Garuda - Garba Rujukan Digital

PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORUPSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERBANKAN YANG BERKAITAN DENGAN USAHA, SIKAP DAN/ATAU TINDAKAN BANK SEBAGAI BADAN USAHA MILIK NEGARA Elma Rianti; Syamsuddin Muchtar; Nur Azisa
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam upaya penyelesaian tindak pidana perbankan, dan menganalisis faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana korupsi terhadap upaya penyelesaian tindak pidana perbankan kaitannya dengan usaha, sikap dan/atau tindakan bank sebagai Badan Usaha Milik Negara. Penelitian ini merupakan tipe peneltian empiris. Teknik pengumpulan data melalu studi lapangan dan keputakaan, dalam hal ini adalah wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait serta mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif, lalu disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menggambarkan, dan menjawab rumusan masalah sesuai dengan penjelasan yang sarat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan usaha, sikap dan/atau tindakan bank sebagai badan usaha milik negara memiliki sui generis tersendiri dan juga tetap mendahulukan pendekatan kepastian hukum. Dalam hal pengaturannya, masih mengalami kekurangan yakni belum adanya dasar hukum yang jelas mengatur terkait teknis pembayaran uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi secara umum dan tindak pidana korupsi pendebetan nasabah oleh pihak bank ataupun tindak pidana perbankan lainnya yang sangat merugikan nasabah secara khusus. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di bidang perbankan sangat bergantung pada kepastian hukum yakni faktor undang-undang itu sendiri. Sedangkan faktor penegak hukumnya yaitu Jaksa Penuntut Umum masih mendahulukan pendekatan pemidanaan secara absolut. Padahal dalam konteks keadilan, harus juga dipandang penting pertimbangan pemulihan bagi pelaku agar dapat diterima kembali oleh masyarakat.Kata-Kunci: Perbankan, Korupsi, Badan Usaha Milik Negara This study aims to analyze the punishment of perpetrators of criminal acts of corruption in an effort to resolve banking crimes, and to analyze the factors that influence the enforcement of the criminal law of corruption on efforts to resolve banking crimes in relation to the business, attitudes and/or actions of banks as State-Owned Enterprises. This research is an empirical type of research. Data collection techniques through field studies and literature, in this case are direct interviews with related parties and collect library materials relevant to this research. Furthermore, the data obtained were analyzed qualitatively, then presented descriptively, namely by explaining, describing, and answering the formulation of the problem in accordance with the explanation that was full of relevance to this research, then drawing a conclusion based on the analysis carried out. The results of this study indicate that the punishment of banking crimes related to the business, attitudes and/or actions of banks as state-owned enterprises has its own sui generis and also prioritizes the legal certainty approach. In terms of regulation, there are still shortcomings, namely the absence of a clear legal basis relating to the technical payment of replacement money for perpetrators of criminal acts of corruption in general and criminal acts of corruption in debiting customers by banks or other banking crimes that are very detrimental to customers in particular. Law enforcement against perpetrators of criminal acts of corruption in the banking sector is very dependent on legal certainty, namely the factor of the law itself. Meanwhile, the law enforcement factor, namely the Public Prosecutor, still prioritizes the absolute punishment approach. Whereas in the context of justice, it must also be seen as important consideration of recovery for perpetrators so that they can be accepted again by the community.Keywords: Banking, Corruption, Owned Enterprises Country

EKSISTENSI PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PEMBALAKAN HUTAN Risal Firdiansyah
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i2.16355

Data Departemen Kehutanan tahun 2006, luas hutan yang rusak dan tidak dapat berfungsi optimal telah mencapai 59,6 juta hektar dari 120,35 juta hektare kawasan hutan di Indonesia, dengan laju deforestasi dalam lima tahun terakhir mencapai 2,83 juta hektare per tahun. Kejahatan yang berkaitan dengan tindakan pengrusakan atau penebangan kayu hasil hutan telah terbukti mengakibatkan problem yang serius di masyarakat, baik jangka pendek maupun masa mendatang. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penceahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan, bahwa pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan: a. menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan; b. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya; c. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan d. meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.Kata-Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Pembalakan Hutan, Pelaku According to the Ministry of Forestry in 2006, the area of forest that is damaged and unable to function optimally has reached 59.6 million hectares of 120.35 million hectares of forest areas in Indonesia, with the rate of deforestation in the last five years reaching 2.83 million hectares per year. Crimes related to the destruction or logging of forest products have been shown to cause serious problems in the community, both short-term and in the future. In Article 3 of the Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2013 concerning The Eradication and Eradication of Forest Destruction, it is stated that the prevention and eradication of forest destruction aims to: a. ensure legal certainty and provide a deterrent effect for forest destruction actors; b. ensuring the existence of forests in a sustainable manner while maintaining sustainability and not damaging the environment and surrounding ecosystems; c. optimizing the management and utilization of forest products by paying attention to the balance of forest functions for the realization of prosperous communities; and d. increased ability and coordination of law enforcement officials and related parties in handling the prevention and eradication of forest destruction.Keywords: Legal Liability, Logging, perpetrator

KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI KAVLING TANAH OLEH PENGEMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Eric Indra Kusuma
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i2.16464

Jual beli tanah oleh Pengembang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Jual beli kavling tanah oleh Pengembang dilarang, kecuali memenuhi beberapa syarat. Tetapi dalam kenyataannya terdapat Jual Beli tanah kavling yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan yaitu dicari hubungan logis antar bahan hukum tersebut. Jual beli kavling tanah oleh pengembang sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian, selama tidak bertentangan dengan Pasal 146 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Akibat hukum yang timbul bagi perjanjian itu sendiri ialah perjanjian tersebut batal demi hukum. Sedangkan akibat hukum bagi para pihak dalam perjanjian tersebut yang utamanya adalah bagi Pengembang adalah adanya sanksi administratif dan sanksi pidana dan apabila ada pihak yang merasa dirugikan secara perdata, maka dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pengembang.Kata-Kunci: Jual Beli Kavling Tanah, Pengembang. The Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2011 regulating Housing and Residential Areas regulates the sale and acquisition of land by developers. The Developer is restricted from selling or buying land unless certain requirements are met. However, there are people who buy and sell land that does not fit these criteria. This study falls under the category of normative legal research. The primary, secondary, and tertiary legal resources used in this study include primary, secondary, and tertiary. The technique of analyzing legal materials are sought using the approach of studying legal documents. The developer's sale and purchase of land in accordance with the conditions of the agreement's legality, as long as it does not contradict with Article 146 paragraphs (1) and (2) of Law No. 1 of 2011. The agreement is null and void as a result of the treaty's own legal consequences. While the legal consequences for the parties to the agreement are primarily administrative and criminal punishments for developers, any parties that feel civilly affected can initiate a lawsuit against the developer for damages.Keywords: Buying and Selling Land, Developer

COVERNOTE NOTARIS PPAT DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN BERUJUNG PIDANA Awinda Nur Warsanti; M. Saleh
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Covernote merupakan surat keterangan yang dibuat oleh Notaris/PPAT pada Bank yang akan memberikan fasilitas kredit, sehingga timbul kepercayaan antara Bank dengan Nasabah/Debitur. Namun seiring maraknya penerbitan covernote yang berhubungan dengan perjanjian kredit terdapat persoalan hukum yang muncul hingga berujung pidana. Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji/menganalisa sejauh mana solusi dan mitigasi pembuatan covernote Notaris/PPAT. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative mengacu kepada teori-teori, norma-norma, asas-asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan normative, dan penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan yang berorientasi pada pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Kesimpulan pada penelitian ini Dari terbitnya Covernote tersebut, timbulah akibat hukum dan konsekuensi hukum apabila Notaris/PPAT terlibat dalam pencairan fasilitas kredit dari Nasabah/Debitur kepada Kreditur/Bank dengan memberikan keterangan yang tidak sebenarnya dalam menerbitkan covernote akan berujung pidana, Maka Notaris/PPAT dalam menjalankan fungsi jabatannya harus berpegang teguh pada Sumpah Jabatan, Kode Etik, dan UUJN agar terhindar dari permasalahan hukumyang berujung pada pidana.Kata Kunci : Covernote, Notaris, PPAT, Perjanjian Kredit. Covernote is a statement made by a Notary/PPAT at a Bank that will provide credit facilities, so that trust arises between the Bank and the Customer/Debtor. However, along with the proliferation of covernote issuances related to credit agreements, there are legal issues that arise which can lead to criminal prosecution. In this study, the author is interested in studying/analyzing the extent of the solution and mitigation of making a Notary/PPAT covernote. This research method uses a normative juridical approach referring to the theories, norms, principles contained in the applicable laws and regulations as a normative basis, and this research is descriptive analytical, with a problem solving orientation related to the problem. will be discussed. Conclusions in this study From the publication of the Covernote, legal consequences and legal consequences arise if a Notary/PPAT is involved in disbursing credit facilities from a Customer/Debtor to a Creditor/Bank by providing false information in issuing a covernote which will result in a criminal offence. To carry out the function of his position, he must adhere to the Oath of Office, the Code of Ethics, and the UUJN in order to avoid legal problems that can lead to crime.Keywords: Covernote, Notary, PPAT, Credit Agreement.

STRATEGI SATRESNARKOBA DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES SAMPANG Zainal Pradana
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i2.16356

Peranan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba tidak hanya dititik beratkan kepada penegakan hukum semata tetapi juga kepada seluruh usaha yang ditunjukkan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba. Dewasa ini penyalahgunaan Narkotika marak terjadi di Indonesia. Realisasi dari penanggulangan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penulisan proposal tesis yang berjudul Upaya Satuan Reserse dan Narkoba (Satreskoba) dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika (di Wilayah Hukum Polres Sampang).Kata-Kunci: Strategi Satresnarkoba, Penyalahgunaan, Narkotika The role of the police in tackling drug crimes is not only focused on law enforcement but also to all efforts shown to reduce the demand and illicit needs of drugs. Today narcotics abuse is rife in Indonesia. The realization of the eradication of narcotics abuse crime cannot be separated from the role of law enforcement officials alone, cooperation from various parties is needed, among others, is the participation of the community. Based on the background description above, the author is interested in writing a thesis proposal entitled The Efforts of the Reserse and Drug Unit (Satreskoba) in Tackling Narcotics Abuse (in the Sampang Police Jurisdiction).Keywords: Satresnarkoba Strategy, Abuse, Narcotics

KEPASTIAN HUKUM STATUS HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN OLEH ORANG ASING BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2021 Hajar Aswatiningsih
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Adanya pekerja asing (orang/WNA) yang bekerja di Indonesia, sehingga membutuhkan tempat tinggal baik yang horizontal maupun yang vertikal (rumah susun), baik karena didasarkan hubungan sewa menyewa ataupun didasarkan kepemilikan yang tunduk kepada ketentuan hukum nasional Indonesia sesuai dengan asas nasionalitas. Polemik terjadi terkait kepastian hukum status hak milik atas satuan rumah susun oleh orang asing berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 yang membuat bingung para ahli hukum. Bahwa dalam rangka menunjang Dalam rangka menunjang kegiatan investasi di Indonesia, Pemerintah memberikan kemudahan bagi para investor yang merupakan Warga Negara Asing untuk dapat memiliki rumah tinggal di Indonesia. Penelitian ini mengambil rumusan masalah Bagaimana kepastian hukum terhadap status Hak Milik atas Satuan Rumah Susun oleh Orang Asing berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021? Bagaimana akibat hukum terhadap Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang dikuasai oleh Orang Asing berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dan dianalisa dengan metode kualitatif. Adapun kesimpulan yang bisa diambil dari hasil penelitian ini adalah, 1. Kepastian Hukum bagi warga negara asing dalam memiliki satuan rumah susun adalah yaitu dengan memiliki Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 47 UU. No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun. Dikatakan juga bahwa Sertifikat tanda bukti hak milik atas satuan rumah susun ini tidak terikat pada macam hak atas tanah. Oleh karena itu, berlaku bagi satuan rumah susun negara dengan menggunakan sebutan sertifikat tanda bukti hak milik atas satuan rumah susun yang berdiri diatas tanah hak milik, hak guna bangunan, atau gak pakai atas tanah negara dengan menggunakan sebutan sertifikat tanda bukti hak milik atas satuan rumah susun. 2. Akibat hukum kepemilikan satuan rumah susun oleh WNA dapat disimpulkan bahwa terhadap hak milik satuan rumah susun bagi orang asing akibat hukumnya bahwa status Hak milik rumah susun dengan status hak pakai mempunyai jangka waktu 30 (tiga puluh) Tahun yang di perpanjang untuk waktu paling lama 20 (dua puluh ) Tahun dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Tahun, walaupun sertifikat merupakan Hak Milik Satuan Rumah Susun Sebagaimana Peraturan Pemerintah 18/2021 Pasal 52 ayat (1), (2) . Sementara Hak milik Rumah susun yang dikuasai oleh Orang asing status tanahnya harus berupa hak pakai sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat 1 (b) Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2021Kata-Kunci: Rumah Susun, Warga Negara Asing, Hak Milik. The existence of foreign workers (people/foreigners) who work in Indonesia, thus requiring a place to live both horizontally and vertically (flats), either because it is based on a rental relationship or based on ownership which is subject to the provisions of Indonesian national law in accordance with the principle of nationality. The polemic occurred regarding to the legal assurance of the status of property rights on flat units by foreigners based on government regulation number 18 year 2021which confused legal experts. Whereas in the context of supporting investment activities in Indonesia, the Government provides convenience for investors who are foreign citizens to be able to own a house in Indonesia. This study takes the formulation of the problems, how is the legal certainty of the status of Ownership of Flat Units by Foreigners based on Government Regulation Number 18 of 2021, and What are the legal consequences of the Ownership Right to Flat Units controlled by Foreigners based on Government Regulation Number 18 of 2021?.This research is a normative juridical research with descriptive analytical research type and analyzed using qualitative methods.The conclusion that can be drawn from the results of this research is, 1. Legal certainty for foreign nationals in owning a flats unit is by having a Certificate of Ownership of the Flat Unit, as regulated in Article 47 of the Law. No. 20 of 2011 concerning of Flats. It was also said by R. Soeprapto that the certificate of proof of ownership of this apartment unit is not tied to the type of land rights. Therefore, it applies to state flat units using the title certificate of proof of ownership of the apartment unit that stands on land with ownership rights, building use rights, or not using state land using the title certificate of proof of ownership of the apartment unit 2. The legal consequences of ownership of flats by foreigners, it can be concluded that with respect to the ownership rights of flats for foreigners, the legal consequences are that the status of ownership of flats with the status of use rights has a period of 30 (thirty) years which is extended for a maximum period of time. 20 (twenty) years and can be renewed for a maximum period of 30 (thirty) years, even though the certificate is the right of ownership of the apartment unit as stated in Government Regulation 18/2021 Article 52 paragraph (1), (2) . While the right of ownership of flats controlled by foreigners must be in the form of usufructuary rights as stipulated in Article 71 paragraph 1 (b) of Government Regulation 18 of 2021.Keywords: Flats, foreign Citizens, Property Right

STRATEGI SATRESNARKOBA DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES SAMPANG Febrian Sandy Putra
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i2.16433

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya merupakan suatu kajian yang menjadi masalah dalam lingkup nasional maupun secara internasional. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dan psikotropika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika dan psikotropika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika dan psikotropika tersebut. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkoba dewasa ini. Efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh intansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polri serta para penegak hukum yang lainnya. Status atau jabatan dan pekerjaan seperti menjadi penyidik, yang dilakukan seseorang seringkali berpengaruh pula terhadap keinginan-keinginannya, termasuk karier di bidang penyidikan. Pejabat polisi merupakan penyidik utama di dalam perkara-perkara Pidana disamping penyidik dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Semua tindakan yang dilakukan dalam rangka proses penyidikan di atas dibuat secara tertulis yang untuk selanjutnya diberkaskan dalam satu bendel berkas.Kata-Kunci: Penyidikan, Narkotika, Pidana The misuse and illicit circulation of narcotics, psychotropic, and other hazardous materials is a study that is a problem in the national and international scope. Law enforcement against narcotics and psychotropic crimes, has been widely carried out by law enforcement officials and has received many judges' verdicts. Thus, law enforcement is expected to be an antidote factor against the outbreak of illicit trade and narcotics and psychotropic circulation, but in reality it is increasingly intensive by law enforcement, the more the circulation and illicit trafficking of narcotics and psychotropic. With the issuance of Law No.35 of 2009 on Narcotics, investigators are expected to be able to help the process of solving cases against someone or more who has committed drug crimes today. The effectiveness of the enactment of this Law is very dependent on all levels of general enforcement, in this case all institutions that are directly related, namely Police investigators and other law enforcement officials. Status or position and work such as being an investigator, which a person does often affect his desires, including a career in the field of investigation. Police officials are the main investigators in criminal cases in addition to investigators from the Civil Service Office. All actions taken in the framework of the above investigation process are made in writing which is further summarized in one file bendel.Keywords: Investigation, Narcotics, criminal

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH OKNUM POLISI DI PENGADILAN NEGERI SAMPANG Fathani Ali Hamdan
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i2.16360

Setiap negara hukum memiliki aparat penegak hukum termasuk kepolisian yang secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Polisi pada hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup, karena ditangan polisi tersebut hukum mengalami perwujudannya, setidak-tidaknya di bidang hukum pidana. Berbicara mengenai tindak pidana narkotika, maka kita selalu dihadapkan pada realita yang ada, dimana kejahatan yang dilakukan secara perorangan hingga melibatkan kelompok tertentu dalam suatu komunitas masyarakat bawah hingga masyarakat kalangan menengah ke atas dan bahkan sampai melibatkan oknum aparat penegak hukum. Penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (POLRI) merupakan suatu pelanggaran kode etik yang jarang didengar namun banyak terjadi pada anggota POLRI yang berada dikota-kota tertentu yang memiliki jumlah penduduk padat. Upaya penegakan Kode Etik Profesi POLRI sangat dibutuhkan untuk terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan pada profesionalisme POLRI.Kata-Kunci: Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika, Polisi Every country of law has law enforcement officers including the police who universally have the duty and function of maintaining public security and order in accordance with the provisions of applicable law to realize legal certainty and justice. The police can basically be seen as a living law, because in the hands of the police the law experiences its manifestation, at least in the field of criminal law. Speaking of narcotics crimes, then we are always faced with the existing reality, where crimes committed individually to involve certain groups in a community of lower to upper middle class communities and even to involve law enforcement officials. Irregularities committed by law enforcement officials (POLRI) are a violation of the code of ethics that is rarely heard but occurs in many POLRI members who are in certain cities that have a densely populated number. Efforts to enforce the POLRI Professional Code of Ethics are needed for the realization of the implementation of tasks charged with the professionalism of POLRI.Keywords: Criminal Acts, Narcotics Abuse, Police

Kedudukan Akta Perubahan PT Perorangan Terhadap Akta Pendirian PT dan Implikasi Keberlangsungannya William Tanuwijaya; Fully Handayani Ridwan
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Abstrak “PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris.”Pemerintah melalui“UU No. 11/2020”menciptakan sebuah bentuk PT baru.“PT tersebut adalah PT Perorangan yang dapat didirikan oleh satu orang tanpa akta notaris.”PT“tersebut harus memenuhi kriteria sebagai UMK.”Dengan berkembangnya bisnis, memungkinkan PT Perorangan tersebut“tidak lagi memenuhi kriteria”sebagai“UMK,”dan“harus mengubah statusnya menjadi PT Persekutuan Modal dengan akta notaris.”Menjadi persoalan ketika PT Perorangan mengubah status badan hukumnya karena tidak adanya“akta pendirian PT dalam bentuk akta notaris.”Akta perubahan status berbeda dengan akta pendirian, meskipun di dalamnya terdapat anggaran dasar dan data PT. Oleh karena itu, PT Perorangan tidak dapat merubah status badan hukumnya karena tidak memiliki akta pendirian dalam bentuk akta notaris sebagaimana yang disyaratkan. Dengan tidak terpenuhi syarat tersebut, maka PT tersebut tidak pernah didirikan.Kata Kunci:“PT, Akta Pendirian, PT Perorangan, Akta Perubahan Status” Abstract Limited Liability Company (“LLC”) is established by 2 (two) or more persons with a notarial deed. The government through Law no. 11/2020 creates a new form of LLC. The LLC is“a Single-member Limited Company (“SLC”)”which can be established by one person without a notarial deed. The SLC must comply with the criteria as a“UMK.”With the development of the business, it is possible for the SLC to no longer comply”with the criteria as a“UMK,”and must change its status to a LLC by notarial deed. It becomes a problem when a SLC changes its legal entity status because there is no deed of establishment of LLC in the form of a notary deed. The change of legal entity deed is different from the deed of establishment, although it contains the articles of association and data of LLC. Therefore, SLC cannot change its legal entity status because it does not have a deed of establishment in the form of a notarial deed as required. By not fulfilling these requirements, the LLC was never established.”Keywords:”Limited Liability Company, Establisment Deed, Single-member Limited Company, Change of Legal Entity Deed.”

