cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aan Aswari
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl. Bung, Tamalanrea Jaya, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Pleno Jure
Published by Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Sulawesi
ISSN : 23017686     EISSN : 26848449     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Pleno Jure memiliki merupakan jurnal ilmiah ilmu hukum yang dipublikasikan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL-DIKTI) Wilayah IX Sulawesi, pada bulan April dan Oktober setiap tahunnya. Jurnal ini menerima tulisan hasil penelitian hukum maupun konseptual hukum sebagaimana scope Jurnal untuk dipublikasikan.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9 No 2 (2020): Pleno Jure, Oktober" : 5 Documents clear
Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Tentang Minuman Keras di Kabupaten Wajo Mustari Mustari
PLENO JURE Vol 9 No 2 (2020): Pleno Jure, Oktober
Publisher : LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37541/plenojure.v9i2.396

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Pengaturan dan Pelaksanaan fungsi Pengawasan DPRD terhadap Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Miras di Kabupaten Wajo, (2) untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi DPRD dalam melakukan fungsi Pengawasan terhadap Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Miras di Kabupaten Wajo. Penelitian ini dilaksanakan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosioyuridis. Pengambilan sampel dilakukan secara acak dari nara sumber di lokasi penelitian. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, artinya dengan bertitik tolak pada aturan hukum yang berlaku yang berkembang melalui pembahasan dalam bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah adalah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa Pengawasan merupakan bagian dari pada fungsi DPRD. Pelaksanaan Pengawasan DPRD terhadap Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati adalah melalui alat kelengkapan DPRD yang tersedia. Hambatan-hambatan dalam melaksanakan Pengawasan DPRD adalah ada yang berasal dari internal dewan dan dari luar dewan. Abstract: This study aims to find out (1) to find out and explain how the Regulation and Implementation of the DPRD Supervisory Function on the Implementation of Regional Regulations and Regents Regulations on Miras in Wajo Regency, (2) to find out and explain the obstacles faced by the DPRD in carrying out the Supervisory function of the Implementation Regional Regulations and Regents Regulations on Miras in Wajo District. This research was conducted at the Regional Representative Council (DPRD) of Wajo Regency. The method used in this research is socio-juridical law research. Sampling was done randomly from sources at the study site. Data were analyzed using qualitative analysis, meaning that starting with the applicable legal rules that developed through discussion in secondary legal material.The results of the study indicate that the DPRD Supervision function of the Regional Government is as stipulated in Law Number 32 of 2004, that Supervision is part of the DPRD function. Implementation of DPRD Supervision of the Implementation of Regional Regulations and Regents of Regents is through the available DPRD equipment. Obstacles in implementing DPRD Oversight are those that originate from the internal board and from outside the board.
Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Di Kabupaten Wajo Muharawati Muharawati
PLENO JURE Vol 9 No 2 (2020): Pleno Jure, Oktober
Publisher : LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37541/plenojure.v9i2.397

Abstract

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Peraturan Kabupaten Wajo bertujuan untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi penerapan Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan peraturan yang ada, dan sebagai bahan referensi lanjut bagi peneliti dan pengembang sektor hukum di Kabupaten Wajo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Tahap dalam teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Penerapan kawasan tanpa rokok berdasarkan regulasi di Kabupaten Wajo namun belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Sosialisasi telah dilakukan sejak diberlakukannya kebijakan kawasan tanpa rokok. Namun, Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo belum ada tim khusus untuk mendukung dan mengontrol aktivitas merokok di lingkungan rumah sakit, dalam penganggaran pada peralatan pihak rumah sakit sudah memasang tanda larangan merokok tapi belum membuat tempat khusus untuk merokok. Kesiapan pelaksana belum sepenuhnya menunjukkan sikap yang mendukung kebijakan kawasan tanpa rokok di rumah sakit Umum Daerah Lamaddukelleng Sengkang, masih ada beberapa pegawai atau staf yang acuh tak acuh terhadap pengunjung yang merokok di lingkungan rumah sakit, namun sebagian juga sudah ada pegawai yang peratian terhadap kawasan tapa rokok. Pihak rumah sakit belum menyiapkan pedoman yang jelas terkait Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Peraturan Kabupaten Wajo. Abstract. The application of No Smoking Area based on Wajo Regency Regulations aims to describe the factors that influence the application of No Smoking Area based on existing regulations, and as further reference material for researchers and developers of the legal sector in Wajo Regency. This study uses a qualitative approach to the type of descriptive research. Data collection methods through interviews, observation and documentation study. The stages in the data analysis technique used are data reduction, data presentation, and concluding. The results showed that the application of a non-smoking area was based on regulations in Wajo District, but it was not yet fully implemented. The socialization has been carried out since the enactment of the no-smoking area policy. However, the Regional Government of Wajo Regency has not had a special team to support and control smoking activities in the hospital environment, in budgeting on the equipment the hospital has put up a smoking ban sign but has not created a special place for smoking. Implementing readiness has not fully demonstrated the attitude that supports the policy of non-smoking areas in the Lamaddukelleng Sengkang Regional General Hospital, there are still several employees or staff who are indifferent to visitors who smoke in the hospital environment, but some also have employees who are concerned about the area cigarettes. The hospital has not yet prepared clear guidelines regarding the No Smoking Area based on Wajo Regency Regulations.
Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pengeroyokan Tukang Parkir oleh Pengemudi Ojek Online Adiyatma Putra; Made Warka; Budiarsih Budiarsih
PLENO JURE Vol 9 No 2 (2020): Pleno Jure, Oktober
Publisher : LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37541/plenojure.v9i2.416

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi kasus pidana kekerasan dalam Pidana Hukum di Indonesia dan menentukan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan nomor kasus 963/Pd/hon/PN.Mks. Ini penelitian adalah norma hukum, teknis, dan terapan penelitian. Penelitian ini juga menggunakan aturan hukum dan kasus pendekatan. Tipe data primer dan sekunder dulu memperoleh data penelitian. Hasilnya menemukan bahwa Regulasi kejahatan dengan kekerasan tercantum dalam Pidana Kode dan aturan hukum lainnya. Posisi Damai Surat dalam kasus kejahatan kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) KUHP dalam hal nomor 963/Pd/hon/PN.Mks bisa dikatakan sudah telah valid karena disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, surat perdamaian seharusnya menulis persyaratan yang harus dipenuhi oleh terdakwa tersebut sebagai berikut: mengobati penyakit dan mengganti kehilangan barang dirusak oleh perilaku terdakwa. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap kejahatan kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) KUHP dalam nomor kasus 963/Pid.B/ 2019 / PN.Mks. dalam hal ini, jaksa penuntut menggunakan dakwaan alternatif yaitu publik jaksa penuntut yang mendakwakan dakwaan itu, yaitu surat dakwaan Pasal 170 ayat (2) 1. Abstract. This study aims to determine the regulation of criminal cases of violence in criminal law in Indonesia and determine the legal considerations of judges in deciding case number 963 / Pd / hon / PN.Mks. This research is a legal, technical, and applied research norm. This study also uses a rule of law and case approach. Primary and secondary data types first get research data. The results found that the Violent Crimes Regulation was contained in the Criminal Code and other legal regulations. The peaceful position of the letter in cases of violent crimes as stipulated in article 170 paragraph (2) of the Criminal Code in terms of number 963 / Pd / hon / PN.Mks can be said to have been valid because it was agreed by both parties. However, the peace letter should write down the following requirements that the defendant must fulfil: treat illness and replace lost items damaged by the defendant's behaviour. The basis for the judge's consideration in imposing sanctions on violent crimes as stipulated in article 170 paragraph (2) of the Criminal Code in case number 963 / Pid.B / 2019 / PN.Mks. In this case, the prosecutor uses an alternative indictment, namely the public prosecutor who charges the indictment, namely the indictment of Article 170 paragraph (2) 1.
Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama (Studi Kasus di KUA Kabupaten Bantaeng) Yuli Adha Hamzah; Arianty Anggraeny Mangarengi; Andika Prawira Buana
PLENO JURE Vol 9 No 2 (2020): Pleno Jure, Oktober
Publisher : LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37541/plenojure.v9i2.431

Abstract

Dewasa ini marak terjadi perkawinan dibawah umur yang menyebabkan implikasi hukum yang negatif, salah satu daerah yang menjadi tempat maraknya prakter tersebut terdapat di kabupaten bantaeng, dimana perkawinan dibawah umur terus terjadi dan mulai meresahkan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui kewenangan Kantor Urusan Agama terhadap legalitas perkawinan dibawah umur serta untuk mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bantaeng. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak efektifnya pelaksanan Undang - Undang Perkawinan karena masih terdapatnya beberapa perkawinan dibawah umur yang terjadi dengan dalih adanya permohonan dispensasi perkawinan serta masih terdapatnya beberapa penyimpangan - penyimpangan hukum dalam hal prosedur pelaksanaan perkawinan dibawah umur oleh oknum Kantor Urusan Agama, dan hasil penelitian lain menunjukkan terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi kewenangan Kantor Urusan Agama terhadap legalitas perkawinan dibawah umur antara lain faktor pengetahuan hukum, faktor aparat hukum, faktor budaya hukum, faktor hamil diluar nikah dan faktor ekonomi. Faktor-faktor tersebut menjadi alasan kuat mengapa perkawinan dibawah umur ini masih terus terjadi. Abstract. Nowadays underage marriages are rampant which causes negative legal implications, one of the areas where this practice is rampant is in Bantaeng district, where underage marriages continue to occur and begin to disturb the community. The purpose of this study was to determine the authority of the Office of Religious Affairs on the legality of underage marriage and to determine the factors that influence the occurrence of underage marriage. This study uses a qualitative research type with an empirical juridical approach. This research was conducted at the Office of Religious Affairs in Bantaeng Regency. The results of this study indicate that the implementation of the Marriage Law is ineffective because there are still several underage marriages that occur on the pretext of the existence of applications for marriage dispensation and there are still several legal irregularities in the procedure for implementing underage marriage by persons in the Office of Religious Affairs, and the results Other research shows that there are 5 (five) factors that influence the authority of the Office of Religious Affairs on the legality of underage marriage, including legal knowledge, law enforcement factors, legal culture factors, extramarital pregnancy factors and economic factors. These factors are strong reasons why underage marriages continue to occur.
Penerapan Sanksi Pelanggaran Administratif Pemilu bagi Penyelenggara Pemilu Asbudi Dwi Saputra
PLENO JURE Vol 9 No 2 (2020): Pleno Jure, Oktober
Publisher : LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37541/plenojure.v9i2.473

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan sanksi pelanggaran administrasi pemilu bagi penyelenggara pemilu, karena penting diketahui tingkat penegakan hukumnya dimana hal tersebut dapat mempengaruhi jumlah suara perolehan pemilu. Artikel ini dibangun dengan tipe penelitian hukuym secara kualitatif dan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memahami penyelenggaraan pemilu butuh energi besar untuk benar-benar memahami agar dalam penyelenggaraannya tidak terjadi kesalahan. Anggaapan bahwa pemilu merupakan pesta rakyat biasa menyebabkan masyarakat melupakan bahwa konsekuensi dari kesalahan akan berdampak panjang hingga 5 tahun kedepan secara kongkrit. Hal ini juga mempengaruhi bahwa sanksi pelanggaran pemilu yang dianggap sebagai motivator untuk masyarakat dalam menaati hukum tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Pada akhirnya artikel ini memperlihatkan penerapan sanksi Pelanggaran administrasi pemilu bagi penyelenggara pemilu tidak efektif karena sanksi yang dapat dijatuhkan bagi penyelanggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu hanya berupa teguran tertulis, tidak menimbulkan efek jera dan sanksi tersebut tidak berfungsi sebagai pencegahan agar penyelengara pemilu bekerja sesuai norma dan aturan yang berlaku. Abstract. This study aims to determine the effectiveness of the application of sanctions for election administration violations for election organizers because it is important to know the level of law enforcement where it can affect the number of votes obtained in the election. This article was built with a qualitative legal research type and uses an empirical legal research approach. The research results show that understanding election administration requires a lot of energy to really understand so that there are no mistakes in the implementation. The assumption that elections are a party of ordinary people causes people to forget that the consequences of mistakes will have a concrete impact for the next 5 years. This also affects the sanctions for election violations that are considered as a motivator for the community to obey the law do not work as expected. In the end, this article shows that the application of sanctions for Election administration violations for election administrators is ineffective because the sanctions that can be imposed on election administrators who are proven to have committed an election administrative violation are only in the form of a written warning, do not cause a deterrent effect and these sanctions do not serve as a deterrent so that the election administrators work accordingly. prevailing norms and rules.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 2 (2022): Pleno Jure, Oktober Vol 11 No 1 (2022): Pleno Jure, April Vol 10 No 2 (2021): Pleno Jure, Oktober Vol 10 No 1 (2021): Pleno Jure, April Vol 9 No 2 (2020): Pleno Jure, Oktober Vol 9 No 1 (2020): Pleno Jure, April Vol 8 No 2 (2019): Pleno Jure, Oktober Vol 8 No 1 (2019): Pleno Jure, Juni Vol 7 No 2 (2018): Pleno Jure, Desember Vol 7 No 1 (2018): Pleno Jure, Juni Vol 4 No 5 (2015): Pleno Jure: Desember More Issue