Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Pleno Jure

plenojure
Website

Published by Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Sulawesi

ISSN : 23017686 EISSN : 26848449 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Jurnal Pleno Jure memiliki merupakan jurnal ilmiah ilmu hukum yang dipublikasikan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL-DIKTI) Wilayah IX Sulawesi, pada bulan April dan Oktober setiap tahunnya. Jurnal ini menerima tulisan hasil penelitian hukum maupun konseptual hukum sebagaimana scope Jurnal untuk dipublikasikan.

Arjuna Subject : -

Articles 51 Documents

1 2 3 4 5

Kedudukan Fungsi Peraturan Daerah (PERDA) sebagai Bagian Dari Hukum Nasional Abd Salam
PLENO JURE Vol 4 No 5 (2015): Pleno Jure: Desember
Publisher : LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

Kedudukan Perda, prosedur pembahasan, pengesahan dan pengundangan, berdasarkan Undang-Undang Npmor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Kontradiktif Penerapan Azas Retroactive Dalam Mengadili Hak Azasi Manusia di Pengadinal HAM Adhoc Annie Helena Goysal
PLENO JURE Vol 4 No 5 (2015): Pleno Jure: Desember
Publisher : LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

Kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial merupakan sila kedua dan sila kelima dari Pancasila yang menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi dari negara kita mengatur seluruh hak-hak azasi yang dimiliki oleh manusia yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun.

Analisis Hukum Terhadap Asuransi Kendaraan Bermotor Bagi Pemilik Kendaraan Sebagai Tertanggung Nurhaedah Nurhaedah
PLENO JURE Vol 4 No 5 (2015): Pleno Jure: Desember
Publisher : LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

Asuransi kendaraan bermotor merupakan asuransi khusus sebagi pertanggungan atau asuransi apabila kendaraan itu mendapat kecelakaan dan atau hilang sehingga memberikan jaminan kepada anggota masyarakat yang tertimpa musibah kecelakaan lalu lintas diluar kesalahannya sendiri karena pengguna kendaraan pribadi yang ditumpanginya.

Pengaruh Kebijakan Publik terhadap Kualitas Pelayanan, penguatan Kelembagaan dan Kinerja Organisasi Pemerintahan Rusdin Nawi
PLENO JURE Vol 4 No 5 (2015): Pleno Jure: Desember
Publisher : LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

Rendahnya kinerja organisasi pemerintah di Indonesia terjadi karena kelembagaan yang mendukung lemah dalam aktualisasinya, menimbulkan persepsi pelayanan yang kurang berkualitas. Ini terjadi dikarenakan kebijakan publik yang diterapkan oleh instansi pemerintah tidak terformulasikan, terimplementasikan dan terevaluasikan dengan baik. yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan, kebijakan publik terhadap kelembagaan dan kebijakan publik terhadap kinerja organisasi.

Konversi Atas Tanah Hak barat Suatu Tinjauan Yuridis Salmi Salmi
PLENO JURE Vol 4 No 5 (2015): Pleno Jure: Desember
Publisher : LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

Artikel ini mengkaji tentang konversi atas tanah hak barat ditinjau dari pendekatan yuridis atau pendekatan hukum (pendekatan perundang-undangan).

Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia Fitrianur Syarif
PLENO JURE Vol 8 No 2 (2019): Pleno Jure, Oktober
Publisher : LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

Abstrak.Perkembangan ekonomi Islam berlangsung dengan begitu pesat. Hal ini juga didukung oleh sektor hukum, yakni dilandasi dengan keluarnya peraturan perundang- undangan di bidang ekonomi syariah, antara lain adalah keluarnya Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah. Selain itu keluarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah semakin memperkokoh landasan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Pada tataran praktis, keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah sekarang ini menunjukkan adanya perkembangan yang semakin pesat. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran sebagian besar umat Islam untuk melaksanakan Islam secara kaffah. Adapun tujuan penelitian dari jurnal ini adalah Untuk Mengetahui perkembangaan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, dengan metode penelitian penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual yaitu mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis. Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum normatif karena untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai praktisi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Adapun hasil penelitian dan Pembahasan adalah Keberadaan ekonomi syariah di Indoinesia, sesungguhnya sudah mengakar sekalipun keberlakuannya masih bersifat normatif sosiologis. Abstract. The development of Islamic economics took place so rapidly. This is also supported by the legal sector, which is based on the issuance of laws and regulations in the field of Islamic economics, among others, the issuance of Law Number 3 of 2006 which gives authority to the Religious Courts to handle sharia economic dispute cases. In addition, the issuance of Law Number 19 of 2008 concerning State Sharia Securities and Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking further strengthens the legal foundation of Islamic economics in Indonesia. At a practical level, the existence of Islamic financial institutions now shows an increasingly rapid development. This is in line with the increasing awareness of the majority of Muslims to implement Islam faithfully. The research objective of this journal is to find out the development of Sharia Economic Law in Indonesia, with normative legal research methods with a conceptual approach that is to seek principles, doctrines and sources of law in a juridical philosophical sense. The reason researchers use normative legal research is to produce new arguments, theories or concepts as practitioners in solving problems they face. The results of the research and discussion are the existence of Islamic economics in Indonesia, in fact it has taken root even though its validity is still normative sociology.

Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Anak Buah Kapal (ABK) Tangkap Ikan Secara Ilegal A Amrullah Armansyah
PLENO JURE Vol 8 No 2 (2019): Pleno Jure, Oktober
Publisher : LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mengananalisa Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing Anak Buah Kapal Tangkap Ikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia; Untuk menganalisa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing Anak Buah Kapal Tangkap Ikan. Metode penelitian adalah penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat. Hasil penelitian: Penegakan Hukum keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing Anak Buah Kapal Tangkap Ikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia sudah dilaksanakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing Anak Buah Kapal Tangkap Ikan adalah Faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor saran dan prasarana, faktor budaya hukum dan faktor pengetahuan hukum. Faktor sarana dan prasarana adalah faktor utama yang mempengaruhi penegakan hukum keimigrasian di wilayah hukum Mamuju. Saran:Kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih jauh tentang penegakan hukum keimigrasian terhadap penyalahgunaan izin warga Negara asing yang berkaitan dengan deportasi. Kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang digunakan untuk pemantauan di wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju.

Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Terhadap Bentuk Perjanjian Melalui Telemarketing Andika Prawira Buana; Tri Abriana Ma'ruf; Aan Aswari
PLENO JURE Vol 8 No 2 (2019): Pleno Jure, Oktober
Publisher : LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

Perkembangan teknologi menimbulkan praktek-praktek perjanjian yang dalam implementasinya tidak lagi menjadi suatu hambatan demi terwujudnya kepastian hukum. Bentuk perjanjian melalui telemarketing adalah salah satu dari dampak perkembangan teknologi saat ini. Penelitian ini mencoba menganalisis legalitas pengaturan bentuk perjanjian telemarketing dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu menganalisis aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini mejawab praktek perjanjian telemarketing secara legalitasnya dalam beberapa ketentuan aturan perundang-undangan tidak lah menyalahi ketentuan, akan tetapi, dalam prakteknya perjanjian bentuk ini tidak dibenarkan karena terkait dengan sulitnya pembuktian, serta adanya ancaman pidana bagi pihak pelaku usaha yang menggunakan nomor seluler nasabah tanpa izin dari nasabah (konsumen).

Menggali Nilai Siri' Na Pacce sebagai Tinjauan Sosiologis Pembentukan Perda Anti Korupsi Fadillah Gerhana Ultsani; Reza Aviva Prastika; Herlin Herlin; Moch. Andry W.W Mamonto
PLENO JURE Vol 8 No 2 (2019): Pleno Jure, Oktober
Publisher : LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, tetapi, keberadaan undang-undang tidak menjadi penghalang bagi seseorang melakukan praktik korupsi. Berdasarkan survei Internasional Transparency tahun 2017 indeks presepsi korupsi, Indonesia berada pada peringkat 96 pada skor 37 yang membuat Indonesia berada dalam kondisi darurat korupsi dan salah satu penyebab korupsi adalah budaya. Di Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan terdapat budaya Siri’ Na Pacce yang menjadi pandangan hidup dan bertingkah laku bagi masyarakat Bugis-Makassar. Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu apakah terdapat nilai anti korupsi pada budaya Siri’ Na Pacce. Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, digunakan Penelitian normatif empiris. Dalam penelitian normatif empiris kita membutuhkan data sekunder dan data primer, yang dimana data sekunder yakni data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer, yang terdiri atas : Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang kedua adalah data primer , yang merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara terkait objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya korelasi antara nilai anti korupsi dalam nilai budaya Siri na Pacce namun kian menipis sehingga dengan penelitian ini nilai budaya Siri na Pacce yang ada dimasyarakat Bugis-Makassar bisa ditumbuhkan dan diangkat menjadi norma berupa Peraturan Daerah Sulawesi selatan .

Pengaruh Nilai Budaya Siri’ Na Pacce dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Bone Riswandi Riswandi; Andi Tenri Yayang Andi Patawari; Nur Fathiah
PLENO JURE Vol 8 No 2 (2019): Pleno Jure, Oktober
Publisher : LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

UUD NRI Tahun 1945 merupakan dasar penyelenggaraan pemerintahan yang mengatur tentang jaminan atas hak warga negara memperoleh pelayanan publik.Terkait dengan jaminan atas pelayanan publik diatur lebih lanjut dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh nilai budaya Siri’ Na Pacce terhadap kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bone. Berkaitan dengan rumusan masalah yang mengaitkan antara kualitas pelayanan publik dengan budaya Siri’ Na Pacce. Penelitian yang dilakukan oleh tim penulis termasuk jenis penelitian normatif-empiris dan sifat penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif eksploratif yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran dari suatu penelitian. Hasil penelitian menyatakan bahwa budaya Siri’ Na Pacce merupakan salah satu faktor utama sehingga Kabupaten Bone dikatakan sebagai kota beradat. Walaupun sebagian besar masyarakat belum mengenal istilah atau budaya Siri’ na Pacce tersebut.

Page 1 of 6 | Total Record : 51

1 2 3 4 5

Filter by Year

2015 2022

Filter By Issues

All Issue Vol 11 No 2 (2022): Pleno Jure, Oktober Vol 11 No 1 (2022): Pleno Jure, April Vol 10 No 2 (2021): Pleno Jure, Oktober Vol 10 No 1 (2021): Pleno Jure, April Vol 9 No 2 (2020): Pleno Jure, Oktober Vol 9 No 1 (2020): Pleno Jure, April Vol 8 No 2 (2019): Pleno Jure, Oktober Vol 8 No 1 (2019): Pleno Jure, Juni Vol 7 No 2 (2018): Pleno Jure, Desember Vol 7 No 1 (2018): Pleno Jure, Juni Vol 4 No 5 (2015): Pleno Jure: Desember More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Aan Aswari

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
Jl. Bung, Tamalanrea Jaya, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Aan Aswari

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address Jl. Bung, Tamalanrea Jaya, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245

Location Unknown, Unknown INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Aan Aswari

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
Jl. Bung, Tamalanrea Jaya, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA