwa sesuai dengan jumlah pertanggungan yang tercantum dalam polis asuransi jiwa tersebut. Ketiga, bentuk penyelesaian sengketa antara tertanggung dengan penanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa, pada prinsipnya prosedur penyelesaian sengketa antara tertanggung dengan penanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa pada umumnya diselesaikan melalui lembaga arbitrase sesuai dengan klausula dalam polis, akan tetapi apabila dalam polis tersebut tidak ditentukan lembaga mana yang menyelesaikan sengketa maka dapat mengajukan upaya hukum di Pengadilan Negeri maupun lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kata Kunci: hukum, tertanggung, asuransi jiwa, dan pembayaran klaim   
Analisis Transaksi Terapeutik Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Pasien Kusumaningrum, Anggraeni Endah
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 2 (2019): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v5i2.35

Abstract

This paper aims to know and analyze therapeutic transactions as a means of legal protection for patients. Therapeutic transactions are agreements between physicians and patients who authorize the physician to perform activities to provide health services to patients based on the skills and skills possessed by the doctor. The legal relationship in such therapeutic transactions creates rights and obligations that must be obeyed and implemented by each party. This research uses normative juridical approach method with primary data source is secondary data supported by primary data. Primary data is obtained directly through interviews and secondary data in the form of legal materials, both primary, secondary and tertiary which will be analyzed qualitatively through data collecting, data reduction, data presentation and verification of data or conclusions. The results obtained that therapeutic transactions position physicians and patients, on the same relationship with the hope of providing legal protection for the parties, but in fact the norms have not been able to provide legal protection. That happens because there is no arrangement of the implementation of the transaction therapeutic consistently.
Dampak Perkawinan Yang Tidak Dicatat Sarjiyati, Sarjiyati; Purwati, Yuni
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 2 (2019): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v5i2.33

Abstract

Marriage is a very important event in community life. Because marriage does not only concern the bride and groom, but also the parents of both parties, relatives and their families. The purpose of marriage is to form a happy and eternal family. The method used in this community service activity is legal counseling and discussion about not to noted marriages. From the discussion conducted it can be concluded that. The legal status of marriage that is not to noted under the marriage law is illegal or has no legal force. The legal status of a child born from a marriage that is not to noted has a civil relationship with his mother, this has the consequence that the child born of marriage is not to noted the country of the child does not have a civil relationship with his father. But after the decision of the Constitutional Court Number 46 / PUU-VIII / 2010 in which the child can also have a civil relationship with his father as long as it can be proven by technological tools such as DNA testing.
Kewenangan Dokter Spesialis Dalam Melakukan Tindakan Medis Di Klinik Utama Rawat Inap Pamuji, Ns; Huda, M Khoirul
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 2 (2019): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v5i2.37

Abstract

Every citizens have the same right to access the health service in the form of promotive, preventive, curative, and rehabilitative which facilities are held by the government, the local government, and the society including the primary clinic. A specialist doctor in the inpatient primary clinic has atributive, mandatory, and delegative authority based on the education standard, competency, profesional standard, and operational procedure standard. The primary clinic can conduct the mild and moderate surgery with general anesthesia. However, there is a contradiction between two regulations that later limits the authority of the specialist doctor and the anesthesia doctor to conduct the surgery.  A specialist doctor in carrying out their authority should consider the operational standard, informed consent, ethical code, and the hospital by law.  Along with the authority, the doctor also has a huge responsibility to treat the patients based on the procedure both legally and ethically as detemined. The previous regulation, Health Ministry Regulation of the Republic of Indonesia article 9 year 2014 about clinic, has not enacted firmly about the specialist doctor’s authority in the inpatient primary clinic. The specialist doctors have legal responsibility, profesional responsibility, ethical and discipline responsibility, criminal law responsibility, civil law responsibility, and administrative law responsibility Therefore, we recommend to conduct a judicial review on Health Ministry Regulation of the Republic of Indonesia article 9 year 2014 about the specialist doctor’s authority.
Perlindungan Hukum Dan Faktor Penghambat Pengurusan Hak Cipta Batik Tulis Di Kota Kediri Arifin, Zainal; Hasyim, Mochammad Wachid
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 2 (2019): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The works of Handmade batik in the City of Kediri are original works of the archipelago. Traditional handmade batik in the City of Kediri who are members of five groups of artisans who have been working, no one has a certificate of intellectual property rights in the form of a copyright certificate from the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia. The research questions are: 1. How is the legal protection of handmade batik implemented in Kota Kediri? 2. What are the efforts of the City Government of Kediri in helping batik artisans to obtain batik art copyright certificates in Kediri City? 3. What are the inhibiting factors for batik copyright registration in Kediri City ?. This study uses juridical empirical methods by interviewing informants and field observations. The results are found to be several inhibiting factors why craftsmen do not have written batik copyright certificates, namely internal factors and external factors.
Dissenting Opinions Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Oleh Menteri Dalam Negeri Dikaitkan Dengan Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:137/PUU-XIII/2015) Sugiarto, Kantrey; Sulistyo, Heru Drajat
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 2 (2019): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v5i2.38

Abstract

On April 4, 2017, the Panel of Judges of the Constitutional Court read out the decision on a judicial review of the laws of the Regional Government registered with case number 137 / PUU-XIII / 2015. Of the 9 (nine) judges who tried the case, there were 4 (four) judges who did dissenting opinions. With the Dissenting Opinion in this decision can be used as one of the quality parameters of the decision in fulfilling the sense of justice of the community, because it can be assessed the quality of thought of each judge and know the inner atmosphere that occurs during the judge deliberation meeting which is one of the crucial stages before a court ruling. The description of the activities carried out is, first to identify the facts of the law and to eliminate the irrelevant matters to establish legal issues to be solved. Second, collecting legal materials that are relevant to legal issues that are discussed so as to be able to solve these legal issues. Third, review legal issues submitted based on the materials collected. Fourth, draw conclusions in the form of arguments that answer legal issues. Fifth, provide text based on the arguments built in the conclusions.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2024): JURNAL YUSTISIA MERDEKA Vol. 10 No. 1 (2024): JURNAL YUSTISIA MERDEKA Vol. 9 No. 2 (2023): JURNAL YUSTISIA MERDEKA Vol. 9 No. 1 (2023): JURNAL YUSTISIA MERDEKA Vol. 8 No. 2 (2022): JURNAL YUSTISIA MERDEKA Vol. 8 No. 1 (2022): JURNAL YUSTISIA MERDEKA Vol. 7 No. 2 (2021): JURNAL YUSTISIA MERDEKA Vol. 7 No. 1 (2021): JURNAL YUSTISIA MERDEKA Vol 7, No 1 (2021): JURNAL YUSTISIA MERDEKA Vol 6, No 2 (2020): JURNAL YUSTISIA MERDEKA Vol. 6 No. 2 (2020): JURNAL YUSTISIA MERDEKA Vol 6, No 1 (2020): JURNAL YUSTISIA MERDEKA Vol. 6 No. 1 (2020): JURNAL YUSTISIA MERDEKA Vol. 5 No. 2 (2019): JURNAL YUSTISIA MERDEKA Vol 5, No 2 (2019): JURNAL YUSTISIA MERDEKA Vol. 5 No. 1 (2019): JURNAL YUSTISIA Vol 5, No 1 (2019): JURNAL YUSTISIA Vol. 4 No. 2 (2018): JURNAL YUSTISIA MERDEKA Vol 4, No 2 (2018): JURNAL YUSTISIA MERDEKA More Issue