Articles
10 Documents
Search results for
, issue
" Vol 32, No 2 (2016)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Analisis Yuridis Alasan Cerai Gugat dan Akibat Hukum Perceraian: Stusi Kasus di Pangadilan Agama Solok Tahun 2014-2016 ]]>
<![CDATA[Risa, Yulia]]>;
<![CDATA[Wahyuni, Sry]]>;
<![CDATA[Citra, Helfira]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol 32, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15548/ijt.v32i2.43
<![CDATA[Era kemajuan seperti saat ini, semakin banyak tantangan yang dihadapi sehingga memunculkan kompleksitas alasan dalam perceraian. Pada Pengadilan Agama Kelas II Solok, perkara cerai gugat adalah perkara yang paling dominan ditangani selama beberapa tahun terakhir. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor apa saja yang penyebab tingginya angka cerai gugat pada Pengadilan Agama Kelas II Kota Solok selama tahun 2014-2016 serta bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan setelah putusan perceraian terkait na????kah, harta bersama dan hak pengasuhan anak dilihat dari segi hukum Islam dan segi peraturan perundang-undangan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor dominan penyebab terjadinya perceraian adalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga yangm memaksa istri mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama kelas II Solok. Putus perkawinan dapat dilihat beberapa garis hukum, baik yang tercantum dalam undang-undang perkawinan maupun yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam,]]>
<![CDATA[Kekurangpatuhan Sebagai Alasan Cerai Talak: Analisis Putusan Nomor 0075/Pdt.G/2014/PA.Pdg ]]>
<![CDATA[Siregar, Agus Fazri]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol 32, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15548/ijt.v32i2.44
<![CDATA[Berdasarkan peraturan perundang-undangan, perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Selain itu, perceraian juga harus disertai alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengenai alasan-alasan perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Namun, dalam putusan Pengadilan Agama Padang Nomor: 0075/Pdt.G/2014/ PA.Pdg., alasan yang digunakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, alasan pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah karena isteri kurang patuh dan kurang peduli kepada suami. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis meneliti: 1) Apakah alasan kekuranganpatuhan dapat dijadikan alasan cerai talak. 2)Apa dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Padang Nomor: 0075/Pdt.G/2014/PA.Pdg. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: 1)Alasan kekurangpatuhan tidak dapat dijadikan alasan cerai talak karena alasan tersebut tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Walaupun permohonan dikabulkan dengan berbagai alasan, namun pada tahap penerimaan perkara seharusnya perkara ini ditolak untuk disidangkan; 2)Dasar pertimbangan hakim menjadikan kekurangpatuhan sebagai alasan cerai talak adalah karena mejelis hakim berpendapat bahwa kekurangpatuhan pada putusan Pengadilan Agama Padang Nomor : 0075/Pdt.G/2014/PA.Pdg., termasuk pada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan.]]>
<![CDATA[Hiperseks dan Perceraian ]]>
<![CDATA[Dahni, Mismad Raisi]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol 32, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15548/ijt.v32i2.45
<![CDATA[Tema penelitian ini adalah HIPERSEKS DAN PERCERAIAN. Perceraian dapat terjadi dan diputuskan, jika terpenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dalam kasus putusan perkara No.033/ Pdt.G/2015/Pa.Pn di Pengadilan Agama Painan, ditemukan bahwa hiperseks dijadikan sebagai alasan gugatan cerai. Meskipun tidak ditemukan dalam peraturan perundangan hiperseks sebagai alasan perceraian, namun Pengadilan Agama Painan tetap memutuskan perkara tersebut. Pokok permasalah dalam studi ini adalah bagaimana Pengadilan/ hakim memutuskan perkara cerai gugat No.033/Pdt.G/2015/PA.Pn karena alasan suami hiperseks. Studi ini difokuskan pada, pertama apakah hiperseks dapat dijadikan alasan perceraian. Kedua, apa pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat No.033/Pdt.G/2015/PA.Pn di Pengadilan Agama Painan.Temuan penelitian menunjukkan pertama, hiperseks sebagai alasan perceraian tidak ditemukan dalam undang-undang. Hakim memposisikan hiperseks sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Kedua, pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena hiperseks merujuk pada pasal 19 huruf (f ) PP No.9 Tahun 1975 jo., dan Pasal 116 huruf (f ) KHI. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim pertama, pertimbangan hukum formal seperti 1) Ketidakhadiran suami. 2) Dalil gugatan yang menunjukkan mereka suami isteri yang sah. 3) Isteri telah menunjukkan alat bukti surat dan saksi. 4) Majelis hakim menilai bahwa secara yuridis alasan- alasan yang di ajukan isteri merujuk pada pasal 19 huruf (f ) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 KHI. 5) Telah pisah rumah lebih lebih kurang satu tahun delapan bulan. Pertimbangan hukum subjektif diantaranya karena: 1) Perkawinan bukanlah suatu tindakan yang main-main. 2) Dalam perkawinan hendaknya menjalin hubungan yang harmonis. 3) Pertengkaran dan perselisihan serta tekanan lahir dan batin yang berlanjut akan mengakibatkan perceraian. 4) Dalam persidangan hakim telah berupaya memberi nasehat agar kedua belah pihak rujuk. 5) Kehilangan rasa cinta dan kasih sayang dalam perkawinan akan menimbulkan perselisan dan pertengkaran yang berujung perceraian. 6) Mempertahankan hubungan yang sudah tidak harmonis dan kehilangan rasa cinta adalah suatu hal yang sia-sia.]]>
<![CDATA[Dualisme Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Kota Padang: Perspektif Hukum Islam dan Adat ]]>
<![CDATA[Fauzi, Engrina]]>;
<![CDATA[Marwenny, Elwidarifa]]>;
<![CDATA[Cenery, Jelisye Putri]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol 32, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15548/ijt.v32i2.46
<![CDATA[Kehidupan masyarakat di Sumatera Barat sangatlah heterogen. Terkait pembagian warisan, walaupun masih menggunakan sistem kekerabatan matrilineal tetapi dalam perkembangan saat ini tidak dipungkiri lagi telah terjadi pergeseran dalam penerapan hukum warisnya. Ada yang menerapkan hukum waris adat atau hukum waris Islam. Semua masyarakat adat Minangkabau adalah beragama Islam. Falsafah Minangkabau yang menjadi ajaran fundamentalnya adalah adat basandi syara, syara basandi kitabullah diartikan bahwa adat yang berlaku di tengah masyarakat tidak boleh bertentangan dengan yang telah disyari’atkan di dalam Alquran. Konsekuensinya segala sesuatu tindakan masyarakat di Ranah Minang (sebutan lain untuk daerah Minangkabau) yang dijadikan kebiasaan yang bertentangan dengan Alquran tidak bisa disebut adat. Pengaruh Hukum Islam sangat kental di dalam bidang pewarisan masyarakat Minangkabau tampak nyata. Meskipun cara pewarisan antara hukum adat Minangkabau yang berdasarkan garis keturunan Ibu sangat bertolak belakang dengan kewarisan Islam yang pembagiannya berdasarkan garis kebapakan atau patrilineal. Di Minangkabau harta dibagi beberapa macam yakni harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, menurut penelitian ini bahwa untuk harta pusaka tinggi dibagi menurut adat dan harta pusaka rendah dibagi menurut hukum Islam.]]>
<![CDATA[Kontroversi Mazhab tentang Wakaf uang dan Implikasinya terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ]]>
<![CDATA[Sulfinadia, Hamda]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol 32, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15548/ijt.v32i2.40
<![CDATA[Endowments money were not only provides a new alternative for Muslims in Indonesia in berwakaf. But also serves to provide a solution for improving the welfare of the wider community. The introduction of cash waqf in the lives of Muslims in Indonesia have shifted he old paradigm. Besides the introduction of this money back waqf has also provided ample opportunity for Muslims from all walks of life to participate ful????ill waqf money though not in large numbers. The conclusions are the First, endowments developed in accordance with the development of society itself or can be said to be associated with social change. Second, the Act perwakafan in Indonesia combines different school a second opinion about the object waqf that includes movable and immovable. Among the moves bendak including cash and precious metals. Third, endowments money can be used as motivation berwakaf for Muslims, various facilities offered in cash waqf, Muslims will more easily give their contribution to the capital endowments without having to wait in a very large number.]]>
<![CDATA[Batabuik dalam Tradisi Orang Pariaman ]]>
<![CDATA[Afrilia, Yolla]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol 32, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15548/ijt.v32i2.47
<![CDATA[Tulisan ini membicarakan tentang batabuik dalam tradisi orang Pariaman. Dari dahulu sampai sekarang, batabuik tetap diadakan oleh orang Pariaman. Tradisi batabuik tetap bertahan di Pariaman, karena adanya fungsi. Fungsi merupakan sebuah sistem yang saling membantu, saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, peneliti ingin menggali lebih mendalam bagaimana fungsi batabuik bagi orang Pariaman. Paling tidak adat tiga fungsi batabuik bagi orang Pariaman pertama, media pelepasan energi kon????lik, kedua media partisipasi dan ketiga media integrasi.]]>
<![CDATA[Ju'aalah dalam Multi Level Marketing: Studi Atas Marketing Plan MLM PT K-Link Indonesia ]]>
<![CDATA[Jauhari, Syofwan]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol 32, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15548/ijt.v32i2.41
<![CDATA[MLM Syariah berbeda dengan MLM konvensional, khususnya pada MLM PT K-Link yang menjadi obyek dalam penelitian ini, seorang member yang merekrut banyak downline, kemudian tidak melakukan pembinaan terhadap downlinenya maka walaupun peringkatnya semakin tinggi namun bonusnya bisa berkurang, ini terjadi karena marketing plan yang dibuat oleh perusahaan memang mengharuskan kepada member untuk tetap aktif melakukan kegiatan yang dapat memberikan manfaat kepada perusahaan, yaitu terjualnya produk yang disediakan oleh perusahaan.]]>
<![CDATA[Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia: Dinamisasi, Aktualisasi, dan Prospek Perkembangan ]]>
<![CDATA[Efrinaldi, Efrinaldi]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol 32, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15548/ijt.v32i2.42
<![CDATA[Dinamika perkembangan hukum ekonomi Syari’ah dalam tata hukum Indonesia, dewasa ini tidak lagi hanya sekedar tuntutan sejarah dan dinamika perkembangan umat Islam. Tetapi, juga disebabkan kebutuhan masyarakat secara luas, karena faktor keadilan dan meratanya sistem ekonomi Syari’ah dalam mengawal kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan. Pada aspek lain, seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin kritis tentang mekanisme investasi dengan sistem berbagi laba dan rugi (pro????it and loss sharing) itu diterapkan dan berdampak lebih baik. Secara konkret produk hukum ekonomi Syari’ah di Indonesia khususnya dapat dilihat dari pengakuan atas fatwa Dewan Syari’ah Nasional, sebagai hukum materil ekonomi Syari’ah. Dalam bentuk undang-undang, misalnya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, dan lain sebagainya. Dengan demikian, hukum ekonomi syari’ah, dalam rangka memenuhi dan mengantisipasi kemungkinan peluang yang ada, dapat memberikan solusi yang sesuai dengan perkembangan dunia bisnis dan kebutuhan zaman.]]>
