cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ika Devy Pramudiana
Contact Email
jimpks6@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jimpks6@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial
Published by Universitas Dr. Soetomo Surabaya
ISSN : 25811231     EISSN : 25977334     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
editors accept scientific articles in the form of scientific studies, research works and scientific innovation ideas in the field of public administration, especially related to the development and innovation of public management and public policy that contains social issues that have not been published in journals or other scientific media either in Indonesia or abroad.
Arjuna Subject : -
Articles 159 Documents
 3   4   5   6   7 
Pengelolaan Sumber Daya Alam di Era Desentralisasi Risal, Semuel
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 1 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v1i2.792

Abstract

Landasan hukum pengelolaan SDA Indonesia sebelum era desentralisasi dan otonomi daerah khususnya di sektor mineral dan batubara adalah UU No 11 tahun 1967. UU tersebut mengatur tentang kontrak karya generasi pertama dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. Semangat didalam kontrak karya sebagai legalitas pengelolaan SDA dalam negeri bersifat hubungan lex spesialis antara pemilik modal dengan negara. Dalam era reformasi sistem pemerintahan yang sebelumnya di kendalikan oleh pusat yang sentalistik berubah menjadi desentralisasi dengan dibentuknya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian di ganti menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang terakhir telah diganti menjadi UU No 23 Tahun 2014. Dari sinilah pemerintah daerah diberikan peran yang lebih besar dalam melaksanakan pembangunan didaerahnya masing-masing. Desentralisasi dan otonomi daerah melatarbelakangi terciptanya suatu perubahan Peraturan dibidang pertambangan yang lebih banyak memberikan peran kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola usaha pertambangan di daerahnya masingmasing. Dengan adanya pembagian kekuasaan dalam proses pengelolaan sumber daya alam ini, mengakibatkan terjadinya tumpang tindih antara izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sehingga pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah dalam konteks areal division of power belum berjalan secara maksimal.
Pelayanan Pendidikan Dalam Perspektif Sound Governance (Studi Kasus MBS dan Pelayanan Publik di Kota Probolinggo Tahun 2016) Muhartono, Djoko Siswanto
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 2 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v2i1.1068

Abstract

Penelitian tentang pelayanan pendidikan di Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur melalui pelaksanaan program Manajemen Berbasis Sekolah-Berorientasi Pelayanan Publik ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan program MBS-BPP dalam perspektif sound governance. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini lebih difokuskan pada pelaksanaan program Manajemen Berbasis Sekolah Berorientasi Pelayanan Publik. Data diperoleh dengan menggunakan pengamatan partisipatif, wawancara mendalam kepada  informan, angket, dan telaah dokumen. Sumber informasi penelitian mencakup penyedia pelayanan, pengguna pelayanan, eksekutif, legislatif, media massa, dan lembaga kemasyarakatan yang lain. Analisis data mengacu pada langlah-langkah yang dikemukakan oleh Creswell. Temuan penelitian ini memperlihatkan seluruh tahapan pelaksanaan program MBS-BPP terjadi interaksi secara dinamis dan saling mendukung dari seluruh dimensi sound governance, sehingga sekolah dapat memperbaiki pelayanan pendidikan secara berkelanjutan. Berdasarkan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program MBS-BPP sekolah dapat memadukan seluruh dimensi sound governance, sehingga ada jaminan pelayanan pendidikan secara berkelanjutan. Implikasi teoretis yang dapat dikemukakan adalah adanya “modifikasi” terhadap teori sound governance Farazmand (2004) pada level lokal, dengan diajukannya sebuah teori sound local governance (SLG). 
Pemberdayaan Masyarakat Kampung Inggris Sebagai Destinasi Wisata Edukasi di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Mualifah, Nurul; Roekminiati, Sri
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 2 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v2i1.1069

