Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.463
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Keperawatan Silampari Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Aisyah : Jurnal Ilmu Kesehatan PUBLIKASI PENELITIAN TERAPAN DAN KEBIJAKAN GUYUB: Journal of Community Engagement
Kantrey Sugiarto
Universitas Soerjo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK BISNIS MELALUI INSTAGRAM DALAM PERJANJIAN ON LINE APABILA TERJADI WANPRESTASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Sugiarto, Kantrey
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4, No 2 (2018): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v4i2.9

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan selebgram terhadap pemilik bisnis online melalui instagram; dan penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh selebgram terhadap pemilik bisnis online melalui instagram menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa (1) tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik bisnis online adalah berdasarkan ketentuan penyelesaian yang tercantum dalam perjanjian endorsement. Apabila perjanjian tidak mengatur, maka pemilik bisnis online dapat menempuh cara litigasi melalui gugatan ganti rugi perdata sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdata dan Pasal 38 ayat (1) UU ITE maupun penyelesaian secara non litigasi yang dirasa lebih efektif; dan (2) Endorser dikualifikasi sebagai pihak yang melakukan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata dan Pasal 18 UU ITE dan pemilik bisnis online dilindungi sebagai pihak yang memiliki itikad baik.  Penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan melalui  pasal 38 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Dissenting Opinions Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Oleh Menteri Dalam Negeri Dikaitkan Dengan Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:137/PUU-XIII/2015) Sugiarto, Kantrey; Sulistyo, Heru Drajat
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 2 (2019): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v5i2.38

Abstract

On April 4, 2017, the Panel of Judges of the Constitutional Court read out the decision on a judicial review of the laws of the Regional Government registered with case number 137 / PUU-XIII / 2015. Of the 9 (nine) judges who tried the case, there were 4 (four) judges who did dissenting opinions. With the Dissenting Opinion in this decision can be used as one of the quality parameters of the decision in fulfilling the sense of justice of the community, because it can be assessed the quality of thought of each judge and know the inner atmosphere that occurs during the judge deliberation meeting which is one of the crucial stages before a court ruling. The description of the activities carried out is, first to identify the facts of the law and to eliminate the irrelevant matters to establish legal issues to be solved. Second, collecting legal materials that are relevant to legal issues that are discussed so as to be able to solve these legal issues. Third, review legal issues submitted based on the materials collected. Fourth, draw conclusions in the form of arguments that answer legal issues. Fifth, provide text based on the arguments built in the conclusions.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi Sugiarto, Kantrey; Wiacaksono, Kurniawan Bagus; Wiacaksono, Kurniawan Bagus; Sumiati, Sumiati; Sumiati, Sumiati; Dewi, Sangrila Puspita; Dewi, Sangrila Puspita
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 7, No 1 (2021): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v7i1.83

Abstract

Abstract— Prisoners who are placed in prison are sometimes considered to have no rights whatsoever. They are sometimes treated inhumanely because they are considered to have committed a mistake or a crime so that their actions must be repaid in prison. The method used in this paper is normative juridical, which is research that is focused on studying the norms or norms in positive law which are then used as legal material to conduct research in Class II B Ngawi Prison regarding the rights of prisoners there. The efforts made by Ngawi Prison in the context of fulfilling the rights of prisoners have referred to the provisions of the applicable laws and regulations. In an effort to fulfill the rights of prisoners, it was found that there were obstacles faced due to the overcapacity of the inhabitants of the Ngawi Prison. With the results of this research, the main potential in the future is that it can be used as reference material for future prisoners, as a reference for further research with the development of the theme of over capacity, and as a bridge of information to overcome the gap between life in prison and the outside world. Keywords—: Prisoners; Rights; Protection.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK BISNIS MELALUI INSTAGRAM DALAM PERJANJIAN ON LINE APABILA TERJADI WANPRESTASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Kantrey Sugiarto
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 2 (2018): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v4i2.9

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan selebgram terhadap pemilik bisnis online melalui instagram; dan penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh selebgram terhadap pemilik bisnis online melalui instagram menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa (1) tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik bisnis online adalah berdasarkan ketentuan penyelesaian yang tercantum dalam perjanjian endorsement. Apabila perjanjian tidak mengatur, maka pemilik bisnis online dapat menempuh cara litigasi melalui gugatan ganti rugi perdata sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdata dan Pasal 38 ayat (1) UU ITE maupun penyelesaian secara non litigasi yang dirasa lebih efektif; dan (2) Endorser dikualifikasi sebagai pihak yang melakukan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata dan Pasal 18 UU ITE dan pemilik bisnis online dilindungi sebagai pihak yang memiliki itikad baik.  Penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan melalui  pasal 38 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Dissenting Opinions Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Oleh Menteri Dalam Negeri Dikaitkan Dengan Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:137/PUU-XIII/2015) Kantrey Sugiarto; Heru Drajat Sulistyo
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 5 No. 2 (2019): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v5i2.38

Abstract

On April 4, 2017, the Panel of Judges of the Constitutional Court read out the decision on a judicial review of the laws of the Regional Government registered with case number 137 / PUU-XIII / 2015. Of the 9 (nine) judges who tried the case, there were 4 (four) judges who did dissenting opinions. With the Dissenting Opinion in this decision can be used as one of the quality parameters of the decision in fulfilling the sense of justice of the community, because it can be assessed the quality of thought of each judge and know the inner atmosphere that occurs during the judge deliberation meeting which is one of the crucial stages before a court ruling. The description of the activities carried out is, first to identify the facts of the law and to eliminate the irrelevant matters to establish legal issues to be solved. Second, collecting legal materials that are relevant to legal issues that are discussed so as to be able to solve these legal issues. Third, review legal issues submitted based on the materials collected. Fourth, draw conclusions in the form of arguments that answer legal issues. Fifth, provide text based on the arguments built in the conclusions.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi Kantrey Sugiarto; Kurniawan Bagus Wiacaksono; Sumiati Sumiati; Sangrila Puspita Dewi
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 1 (2021): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v7i1.83

Abstract

Abstract— Prisoners who are placed in prison are sometimes considered to have no rights whatsoever. They are sometimes treated inhumanely because they are considered to have committed a mistake or a crime so that their actions must be repaid in prison. The method used in this paper is normative juridical, which is research that is focused on studying the norms or norms in positive law which are then used as legal material to conduct research in Class II B Ngawi Prison regarding the rights of prisoners there. The efforts made by Ngawi Prison in the context of fulfilling the rights of prisoners have referred to the provisions of the applicable laws and regulations. In an effort to fulfill the rights of prisoners, it was found that there were obstacles faced due to the overcapacity of the inhabitants of the Ngawi Prison. With the results of this research, the main potential in the future is that it can be used as reference material for future prisoners, as a reference for further research with the development of the theme of over capacity, and as a bridge of information to overcome the gap between life in prison and the outside world. Keywords—: Prisoners; Rights; Protection.
Akibat Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Tidak Ditetapkan Sebagai Penerima Waris R Kurniawan Bagus W; Sumiati; Sangrila Puspita; Kantrey Sugiarto
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 1 (2022): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v8i1.147

Abstract

Abstract— This scientific article aims to find out the legal consequences for heirs who have the right to inherit but are not stipulated in the determination of the Polewali Religious Court No.444/Pdt.G/2015/PA.Pwl. The method used in this article is normative juridical, which is a method that is focused on examining the rules or norms in positive law. The normative juridical method does not start from a hypothesis, but departs from identifying legal facts and eliminating irrelevant matters to be determined as legal issues to be solved. The results in the conclusion indicate that the position of the nephew as a substitute heir who is not designated as an heir in the Islamic inheritance system according to the Compilation of Islamic Law based on the Determination of the Polewali Religious Court Number 444/Pdt.G/2015/PA.Pwl, is the occurrence of a substitute heir who does not being determined as the beneficiary of the heir is possible because of the facilities in the form of facilities and infrastructure which include legal counseling materials, and the smooth administration is not supportive which consequently has an impact on the low awareness of the public in complying with the provisions of the substitute heir or whether something has been missed and or is not too thorough from the judge, so that cause various problems that cause heirs who may have more rights such as substitute heirs do not get their rights.
The Effect of Willingness to Pay on Customer Preferences for Health Insurance Membership: A Systematic Review Vivilia Dian Mustikasari; Ayu Nur Malasari; Thinni Nurul Rochmah; Kantrey Sugiarto
Jurnal Aisyah : Jurnal Ilmu Kesehatan Vol 8, No 3: September 2023
Publisher : Universitas Aisyah Pringsewu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30604/jika.v8i3.2052

Abstract

The community's access to healthcare services is ensured by health insurance, which is a critical element in health finance. Insurance for health can shield you from expensive medical bills that can strain family's budget. This systematic review intended to examine customer preferences for health insurance membership based on their willingness to pay. Four electronic databases served as the information's sources (ScienceDirect, Pubmed, Scopus, and Proquest). The PECOS Framework approach and certain keywords and synonyms were utilized in the search strategy to find publications published between 2011 and 2023. The data extraction, data synthesis, and deductive analysis were carried out on sixteen papers that matched the eligibility requirements. The findings demonstrated that customer preferences for health insurance membership are influenced by willingness to pay, with criteria including education, income, and medical history having a favorable impact. Health insurance managers must be aware of the variables that influence willingness to pay in order to increase membership coverage.
Pelaksanaan Inovasi Kebijakan Pendirian Rumah Restorative Justice Pada Tingkat Desa di Kabupaten Madiun Kantrey Sugiarto; Lulus Udjiwati; Khoyrul Anwar
Publikasi Penelitian Terapan dan Kebijakan Vol 6 No 2 (2023): Publikasi Penelitian Terapan dan Kebijakan
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46774/pptk.v6i2.543

Abstract

One of the regions that has implemented restorative justice policy innovation is Madiun Regency. This policy aims to be an alternative to solving criminal cases at the village level through deliberation. This study aims to determine the prospects for implementing policy innovations for the establishment of restorative justice houses in Madiun Regency. This study used a qualitative descriptive approach. Data analysis is carried out interactively through (a) data collection; (b) data assessment; (c) interpretation of data; and (d) data inference. The results showed that: (1) restorative justice houses in Madiun Regency can be implemented properly at the village level, taking into account the conditions of cases and perpetrators; (2) Taking case resolution can be through the restorative justice house is the desire to reconcile and cases in the category of not minor crimes, with a deliberative mediation process; 3) Restorative justice houses are also implemented based on restoring losses, both losses suffered by victims and losses borne by the community; 4) The implementation of restorative justice policy can be said to have been carried out ideally, involving at least three stakeholders, namely, victims, perpetrators, and civil society or society in determining the resolution of cases.
PKM Fasilitasi Implementasi Kurikulum Merdeka pada Program Sekolah Penggerak Tahun Pertama di SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT Kabupaten Jombang Sugiarto, Kantrey; Sutrasno, S. Andi; Sadianto, Didik
GUYUB: Journal of Community Engagement Vol 4, No 3 (2023)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/guyub.v4i3.7253

Abstract

Episode 7 Merdeka Belajar yang dicanangkan Kemdikbud Ristek adalah Program Sekolah Penggerak (PSP). SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT (SMADU 2) terseleksi pada PSP Angkatan 2 untuk mengikuti rangaian kegiatan selama tiga tahun. Implementasi Kurikulum Merdeka di SMADU 2 melalui PSP Angkatan 2 akan mendapatkan fasilitas pendampingan konsultatif dan asimetris dari kementrian terkait yang dalam hal ini dilakukan oleh Fasilitator Sekolah Penggerak (FSP). Saat ini FSP telah menyelesaikan pendampingan tahun pertama dan sedang berjalan pendampingan tahun kedua. Metode Fasilitasi pendampingan yang dilkukan diwujudkan dalam tiga bentuk yaitu Pendampingan Individu, Pendampingan Satuan Pendidikan, dan Pendampingan Kelompok. Dari tiga bentuk tersebut diwujudkan dalam empat jenis kegiatan yaitu Pokja Manajemen Operasional (PMO) Tingkat Sekolah, Kunjungan Lapangan, Refleksi Satuan Pendidikan, dan Lokakarya. Dalam satu tahun pendampingan, FSP telah menghasilkan/membentuk hal-hal sebagai berikut: kolaborasi seluruh ekosistem pendidikan sekolah; memfasilitasi pemberdayaan kompetensi kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam aspek pengembangan diri dan orang lain, kepemimpinan pembelajaran, manajerial, dan pengambangan sekolah; memfasilitasi pengembangan kompetensi guru dalam aspek penguasaan pengetahuan profesional, praktik pembelajaran profesional, dan pengembangan profesi berkelanjutan; melakukan pemantauan dan evaluasi kemajuan perkembangan kompetensi pembelajaran kepala sekolah, pengawas sekolah dan Guru.
Co-Authors Aslamiyah, Wahyuni Ayu Nur Malasari Fatihah, Rochmi Jihad Heru Drajat Sulistyo Khoyrul Anwar Kurniawan Bagus Wiacaksono Lulus Udjiwati Nyoman Anita Damayanti Putri, Defiania Cindy Adi R Kurniawan Bagus W Ramadhani, Rivana Fitri S. Andi Sutrasno, S. Andi Sadianto, Didik Sangrila Puspita Sangrila Puspita Dewi Sulistyo, Heru Drajat Sumiati Sumiati Sumiati Thinni Nurul Rochmah Vivilia Dian Mustikasari Wiacaksono, Kurniawan Bagus Wicaksono, R. Kurniawan Bagus Wredanadi, Mayong Gagat Satrio