Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial
SOCIETAS:Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial, menerima artikel hasil penelitian baik dari hasil penelitian lapangan dan hasil penelitian pustaka. Atikel diteriam dalam bahasa indonesia dan bahasa inggris dengan fokus kajian manajemen pelayanan publik dan manajemen kebijakan publik.
Articles
318 Documents
<![CDATA[KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN, MIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MERAUKE DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN TENAGA KERJA ]]>
<![CDATA[Ransta Lekatompessy]]>
<![CDATA[ SOCIETAS Vol 5 No 1 (2016): Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus, Merauke, Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v5i01.552
<![CDATA[The analysis on the performance of the Government’s program is still very important until now because it’s value. The measurement on the Performance of a program can be viewed as an evaluation to value the success or failure of program implementation. However, it is hard to do, since performance measurement system program has not been applied.           The objective of this study is to analyze the performance and it’s determinants of the Department of Industry, Migration and Man Power in implementing the Labor Policy. In accordance with its focus, this research used descriptive method to answer the research questions. Observation technique, interview, and documentation technique are the main methods in data collection. The primary and secondary data is used in this study.The research findings indicate that the performance of the Department of Industry, Migration and Man Power in implementing the Labor Policy at Merauke Regency has not optimally achieved. It can be seen from the indicators of responsiveness, responsibility and accountability. This study also proves that the factors such as the characteristic of the policy, institutional and environmental characteristics are very influential to the performance of the Labor Policy at Merauke Regency. One important factor among these factors is institutional factor mainly the number and quality of instructors and coaching staffs. The improvement on the quality and quantity of instructors and coaching staffs can be done by technical guidance and competency test in accordance with their expertise.  ]]>
<![CDATA[MANAJEMEN STRATEGI DALAM MEWUJUDKAN APARATUR NEGARA YANG PROFESIONAL (Sebuah Kajian Teoritis) ]]>
<![CDATA[Hesty Tambajong]]>
<![CDATA[ SOCIETAS Vol 5 No 1 (2016): Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus, Merauke, Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v5i01.553
<![CDATA[Dalam rangka menciptakan birokrasi yang sehat serta guna memberikan pelayanan kepada masyarakat (civil society), pemerintah melakukan tahapan dan strategi dengan upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang secara benar (good governance) dan bersih (clean governance) termasuk di dalamnya penyelenggaraan pelayanan publik memerlukan unsur-unsur dasar antara lain profesionalisme dari para pelaku dan penyelenggara pemerintahan. Dalam hal ini aparatur sebagai aktor yang dipilih untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, harus melalui tahapan persiapan dan pelatihan, sebagai dasar meningkatkan kualitas sumber daya dan peningkatan kinerja sumber daya manusia (SDM). Salah satu aspek (indikator) keberhasilan suatu organisasi pemerintah yakni kelancaran pelayanan di sektor publik.yang hingga saat ini belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat luas. Hal ini disebabkan minimnya  kurangnya rasa tanggung jawab pada tugas dan pekerjaannya. Oleh karenanya diperlukan sumber daya manusia yang bermoral baik, disiplin, loyal dan produktif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara professional.]]>
<![CDATA[ANALISIS SOSIAL TERHADAP KEBERADAAN "ANAK-ANAK AIBON" DI DISTRIK MERAUKE ]]>
<![CDATA[Trinovianto George Reinhard Hallatu]]>;
<![CDATA[Hubertus Oja]]>
<![CDATA[ SOCIETAS Vol 5 No 2 (2016): Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus, Merauke, Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v5i02.559
<![CDATA[This study aims to identify and analyze the social existence of “aibon children†in the District of Merauke, Merauke Regency. The type of this research is the study obervasional with descriptive analysis techniques. Data were collected through interviews and observations. The results showed that the majority of aibon children in Merauke District comes from children under the age attending primary school and also children who drop out of school. The main causes them to become aibon children is family economic factors plus environmental influences. Analysis of the social side shows that children aibon this time it had never been observed until they become aibon children who are preoccupied with their lives-paced as it is while looking for good money by begging, waiting and keeping parking, help with the dishes, etc. Handling aibon children expected to not only be the responsibility of the government through social services, but it takes the role of all parties such as the police, NGOs and communities.]]>
<![CDATA[ANLISIS PENGEMBANGAN MODAL SOSIAL MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KAMPUNG TAMBAT DISTRIK TANAH MIRING KABUPATEN MERAUKE ]]>
<![CDATA[Hubertus Oja]]>;
<![CDATA[Vinsenco R. Serano]]>
<![CDATA[ SOCIETAS Vol 5 No 2 (2016): Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus, Merauke, Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v5i02.560
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan modal sosial masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kampung Tambat Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke. Serta untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mendorong pengembangan modal sosial masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kampung Tambat Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, jenis penelitian deskriptif kualitatif. penelitian dilakukan melalui observasi dan wawancara secara mendalam. Setelah itu data yang diperoleh dikumpulkan untuk dideskripsikan dan dianalisis untuk menarik sebuah kesimpulan.Hasil penelitian menunjukan bahwa secara simultan modal sosial masyarakat Kampung Tambat belum maksimal dikembangkan secara baik sebagai potensi utama dalam mewujudkan proses pembangunan masyarakat kampung yang berkelanjutan. Proses pembangunan kampung akan berjalan baik manakala dibutuhkan sinergisitas antara modal finansial dari pemerintah dengan modal sosial masyarakat sebagai aset penting dalam mewujudkan proses pembangunan ke arah yang lebih baik. Sedangkan faktor yang mendorong pengembangan modal sosial masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yakni faktor kedekatan karena mereka berdomisili pada wilayah yang sama, faktor kesukuan karena mereka sebagian besar berasal dari suku yang sama yakni suku Muyu Mendobo, faktor keagamaan atau keyakinan dan faktor kebudayaan yang menjadi landasan hidup bermasyarakat.]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN MERAUKE ]]>
<![CDATA[Nur Jalal]]>;
<![CDATA[Hendricus Lembang]]>
<![CDATA[ SOCIETAS Vol 5 No 2 (2016): Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus, Merauke, Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v5i02.561
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengetahui kontribusi dari pendapatan industri pariwisata diKabupaten Merauke, dan mengidentifikasi sejumlah objek wisata yang dapat dijual di pasar domestik dan internasional, serta menganalisis hambatan dan masalah dalam pengembangan industri pariwisata di Merauke. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Merauke yang memiliki obyek wisata potensial seperti di Distrik Sota yaitu daerah perbatasan langsung antara negara Indonesia dengan Papua New Guinea, Taman Nasional Wasur dan Pantai Buti Distrik Merauke.Sota sebagai Perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini Negara, Patantai Buti yang terletak di Distrik Merauke. Hasil penelitian ini diketahui bahwa kontribusi dari pendapatan industri wisata belum banyak memberikan kontribusi penting di dalam PAD Kabupaten Merauke. Destinasi objek wisata yang dapat ditawarkan kepada wisatawan dalam dan luar negeri, seperti Taman nasional Wasur, daerah perbatasan sota dengan Papua Nugini, pantai Buti sangat menjanjikan untuk pemasukan pendapatan daerah. Pengembangan pariwisata masih terkendalah dengan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana serta orientasi program pemerintah daerah Kabupaten Merauke yang kurang menempatkan program kepariwisataan sebagai program strategi unggulan untuk menarik minat para pewisatawan baik lokal maupun nasional.]]>
<![CDATA[KAJIAN KOORDINASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DENGAN LINTAS LEMBAGA DALAM PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN MERAUKE ]]>
<![CDATA[Salim Difinubun]]>
<![CDATA[ SOCIETAS Vol 5 No 2 (2016): Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus, Merauke, Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v5i02.562
<![CDATA[Dalam penelitian ini lebih mengfokuskan kepada satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke dalam membangun koordinasi dengan lintas lembaga dalam upaya pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Merauke. Pelaksanaan tugas-tugas satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke akan menjadikan kekuatan bagi masyarakat di Kabupaten Merauke terhadap penegakkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Merauke. Proses ini akan terwujudnya melalui koordinasi kerja yang terbangun dan berlangsung secara serasi serta berkesinambungan antara Satuan Polisi Pamong Praja dan lintas lembaga terkait di Kabupaten Merauke, terutama di dalam mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pada setiap lembaga yang mempunyai hubungan kerja sama yang erat tentang pengendalian minuman beralkohol.         Penelitian di lakukan di Kabupaten Merauke pada Satuan Polisi Pamong Praja melalui wawancara semi structural kepada informan. Motede penelitian yang digunakan yakni metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh melalui obserfasi dan wawancara mendalam pada setiap informan dan sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder.           Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi lintas lembaga sudah berjalan dengan baik instrument kebijakan yang mendasari pelaksanaan program/ kegiatan sudah dijalankan, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang harus tetap ditingkatkan ketersediaannya, ketersediaan dana harus di adakan sehingga koordinasi secara berjenjang dilakukan dengan baik, sifat ego lintas lembaga, ketersediaan dana, dan waktu untuk koordinasi lintas lembaga masih mempunyai pengaruh yang kuat dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.Suatu Forum koordinasi Lintas Lembaga perlu di bentuk oleh pemerintah Daerah agar terbangun koordinasi lintas lembaga yang efektif dan melibatkan seluruh masyarakat untuk mengawal dan mengontrol pengendian minuman beralkohol di Kabupaten Merauke]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL DALAM PRESPEKTIF KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DI KAMPUNG IVIMAHAD DI DISTRIK KURIK KABUPATEN MERAUKE ]]>
<![CDATA[Syahruddin uddin]]>
<![CDATA[ SOCIETAS Vol 5 No 2 (2016): Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus, Merauke, Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v5i02.563
<![CDATA[Study is to analyze the empowerment of local communities as a form of poverty and unemployment, to describe and analyze the regional government policy to increase the independence and well-being of local communities, analyzing the factors that hinder and support the empowerment of local communities against government policy Regions.Metode research used in this research is qualitative research. Research conducted through observation, literature, data collection and interviews, quantitative methods for empowering local communities.The results showed that Ivimahad village government should increase the strength and weaknesses of the community, or to the community in the form semberdaya preparation, opportunity, knowledge, and expertise in order to increase the capacity of the community themselves. Implementation of government functions of the village said to be successful if the people in the village have bardaya Ivimahat aspect of education, economy. Social and cultural as well as an adequate infrastructure, it certainly can reduce the levels of poverty and unemployment.]]>
<![CDATA[DINAMIKA GOOD LOCAL GOVERNANCE DALAM KERANGKA PELAYANAN PUBLIK DI ERA OTONOMI DAERAH ]]>
<![CDATA[Hubertus Oja]]>
<![CDATA[ SOCIETAS Vol 6 No 1 (2017): Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus, Merauke, Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v6i01.600
<![CDATA[Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, prinsip good governance dalam praktiknya adalah dengan menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam setiap pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik. Tuntutan pada birokrasi kepemerintahan termasuk pemerintahan daerah menghendaki akan sebuah perubahan tentang sistem tatanan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan publik seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Pelayanan publik menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan pengukuran kinerja pemerintah melalui birokrasi. Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan good governance di Indonesia adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik sebagai penggerak utama juga dianggap penting oleh semua aktor dari unsur good governance. Para pejabat publik, unsur-unsur dalam masyarakat sipil dan dunia usaha sama-sama memiliki kepentingan terhadap perbaikan kinerja pelayanan publik. Ada tiga alasan penting yang melatarbelakangi bahwa pembaharuan pelayanan publik dapat mendorong praktik good governance di Indonesia. Pertama, perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh stakeholders, yaitu pemerintah, warga masyarakat, dan sektor usaha. Kedua, pelayanan publik adalah ranah dari ketiga unsur governance melakukan interaksi yang sangat intensif. Ketiga, nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktik good governance diterjemahkan secara lebih mudah dan nyata melalui pelayanan publik.]]>
<![CDATA[REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM POLITIK LOKAL DI ERA OTONOMI DAERAH ]]>
<![CDATA[Fransin Kontu]]>
<![CDATA[ SOCIETAS Vol 6 No 1 (2017): Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus, Merauke, Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v6i01.602
<![CDATA[Kesenjangan gender di kehidupan publik dan politik merupakan tantangan global yang dihadapi masyarakat di era demokrasi dimana demokrasi yang bermakna adalah demokrasi yang memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan mayoritas penduduk Indonesia yang terdiri dari kaum perempuan. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada penggalan pasal 28D ayat 1 berbunyi “setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum. Lebih lanjut dalam ayat 3 yang berbunyi “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Artinya, laki-laki maupun perempuan pada dasarnya sama dihadapan hukum, berperan dalam dunia politik, pendidikan, kesehatan dan dalam bentuk apapun demi kemajuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keterlibatan perempuan dalam politik dapat dilihat dari dua indikator. Pertama, keterlibatan dalam lembaga legislatif. Kedua, keterlibatan perempuan sebagai pengambil keputusan baik dalam lembaga eksekutif maupun dalam struktur pemerintahan. Dengan adanya keterlibatan kaum perempuan dalam politik dan dengan adanya pemahaman yang cukup mengenai perbedaan kebutuhan perempuan dan laki-laki akan memengaruhi proses pengambilan keputusan yang akan membawa dampak signifikan untuk kaum perempuan.]]>
<![CDATA[DANA OTONOMI KHUSUS PADA SEKTOR PENDIDIKAN DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN MERAUKE ]]>
<![CDATA[Nur Jalal]]>;
<![CDATA[Hendricus Lembang]]>
<![CDATA[ SOCIETAS Vol 6 No 1 (2017): Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus, Merauke, Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v6i01.603
<![CDATA[Special autonomy is a form of delegation of powers and lokal governance broadly with respect to the condition of the area is expected to accomodate in this regard special attention to endogenous people. Therefore, in order to support and to finance development granted special autonomy funds. The objective of this study is to provide a general overview of the development of Human Resources in Merauke and scrutinese data and potential human resource issues by formulating policy strategy. That can be through aquity strategy, expanding access, promoting quality, relevance and competitiveness, and also the strengthening of administrative governance and accountability. It takes accelerated achievement by providing greater opportunities especially those who have never attended formal education schools through the path of non-formal education services, sustained by the education budget from special autonomy grant. This research type is a qualitative-descriptive analysis techniques through observation and interviews.]]>
