Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN

hukeno
Website

Published by Universitas Islam Malang

ISSN : 25493361 EISSN : 26557789 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Arjuna Subject : -

Articles 10 Documents

Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2020): Agustus" : 10 Documents clear

PENGUASAAN TANAH REKLAMASI PANTAI OLEH MASYARAKAT DI PESISIR PANTAI Siti Rofiah
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 4, No 2 (2020): Agustus
Publisher : Universitas Islam Malang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penguasaan tanah reklamasi pantai oleh masyarakat di Desa Pateremana Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, bagaimana status hak penguasaan tanah reklamasi oleh masyarakat menurut hukum yang hidup dalam masyarakat setempat dan hukum agraria nasional, dan bagaimana perlindungan hukum penguasaan tanah reklamasi pantai oleh masyarakat di Desa Patereman Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan dalam perspektif hukum agraria nasional. Penguasaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat dipesisir pantai desa Patereman adalah hanya dengan melalui izin ke Kepala Desa, yang mana selanjutnya Kepala Desa yang akan memproses pengeklaiman tanah disekitar pesisir pantai. Status hak penguasaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat menurut hukum yang hidup adalah karena tanah tersebut adalah tanah turun temurun dari nenek moyang dan menurut hukum agraria statusnya adalah hak pakai, dan perlindungan hukum bagi masyarakat dengan adanya hak milik.Kata Kunci: penguasaan tanah, tanah reklamasi, pesisir pantai This research aim to explain about how about the process of reclamation coast authority by people at Desa Patereman Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, how the status righ authority of reclamation land by people according to the local custom law and agrarian law, and how about the protection law of people who authority of reclamation land caoast at Desa Patereman Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan perspective of agrarian law. The process of reclamation coast uthority by people at Desa Patereman Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan only report to head of village to claim of reclamation land. The status of reclamation land coast authority is for generation and Hak Pakai. And the protection of people who authority of reclamation land coast is Hak Milik.Keywords: land authority, reclamation land, coastal

PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM SECARA ONLINE (FINANCIAL TECHNOLGY) PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM Juliatri Nur Jannah
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 4, No 2 (2020): Agustus
Publisher : Universitas Islam Malang

Dengan berkembangnya sistem perekonomian digital,.layanan.dalam kegiatan.pinjam.meminjam.berkemban sangat pesat salah satunya dengan ditandai adanya layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang mana dapat berkontribusi.terhadap nilai pembangunan.dan.perekonomian nasional. Terutama dalam menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis baru, serta menciptakan jenis pekerjaan dan karir baru dalam pekerjaan manusia. Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keabsahan dan akibat hukum dari.perjanjian.pinjam.meminjam.uang.secara.online (financial technology) perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Persoalan yang paling penting dalam suatu hukum perjanjian atau kontrak adalah dalam menentukan keabsahannya, perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata, sedangkan dalam hukum islam suatu akad dikatakan sah apabila jika memenuhi syarat danrukun dan tidak mengandung riba, gharar, tadlis, maysir, dan dharar.Kata Kunci: perjanjian,. uang, Islam, teknologi, keabsahan, persyaratan The development of the digital economy system, the service activities a loan.to borrow developed very rapidly, one of which is marked with a money-lending service based on information technology which can contribute the value of development and national economy. Especially in creating new business types and opportunities, as well as creating new types of jobs and careers in human work. Then the research aims to analyze how the validity and legal consequences of the agreement a loan to borrow the money online (Financial technology) perspective of civil law and Islam law. The most important issue in a legal agreement or contract is to determine its validity, the agreement can be said to be valid if it meets the requirements stipulated by article 1320 of the civil law, while in the Islamic laws a contract is said to be valid if it is qualified and not contain riba, gharar, tadlis, maysir, and dharar. Keyword: covenant, money, Islam, technology, validity, requirements

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN VIDEO TELECONFERENCE DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TERKAIT DENGAN TUGAS DAN WEWENANG JABATAN NOTARIS Novie Susilawati
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 4, No 2 (2020): Agustus
Publisher : Universitas Islam Malang

