Jurnal de jure
Jurnal de jure adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Balikpapan sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Januari dan September. Jurnal de jure memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan di bidang ilmu hukum. Jurnal ini terbuka luas bagi ilmuwan hukum, praktisi hukum, ataupun pemerhati hukum yang ingin menuangkan gagasan dan pemikiran kritisnya bagi pengembangan hukum di Indonesia. Naskah yang dikirim ke redaksi harus memenuhi Pedoman Penulisan Jurnal de jure. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, Rumpun Ilmu Hukum Internasional, Rumpun ilmu Hukum Agraria, Rumpun Ilmu Hukum adat, Rumpun ilmu Hukum Lingkungan, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 10, No 1 (2018)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI PENGADILAN AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH ]]>
<![CDATA[PAMUNGKAS, SAPTO HADI]]>
<![CDATA[ jurnal de jure Vol 10, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (0.844 KB)
<![CDATA[Pada artikel Penulis mengkaji dari sisi yuridis mengenai bagaimana implementasi Putusan Mahkamah konstitusi yang memberikan legitimasi kepada Pengadilan Agama untuk melakukan penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dan umumnya bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan segala hal yang menyangkut segala jenis transaksi/ bermuamalah dengan menggunakan sistem syariah, sehingga penyelesian sengketa terhadap transaksi syariah mutlak menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Mahkamah Konstitusi membatalkan Penjelasan, Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang pilihan sengketa antara nasabah dan pihak bank. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kepastian hukum.]]>
<![CDATA[SINKRONISASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN OLEH POLRI, KEJAKSAAN DAN KPK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[SANJAYA, WAWAN]]>
<![CDATA[ jurnal de jure Vol 10, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (0.844 KB)
<![CDATA[Proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh POLRI, Kejaksaan dan KPK terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi Masing-masing memiliki batasannya terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dan Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang pelakunya berasal dari anggota POLRI dan pegawai Kejaksaan maka demi menjaga independensi kasus tersebut serta menjaga supremasi Hukum yang adil dan tegas maka proses penyelidikan dan penyidikannya dilakukan oleh KPK.]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS FISIK DALAM MEMPEROLEH PEKERJAAN DI KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[SUHADI, SUHADI]]>
<![CDATA[ jurnal de jure Vol 10, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (0.844 KB)
<![CDATA[Pemenuhan hak penyandang disabilitas fisik dalam memperoleh pekerjaan di kota Balikpapan sampai saat ini belum memenuhi minimal kuota yang di tetapkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu sebesar 1% untuk swasta dan 2% untuk pemerintah, namun pemerintah masih mengupayakan agar dapat memenuhi minimal kuota tersebut melalui berkerjasama dengan perusahaan, mendorong perusahaan-perusahaan di kota Balikpapan untuk menyediakan sarana dan prasana penunjang, pelatihan untuk meningkatkan kemampuan, meningkatkan kualitas pendidikan, merubah pola pikiran pengusaha dan masyarakat untuk tidak memandang penyandang disabilitas sebagai golongan yang membutuhkan belas kasih. Kemudian untuk perlindungan hukum pemerintah kota Balikpapan terhadap penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan masih sebatas perlindungan hukum preventif yang diberikan yaitu masih berupa sosialisasi, melakukan pelatihan kerja, pemberian modal usaha, sedangkan untuk perlidungan hukum represif sampai saat ini belum dapat diberikan dikarenakan belum adanya regulasi yang memuat sanksi yang tegas.]]>
<![CDATA[POLEMIK DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA ]]>
<![CDATA[ARDIANSYAH, ARDIANSYAH]]>
<![CDATA[ jurnal de jure Vol 10, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (0.844 KB)
<![CDATA[Tujuan hukum yang paling utama adalah tercapainya keadilan, namun dalam perkembangan penegakan hukum di Indonesia, hukum sangat identik dengan kepastian hukum sehingga pola pikir postif legalistik sudah mendarah daging hampir kepada seluruh para penegak hukum di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari peran Civil Law Sysytem yang sudah diperkenalkan saat Indonesia masih zaman penjajahan. Tulisan ini akan membahas tentang peran hukum progresif yang saat ini mulai berkembang dalam pendidikan hukum di Indonesia untuk menjawab tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia.]]>
<![CDATA[KELEMBAGAAN PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN LINDUNG SUNGAI WAIN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 09 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN KE-2 ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ]]>
<![CDATA[ROSDIANA, ROSDIANA]]>
<![CDATA[ jurnal de jure Vol 10, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (0.844 KB)
<![CDATA[Model kelembagaan pengelolaan kawasan Hutan Lindung Sungai Wain pasca Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Ke-Dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang Pemerintahan Daerah berbentuk KPH yang pengelolaan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain, dan Badan Pengelola Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain membentuk sebuah unit Pelaksana Harian Hutan Lindung Sungai Wain untuk melakukan kegiatan operasional Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dan Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain ditangani oleh tanaga yang berasal dari organisasi pengelola sebelumnya Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dan kedepannya Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain menyusun dokumen rencana pengelolaan (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang) yang difasilitasi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dan dokumen tersebut sudah dalam tahap penilaian oleh pihak pusat.]]>
