Garuda - Garba Rujukan Digital

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN LINDUNG SUNGAI WAIN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 09 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN KE-2 ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ROSDIANA, ROSDIANA
jurnal de jure Vol 10, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.844 KB)

Model kelembagaan pengelolaan kawasan Hutan Lindung Sungai Wain pasca Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Ke-Dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang Pemerintahan Daerah berbentuk KPH yang pengelolaan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain, dan Badan Pengelola Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain membentuk sebuah unit Pelaksana Harian Hutan Lindung Sungai Wain untuk melakukan kegiatan operasional Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dan Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain ditangani oleh tanaga yang berasal dari organisasi pengelola sebelumnya Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dan kedepannya Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain menyusun dokumen rencana pengelolaan (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang) yang difasilitasi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dan dokumen tersebut sudah dalam tahap penilaian oleh pihak pusat.

ANALISIS HUKUM PENERAPAN PASAL 103 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DALAM PUTUSAN No : 788/Pid.Sus/2019/PN Bpp Suhadi Suhadi; Rosdiana Rosdiana; Ries Fitri Amalia
Jurnal de jure Vol 12, No 2 (2020): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v12i2.497

Penanggulangan narkotika yang dilakukan untuk mengurangi jumlah pecandu Narkotika berupa rehabilitas adalah upaya penanggulangan yang lebih efektif untuk mengurangi jumlah pencandu Narkotika. Namun dalam kenyataannya sebagian besar pencandu Narkotika berakhir dengan hukuman penjara bukan rehabilitas. Seperti perkara tindak pidana Narkotika putusan Nomor: 788/Pid.Sus/2019/PN Bpp terhadap terdakwa Hasan di manaÂ hakim memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun bukan Rehabilitas padahal terdakwa merupakan korban pecandu Narkotika. Berdasarkan pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang NarkotikaÂ bahwa hakim diberikan pedoman untuk menempatkan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi terbukti atau tidaknya dalam persidangan. Berdasarkan hasil analisis hukum, pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 788/Pid.Sus/2019/PN Bpp terhadap Pecandu Narkotika bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan dan lebih teliti dalam memperhatikan setiap ayat dalam Pasal 127 ayat (1), Pasal 127 ayat (2) dan hakim hanya memperhatikan Pasal 127 ayat (1). Dalam pasal 127 ayat (2) bahwa dalam memutus perkara sebagaimana pada ayat (1) hakim wajib memperhatikan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.Â Sudah jelas bahwa Pasal 127 ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan Pasal 127 ayat (2). Dalam Pasal 54 juga menyatakan bagi pecandu Narkotika rehabiltas bersifat wajib dan Pasal 103 Ayat (1) tersebut memberikan pedoman bagi hakim untuk menempatkan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitas. Berdasarkan syarat-syarat klasifikasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 bahwa terdakwa juga telah memenuhi syarat-syarat tersebut untuk menjalani rehabilitas dan hakim juga tidak memperhatikan adanya alat bukti berupa surat rekomendasi rehabilitas dari BNN (Badan Narkotika Nasional) NomorÂ R/363/IX/KA/RH.01/2019/BNNK-BPN dengan saran dapat diberikan pelayanan rehabilitas.

Analisa Peran Pencegahan Maladministrasi Dalam Positioning Ombudsman Jangka Panjang Ria Maya Sari; Rosdiana Rosdiana
Jurnal de jure Vol 13, No 2 (2021): Jurnal Dejure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v13i2.553

ABSTRACTThis article aims to analyze few issues, which are: the development of Indonesian Ombudsman’s model after its 21 years’ establishment, the comparison of Ombudsman’s roles and functions before and after the enactment of Ombudsman Regulation Number 41/2019 concerning the procedures to prevent the maladministration in public services delivery, the analysis of the extent of the prevention roles in Ombudsman’s long-term positioning, the potential challenges Ombudsman will deal in implementing its prevention roles which are based on the writer’s experiences of having been working in Ombudsman Representative Office of East Kalimantan, and the recommendation proposals to tackle such challenges. This paper uses explorative research with qualitative analysis method on various related literatures and academic researches in addition to combine the normative-empiric approach according to the relevant regulations and the writer’s experience as aforementioned. This article proposes a few recommendations, most importantly: the streghtening of the knowledge and data management’s function, the networks of media, as well as the political lobbies to Ombudsman’s strategic partners; the necessity of academic research related to Ombudsman’s SWOT analysis and the formation of Ombudsman’s policy roadmap; and for the long term, to incorporate the Ombudsman into the Constitution for its institutional reinforcement. Keywords: Knowledge; Maladministration; Prevention; Ombudsman; Public Services

Implikasi Hukum Terhadap Praktik Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pertambangan Batubara Muhamad Muhdar; Mohamad Nasir; Rosdiana Rosdiana
Hasanuddin Law Review VOLUME 1 ISSUE 3, DECEMBER 2015
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

Penelitian ini disampaikan untuk menjawab dua pertanyaan: Pertama, bagaimana kerangka hukum mengenai izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan batubara dan apa masalah-masalah hukum yang terdapat di dalamnya; Kedua, bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan mengenai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk pertambangan batubara. Penelitian ini menggunakan penggunakan pendekatan socio-legal dengan menggunakan sejumlah narasumber dan area terpilih. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan batubara adalah tindakan menghilangkan hutan yang dilegalisasi oleh negara. Terdapat ketidakjelasan status hukum pertanggungjawaban peminjam yang tidak melakukan pengembalian kawasan hutan, kecuali hanya melakukan pembayaran kepada negara berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tanpa reklamasi. Praktik ini juga memunculkan ketidakjelasan makna hubungan hukum pinjam-meminjam. Implementasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan pertambangan batubara tidak memberikan fungsi perlindungan hutan di Kalimantan Timur.

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PERZINAAN PADA MASYARAKAT KUTAI ADAT LAWAS Rosdiana Rosdiana; Ulum Janah
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 5 Nomor 1 September 2020
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v5i1.14

ABSTRAKKesadaran akan penyelesaian melalui peradilan formal umumnya masih dirasakan kurang memberikan keadilan bagi korban, seringkali masih menyimpan ketidakpuasan korban atas sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku oleh pengadilan. Oleh karenanya, penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian delik adat secara musyawarah mufakat dalam bentuk perdamaian adat masih menjadi primadona dalam menyelesaikan delik adat. Penyelesaian antara pelaku dan korban secara kekeluargaan ataupun melalui peradilan adat merupakan penyelesaian dengan mencari keadilan hakiki. Penelitian ini dilakukan dengan metode sosiologis. yaitu penelitian studi empiris, penelitian yang berorientasi pada aspek hukum dan aspek non hukum yakni mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan penerapan restorative justice dalam tindak pidana perzinaan pada Masyarakat Kutai Adat Lawas. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelesaian tindak pidana perzinahan pada Masyarakat Kutai Adat Lawas menerapkan konsep restorative justice, yang model penyelesaiannya ditentukan oleh ketua adat, atau melalui peradilan adat. Keadilan restoratif ini diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana perzinahan sebagai upaya untuk memulihkan penderitaan yang dialami korban dan untuk memperbaiki keseimbangan masyarakat. Sanksi bagi pelaku zina bukan sanksi fisik tetapi sanksi berupa pengganti kerugian atau denda yang dikenakan atas perbuatan yang dilakukan. Jika kejadian perselingkuhan terjadi selama 3 (tiga) kali dan yang melakukan orang yang sama maka menggunakan hukum positif yaitu hukum pidana.Kata kunci: adat; perzinahan; restorative justice. ABSTRACTThe awareness of settlement with formal justice mostly does not offer satisfactory towards the victim, often times the victim still holds grudge and does not satisfied with the punishment given to the perperator. Therefore, the settlement of offense consetuede with restorative justice is the pre-eminent choice to solve the problem. The settlement between the perperator and the victim with kinship or customary court is really essential. This research is using sociology methods, that is an empirical study oriented towards legal & non legal aspects which is examine & analyze the work of law within the society with the application of restorative justice in criminal act of adultery in the Society of Kutai Adat Lawas. The result of the the research is to show that settlement of criminact act of adultery in Society of Kutai Adat Lawas apply the restorative justice, that the solving model is determined by the chief of the society, or customary justice. This restorative justice applied to solve the criminal act of adultery in attempt to console the victim and the harmony of the society. The penalty for the adultery perparator is not a physical punishment but with a fine worth of the criminal that has been done. If the same person did an affair 3 times, then the y use the positive punishment which is the criminal law.Keywords: adultery; customary; restorative justice.

TINJAUAN KRIMINOLOGIS PELAKU PENCURIAN DI KOTA BALIKPAPAN DIKAITKAN DENGAN NORMA KESUSILAAN Eka Kurniawan; Piatur Pangaribuan; Rosdiana Rosdiana
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1019.774 KB)

Rumusan Masalah yang diteliti oleh penulis yaitu faktor-faktor yang menyebabkanpelaku tindak pidana pencurian melakukan pencurian dan pengaruh norma kesusilaandalam mencegah niat pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian di kotaBalikpapan.Tujuan pertama penelitian ini yaitu untuk mencari dan mengetahui faktorfaktorapasajakah yang menyebabkan pelaku tindak pidana pencurian melakukanpencurian agar dapat mencegahnya dikemudian hari. Tujuankedua dari penelitian iniyaitu untuk mencari dan mengetahui pengaruh norma kesusilaan dalam mencegah niatpelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian di kota Balikpapan.Metodepenelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris dengansumber data primer berupa data di lokasi penelitian yaitu Polres Balikpapan, LapasKelas 2A Kota Balikpapan dan masyarakat Balikapapan, pengumpulan data dilakukandengan meminta data-data terkait obyek penelitian dan wawancara. Data primer yaituperaturan perundang-undangan dan buku-buku, pengumpulan data dilakukan denganstudi pustaka.Analisis penelitian menggunakan analisis kualitatif deskriftif.Terdapat 2faktor penyebab dilakukannya pencurian yaitu faktor ekonomi dan faktor sosial.Pengaruh norma kesusilaan dalam mencegah niat pencuri melakukan pencuriandengan obyek pelaku pencurian tidak dapat dilakukan karena hati nurani orangtersebut yang tidak terasa obyek masyarakat yang memiliki kesempatan untukmencuri tetapi tidak mencuri karena terasanya hati nurani oleh lingkungan dan agama.

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PERILAKU BULLYING DIKALANGAN PELAJAR DI SMK NEGERI 3 BALIKPAPAN Nur Hairunisa; Rachel Ayu S.H.P; Rosdiana Rosdiana
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (441.652 KB)

Bullying diindonesia bukan sebuah hal baru khususnya dikalangan pelajar (sekolah). Perbedaan antara senioritas dan junior menjadi budaya yang menyebabkan bullying akan terus ada dan menjadi kebiasaan yang tidak sehat dikalangan pelajar (sekolah). Di Kota Balikpapan kasus bullying masih tidak tersentuh oleh hukum dikarenakan kebiasaan bullying yang dianggap sudah hal yang lumrah oleh pelajar dan ketakutan terhadap pengaduan kejalur hukum. Penyelesaian secara kekeluargaan menjadi pilihan akhir dalam menyelesaikan kasus bullying di Kota Balikpapan khususnya di SMK Negeri 3 Balikpapan yang tidak menjadikan pelaku mendapat efek jera. Hasil penelitian penulis banyak kasus bullying di SMK Negeri 3 Balikpapan yang merugikan secara psikis sampai fisik yang tidak dilaporkan. Melihat hal ini menyadarkan kita bahwa bullying sudah menjadi masalah yang serius dikalangan pelajar, tindak pencegahan sejak dini melalui pendidikan moral, peran keluarga, serta lingkungan sangat dibutuhkan agar kebiasaan atau budaya bullying di lingkungan sekolah dapat menjadi awal untuk mengurangi tindak bullying. Dengan demikian penulis melakukan penelitian di SMK Negeri 3 Balikpapan.Kata Kunci: Kriminologis, Bullying, Pelajar

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL TELUK BALIKPAPAN Rosdiana Rosdiana; Siti Fatimah; Ditasya Anisa Riani; Sri Endang Rayung Wulan
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Teluk Balikpapan memiliki luas daerah aliran sungai 211.456 hektar dan perairan seluas 16.000 hektar. Daerah aliran sungai Teluk Balikpapan memiliki peranan yang cukup penting dan strategis, diantaranya sebagai penyangga keseimbangan fungsi teluk tersebut sebagai pelabuhan laut Balikpapan dan sumber penghasilan masyarakat di sekitarnya serta kehidupan ekosistem perairan kawasan teluk atau bisa disebut juga dengan Kawasan Ekosistem Esensial dan saat ni terancam punah. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kawasan ekositem esensial Teluk Balikpapan serta penelitian ni bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan stakeholder untuk mengeluarkan regulasi lanjutan terkait perlindungan hukum Kawasan Ekosistem Esensial Teluk Balikpapan serta menyetujui penetapan areal Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Teluk Balikpapan. Sedangkan metode pendekatan yuridis empiris berlandaskan pada sumber data primer yaitu data wawancara, data sekunder berupa jurnal sebagai landasan untuk membantu penulis dalam menganalisis dan mengumpulkan data. Berdasarkan hasil penelitian, upaya perlindungan hukum terhadap kawasan ekositem di Teluk Balikpapan masih belum dilakukan secara maksimal karena provinsi Kalimantan Timur hanya mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor; 522.5/K.672/2020 tentang indikatif KEE berupa peta indikatif dan belum sampai kepada penetapan kawasan ekosistem esensialnya secara definitif. Selain itu, sampai saat ni belum adanya kelembagaan untuk pengelolalan kawasan Teluk Balikpapan. Kata Kunci : Kawasan Ekosistem Esensial, Perlindungan hukum, Teluk Balikpapan.

Perlindungan Konsumen Atas Penyebaran Berita Bohong Melalui Transaksi Elektronik Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Elfrida Ratnawati; Faruqy Nailufar; Rosdiana Rosdiana
Jurnal de jure Vol 15, No 1 (2023): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v15i1.806

Guidelines for implementing consumer understanding in Article 28 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE) which provide boundaries and scope of application, which were originally very broad and in general becomes narrower and specific where the definition of consumer in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection is only specifically for Final Consumers as in the Joint Decree (SKB) of the Minister of Communication and Information, the Attorney General of the Republic of Indonesia and the Chief of Police Number 229 of 2021, Number 154 of 2021 and Number KB/2/VI/2021 which provides guidelines for implementing the definition of the word "consumer" namely in number 5 letter f which reads "The definition of a consumer in Article 28 paragraph (1) of the ITE Law refers to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection." . The purpose of this writing is to conduct a legal analysis related to how the protection of Intermediate Consumers is not regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in the application of Article 28 paragraph (1) of the ITE Law. The research method and approach in this paper is to use normative law which aims to study the law of development which is limited to the norms contained in the provisions of laws and regulations Keyword: End consumers; Intermediary Consumer, ITE

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PETANI DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Ameilia, Veronica; Sari, Riska Dwi Apriliana; Rosdiana, Rosdiana
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Insentif secara umum mengacu pada bantuan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok sebagai bentuk penghargaan atau dorongan untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Insentif bertujuan untuk mendorong motivasi dan meningkatkan produktivitas, baik di tingkat individu maupun kelompok. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah peran Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif pada petani di Kabupaten Penajam Paser Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penting bagi Pemerintah Daerah memainkan peran aktif untuk memberikan informasi dengan jelas kepada masyarakat khususnya para petani, mengenai jenis dan prosedur pemberian insentif. Hal ini membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2018. Disamping itu, perlu juga adanya komunikasi aktif antara Pemerintah Daerah dan petani agar mereka dapat saling bertukar informasi terkait kebutuhan serta kendala-kendala yang dihadapi oleh petani. Dengan begitu, Pemerintah Daerah dapat merencanakan insentif yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan para petani.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search