Abstract

Kediri salah satu Kabupaten di Jawa Timur , terdapat wisata yang sudah menjadi tujuan wisata minat khusus. Wisata ini tidak hanya menunjukkan keindahan alam akan tetapi menjadikan tempat pembelajaran bahasa asing (bahasa Inggris) bagi wisatawan yang berkunjung. Kampung wisata ini menawarkan kegiatan wisata yang menekankan pada unsur-unsur pendidikan dan bentuk wisata berkembang aktif yang melibatkan wisatawan berhubungan langsung dengan masyarakat setempat. Selain itu Kediri sebagai kampung Inggris juga terjadi proses pemberdayaan pada masyarakat sekitar.Tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pemberdayaan masyarakat yang ada di Kampung Inggris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskripsif dengan pendekatan kualitatif.            Hasil penelitian ini adalah bahwa pemberdayaan masyarakat Kampung Inggris terdiri dari 1. Bina Manusia terdapat adanya pelatihan-pelatihan yang diadakannya perangkat desa dengan pemerintah daerah yang memiliki potensi yang ada di masyarakat yang bertujuan untuk mengoptimalkan usaha masyarakat. 2. Bina Usaha adanya pendapatan pasif bagi masyarakat Desa Tulungrejo dan Desa Pelem. Dikarenakan banyakya masyarakat pendatang mencapai 40%. 3. Bina Lingkungan , Kurangnya Keamanan yang ada di wilayah sehingga masih ada tindak kejahatan, serta Ketertiban yangkurang disiplinnya dalam berlalu lintas. 4. Bina Kelembagaan adanya himbauan oleh Pemerintah Daerah guna mengurus penjaminan mutu kelembagaan serta adanya Forum Kampung Bahasa yang sudah tidak berjalan.            Adapun saran peneliti pada penelitian ini sebagai berikut: 1. Memperbanyak pelatihan-pelatihan pada masyarakat desa dengan menggandeng Dinas-dinas terkait PNPM. 2. Bina Usaha Pemerintah Daerah seharusnya Membatasi masyarakat pendatang untuk membuka usaha di Wilayah Pare. 3. Bina Lingkungan, Perangkat Desa dengan Aparatur Pemerintahan seharusnya membuat peraturan Undang-undang tentang Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Kampung Inggris. 4. Bina Kelembagaan Pemerintahan Daerah seharusnya lebih menertibkan perarturan tentang Kelembagaan secara intensif agar Lembaga Kursus khususnya lembaga kursus yang musiman agar lebih perduli dengan Kelembagaan dalam penjaminan mutunya guna dapat dipercaya oleh masyarakat luar.
Program Pertahanan dalam Mendorong Perekonomian Nasional Studi Kasus Pembangunan Jalan Trans Papua Johnson Kennedy, Posma Sariguna
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 2 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v2i1.1077

Abstract

Menurut ekonomi pertahanan, dampak penggunaan anggaran pertahanan terhadap perekonomian dapat ditinjau dari pendekatan permintaan atau konsumsi dan penawaran atau produksi. Dari sisi konsumsi, pertahanan  dapat melindungi sumber daya nasional terhadap berbagai ancaman, sehingga konsumsi nasional menjadi stabil bahkan meningkat. Sebaliknya, dalam paper ini ingin melihat program pertahanan dari sisi produksi. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui kajian pustaka, tulisan ini bertujuan melihat pembangunan infrastruktur di Papua yang dilakukan oleh TNI. Pembangunan 4325 km jalan Trans Papua yang tertutup hutan dan ancaman keamanan menjadi kendala utama. Satuan Zeni yang sudah terlatih dapat melaksanakannya dengan baik, dimana tidak mampu dilakukan oleh instansi sipil.
Peranan Negara dalam Pembangunan Perbandingan antara Kebijakan Pemerintahan Orde Baru dengan Pemerintahan Orde Reformasi Pramono, Sapto
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 2 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v2i1.1078

Abstract

Development is an activity process that aims to create a more advanced society and social life. Because the scope of development touches the various areas of human life, then the range to be achieved by itself summarizes many aspects, both aspects of social politics, socioeconomic, socio-cultural and defense and security issues In general, development is done in developing countries whether it seca physical, non-physical, material or immateril. Similarly, the Republic of Indonesia, from a new independence until the age of more than 70 years of republic has experienced three times the political system of government, namely the Old Order, the New Order and the Reform Order.This article attempts to elaborate a small comparison between the New Order and the Reform Order on its policies and approaches to development. The policies adopted by the New Order government were applied in two general strategies: economic strategy and political strategy.The concept used to distinguish the two order development is state centered and statism. State centered in the New Order is clarified in three different approaches: politics as commander, economy as commander and morality as commander. While the concept of statism seen in various policies with absolute properties, both on the needs of primary, secondary and tertiary. Nevertheless everything is in stable situations and conditions, although in the end the condition is false and everything is messy.In contrast to the Reform Order, all governments of the four presidents put more emphasis on democracy in various fields, whereas the concept of state centered and statism was less emphasized so that the situation and condition of primary, secondary and tertiary needs happened more leads to instability.
Kepercayaan Masyarakat (Citizen Trust) Di Badan Pertanahan Nasional (BPN) II Surabaya Ningtyas, Trimurti
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 2 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v2i1.1080

Abstract

Masyarakat menjadi pemangku kepentingan yang paling utama dalam lingkarankesuksesan suatu pemerintahan. Tugas utama negara adalah mewujudkan yang telah dicitacitakan bersama. Intinya membangun hubungan dan kepercayaan pada masyarakat adalahhal yang sangat penting bagi instansi publik. Dengan adanya hubungan yang baik antaramasyarakat dan instansi tersebut tentunya mereka akan mempunyai kepercayaan yang lebihsehingga melakukan proses pelayanan di instansi tersebut adalah suatu yang memang pilihantepat. Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka masalah penelitian dapatdirumusakan adalah Bagaimana kepercayaan publik di Badan Pertanahan Nasional SurabayaII ?.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkankepercayaan publik di Badan Pertanahan Nasional Surabaya II. Kerangka umum yangdigunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun pendekatan yangdigunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi Kasus. Kepercayaan publik padadasarnya dibangun dari apa yang publik rasakan, lihat dan dengar atas segala bentukpemerintahan yang ada. Untuk itu membangun kepercayaan publik sangatlah penting karenadengan melihat tingkat kepercayaan masyarakat atas suatu organisasi penyedia layanan, makadari sini dapat dilihat apakah instansi tersebut menyedia pelayanan yang membuatmasyarakat percaya akannya. Untuk itu membangun kepercayaan publik ini adalah sebuahkajian yang penting untuk membuat pemerintah sukses terutama dalam menjalankankebijakan dan program programnya yang tentunya bertujuan untuk melayani masyarakatdengan baik sesuai yang dibutuhkan dan diharapkan. Hasil dari identifikasi kepercayaanpublik, faktor pembentuk utama adalah kenyamanan, integritas, kredibilitas, reliabilitas dantanggungjawab.
Anti Klimaks Implementasi E-Government: Analisis Partisipasi Masyarakat Petani Di Kabupaten Gunungkidul Wicaksono, Ferri
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 2 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v2i2.1358

Abstract

This research is located in Gunungkidul Regency, Yogyakarta Special Region (DIY). The rapid development of global information technology has driven a paradigm shift in society towards the era of digital society. This fact directs the massive use of electronic media in the public service bureaucracy in Indonesia. In order to realize a clean, transparent public service and be able to answer the demands of change effectively, in line with Presidential Instruction No. 3 of 2003. Dilemma when the Gunungkidul Regency Government is seeking e-government as a reform of the public service bureaucracy that is intended for the community as the recipient of service benefits, there are elements of farmer communities that tend to be difficult to adopt new technologies. The Gunungkidul Regency Government has consistently developed a website up to the sub-district level totaling 18 sub-districts and village levels totaling 144 villages with domains namely "name of village-sub-districts.desa.id", known as the Village Information System (SID). The author uses descriptive exploratory research methods to explain the limitations of peasant communities in the use of e-government. This situation can trigger barriers to optimizing the implementation of e-government in Indonesia. The author finds the limitations of the farming community in Gunungkidul Regency in the use of e-government due to 2 (two) aspects namely the lack of habituation in the use of information technology media and the characteristics of community associations that are inherent in the social activities of farmers in Gunungkidul Regency. The character of the farming community tends to be difficult to correlate with the development of digital information technology in its activities, making it difficult to create an habit of using internet media for everyday life. Keywords: e-government, public service, farmer community, limitations
IMPLEMENTASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RKP) DESA (Studi Di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro) Suprastiyo, Ahmad; Musta’ana, Musta’ana
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 2 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v2i2.1359

Abstract

Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, akan tetapi selama ini proses penyusunan dokumen RKP Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro belum sesuai dengan Permendagri tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses implementasi penyusunan RKP Desa, metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan pengambilan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan purposive snowball sampling. Analisis data menggunakan Model Spradley yang dimulai dari analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema kultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Penyusunan RKP Desa Trucuk belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, hal ini terjadi karena penyusunan RKP Desa Trucuk masih mengacu pada Panduan Teknis Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bojonegoro tahun 2017 yang belum diselasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Kata kunci : Implementasi, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa
Implementasi Program BMW (Berkas Mlaku Dewe) Dalam Meningkatkan Pelayanan Bidang Administrasi Di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Ma'rufah, Kurnia Dwi; Sholichah, Nihayatus
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 2 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v2i2.1360

Abstract

Pelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik sebagai indikator penting dalam penilaian kinerja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kecamatan Sukodono merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Sidoarjo yang padat penduduk. Kepadatan tersebut mengakibatkan waktu pelayanan yang cukup lama. Maka dari itu Kecamatan Sukodono melakukan inovasi pelayanan di bidang administrasi dengan memanfaatkan Elekronic Government dengan nama BMW (Berkas Mlaku Dewe).Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program BMW menggunakan teori implementasi kebijakan. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, penyaringan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan adanya ruang pelayanan dengan fasilitas komputer, alat scan, lobi ber-AC dan jaringan internet di setiap desa. Desa Ngaresrejo adalah desa yang paling sering mengalami trouble jaringan. BMW memiliki dasar hukum yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Pelayanan BMW tidak dipungut biaya. Operator Desa dibekali dengan pelatihan yang dilakukan tiap dua minggu sekali secara rutin.Kesimpulannya bahwa adanya aplikasi BMW dapat diterima dengan baik oleh warga Sukodono karena proses pelayanan dapat dilakukan dengan cepat, dengan menggunakan sistem online yang menghubungkan antara desa dengan Kecamatan Sukodono yang dapat menghemat waktu, biaya dan tenaga. Walaupun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala namun dapat diatasi dengan baik oleh Kecamatan Sukodono. Kata kunci: Implementasi kebijakan, pelayanan, BMW (Berkas Mlaku Dewe)
PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OLEH STAKEHOLDERS PRIMER DAN SKUNDER DI RIAU Herman, Herman
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 2 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v2i2.1362

Abstract

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memberikan sumbasih hasil usahanya kepada masyarakat yang berada disekitar perusahaan maupun masyarakat secara umum. Tulisan ini membahas tentang bagaimana peran dari masing-masing pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan tangung jawab sosial perusahaan yang terdiri dari perusahaan, masyarakat dan pemerintah di Provinsi Riau. Namun pada kenyataanya sebahagian dari stakeholders baik primer maupun skunder berjalan tidak sesuai dengan yang seharusnya, misalnya pengelolaan terhadap lingkungan, penanganan masalah isu-isu CSR, peningkatan kulitas sumber daya manusia, hingga masalah regulasi dan pengawasan dari pemerintah.  Kata Kunci: Pelaksanaan, CSR, Pemangku Kepentingan

Page 5 of 16 | Total Record : 159

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 8 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 8 No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 7 No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 7 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 6 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 6 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol. 5 No. 2 (2021) Vol 5 No 2 (2021) Vol. 5 No. 1 (2021) Vol 5 No 1 (2021) Vol 4 No 2 (2020) Vol 4 No 1 (2020) Vol 3 No 2 (2019) Vol 3 No 1 (2019) Vol 2 No 2 (2018) Vol 2 No 1 (2018) Vol 1 No 2 (2017) Vol 1 No 1 (2017) More Issue