<![CDATA[SINKRONISASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN OLEH POLRI, KEJAKSAAN DAN KPK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[WAWAN SANJAYA]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 10, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (660.314 KB)
|
DOI: 10.36277/.v10i1.15
<![CDATA[Proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh POLRI, Kejaksaan dan KPK terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi Masing-masing memiliki batasannya terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dan Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang pelakunya berasal dari anggota POLRI dan pegawai Kejaksaan maka demi menjaga independensi kasus tersebut serta menjaga supremasi Hukum yang adil dan tegas maka proses penyelidikan dan penyidikannya dilakukan oleh KPK.]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS FISIK DALAM MEMPEROLEH PEKERJAAN DI KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[SUHADI SUHADI]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 10, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (656.493 KB)
|
DOI: 10.36277/.v10i1.20
<![CDATA[Pemenuhan hak penyandang disabilitas fisik dalam memperoleh pekerjaan di kota Balikpapan sampai saat ini belum memenuhi minimal kuota yang di tetapkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu sebesar 1% untuk swasta dan 2% untuk pemerintah, namun pemerintah masih mengupayakan agar dapat memenuhi minimal kuota tersebut melalui berkerjasama dengan perusahaan, mendorong perusahaan-perusahaan di kota Balikpapan untuk menyediakan sarana dan prasana penunjang, pelatihan untuk meningkatkan kemampuan, meningkatkan kualitas pendidikan, merubah pola pikiran pengusaha dan masyarakat untuk tidak memandang penyandang disabilitas sebagai golongan yang membutuhkan belas kasih. Kemudian untuk perlindungan hukum pemerintah kota Balikpapan terhadap penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan masih sebatas perlindungan hukum preventif yang diberikan yaitu masih berupa sosialisasi, melakukan pelatihan kerja, pemberian modal usaha, sedangkan untuk perlidungan hukum represif sampai saat ini belum dapat diberikan dikarenakan belum adanya regulasi yang memuat sanksi yang tegas.]]>
<![CDATA[POLEMIK DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA ]]>
<![CDATA[ARDIANSYAH ARDIANSYAH]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 10, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (679.186 KB)
|
DOI: 10.36277/.v10i1.16
<![CDATA[Tujuan hukum yang paling utama adalah tercapainya keadilan, namun dalam perkembangan penegakan hukum di Indonesia, hukum sangat identik dengan kepastian hukum sehingga pola pikir postif legalistik sudah mendarah daging hampir kepada seluruh para penegak hukum di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari peran Civil Law Sysytem yang sudah diperkenalkan saat Indonesia masih zaman penjajahan. Tulisan ini akan membahas tentang peran hukum progresif yang saat ini mulai berkembang dalam pendidikan hukum di Indonesia untuk menjawab tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia.]]>
<![CDATA[KELEMBAGAAN PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN LINDUNG SUNGAI WAIN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 09 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN KE-2 ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ]]>
<![CDATA[ROSDIANA ROSDIANA]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 10, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1096.453 KB)
|
DOI: 10.36277/.v10i1.17
<![CDATA[Model kelembagaan pengelolaan kawasan Hutan Lindung Sungai Wain pasca Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Ke-Dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang Pemerintahan Daerah berbentuk KPH yang pengelolaan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain, dan Badan Pengelola Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain membentuk sebuah unit Pelaksana Harian Hutan Lindung Sungai Wain untuk melakukan kegiatan operasional Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dan Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain ditangani oleh tanaga yang berasal dari organisasi pengelola sebelumnya Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dan kedepannya Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain menyusun dokumen rencana pengelolaan (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang) yang difasilitasi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dan dokumen tersebut sudah dalam tahap penilaian oleh pihak pusat.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI PENGADILAN AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH ]]>
<![CDATA[SAPTO HADI PAMUNGKAS]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 10, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (529.504 KB)
|
DOI: 10.36277/.v10i1.18
<![CDATA[Pada artikel Penulis mengkaji dari sisi yuridis mengenai bagaimana implementasi Putusan Mahkamah konstitusi yang memberikan legitimasi kepada Pengadilan Agama untuk melakukan penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dan umumnya bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan segala hal yang menyangkut segala jenis transaksi/ bermuamalah dengan menggunakan sistem syariah, sehingga penyelesian sengketa terhadap transaksi syariah mutlak menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Mahkamah Konstitusi membatalkan Penjelasan, Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang pilihan sengketa antara nasabah dan pihak bank. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kepastian hukum.]]>