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa filosofi sarana media elektronik digunakan oleh peserta dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib ditandasahkan kepada notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris. Filosofi sarana media elektronik digunakan oleh Peserta dalam Rapat Umum Pemegang Saham yaitu karena lebih praktis, efektif dan efisien, serta memiliki dasar hukum dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib ditandasahkan kepada notaris sebagai pejabat yang berwenang bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.Kata Kunci: risalah, akta, saham, teleconference, notaris. This research aims to analyze the philosophy of electronic media facilities used by the participants in the general meeting of shareholders as well as minutes of general meeting of shareholders must be appointed to the notary as an authorized officer for it as in article 15 of the Law No. 2 of 2014 the Department of Notary. Philosophy of electronic media facilities used by the participants in the general meeting of shareholders is because it is more practical, effective, and efficient, and has a legal basis in article 77 paragraph (1) of Law No. 40 year 2007 concerning the limited liability company stating that RUPS may also be conducted through teleconference media, video conferences, or other electronic media means that allows all participants of RUPS to see and hear directly and participate in the meeting. Minutes of general meeting of shareholders must be declared to the notary as an authorized officer that the notary authorized to create an authentic deed of all the deeds, agreements, and provisions required by the laws and regulations. Keywords: treatise, deed, share, teleconference, notary

KEKUATAN PEMBUKTIAN DIGITAL SIGNATURE PADA AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS Nur Aini Fatmawati
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 4, No 2 (2020): Agustus
Publisher : Universitas Islam Malang

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memaparkan mengenai prosedur pembuatan akta dengan Digital Signature serta mengenai kekuatan pembuktian Digital Signature dalam sengketa di pengadilan. Dimana Terdapat pertentangan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang mana pembatasan makna akta dalam UU ITE tidak sama dengan akta otentik. Dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, diketahui bahwa dokumen yang dibuat dalam bentuk akta notaril tidaklah termasuk dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sedangkan Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.Dalam Pasal 11 UU ITE menyebutkan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan. Kata Kunci: Notaris, Pembuktian, Digital Signature This research aims to explain the procedure of making a deed with Digital Signature and about the strength of proof of Digital Signature in a dispute in court. Where there is a legal conflict in Act Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions with Act Number 30 of 2014 concerning the Position of Notary Public, which limits the meaning of the deed in the ITE Law is not the same as the authentic deed. In Article 5 paragraph (4) of the ITE Law, it is known that documents made in the form of notary deeds are not included in electronic information and / or electronic documents. Whereas Article 1 number 7 of the UUJN states that a notarial deed is an authentic deed made by or before a notary according to the form and procedure stipulated in this Law. In Article 11 of the ITE Law it states that electronic signatures have legal force and legal effect as long as it meets the requirementsKeywords: Notary, Proof, Digital Signature

ANALISIS YURIDIS TERHADAP CYBER NOTARY DALAM PERKEMBANGAN HUKUM KENOTARIATAN DI INDONESIA Rike Fajri Maulidiyah
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 4, No 2 (2020): Agustus
Publisher : Universitas Islam Malang

Perkembangan di dunia kenotarian tergolong sejalan dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Apa yang terjadi di dunia kenotariatan, tidak lepas dari tuntutan masyarakat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis konsep pengaturan cyber notary di Indonesia dan untuk menganalisis kewenangan cyber notary dalam perkembangan hukum kenotariatan di Indonesia. Cyber notary merupakan konsep yang mengadaptasi penggunaan komputer secara cyber/online oleh notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, yang akan memberikan kemajuan dalam bidang pelayanan jasa. Dengan adanya perkembangan teknologi dan tuntutan aktivitas kehidupan masyarakat modern, maka notaris diharapkan dapat berperan dalam pembuatan akta elektronik.Kata Kunci: cyber notary, konsep, kewenangan. masyarakat The development of the world of notary belongs to the level of community needs. What is happening in the world of notary, is not separated from the demands of society. This research aims to analyze the concept of Cyber Notary Arrangement in Indonesia and to analyze Cyber Authority Notary in the development of law of notary in Indonesia. Cyber Notary is a concept that adapts the use of computer Cyber/Online by a notary in carrying out its duties and authorities, which will provide progress in the field of services. With the development of technology and the demands of life activities of modern society, the notary is expected to play a role in the making of electronic deed. Keywords: cyber notary, concept, authority, community

PENSERTIFIKATAN TANAH NEGARA OLEH MASYARAKAT MENJADI TANAH HAK MILIK Arief Budiman
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 4, No 2 (2020): Agustus
Publisher : Universitas Islam Malang

Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang penguasaan tanah negara oleh masyarakat dalam Undang-Undang Pertanahan di Indonesia, bagaimana proses pensertifikatan atas tanah negara oleh masyarakat di Kota Balikpapan, dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pensertifikatan tanah negara dan bagaimana upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam melakukan pensertifikatan tanah negara menjadi hak milik di kota balikpapan kalimantan timur. Penguasaan tanah negara yang didapat dari penelitian ini adalahdengan mengajukan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN), serta proses pensertifikatan tanah negara harus dengan mengajukan IMTN ke DPPR terlebih dahulu sebagai syarat pensertifikatan tanah yang selanjutnya akan diproses oleh BPN, dan hambatan dalam pensertifikatan adalah diadakannya dua kali peninjauan dalam penguasaan hak atas tanah dan upaya dalam mengatasi adalah dengan adanya mediasi apabila terjadi sengketa tanah.Kata Kunci: pensertifikatan, tanah, mediasi, negara, sengketa The caller aims to know how to manage government land mastery by the community in the land law in Indonesia, how the process of the certificate of national land by the community in the city of Balikpapan, and the factors that are the barriers to the national land acquisition and how the efforts to overcome the barriers faced in carrying out land certification to the property in the city of Balikpapan East Kalimantan. The possession of the land obtained from this research is by submitting permission to open the state land (IMTN), as well as the national land acquisition process should be by submitting IMTN to the DPPR in advance as a condition for a land certificate which will be further processed by BPN, and the barriers in the certification is the holding of two review in land rights mastery and the effort to overcome is by mediation in case of land disputes.Keywords: certification, land, mediation, state, dispute

KEDUDUKAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP SERTIFIKAT GANDA UNTUK PENCAIRAN KREDIT BANK MANDIRI DI JOMBANG Samsul Arifin
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 4, No 2 (2020): Agustus
Publisher : Universitas Islam Malang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan proses pemasangan APHT di Kantor Pertanahan di Jombang, bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur jika ternyata ada sertifikat ganda. Peran dan tanggung jawab PPAT adalah mengecek terlebih dahulu apa data yuridis yang dibutuhkan untuk pembuatan APHT sudah sesuai dengan kebasahan sertifikat hak atas tanah. Kesesuaian ini menjadi pentng dalam hubungannya dengan kebenaran dan kepastian. Perlindungan bagi kreditur adalah dengan melakukan pengajuan pengukuran ulang atas tanah yang akan dijadikan jaminan.Kata Kunci: Akta, hak tanggungan, sertifikat ganda, kredit, pengukuran This research aims to find out the role and responsibilities of the official land deed (PPAT) maker in the creation of the Deed of Liability (APHT) and the process of installing APHT at the land office in Jombang, how to protect the law against creditors if there is a double certificate. The roles and responsibilities of PPAT are to first check what the juridical data needed for the creation of APHT is in accordance with the validity of the certificate of land rights. This conformity becomes the pent-in relationship with truth and certainty. Protection for creditors is to make a measurement of the land that will be used as collateral.Keywords: deed, dependents, double certificates, credits, measurements

KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM Faeq Faeq
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 4, No 2 (2020): Agustus
Publisher : Universitas Islam Malang

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan notaris dalam pembuatan akta pendirian perkumpulan berbadan hukum. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Hak dan kewajiban seorang notaris terkait pembuatan akta pendirian Perkumpulan telah tertuang didalam Pasal 15 ayat (1) UUJN terkait kewenangan seorang, meskipun badan hukum Perkumpulan masih belum mempunyai peraturan perundangundangan tersendiri yang menyebabkan tidak ada bentuk atau struktur akta yang baku dibandingkan badan hukum yang lain, Nnotaris tetap dapat membuat akta perkumpulan yang berbadan hukum atas dasar permintaan para pihak yang telah disepakati oleh keduanya kemudian datang menghadap kepada Notaris.Kata Kunci: kewenangan, notaris, akta, kesepakatan, hukum This research aims to analyze the notary authority in the creation of the deed of incorporation of legal entity. Notary is a public official authorized to create an authentic deed. The rights and obligations of a notary related to the creation of the association deed have been contained in article 15 sentence (1) UUJN regarding the authority of one, although the society's legal entity still does not have its legislation that causes no form or structure of deed that is raw compared to other legal entities, notary can still make a deed of association which is a legal entity on the based on the request of the parties that have been agreed by both then come to the notary.Keywords: authority, notary, deed, agreement, law

KEKUATAN MEMAKSA NORMA YURIDIS SEBAGAI UPAYA MENJAGA KEWIBAWAAN PROFESI NOTARIS Susani Triwahyuningsih; Herma Yusti
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 4, No 2 (2020): Agustus
Publisher : Universitas Islam Malang

Notaris merupakan sosok pejabat umum yang mendapatkan kepercayaan dari negara untuk melayani kepentingan rakyat dalam aspek yang strategis atau bahkan fundamental. Problem yang ditangani notaris inilah diantaranya yang membuat notaris adalah harus diikat dengan norma-norma yuridis dan etis. Dalam norma yuridis seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. mesti mengandung kekuatan memaksa atau mengikat, yang secara filosofis bermakna bukan hanya untuk menjaga notaris sebagai pengemban atau pelaksana profesi hukum, tetapi juga demi memberikan perlindungan terhadap kepentingan asasi rakyat, dalam hal ini pemohon yang menghadapnya untuk meminta dilayani kepentingnnya.Kata kunci: notaris, norma, memaksa, profesi, kewibawaan Notary public officials are gaining the trust of the state to serve the interests of the people in strategic or even fundamental aspects. The problem that this notary is handling is that the notary is to be tied with juridical and ethical norms. In juridical norms such as the Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2014 on the amendment to Law No. 30 of 2004 on notary department, must containt forces of force or binding, which is philosophically meaningful not only to keep a notary as a developer or an executive of the law profession but also to provide protection againts the human interest of the people, in this case the applicant who faced him to ask to be served the importance. Keywords: notary, norm, force, profession, authority

PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR M. Ali Ghufron
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 4, No 2 (2020): Agustus
Publisher : Universitas Islam Malang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Kabupaten Sidoarjo, serta faktor apa saja yang menjadi kendala dan upaya dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 di Kabupaten Sidoarjo. Penerapan yang didapat dalam penelitian ini adalah dengan: a) inventaris tanah yang terindikasi tanah terlantar melalui informasi yang diperoleh dari hasil pemantauan lapangan oleh Kantor Wilayah BPN, Kantor Pertanahan, dan laporan tertulis dari masyakat, b) Tahap identifikasi dan penelitian yang dilaksanakan oleh Panitia C yang terdiri dari Kantor Wilayah BPN, Kantor Pertanahan, Pemerintah Daerah, dan instansi yang berkaitan dengan peruntukan tanah yang bersankutan, c) Tahap peringatan, d) Tahap penetapan tanah terlantar, e) Tahap pendayagunaan tanah terlantar. Faktor yang menjadi kendala adalah: a) kondisi lapangan yang kurang mendukung, b) Jenis hak tanah yang diindikasi tanah terlantar yang sering ditemui adalah Hak Guna Bangunan. Upaya yang dilakukan adalah: a) meminta perkembangan kemajuan pembangunan, dan b) melaksanakan sosialisasi ke Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).Kata Kunci: penerapan, penertiban, pendayagunaan, tanah terlantarThis research aims to determine how the application of government regulation No. 11 year 2010 on regulating and utilization of displaced land in Sidoarjo district, as well as any factors that become constraints and efforts in implementing government regulation No. 11 year 2010 in Sidoarjo district. The application gained in this study is by: a) Land inventory indicated in displaced land through information obtained from the results of field monitoring by the regional office of BPN, land Office, and written reports of the public, b) The phase of identification and research conducted by the committee consisting of the regional office of BPN, land Office, local government, and agencies related to the allocation of land that has been , c) Warning phase, d) Stage of abandoned land, e) Phase of displaced land utilization. Factors that become constraints are: a) Less supportive field conditions, b) The type of land rights indicated by land that is often encountered is the building rights. The effort is: a) Requesting development progress, and b) Conducting socialization to the land deed official (PPAT).Keywords: application, regulating, utilization, abandoned land

Page 1 of 1 | Total Record : 10

Filter by Year

2020 2020

Filter By Issues

All Issue Vol 8 No 3 (2024): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 4 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 3 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 4 (2022) Vol 6, No 3 (2022) Vol. 6 No. 3 (2022) Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol. 6 No. 1 (2022) Vol 5, No 4 (2021): November Vol 5, No 3 (2021): Agustus Vol 5, No 2 (2021): Mei Vol 5, No 1 (2021): Februari Vol 4, No 2 (2020): Agustus Vol 4, No 1 (2020): Februari Vol 3, No 2 (2019): Jurnal Volume III – Nomor 2 – Agustus 2019 Vol 3, No 2 (2019): Agustus Vol 3, No 1 (2019): Februari Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Volume II – Nomor 1– Februari 2018 Vol 2, No 2 (2018): Agustus Vol 2, No 1 (2018): Februari More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name abdul wahid

Contact Email riopascaunisma@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official riodyka@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA