Articles
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Perampasan Objek Jaminan Fidusia Oleh Negara ]]>
<![CDATA[Moh. Saleh]]>;
<![CDATA[Dwi Fajra Fakhrizal]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 6 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.24310
<![CDATA[Creditors and debtors have entered into numerous fiduciary guarantee agreements; creditors play a critical role in economic activity in general and in the guarantee in particular. Numerous cases have harmed creditors over time, but legal protection against creditors is still considered weak due to a lack of regulations strengthening creditors' ability to assert their rights. Then, the need for legal certainty in fiduciary agreements is addressed through normative juridical means, as the case of fiduciary agreements has encountered issues relating to the object of fiduciary assurances taken by the state in order to provide creditors with a strong basis for demanding legal protection of their rights. The purpose of this study is to ascertain the legal consequences of seizing fiduciary guarantee objects and to provide legal protection against creditors asserting their rights, as the Fiduciary Guarantee Law continues to have a weak regulatory foundation due to its imbalanced approach to the execution of fiduciary guarantees between creditors and debtors. As a result, socialization of the implementation of fiduciary guarantees and strict legal protection for creditors is expected.Keywords: guarantee, fiduciary, legal protection. AbstrakPerjanjian jaminan fidusia sudah banyak yang dilakukan oleh para kreditur dan debitur, kreditur mempunyai peran yang sangat penting bagi kegiatan ekonomi pada umumnya serta adanya penjaminan khususnya. Seiring berjalannya waktu banyak kasus yang merugikan pihak kreditur akan tetapi perlindungan hukum terhadap pihak kreditur hingga saat ini masih dianggap lemah sebab masih kurangnya peraturan yang menguatkan kreditur apabila ingin menuntut haknya. Maka perlu adanya kepastian hukum didalam perjanjian fidusia melalui yuridis normatif, sebab dalam perkembangannya kasus perjanjian fidusia memiliki permasalahan terkait dengan objek jaminan fidusia yang di rampas oleh negara, maka agar kreditur memiliki dasar yang kuat untuk menuntut haknya perlu perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari adanya perampasan objek jaminan fidusia serta perlindungan hukum terhadap kreditur untuk menuntut haknya, sebab dalam Undang-undang Jaminan Fidusia masih memiliki dasar pengaturan yang lemah sebab tidak diimbangi ketegasan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia antara kreditur dan debitur. Maka diharapkan perlu adanya sosialisasi terkait dengan pelaksanaan jaminan fidusia dan perlindungan hukum yang tegas bagi kreditur.Kata Kunci : Jaminan, fidusia, perlindungan hukum.]]>
<![CDATA[Diferensiasi Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Andys Karismawan]]>;
<![CDATA[M Saleh]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 6 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23243
<![CDATA[The dynamics in the development of Limited Liability Companies after the enactment of the Job Creation Act and also the government's efforts to increase or encourage the growth of Micro, Small and Medium Enterprises. In this case, the government through the Job Creation Act gave birth to a new concept related to Limited Liability Companies. Where the new concept related to the Limited Liability Company is stated in Article 153A of Law Number 11 of 2020 which states that a company with the criteria of micro and small businesses can be established by one person and established with a statement letter. In the regulation of Limited Liability Companies for Micro and Small Businesses in the Job Creation Act, it creates a legal conflict with the concept of a single establishment. Because without the elements of an agreement, these provisions create inconsistencies with the Limited Liability Company Law. These problems arise because the role of the Notary in the establishment of a Limited Liability Company for Micro and Small Business is eliminated. The researcher uses the normative research method and the type of descriptive research. The analysis is carried out by comparing the concept of the Company in the Company Law Number 40 of 2007 and the Limited Liability Company in the Job Creation Act with the concept of Single Member Limited Liability. The results of this analysis suggest that it is mandatory to make a statement on the establishment of a Limited Liability Company for Micro and Small Medium Enterprises using a notarial deed so that the validity of the statement letter can be used as perfect evidence, as well as a clause in the statement letter for the establishment of a Limited Liability Company for Micro and Small Medium Enterprises to accommodate all wishes of the sole founder. in accordance with the provisions of the Company Law.Keywords: Differentiation; Establishment; Limited Liability Company AbstrakDinamika dalam perkembangan Perseroan Terbatas pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan juga merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan atau mendorong poertumbuhan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah. Dalam hal ini, pemerintah melalui Undang-Undang Cipta kerja melahirkan konsep baru terkait Perseroan Terbatas. Dimana konsep baru terkait Perseroan Terbatas tersebut dituangkan dalam Pasal 153A Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 yang menyatakan Perseroan dengan kriteria usaha Mikro dan kecil dapat didirikan satu orang dan didirikan dengan surat pernyataan. Dalam pengaturan Perseroan Terbatas untuk Usaha Mikro dan Kecil dalam Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan konflik Hukum dengan konsep Pendirian tunggal. Karena tanpa adanya unsur Perjanjian, ketentuan tersebut menimbulkan Inkonsistensi dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Permasalahan tersebut muncul karena dihilangkannya peran Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas Usaha Mikro dan Kecil. Peneliti menggunakan metode Penelitian normatif serta tipe Penelitian deskriptif. Untuk analisis dilakukan dengan cara membandingkan antara konsep Perseroan dalam Undang-Undang Perseroan Nomor 40 tahun 2007 dan Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Cipta kerja dengan konsep Single Member Limited Liability. Hasil dari analisa ini menyarankan diwajibkannya pembuatan pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas Usaha Mikro dan Kecil Menengah menggunakan akta notaris agar keabsahan dari surat pernyataan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna, serta klausul surat pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas Usaha Mikro dan Kecil Menengah mengakomodasi segala kehendak pendiri tunggal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan.Kata Kunci: Diferensiasi; Pendirian; Perseroan Terbatas]]>
<![CDATA[Kebijakan Hukum Pemerintah Daerah Kota Sorong Dan Pengawasan Dprd Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ]]>
<![CDATA[Izack Rahareng]]>;
<![CDATA[Moh. Saleh]]>
<![CDATA[ Jatiswara Vol 37 No 1 (2022): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v37i1.369
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis kebijakan hukum pemerintah daerah Kota Sorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan menganalisis fungsi pengawasan DPRD Kota Sorong terhadap pelaksanaan kebijakan hukum pemerintah daerah Kota Sorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Ditinjau dari jenisnya penelitian ini termasuk hukum yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji aspek-aspek hukum menurut peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan retribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk kebijakan hukum Pemerintah Kota Sorong untuk meningkatkan PAD adalah sebagai berikut: Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 2 Tahun 2020, dan Peraturan Walikota Sorong Nomor 25 Tahun 2020 Sorong Tentang Tarif Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sorong. Fungsi pengawasan yang dlakukan oleh DPRD kepada Pemerintah Kota Sorong tertuang dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong. Fungsi pengawasan DPRD Kota Sorong tidak berjalan optimal dimana diindikasikan oleh masih adanya bentuk-bentuk pungutan liar dalam berbagai sektor oleh oknum pejabat terkait, adanya sumber penerimaan yang tidak tercatat dan tidak disetorkan ke dalam Kas Negara.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional Atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik Ganda Atas Tanah ]]>
<![CDATA[Agus Setia Wahyudi]]>;
<![CDATA[M. Saleh]]>
<![CDATA[ Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Syntax Corporation ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (218.739 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i2.6319
<![CDATA[Proses sertifikat tanah merupakan sebuah proses sistematis dimana proses ajudikasi yang merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya adalah salah satu proses di dalamnya, ketika dalam proses ajudikasi terdapat masalah dalam penanganannya, seperti adanya ketidakakuratan baik itu data fisik ataupun data yuridis maka akan mengganggu secara keseluruhan proses pensertifikatan tanah. Proses ajudikasi yang merupakan kegiatan dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya, merupakan sebuah proses yang penting karena kebenaran data fisik dan data yuridis adalah yang utama agar tidak terjadi masalah pada sertifikat yang timbul dikemudian hari. Hak milik itu berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria bahwa merupakan hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dan memberi wewenang untuk mempergunakan bagi segala macam keperluan selama waktu yang tidak terbatas sepanjang tidak ada larangan khusus untuk itu. Sifat terkuat dan terpenuhi artinya yang paling kuat dan penuh bagi pemegang hak milik dan mempunyai hak untuk bebas dengan menjual, menghibahkan, menukarkan dan mewariskan. Hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang mengenai tanah yang dihakinya, karena telah ditetapkan Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pemerintah tentang pendaftaran tanah. Pemberian batasan menurut Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria terhadap kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah dalam batas-batas menurut peraturan lainnya yang lebih tinggi. Hukum tanah adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang bersumber pada hak perseorangan dan badan hukum mengenai tanah yang dikuasainya atau dimilikinya. Pendaftaran tanah yang dilakukan secara sistematis sampai saat ini masih dianggap belum maksimal dan prosedural dalam masyarakat,walaupun sebelum dilakukan pengukuran oleh tim teknis telah dilakukan pematokan awal. oleh para pemilik tanah. Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi yang berkembang di Indonesia, masyarakatnya juga memiliki hubungan erat dengan tanah. Tanah merupakan sumber kehidupan sekaligus aktifitas sehari-hari, oleh karena itu setiap tanah yang dimiliki masyarakat butuh pengakuan atas kepemilikan tanah tersebut. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah dengan tujuan untuk melakukan, mengembangkan / menguji suatu kebenaran dari suatu pengelahuan yang dilakukan secara metodologi dan sistematis. Yang maksud dengan metodologi adalah menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah. Sedangkan yang dimaksud sistematis adalah sesuai dengan pedoman atau aturan penelitian yang berlaku untuk kerja ilmiah.]]>
<![CDATA[MENILAI KEDUDUKAN HUKUM SAKSI INSTRUMENTER SEBAGAI SAKSI AKTA NOTARIS DI PENGADILAN ]]>
<![CDATA[Tirta Arista Kumara]]>;
<![CDATA[M. Saleh]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (214.289 KB)
|
DOI: 10.33474/hukeno.v6i2.14695
<![CDATA[Dalam ruang lingkup kenotariatan dikenal dua macam saksi, yaitu saksi pengenal dan saksi instrumenter.Saksi instrumenter diwajibkan oleh hukum untuk hadir pada pembuatan akta Notaris. Tugas saksi instrumenter ini adalah membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan oleh undang-undang. Biasanya, yang menjadi saksi instrumenter ini adalah karyawan Notaris itu sendiri. Artikel ini akan mengangkat permasalahan dengan topik Menilai Kedudukan Hukum Saksi Instrumenter Sebagai Saksi Akta Notaris di Pengadilan.Kata-Kunci: Saksi Instrumenter; Akta Notaris; Pengadilan.Within the scope of a notary, there are two kinds of witnesses, namely identifying witnesses and instrumenter witnesses. Instrumental witnesses are required by law to be present at the making of a notary deed. The task of this instrumenter witness is to put a signature, testify about the truth of the contents of the deed and fulfill the formalities required by law. Usually, the witnesses for this instrument are the Notary's employees themselves. This article will raise issues with the topic of Assessing the Legal Position of Instrumental Witnesses as Witnesses of Notary Deeds in Court.Keywords: Instrumenter Witness; Notarial Deed; Court.]]>
<![CDATA[PENERAPAN UU ITE DALAM MENILAI KEDUDUKAN DAN KEABSAHAN PEMBUKTIAN ELEKTRONIK PADA PERKARA PERDATA ]]>
<![CDATA[Petty Febrian]]>;
<![CDATA[M. Saleh]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 4 (2021): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (258.586 KB)
|
DOI: 10.33474/hukeno.v5i4.11058
<![CDATA[ Kedudukan pembuktian sangat penting, karena pembuktian merupakan inti persidangan. Pembuktian merupakan perbuatan membuktikan dengan menggunakan alat bukti yang memuat fakta hukum untuk mendapatkan kepastian. Akan tetapi, dalam kenyataannya perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami permasalahan-permasalahan dalam penerapannya pada perkara perdata di persidangan.Kata Kunci: Kedudukan, Pembuktian, Perkara perdata. The position of proof is very important, because proof is the core of the trial. Proof is an act of proving by using evidence that contains legal facts to obtain certainty. However, in reality the implementation journey of the ITE Law has experienced problems in its application to civil cases at court.Keywords: Position, Evidence, Civil Case.]]>
<![CDATA[Collaborative Learning Model of MBKM Curriculum based on E-Learning of Narotama University ]]>
<![CDATA[Arasy Alimudin]]>;
<![CDATA[Agus Sukoco]]>;
<![CDATA[Ani Wulandari]]>;
<![CDATA[Sri Wiwoho Mudjanarko]]>;
<![CDATA[Rusdianto Sesung]]>;
<![CDATA[Moh. Saleh]]>
<![CDATA[ IJEBD (International Journal of Entrepreneurship and Business Development) Vol 5 No 1 (2022): January 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM of NAROTAMA UNIVERSITY ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (344.891 KB)
|
DOI: 10.29138/ijebd.v5i1.1617
<![CDATA[Purpose: The purpose of this study was to determine the collaborative learning model of the e-learning-based MBKM (Independent Learning Independent Campus) curriculum policy that is effective and able to ensure the achievement of the MBKM IKU No. 7 goal. Design/methodology/approach: This study uses a mix method approach employing a quantitative approach using crosstab and chi-square analysis, while a qualitative approach mobilizing interviews and FGDs. The research conducted is a survey because it includes the entire population as the object of research, the students who are directly or indirectly involved in the MBKM policy are 1633 people, while for lecturers are all 107 Narotama University lecturers. Findings: The results show of the crosstab analysis and chi-square test, it can be seen that from 16 MBKM policy indicators as many as 15 indicators have a significance value above 0.05, only one indicator is the indicator of knowing about the Independent Learning-Independence Campus (MBKM) policy and for Crostabs and ChiSuare analysis of the MBKM policy for Collaborative Learning and e-learning on the perception of e-learning in the form of a team based project method that supports the implementation of the MBKM policy shows that of the 16 MBKM policy indicators, 15 indicators have a significance value above 0. Paper types: Research paper]]>
<![CDATA[Legal Protection Against Taxpayers After Entirement of Automatic Exchange of Information ]]>
<![CDATA[Moh Saleh]]>;
<![CDATA[Any Palaud]]>
<![CDATA[ YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Vol. 17 No. 1 (2021): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Merdeka University Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Purpose of this study is to determine the legal consequences of the implementation of Automatic Exchange of Information related to bank secrecy and to determine the form of legal protection for taxpayers after the implementation of Automatic Exchange of Information. The author uses a normative juridical research method as well as aapproach statute and a conceptual approach. From the research results, it can be concluded that the implementation of the Automatic Exchange of Information does not completely override bank secrecy norms, but only requires financial services institutions to provide financial information for depositors and their deposits in accordance with established regulations, and the enforcement of these rules is solely for tax purposes. and not for other purposes, so that outside of taxation purposes, the regulations protecting bank secrecy are still valid. And the form of legal protection provided by the government to taxpayers is in the form of statutory regulations that still guarantee bank secrecy outside of taxation interests, that access to data opening is only given to certain officials of the Directorate General of Taxes so that confidentiality can be more guaranteed and the government will provide criminal sanctions. for officials who leak the data in accordance with the prevailing laws and regulations.]]>
<![CDATA[Legal Protection For Taxpayers In The Tax Examination Process ]]>
<![CDATA[Moh Saleh]]>;
<![CDATA[Handriono]]>
<![CDATA[ YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Vol. 17 No. 1 (2021): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Merdeka University Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tax auditing is something that is avoided by many taxpayers. However, due to one reason or another, the Taxpayer cannot avoid the Tax Audit. Therefore, the taxpayer should understand the process of a tax audit. The purpose of this research is to provide an overview of the things that need to be considered by taxpayers in facing the examination through a review of the Minister of Finance Regulation Number 184 / PMK.03 / 2015 concerning Amendments to PMK Number 17 / PMK.03 / 2013 concerning Procedures Examination. Through this study, it is hoped that it can help the taxpayers in understanding the tax audit process so that they can avoid things that harm the taxpayers. For the Directorate General of Taxes, the review is expected to be an input to improve existing laws and regulations related to tax audits in order to provide legal protection to taxpayers.]]>
<![CDATA[Legal Aspects of House Sales Agreement With Inhouse Method ]]>
<![CDATA[Dian Yunari]]>;
<![CDATA[Moh Saleh]]>
<![CDATA[ YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Vol. 17 No. 1 (2021): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Merdeka University Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[House buying and selling can be performed with cash or installments through bank or KPR/PPR. In addition, a method of buying and selling houses between housing developers and buyers by installments can be also done without mortgage process called inhouse system. The purpose of this study is to determine and analyze the legal aspects of the house sale and purchase agreement using the in-house method. A house sale and purchase agreement and land rights must pay attention to the elements of Article 1320 BW regarding the validity of an agreement. Buyers are required to check the legality of a housing development company and the legality of the housing unit to be built. Prospective buyers are expected not to be tempted by prices far below the housing market price, even though the company offers credit facilities without usury and bank mortgages. It's a good idea for buyers to make transactions if the building has been built, although partly to avoid fraud by the developer. To prevent development companies that do not comply with statutory regulations on settlements, the Regional Government should supervise and enforce the law regarding the legality of housing and infrastructure development, facilities and utilities as well as other environmental permits so that buyers' rights can be fully guaranteed.]]>