IMPLIKASI YURIDIS LEGALITAS SERTIPIKAT KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH YANG MENGANDUNG CACAT HUKUM Choirun Ni’matus Sa’diyah
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi yuridis legalitas sertipikat kepemilikan hak atas tanah yang mengandung cacat hukum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan : 1. Indikator yang menjadi syarat adanya cacat hukum dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanah secara administrasi adalah adanya kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah, kesalahan proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertipikat pengganti, kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan ha katas tanah bekas milik adat, kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas, tumpeng tindih hak atau sertipikat ha katas tanah, kesalahan subyek dan/atau obyek hak, kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Kemudian indikator syarat adanya cacat hukum secara yuridis yaitu adanya sertipikat asli tapi palsu, sertipikat palsu dan tumpang tindih. 2. Adanya Keputusan PTUN tidak secara otomatis merubah legalitas kepemilikan Hak atas tanah seseorang, melainkan dengan keputusan PTUN tersebut oleh para pihak dapat dijadikan alat bukti ketika mengajukan gugatan kepemilikan hak atas tanah ke Pengadilan Negeri. Sedangkan terhadap Putusan Pengadilan Negeri yang terkait dengan cacat yuridis dalam proses penerbitan sertipikat dapat menjadi dasar bagi pemilik hak atas tanah untuk menindaklanjuti ke BPN untuk proses penerbitan sertipikat berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hukum administrasi negara asas contrarius actus suatu badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga (otomatis), badan/pejabat tata usaha yang bersangkutan berwenang membatalkan atau mencabut. Dalam hal penyelesaian sertipikat secara yuridis pemohon dapat menggugat atau mengajukan banding administrasi apabila dirasa keputusan Pengadilan kurang memuaskan.Kata-Kunci: Sertipikat, Legalitas, Cacat Hukum This research was conducted with the aim of finding out how the juridical implications of legality of land rights certificates containing legal defects. Using normative juridical research methods, it is concluded: 1. Indicators that required is legal defects in the process of issuing land rights certificates administratively is procedural errors in the process of establishing and / or registration of land rights, errors in the registration process of transfer of rights and / or replacement certificates, errors in procedures in the registration process of affirmation and / or recognition of customary former land, procedural errors in the process of measurement, mapping and/or extensive calculations, overlapping rights or certificates of land, errors in subjects and/or objects of rights, other errors in the application of laws and regulations. Then the indicator that is required for the existence of legal defects juridically is the existence of genuine but fake certificates, fake certificates and overlap. 2. The PTUN Decision does not automatically change the legality of ownership of a person's land rights, but with the decision of the PTUN can be used by all parties as an evidence when filing a land rights claim to the District Court. While facing the District Court Ruling related to juridical defects in the certificate issuance process can be the basis for land rights owners to follow up to BPN for the process of issuing certificates based on court rulings that have permanent legal force. In the administrative law of the state the principle of contrarius actus a body or office of state administration issues a decision of state governance by itself also (automatically), the relevant administrative body / official is authorized to cancel or revoke. In the event of juridical completion of the certificate the applicant can sue or appeal administratively if it is deemed the Court's decision is not satisfactory.Keywords: Certificate, Legality, Legal Defects

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name abdul wahid

Contact Email riopascaunisma@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official riodyka@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA