Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial

negara
Website

Published by Universitas Dr. Soetomo Surabaya

ISSN : 25811231 EISSN : 25977334 DOI : -

Core Subject : Social,

Social Sciences

editors accept scientific articles in the form of scientific studies, research works and scientific innovation ideas in the field of public administration, especially related to the development and innovation of public management and public policy that contains social issues that have not been published in journals or other scientific media either in Indonesia or abroad.

Arjuna Subject : -

Articles 159 Documents

1 2 3 4 5

Implementasi Program BMW (Berkas Mlaku Dewe) Dalam Meningkatkan Pelayanan Bidang Administrasi Di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 2 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Pelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik sebagai indikator penting dalam penilaian kinerja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kecamatan Sukodono merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Sidoarjo yang padat penduduk. Kepadatan tersebut mengakibatkan waktu pelayanan yang cukup lama. Maka dari itu Kecamatan Sukodono melakukan inovasi pelayanan di bidang administrasi dengan memanfaatkan Elekronic Government dengan nama BMW (Berkas Mlaku Dewe).Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program BMW menggunakan teori implementasi kebijakan. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, penyaringan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan adanya ruang pelayanan dengan fasilitas komputer, alat scan, lobi ber-AC dan jaringan internet di setiap desa. Desa Ngaresrejo adalah desa yang paling sering mengalami trouble jaringan. BMW memiliki dasar hukum yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Pelayanan BMW tidak dipungut biaya. Operator Desa dibekali dengan pelatihan yang dilakukan tiap dua minggu sekali secara rutin.Kesimpulannya bahwa adanya aplikasi BMW dapat diterima dengan baik oleh warga Sukodono karena proses pelayanan dapat dilakukan dengan cepat, dengan menggunakan sistem online yang menghubungkan antara desa dengan Kecamatan Sukodono yang dapat menghemat waktu, biaya dan tenaga. Walaupun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala namun dapat diatasi dengan baik oleh Kecamatan Sukodono. Kata kunci: Implementasi kebijakan, pelayanan, BMW (Berkas Mlaku Dewe)

Pemberdayaan Masyarakat Kampung Inggris Sebagai Destinasi Wisata Edukasi di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri 1
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 2 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Kediri salah satu Kabupaten di Jawa Timur , terdapat wisata yang sudah menjadi tujuan wisata minat khusus. Wisata ini tidak hanya menunjukkan keindahan alam akan tetapi menjadikan tempat pembelajaran bahasa asing (bahasa Inggris) bagi wisatawan yang berkunjung. Kampung wisata ini menawarkan kegiatan wisata yang menekankan pada unsur-unsur pendidikan dan bentuk wisata berkembang aktif yang melibatkan wisatawan berhubungan langsung dengan masyarakat setempat. Selain itu Kediri sebagai kampung Inggris juga terjadi proses pemberdayaan pada masyarakat sekitar.Tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pemberdayaan masyarakat yang ada di Kampung Inggris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskripsif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa pemberdayaan masyarakat Kampung Inggris terdiri dari 1. Bina Manusia terdapat adanya pelatihan-pelatihan yang diadakannya perangkat desa dengan pemerintah daerah yang memiliki potensi yang ada di masyarakat yang bertujuan untuk mengoptimalkan usaha masyarakat. 2. Bina Usaha adanya pendapatan pasif bagi masyarakat Desa Tulungrejo dan Desa Pelem. Dikarenakan banyakya masyarakat pendatang mencapai 40%. 3. Bina Lingkungan , Kurangnya Keamanan yang ada di wilayah sehingga masih ada tindak kejahatan, serta Ketertiban yangkurang disiplinnya dalam berlalu lintas. 4. Bina Kelembagaan adanya himbauan oleh Pemerintah Daerah guna mengurus penjaminan mutu kelembagaan serta adanya Forum Kampung Bahasa yang sudah tidak berjalan. Adapun saran peneliti pada penelitian ini sebagai berikut: 1. Memperbanyak pelatihan-pelatihan pada masyarakat desa dengan menggandeng Dinas-dinas terkait PNPM. 2. Bina Usaha Pemerintah Daerah seharusnya Membatasi masyarakat pendatang untuk membuka usaha di Wilayah Pare. 3. Bina Lingkungan, Perangkat Desa dengan Aparatur Pemerintahan seharusnya membuat peraturan Undang-undang tentang Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Kampung Inggris. 4. Bina Kelembagaan Pemerintahan Daerah seharusnya lebih menertibkan perarturan tentang Kelembagaan secara intensif agar Lembaga Kursus khususnya lembaga kursus yang musiman agar lebih perduli dengan Kelembagaan dalam penjaminan mutunya guna dapat dipercaya oleh masyarakat luar.

Menalar Penguatan Partisipasi dalam Penyusunan Kebijakan di Era Pemerintahan Digital
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 1 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Ditengah beragamnya kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan kebijakan berbasis pada penguatan Information and Communication Technology (ICT), maka kemudian muncullah dominasi tentang formulasi maupun penyelenggaraan kebijakan yang efektif dan efisien. Konsekuensi dari dominasi tersebut kemudian mendahulukan dimensi teknokratisadministratif, sedangkan dimensi politik atas ruang partisipasi mulai terpinggirkan. Hal tersebut diwujudkan dengan model pengambilan kebijakan teknokratis-administratif. Hal ini tentu membuat kesimpang-siuran paradigma terkait dengan letak dari dimensi teknokratisadministratif maupun dimensi politik dalam kebijakan publik, dimana sebagaimana diketahui formulasi kebijakan menjadi bagian dari proses politik dan implementasi adalah proses administrasi. Oleh karena itu, perlu kembali untuk menalar penguatan partisipasi dalam penyusunan kebijakan publik di era pemerintahan digital. Penelitian ini bersifat kualitatif menggunakan desk-research. Hasil penelitian menunjukkan dimensi politik atas ruang partisipasi menjadi instrumen penting dalam penyusunan kebijakan publik di era pemerintahan digital. Artinya, ruang partisipasi masyarakat tetap menjadi titik tekan yang perlu diperkuat ditengah adanya tuntutan akan penyelenggaraan kebijakan publik yang efektif dan efisien dalam era pemerintahan digital yang berbasiskan pada Information and Communication Technology (ICT).

Peran Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam Pengembangan Kawasan Selingkar Wilis
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 1 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Kawasan Selingkar Wilis ini terletak melingkar di lereng GunungWilis Provinsi Jawa Timur, keberadaan enam kabupaten yang melingkar di Gunung Wilis tersebut mempunyai karakteristik wilayah berserta keunggulan lokal yang berbeda, pada nota kesepahaman yang telah disepakati Kawasan Selingkar Wilis diproyeksikan akan dibangun jalan tembus sehingga memudahkan akses pada tiap kabupaten, terutama untuk pengembangan sektor pariwisata. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran kabupaten Ponorogo dalam pengembangan Kawasan Selingkar Wilis, yang terdiri dari apa yang telah dipersiapkan, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi apa yang dapat diberikan untuk kelanjutan pengembangan kawasan tersebut. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan metode penelitian kualitatif, teknik dalam pengumpulan data yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini adalah bahwasanya Kabupaten Ponorogo telah mempersiapkan objek pariwisata dan infrastruktur berupa jalan yang akan dikembangkan tetapi masih banyak bagian yang perlu diperbaiki, selain itu hendaknya pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo lebih berkomitmen dalam pengembangan kawasan ini, perlu adanya wawasan yang lebih luas tentang pentingnya kerjasama kewilayahan guna mengembangkan perekonomian dan pariwisata daerah yang berdaya saing. Kata Kunci: Kerjasama, Daerah, Kawasan, Pariwisata

IMPLEMENTASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RKP) DESA (Studi Di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro)
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 2 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, akan tetapi selama ini proses penyusunan dokumen RKP Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro belum sesuai dengan Permendagri tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses implementasi penyusunan RKP Desa, metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan pengambilan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan purposive snowball sampling. Analisis data menggunakan Model Spradley yang dimulai dari analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema kultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Penyusunan RKP Desa Trucuk belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, hal ini terjadi karena penyusunan RKP Desa Trucuk masih mengacu pada Panduan Teknis Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bojonegoro tahun 2017 yang belum diselasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Kata kunci : Implementasi, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa

Peranan Negara dalam Pembangunan Perbandingan antara Kebijakan Pemerintahan Orde Baru dengan Pemerintahan Orde Reformasi 1
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 2 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Development is an activity process that aims to create a more advanced society and social life. Because the scope of development touches the various areas of human life, then the range to be achieved by itself summarizes many aspects, both aspects of social politics, socioeconomic, socio-cultural and defense and security issues In general, development is done in developing countries whether it seca physical, non-physical, material or immateril. Similarly, the Republic of Indonesia, from a new independence until the age of more than 70 years of republic has experienced three times the political system of government, namely the Old Order, the New Order and the Reform Order.This article attempts to elaborate a small comparison between the New Order and the Reform Order on its policies and approaches to development. The policies adopted by the New Order government were applied in two general strategies: economic strategy and political strategy.The concept used to distinguish the two order development is state centered and statism. State centered in the New Order is clarified in three different approaches: politics as commander, economy as commander and morality as commander. While the concept of statism seen in various policies with absolute properties, both on the needs of primary, secondary and tertiary. Nevertheless everything is in stable situations and conditions, although in the end the condition is false and everything is messy.In contrast to the Reform Order, all governments of the four presidents put more emphasis on democracy in various fields, whereas the concept of state centered and statism was less emphasized so that the situation and condition of primary, secondary and tertiary needs happened more leads to instability.

Efektivitas Program Penyelenggaraan Diklat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 1 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi JawaTengah merupakan instansi penyelenggara diklat teknis pengelolaan aset/barang daerah Provinsi Jawa Tengah. Diklat teknis pengelolaan aset/barang daerah bertujuan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang perencanaan, pemeliharaan dan penghapusan aset sehingga mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah. Identifikasi masalah yang ditemukan adalah sebagian peserta diklat bukan pegawai yang tugasnya mengelola aset/barang daerah sehingga masih diperlukannya peningkatan kompetensi, serta beberapa peserta kurang setuju, bahkan tidak setuju atas keberhasilan penyelenggaraan diklat pada bidang akademis maupun non akademis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif sehingga dapat berusaha menangkap dan menjelaskan terkait dengan fenomena yang ditemukan. Hasil dari Penelitian ini, Penyelenggaraan Diklat Teknis Pengelolaan Aset/barang Daerah Provinsi Jawa Tengah berjalan lancar dan efektif yang dilihat dari proses penyelenggaraannya yang terdiri dari persiapan penyelenggaraan diklat meliputi persiapan administrasi dan persiapan akademis, persyaratan peserta dan widyaiswara, ketersediaan sarana dan prasarana apakah telah sesuai dengan kebutuhan diklatatau belum, pihak-pihak yang berperan sebagai panitia dalam diklat, serta evaluasi diklat. Selain itu, sasaran dan tujuan dari penyelenggaraan diklat telah tepat sebagai sarana menambah pengetahuan dan kemampuan PNS dalam menyelesaikan pekerjaannya sebagai pengelola aset/barang. Rekomendasi dari penelitian ini disarankan agar penyusunan program diklat tetap sesuai dengan analisis kebutuhan diklat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah mengawasi kondisi sarana prasarana agar tetap layak untuk digunakan sertasikap dan perilaku pegawai diharapkan selalu menunjukan profesionalisme dan transparan dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya.

Struktur Kekuasaan Eksekutif pada Periodesasi Sistem Pemerintahan Indonesia (Tinjauan Teori Integrasi Organisasi)
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 1 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Organisasi merupakan lokus dimana kegiatan atau aktivitas administrasi publik diopersionalkan. Namun, administrasi publik bukanlah bagian dari organisasi publik, tetapi sebaliknya, organisasi publik merupakan salah satu unsur dari administrasi publik. Sedangkan fokus kajian organisasi dalam studi administrasi adalah aspek struktur, yaitu kegiatan membagi kekuasaan (tugas dan tanggung jawab) ke beberapa unit fungsi tertentu. Dalam model dasar organisasi yang dikenal dengan model intergrasi, terdapat tiga varian yang membicarakan tentang struktur atau pembagian kekuasaan ini, yaitu weak executive mode, strong executuve model, dan the council-manajer model. Berdasarkan model ini, sistem pemerintahan yang parlementer cenderung memperlihatkan Weak Executive Model, sedangkan sistem pemerintahan presidensial memperlihatkan Strong Executive Model. Dan dalam konteks periodesasi sistem pemerintahan Indonesia, varian model ini mengalami dinamika dari era orde lama hingga era orde reformasi. Kata Kunci: Administrasi Publik, Organisasi, Eksekutive, Model Integrasi

PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OLEH STAKEHOLDERS PRIMER DAN SKUNDER DI RIAU
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 2 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memberikan sumbasih hasil usahanya kepada masyarakat yang berada disekitar perusahaan maupun masyarakat secara umum. Tulisan ini membahas tentang bagaimana peran dari masing-masing pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan tangung jawab sosial perusahaan yang terdiri dari perusahaan, masyarakat dan pemerintah di Provinsi Riau. Namun pada kenyataanya sebahagian dari stakeholders baik primer maupun skunder berjalan tidak sesuai dengan yang seharusnya, misalnya pengelolaan terhadap lingkungan, penanganan masalah isu-isu CSR, peningkatan kulitas sumber daya manusia, hingga masalah regulasi dan pengawasan dari pemerintah. Kata Kunci: Pelaksanaan, CSR, Pemangku Kepentingan

Kepercayaan Masyarakat (Citizen Trust) Di Badan Pertanahan Nasional (BPN) II Surabaya 1
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 2 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Masyarakat menjadi pemangku kepentingan yang paling utama dalam lingkarankesuksesan suatu pemerintahan. Tugas utama negara adalah mewujudkan yang telah dicitacitakan bersama. Intinya membangun hubungan dan kepercayaan pada masyarakat adalahhal yang sangat penting bagi instansi publik. Dengan adanya hubungan yang baik antaramasyarakat dan instansi tersebut tentunya mereka akan mempunyai kepercayaan yang lebihsehingga melakukan proses pelayanan di instansi tersebut adalah suatu yang memang pilihantepat. Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka masalah penelitian dapatdirumusakan adalah Bagaimana kepercayaan publik di Badan Pertanahan Nasional SurabayaII ?.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkankepercayaan publik di Badan Pertanahan Nasional Surabaya II. Kerangka umum yangdigunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun pendekatan yangdigunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi Kasus. Kepercayaan publik padadasarnya dibangun dari apa yang publik rasakan, lihat dan dengar atas segala bentukpemerintahan yang ada. Untuk itu membangun kepercayaan publik sangatlah penting karenadengan melihat tingkat kepercayaan masyarakat atas suatu organisasi penyedia layanan, makadari sini dapat dilihat apakah instansi tersebut menyedia pelayanan yang membuatmasyarakat percaya akannya. Untuk itu membangun kepercayaan publik ini adalah sebuahkajian yang penting untuk membuat pemerintah sukses terutama dalam menjalankankebijakan dan program programnya yang tentunya bertujuan untuk melayani masyarakatdengan baik sesuai yang dibutuhkan dan diharapkan. Hasil dari identifikasi kepercayaanpublik, faktor pembentuk utama adalah kenyamanan, integritas, kredibilitas, reliabilitas dantanggungjawab.

Page 2 of 16 | Total Record : 159

1 2 3 4 5

Filter by Year

2017 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 9 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 8 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 8 No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 7 No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 7 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 6 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 6 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 5 No 2 (2021) Vol. 5 No. 2 (2021) Vol. 5 No. 1 (2021) Vol 5 No 1 (2021) Vol 4 No 2 (2020) Vol 4 No 1 (2020) Vol 3 No 2 (2019) Vol 3 No 1 (2019) Vol 2 No 2 (2018) Vol 2 No 1 (2018) Vol 1 No 2 (2017) Vol 1 No 1 (2017) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ika Devy Pramudiana

Contact Email
jimpks6@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
jimpks6@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ika Devy Pramudiana

Contact Email jimpks6@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official jimpks6@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ika Devy Pramudiana

Contact Email
jimpks6@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
jimpks6@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA